Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Jenderal Suyudi dan Kepercayaan yang Tak Bisa Dibeli

By On Sabtu, November 21, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. 

Oleh: Yogen Sogen 

Ada jarak antara merasa dipercaya dan benar-benar dipercaya. Jarak itu tidak selalu terlihat dalam angka survei, tetapi terasa dalam pengalaman masyarakat ketika mencari keadilan, melaporkan perkara, atau meminta perlindungan. 

Kepolisian boleh mencatat kenaikan tingkat kepercayaan, tetapi ukuran sesungguhnya tetap berada pada cara rakyat diperlakukan. 

Pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam peringatan HUT ke-81 Korps Brimob di Depok, Senin (16/11/2026), menarik dicermati. 

"Kita tidak perlu membeli survei, kita tentu tidak perlu membayar survei. Tapi yakinlah saudara-saudaraku semua, bekerjalah dengan hati, karena rakyat tidak pernah bisa dibohongi, rakyat tidak bisa direkayasa.” 

Kalimat itu menawarkan sikap seorang Kapolri baru: kepercayaan Polri harus diperoleh melalui kerja, bukan dibentuk melalui angka. 

Survei Bukan Obat

Sejumlah survei memperlihatkan gambaran berbeda. Litbang Kompas pada April 2026 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 82,4 persen, meningkat dari 76,2 persen pada tahun sebelumnya. 

Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan 67 persen responden percaya kepada Polri. 

Angka itu layak dicatat. Namun, Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 menyajikan gambaran berlawanan. Indonesia menempati posisi pertama dari sepuluh negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap polisi. 

Sebanyak 59 persen responden menyatakan tidak percaya kepada polisi, di atas Afrika Selatan 55 persen, Peru 54 persen, dan Meksiko 52 persen. 

Temuan tersebut mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak sesederhana satu angka. Survei diperlukan untuk membaca persepsi masyarakat, tetapi kehilangan makna ketika diperlakukan sebagai alat menggiring opini. 

Angka dapat dipilih dan dipamerkan untuk membangun kesan  keadaan sudah baik, sementara pengalaman warga berkata lain. 

Survei seharusnya menjadi cermin, termasuk ketika pantulannya memperlihatkan wajah institusi yang belum selesai berbenah. 

Publik berhak mempertanyakan angka yang lebih sibuk dirawat daripada kenyataan yang hendak diukurnya. 

Pernyataan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei patut menjadi komitmen yang ditagih. 

Kepercayaan tidak tumbuh dari membayar orang untuk mengukur citra. Ia tumbuh ketika masyarakat menemukan alasan untuk percaya. 

Ujian Ketegasan

Ujian kepemimpinan Suyudi hadir melalui penanganan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Proses hukum masih berjalan; dugaan terhadap para pihak harus diuji melalui pembuktian. 

Publik ingin melihat hukum menelusuri tanggung jawab sampai kepada siapa pun, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi. 

Ketegasan terlihat dari keterbukaan proses, pengungkapan rantai tanggung jawab, dan keberanian penyidik ketika perkara mendekati lingkaran kekuasaan. 

Kewenangan penyadapan rentan disalahgunakan ketika pengawasan longgar. 

Prosedur pemberian izin, penggunaan hasil penyadapan, dan pertanggungjawaban pengendalinya perlu diperiksa. 

Kewenangan yang menyentuh ruang privat warga harus memiliki batas yang jelas. 

Suyudi meminta jajarannya tidak ragu menghadapi dinamika internal. Pesan itu menuntut keberanian membenahi institusi. 

Kuasa polisi untuk memeriksa, menangkap, menahan, dan menggunakan alat paksa harus selalu disertai pertanggungjawaban. 

Kepercayaan Rakyat

Bekerja dengan hati adalah syarat, tetapi kepercayaan publik melekat pada institusi. Ia tidak boleh bergantung pada ketulusan seorang pimpinan dan berubah setiap kali Kapolri berganti. 

Setiap anggota harus memahami batas kewenangan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. 

Pengawasan eksternal, keterbukaan informasi, pengaduan yang mudah diakses, dan sanksi tanpa pandang jabatan harus diperkuat. 

Proses hukum dugaan penyadapan juga harus transparan, termasuk ketika menyentuh orang-orang yang pernah berada di pucuk pimpinan. 

Kepercayaan diuji ketika laporan warga diterima tanpa dipersulit, pelayanan bebas pungutan liar, korban dilindungi, dan anggota yang melanggar diproses adil. 

Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir tanpa menyalahgunakan kewenangan. 

Jenderal Hoegeng dikenang karena kesederhanaan dan integritasnya. Publik melihat kesesuaian antara jabatan, tindakan, dan prinsip. 

Ukuran dasar kepolisian tetap sama: hukum berlaku tanpa memilih siapa yang sedang berhadapan dengannya. 

Ucapan Suyudi bahwa Polri tidak perlu membeli survei akan diuji oleh keputusannya, terutama ketika hukum menyentuh orang-orang dari lingkungan institusi sendiri. 

Rakyat mungkin tidak membaca hasil survei setiap bulan, tetapi mereka mengingat perlakuan polisi ketika datang melapor atau mencari perlindungan. 

Kepercayaan tidak dibeli dengan angka. Ia diperoleh ketika polisi berani menegakkan hukum, termasuk terhadap orang-orang dari rumahnya sendiri. 

Penulis adalah seorang Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik. 

Sumber: kompas.com

Polsek Cikande Tindak Lanjuti Informasi Dugaan Penyimpangan Dana Koperasi Karyawan PT PWI 2 yang Viral di Media Sosial

By On Sabtu, November 21, 2026

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polsek Cikande, Polres Serang, memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial, terkait dugaan penyimpanan pengelolaan dana Koperasi Karyawan Makmur PT PWI 2. 

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan adanya dugaan pencairan dana sebesar Rp 20 juta yang tidak masuk ke rekening pihak yang bersangkutan, serta adanya pemotongan dana sebesar Rp 8 juta dan perhitungan hak cuti sebesar Rp 2 juta. 

Unggahan tersebut juga memuat tudingan terhadap oknum tertentu terkait persoalan ketenagakerjaan. 

Kapolsek Cikande, Kompol Rudika Harto Kanajiri mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang berkembang dengan mengedepankan langkah klarifikasi dan pengumpulan informasi secara objektif. 

"Kami telah memberikan perhatian terhadap informasi yang beredar di media sosial tersebut. Kami akan melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya," ujar Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kamis, 19 November 2026. 

Kapolsek menegaskan, setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan permasalahan hukum harus disikapi secara profesional dan berdasarkan fakta. 

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. 

"Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan agar dapat menyampaikan pengaduan secara resmi kepada pihak berwenang disertai bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. 

Polsek Cikande berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memastikan setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat mendapat perhatian secara proporsional. 

Polsek Cikande juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga persoalan dapat ditangani secara bijak tanpa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. (*/red)

Bea Cukai Teluk Bayur Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Emas Senilai Rp 10 Miliar ke Malaysia

By On Sabtu, November 21, 2026

Emas 4 Kilogram yang hendak diselundupkan ke Malaysia. 

PADANG, DudukPerkara.News - Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan oleh seorang Warga negara Asing (WNA) asal Malaysia melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).  

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Teluk Bayur, Ade Zirwan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik seorang penumpang yang hendak berangkat ke Malaysia. 

Pelaku berinisial CMG (34), laki-laki berkewarganegaraan Malaysia, diamankan pada Kamis, 12 November 2026. 

Saat itu, ia diduga berusaha membawa emas batangan ke luar negeri tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan. 

"Dari pengungkapan kasus ini kami mengamankan emas batangan dengan berat sekitar empat kilogram sebagai barang bukti," ujar Ade kepada wartawan saat Konferensi Pers di Padang, Rabu, 18 November 2026. 

Menurutnya, pelaku menggunakan sepatu yang dikenakannya untuk menyembunyikan barang tersebut.  

"Dua batang emas disembunyikan pelaku di sepatu kanan, sedangkan dua lainnya di sepatu kiri untuk mengelabui petugas yang berjaga di bandara," ujarnya. 

Ade menjelaskan, pengungkapan kasus bermula ketika petugas Bea Cukai di BIM mencurigai gerak-gerik CMG. 

Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan dan analisis terhadap penumpang tersebut. 

"Karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan itu petugas Bea Cukai langsung melakukan pemantauan dan analisis terhadap pelaku," ujarnya. 

Setelah melakukan pemantauan, petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) BIM untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan empat batang logam berwarna keemasan yang disembunyikan di dalam sepatu pelaku. 

Barang tersebut kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kandungannya. 

Pengujian dilakukan menggunakan alat deteksi XRF Handheld Type Niton XL 3t merek Thermo Scientific. 

Hasilnya menunjukkan kandungan emas (Au) pada barang bukti tersebut mencapai lebih dari 99 persen. 

"Emas berbentuk batang yang diamankan dari pelaku itu diperkirakan memiliki nilai mencapai sepuluh miliar rupiah (Rp 10 miliar)," ujar Ade. 

Ade menjelaskan, tindakan pelaku diduga melanggar ketentuan kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

Terungkapnya upaya penyelundupan emas tersebut mendorong Polres Padang Pariaman memperkuat pengamanan di Bandara Internasional Minangkabau. 

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riyana Purwasari mengatakan, pihaknya akan menambah personel yang bersiaga bersama otoritas bandara dan instansi terkait. 

"Kami perlu mempertebal dan memperkuat pengamanan BIM yang berada dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman," tegas Riyana. (*/red)

Kades di Bangkalan Diduga Jadi Bandar Narkoba, Uang Disamarkan Lewat Bisnis Besi Tua

By On Sabtu, November 21, 2026

Bareskrim Polri mengungkap sindikat narkoba Muzamil. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Muzamil alias Semil menyamarkan uang hasil kejahatan melalui usaha jual beli besi. 

Fantastisnya, perputaran uang dalam bisnis haram itu mencapai triliunan rupiah.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian menyatakan hal itu diketahui saat penyidik berhasil menangkap tersangka MS. 

MS berperan sebagai penampung dan menyamarkan uang hasil narkoba jaringan Muzamil. 

"Kemudian, pada tanggal 9 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap MS, yang berperan sebagai penampung dan menyamarkan uang hasil narkoba jaringan DPO tersangka M alias S dalam bentuk usaha legal, yakni CV. AJ yang bergerak di bidang jual beli besi," ujar Kristian saat Jumpa Pers, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026. 

Dia mengatakan, CV AJ berkantor di Balaraja, Banten. Perusahaan itu dijadikan cangkang bisnis oleh jaringan Muzamil. 

"Berdasarkan laporan hasil analisa PPATK, perputaran uang pada rekening CV AJ dalam kurun waktu 2018-2024 adalah sebesar Rp 2,9 triliun," ujar Krist. 

"Di mana di dalam rekening tersebut telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan jaringan tersangka M alias S dengan usaha yang dilakukan oleh CV AJ," imbuhnya. 

Kristian mengatakan, pihaknya telah menyita barang bukti berupa 5.244 butir ekstasi, senjata api, serta sejumlah barang bukti terkait TPPU. Polisi menyita aset bernilai ratusan miliar rupiah. 

"Total nilai aset yang berhasil disita jaringan tersangka M alias S tersebut sejumlah Rp 150 miliar," ujarnya. 

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari analisa jaringan serta pengolahan data intelijen Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri atas pengungkapan sebelumnya. 

Polisi memetakan adanya sindikat yang beroperasi di Madura, Surabaya, dan Kalimantan yang terhubung dengan jaringan internasional Indonesia-Malaysia di wilayah Bangkalan, Madura. 

Sebelum menangkap MS, tim gabungan lebih dulu menangkap dua kaki tangan Muzamil pada 6 November 2026, yakni FA alias F selaku koordinator keuangan dan J alias E selaku koordinator gudang. 

Hingga pada 11 November 2026, tim gabungan berhasil meringkus DPO bandar narkoba Muzamil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim). 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui Muzamil memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial G yang merupakan warga negara (WN) India di Malaysia. 

"Pada tanggal 11 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka M alias S di Bangkalan, Madura, Jatim" pungkasnya. 

Diketahui, Muzammil alias Semil merupakan mantan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan, Jatim, ditangkap setelah diduga terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional. 

Saat ini, Muzammil tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa karena telah mengajukan pengunduran diri pada 27 Oktober 2026. (*/red)

Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Sembilan Aturan Lama Diubah

By On Sabtu, November 21, 2026

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Iya benar,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Perpol tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra. 

Sementara, Kapolri Suyudi menetapkan Perpol tersebut pada hari serupa. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah, yaitu: 

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1; 

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a); 

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 19; 

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 42; 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 59; 

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 74; 

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 98; 

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 109; 

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 111; 

(*/red)

Bareskrim Polri Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete Terkait Kasus Dugaan Makar

By On Sabtu, November 21, 2026

Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. 

Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Penggeledahan berlangsung pada Selasa malam, 17 November 2026. 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa rumah di kawasan Cipete itu digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi. 

"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yg digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu, 18 November 2026. 

Namun demikian, Susatyo tidak merinci  lebih jauh perihal hasil penggeledahan tersebut. 

Dia juga belum memerinci barang bukti apa saja yang disita penyidik dalam proses penggeledahan itu. 

"Untuk perkembangan TP (tindak pidana) terhadap Kamneg (keamanan negara) - Makar akan disampaikan saat presscon lengkap," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan, illegal access, hingga pemusnahan alat bukti elektronik yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk kini telah masuk tahap penyidikan. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, kasus itu ditangani tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Polri. 

Menurutnya, tim tersebut dibentuk untuk mengembangkan dugaan-dugaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. 

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir usai mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. 

Diketahui, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka itu, di antaranya: 

- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; 

- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta; 

- Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso; 

- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. 

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. 

Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan. 

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. 

Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 04 November 2026. 

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026, dan Eko Hadi pada Selasa, 17 November 2026. 

Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya. (*/red)

KPK Periksa Dirjen-Direktur Kementerian ATR/BPN Jadi Saksi Kasus Suap HGB

By On Sabtu, November 21, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu, 18 November 2026. 

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Mereka yang diperiksa, di antaranya Asnaedi selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Virgo Eresta Jaya selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. 

Selain itu, KPK juga memeriksa Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. 

Dalam pemeriksaan kali ini, terdapat satu saksi lain yang turut dijadwalkan untuk diperiksa, yakni R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku karyawan swasta. Namun, belum ada informasi mengenai kehadirannya. 

Terkait materi pemeriksaan, Budi belum mengungkapkan hal-hal yang akan didalami tim penyidik lembaga antirasuah dari keterangan para saksi tersebut. 

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. 

Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan. 

Delapan tersangka tersebut yaitu: 

1. Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; 

2. Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; 

3. Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon; 

4. Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta; 

5. Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta; 

6. Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta; 

7. Erwin (ERW), pihak swasta; 

8. Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta. 

(*/red)

Pria di Mojokerto Ditangkap Polisi gegara Modifikasi Tangki Mobil untuk Beli Solar Subsidi

By On Minggu, November 15, 2026

Kapolres Mojokerto AKBP Raden Erik Bangun Prakasa saat menyampaikan press rilis dalam ungkap kasus penyelewengan solar subsidi di Mojokerto. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Seorang pria berinisial S (67), warga Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, ditangkap Polisi karena diduga menyelewengkan solar subsidi untuk dijual kembali. Dia ditangkap pada akhir Oktober 2026. 

Kapolres Mojokerto, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya mengecek pasokan solar subsidi di wilayah Kabupaten Mojokerto. 

"Akhir-akhir ini sering terjadi kelangkaan-kelangkaan BBM. Kami dari Kepolisian langsung bergerak untuk mengecek apakah ada penyalahgunaan dalam distribusi BBM di Kabupaten Mojokerto,” kata Kapolres saat Konferensi Pers di Mapolres Mojokerto, Jumat, 13 November 2026. 

Dari hasil pengecekan tersebut, Polisi menangkap S yang diduga membeli solar subsidi menggunakan mobil Isuzu Panther LS bernomor polisi S 1675 PQ. 

Kendaraan itu telah dimodifikasi dengan tangki bahan bakar tambahan yang mampu menampung lebih dari 50 liter BBM. 

Tangki tambahan tersebut berada di bagasi belakang mobil dan terhubung dengan saluran pengisian bahan bakar utama kendaraan. 

Setelah tangki terisi, solar subsidi yang dibeli kemudian ditimbun di rumah Suhardi. 

Solar tersebut selanjutnya dijual kepada petani berdasarkan pesanan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar peralatan pertanian.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Bobby Wirawan mengatakan, tersangka S membeli solar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Mojokerto dengan menggunakan kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi. 

Dalam sehari, pelaku bisa membeli solar subsidi hingga 50 liter. 

”Yang bersangkutan itu beli (solar subsidi) di SPBU itu Rp 6.800, perliternya dijual Rp 10 ribu,” ujarnya. 

Tersangka S tidak hanya membeli solar di satu SPBU. Ia berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya dengan menggunakan satu barcode yang telah terdaftar di Pertamina. 

"Satu barcode saja. Jadi bolak balik dia. (Penjualannya) tergantung dari pesanan. Dijual ke petani yang memerlukan bahan bakar untuk tractor,” ujar Bobby. 

Menurut Bobby, Suhardi telah menjalankan bisnis tersebut selama sekitar 21 bulan, sejak 2025. Selama periode itu, keuntungan yang diperoleh Suhardi ditaksir mencapai Rp 84,6 juta. 

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Ketentuan tersebut mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Suhardi terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun. (*/red)

Terima 28 Laporan Penyalahgunaan BBM, Kapolda Sumbar Perintahkan Kapolres Pantau SPBU

By On Minggu, November 15, 2026

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari. 

PADANG, DudukPerkara.News - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat 28 Laporan Polisi (LP) terkait dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sumbar. 

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Jawari mengatakan, penanganan dugaan penyalahgunaan BBM menjadi salah satu perhatian Kepolisian, terutama setelah terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa waktu lalu. 

Antrean tersebut tidak hanya dipadati kendaraan kecil, tetapi juga kendaraan berukuran besar. Kondisi itu sempat membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi kesulitan mendapatkan BBM karena harus mengantre lebih lama. 

"Saat BBM langka kemarin, saya perintahkan seluruh Kapolres jajaran saya. Saya perintahkan langsung ke SPBU. Saya suruh video call agar Kapolresnya turun dan bisa cek lokasi, dan saya cek kontrol langsung video call," ujar Jawari kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026. 

Selain Kapolres, sejumlah Direktur di lingkungan Polda Sumbar juga diperintahkan turun ke lapangan. 

Antrean panjang di SPBU menjadi persoalan karena berdampak langsung terhadap masyarakat. 

Salah satu kondisi yang disoroti Kepolisian adalah banyaknya kendaraan besar yang mengantre untuk mendapatkan BBM. 

Jawari mengatakan, situasi tersebut sempat terjadi ketika persoalan distribusi BBM mencuat beberapa waktu lalu. 

"Pembatasan-pembatasan di lapangan, mobil-mobil besar itu kan mengantre semua di SPBU, sehingga kendaraan-kendaraan kecil cukup terdampak. Itu terjadi kemarin. Saat itu saya sudah perintahkan jajaran saya untuk menindak itu dan saya sudah komunikasi dengan Pertamina," tuturnya. 

Terkait ketersediaan BBM, Jawari menyebut, Polda Sumbar telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan di wilayah tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, stok BBM di Sumbar masih mencukupi. 

"Dijawab Pertamina, Insya Allah tidak (langka). Cukup," ujarnya. 

Polda Sumbar menjadikan laporan masyarakat dan hasil pengawasan di lapangan sebagai dasar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM. 

"Kalau terkait penyalahgunaan BBM, sementara kami menindak laporan. Terkait penyalahgunaan BBM itu ada 28 laporan polisi," pungkasnya. (*/red)

Respons KPK Usai Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit cs

By On Minggu, November 15, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap sejumlah pihak, dari Presiden Prabowo hingga KPK. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan. 

Menurut Budi, pihaknya telah mencermati pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang tengah diusut. 

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026. 

Budi mengatakan, pihaknya yakin Polri akan mengungkap perkara penyadapan tersebut. 

Dia menilai, dukungan dan kepercayaan publik tinggi dalam kasus ini. 

"Untuk itu, KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata dia. 

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," imbuh dia. 

Saat ini, kata Budi, pihaknya belum mendapat informasi terkait siapa saja pimpinan atau penyidik KPK menjadi pihak yang disadap oleh Listyo Sigit. 

Menurutnya, soal siapa objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri. 

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," tuturnya. 

Budi memastikan, koordinasi KPK dengan Polri selama ini terus berjalan secara intensif. 

Menurutnya, koordinasi ini berjalan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran bawah. 

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar dia. 

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. 

Ia mengungkap, Sigit berperan sebagai end user penyadapan. 

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. 

Suyudi mengatakan, Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam paparannya, Suyudi juga mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto, di antaranya lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, serta Tokoh Politik. 

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit cs juga melakukan penyadapan terhadap Gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri. 

"Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Aktivis, serta Mahasiswa," imbuhnya. (*/red)

Tiga WNI Jadi Korban Pengantin Pesanan ke China, Dijanjikan Mahar Jutaan

By On Minggu, November 15, 2026

Mabes Polri menggelar Jumpa Pers terkait kasus pengantin pesanan ke China, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan ke China. 

Polisi meringkus tiga tersangka, di antaranya berinisial YB, RMM, dan FC alias AI terkait kasus ini. 

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, para tersangka merekut para korban pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026. 

Para korban, kata dia, merupakan perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China. 

"Perkara ini merupakan dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Pada periode Agustus sampai dengan Oktober 2026, para korban direkrut dengan dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China," ujar Yolanda saat Jumpa Pers, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026. 

Yolanda menjelaskan, para korban dijanjikan uang mahar sebesar Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. 

Mereka juga diiming-imingi uang bulanan sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta ketika tiba di China. 

Dalam proses penyidikan, kata Yolanda, ditemukan foto-foto perempuan WNI yang dikirim oleh agen di Indonesia maupun Hong Kong kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. 

"Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 400 juta sampai dengan Rp 500 juta," ujarnya. 

Yolanda menyebut, jaringan TPPO ini menampung para korbannya di apartemen dan hotel di Jakarta sebelum diberangkatkan ke China. 

Para korban juga difasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan perjalanan, termasuk dugaan pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran agar memenuhi persyaratan perkawinan di negara tujuan. 

"Sebelum diberangkatkan, korban diduga dinikahkan secara siri dengan warga negara China di apartemen yang telah disiapkan oleh jaringan perekrut tanpa dokumen dan tanpa perkawinan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2026, para korban akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rute Jakarta menuju Penang, kemudian dilanjutkan ke Hongkong. Namun petugas imigrasi menemukan indikasi adanya praktik pengantin pesanan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Yolanda. 

Adapun peran para tersangka, yakni YB (pria warga negara China) bertindak sebagai pengantin pria yang datang ke Indonesia, menikahi korban, lalu membawanya ke China. 

"Tersangka RMM, perempuan, berperan membujuk korban agar bersedia dijadikan pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta. Tersangka juga mengatur perkawinan non-prosedural di apartemen Grand Pramuka yang sekaligus digunakan sebagai tempat penampungan korban. Sebagai gambaran juga bahwa tersangka RMM ini adalah sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku," tutur Yolanda. 

Sementara itu, tersangka FC alias AI (perempuan) berperan membantu pengurusan pemalsuan dokumen kependudukan dan dokumen perjalanan korban. 

"Barang bukti yang diamankan, di antaranta sembilan unit telepon genggam, dokumen identitas asli yang diduga dipalsukan, paspor, tiket penerbangan, boarding pass, dokumen perjalanan, serta bukti pembayaran," ujarnya. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (*/red)

Mahasiswa Melawan Banten Minta Polisi Tegas Sikat Praktik Mafia Solar di Toyomerto Serang

By On Minggu, November 15, 2026


SERANG | Pergerakan mahasiswa melawan dan aktivis Provinsi Banten mendesak kepolisian untuk menindak tegas para mafia BBM subsidi jenis solar yang masih nekat melakukan aktivitas Ilegalnya.

Hal itu disampaikan oleh M. Najib, Ia menilai penindakan terkait dugaan penimbun BBM subsidi jenis solar di wilayah hukum Polda Banten masih tebang pilih.

Najib mempertanyakan kinerja dan pengawasan dari jajaran pihak kepolisian dalam hal ini Polsek di Polresta Serang Kota. Ia mengatakan hingga saat ini masih ada tempat praktik penimbunan BBM subsidi jenis solar.

"Harusnya, jangan tunggu viral baru ada tindakan dari Polresta Serang Kota, Perlu di ingat instruksi dan Program Kapolri tindak tegas ilegal tanpa pandang bulu," kata Najib dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Najib meminta, Polresta Serang Kota harus transparan terkait penindakan pada akhir bulan Oktober kemarin bersama tim gabungan dari Denpom TNI.

"Kemarin sudah dipasang Garis Polisi di Lapak Solar itu, terus hasil temuan dari penyidikan nya apa, mana tersangkanya?," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narasumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Praktik kencingan solar subsidi ini sangat merugikan negara. Solar yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri.

Padahal, Praktik ini jelas melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. 

Namun, apakah aturan itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang berduit. Sehingga melihat kondisi di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota garis polisi bisa dibuka lagi dan apa alasannya?.

Polresta Serang Kota Buka Suara Soal Lapak Solar Anto yang Nekat Beroperasi Usai Police Line

By On Minggu, November 15, 2026


SERANG | Polresta Serang Kota merespons terkait adanya aktivitas praktik kencingan BBM subsidi jenis solar di Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tepatnya di belakang RM Majalengka.

Sebelumnya, lokasi lapak yang diduga milik Kopral Anto tersebut sempat di sidak oleh tim gabungan dari kepolisian dan Denpom pada akhir Oktober 2026 lalu.

Dalam sidak yang dilakukan oleh tim gabungan itu, petugas menindak tegas lokasi yang dijadikan tempat penimbun BBM subsidi jenis solar hingga dilakukan penyegelan atau dipasang Garis Polisi (Police Line).

Nampaknya penindakan itu tidak membuat Kopral Anto redup menjalankan bisnis Ilegalnya, tetapi Anto masih nekat melakukan praktik penimbun solar.

Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, Kompol Alfano Ramadhan merespons terkait hal tersebut, Ia mengaku lokasi lapak yang diduga sebagai tempat untuk melakukan praktik Ilegal sudah dilakukan penindakan.

"Pada saat itu kami kesana, kebetulan dipimpin oleh kanit polsek, untuk kegiatan nihil karena sebelumnya sempat ada pemberitaan perihal lapak tersebut..dan yang mempolis line adalah kanit polsek atas perintah saya," kata Kompol Alfano saat dikonfirmasi, Minggu (15/11/26).

Alfano menjelaskan, terkait garis polisi atau Police Line yang dibuka, Ia mengaku tidak mengetahui bahwa garis polisi itu sudah tidak terpasang di lapak. 

"Police Line itu ada yang cabut tanpa izin, dan mengenai itu sudah kami koordinasikan ke Polda untuk ditindaklanjuti," bebernya.

Alfano menegaskan, dalam rangka mendukung program kerja Kapolri, dirinya bakal menindak tegas para kegiatan ilegal yang merugikan negara.

"Himbauan dari saya bahwa kegiatan praktik penimbunan BBM ilegal tersebut adalah merupakan perbuatan tindak pidana, yang dapat merugikan Negara Dan kami dari direktorat kriminal khusus polda banten berserta sat reskrim polresta serangkota akan tetap memaksimalkan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku penimbunan bbm ilegal tersebut," tegasnya.

"Dalam rangka membantu dan mensukseskan progam kerja dari bapak kapolri yaitu polisi bersama masyarakat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narsumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Terkesan Kebal Hukum, Lapak Solar Ilegal Diduga Milik Kopral Anto Nekat Beraktivitas Lagi: Padahal Gudangnya Sudah Di-Police Line

By On Minggu, November 15, 2026

Dok. Foto: Lapak Solar Punya Anto Kopral Nekat Beroperasi Pasca di segel/Police Line okeh Tim Gabungan dari Polri dan Denpom beberapa waktu lalu. (Ilstrsi/*)
SERANG | Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narsumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Praktik kencingan solar subsidi ini sangat merugikan negara. Solar yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri.

Padahal, Praktik ini jelas melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. 

Namun, apakah aturan itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang berduit. Sehingga melihat kondisi di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota garis polisi bisa dibuka lagi dan apa alasannya?

Hingga berita ini diterbitkan, Kopral Anto yang disebut sebagai pemilik praktik solar Ilegal itu dan Polresta Serang Kota, Polda Banten, Dandenpom III/3 Serang tim masih berupaya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. (*/Tim)

Hanya Dijanjikan Ganti Rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo Mengaku Kesal!

By On Minggu, November 15, 2026

Hanya dijanjikan ganti rugi, Ahli Waris Tanah UPT SDN 207 Sidoraharjo mengaku kesal. 

GRESIK, DudukPerkara.News – Sengketa lahan yang di atasnya berdiri bangunan SDN 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), tak kunjung tuntas meski telah berjalan 35 tahun. 

Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk antara Sampet sebagai Penggugat melawan Kepala Desa sebagai Tergugat ini, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. 

Hal itu diperkuat dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang diterbitkan pada 30 April 2025, ditandatangani Panitera PN Gresik Mohammad Hamidi, S.H., M.H., yang menyatakan perkara tersebut telah diputus dalam sidang terbuka dan telah inkracht. 

Namun, bagi ahli waris pemilik lahan, putusan yang sudah inkracht belum diikuti dengan penyelesaian hak yang konkret. 

Kuasa Hukum Ahli Waris Muslimah, Idham Kholik mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi komitmen dari Pemkab Gresik. 

Diketahui sebelumnya, melalui Bagian Hukum, Pemkab disebut berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada tahun 2026, baik melalui penyediaan tanah pengganti maupun ganti rugi.

“Kami butuh kepastian dan tindakan nyata, bukan hanya janji. Jika tidak ada perkembangan konkret, kami akan mempertimbangkan permohonan eksekusi sesuai amar putusan dan hukum acara perdata,” tegas Idham. 

Ahli Waris Muslimah, Saifudin mengaku kecewa. Tanah sengketa tersebut diperjuangkan sejak orang tuanya masih hidup, namun hingga sang ibu meninggal dunia, belum ada kejelasan. 

“Kami hanya ingin kejelasan dan penyelesaian yang adil. Hak kami terkatung-katung terlalu lama,” ujar Saifudin. 

Senada, Abu Hasan yang mengaku sebagai saksi hidup sejak awal persidangan, berharap pemerintah bersikap adil kepada masyarakat kecil. 

“Jangan sampai hak wong cilik terabaikan. Perkara ini sudah puluhan tahun, harus ada keadilan dan kepastian hukum,” katanya. 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pemkab Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, serta PN Gresik terkait perkembangan penyelesaian sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *