Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polres Mojokerto Kota Bongkar Pabrik Oli Palsu Merek Mars, Omzet Rp 1,56 Miliar

By On Jumat, November 06, 2026

Polres Mojokerto Kota mengungkap praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu merek Mars. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu bermerek Mars berhasil dibongkar Satreskrim Polres Mojokerto Kota. 

Bisnis ilegal yang beroperasi di sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), tersebut diperkirakan meraup omzet hingga Rp 1,56 miliar hanya dalam kurun waktu enam bulan. 

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. 

Ia diduga sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab produksi oli yang tidak memenuhi ketentuan standar dan perizinan tersebut. 

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers, di halaman Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, terkait dugaan peredaran oli ilegal. 

Produk tersebut dicurigai menggunakan label kemasan tanpa dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun nomor produk terdaftar. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan patroli dan mendapati dua pria mengendarai sepeda motor sambil membawa empat jerigen oli berkapasitas masing-masing 20 liter. 

Dari temuan awal itu, polisi melakukan pengembangan hingga mengarah pada sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal. 

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapati FR bersama seorang karyawan berinisial DMA di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi oli ilegal tersebut. 

Diproduksi Tanpa Standar dan Uji Laboratorium

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa oli merek Mars yang diproduksi di gudang tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), serta belum pernah menjalani pengujian laboratorium. 

Usaha tersebut juga diketahui belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. 

Polisi menduga FR telah menyewa gudang produksi sejak April 2026. Aktivitas produksi mulai berjalan pada Mei 2026 dengan menggunakan bahan dasar oli atau base oil yang dipanaskan, kemudian dicampur bahan pengental berupa biji plastik aditif. 

Campuran tersebut diolah untuk menghasilkan tekstur menyerupai pelumas mesin dengan spesifikasi SAE 40 dan SAE 50. 

Namun, proses pencampuran diduga dilakukan tanpa takaran berdasarkan standar teknis maupun pengujian laboratorium. 

Setelah diproduksi, oli dikemas dalam jerigen berkapasitas 19 liter dan drum berukuran sekitar 190 liter. 

Kemasan kemudian ditempeli label merek Mars yang mencantumkan keterangan fully synthetic, kode SAE, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara. 

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, perusahaan yang dicantumkan dalam label tersebut diketahui belum berbadan hukum. 

Penggunaan label dan keterangan spesifikasi itu diduga bertujuan memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan pelumas resmi dengan kualitas dan standar tertentu. 

Dipasarkan ke Sejumlah Daerah di Jawa Timur

Untuk memasarkan produknya, tersangka diduga memanfaatkan grup WhatsApp sales. 

Pesanan yang masuk kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. 

Dari aktivitas tersebut, FR diduga memperoleh omzet sekitar Rp260 juta setiap bulan. 

Dengan aktivitas produksi yang berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026, total omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,56 miliar. 

Besarnya nilai transaksi ini menunjukkan luasnya jaringan pemasaran produk pelumas yang diduga diproduksi tanpa memenuhi ketentuan standar mutu, pengujian, dan perizinan. 

Puluhan Barang Bukti Disita

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan proses produksi hingga pemasaran oli. 

Barang bukti yang diamankan antara lain 55 jerigen kosong, satu jerigen berisi oli siap edar, sembilan drum bahan oli berwarn. (*/red)

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG, 21 Orang Jadi Tersangka

By On Jumat, November 06, 2026

Polda Jatim melaksanakan Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di 22 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 

Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

Kapolda Jatim, Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan tersebut juga bekerjasama dengan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. 

Penindakan dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. 

"Dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Dekananto saat Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Dari 22 lokasi tersebut, penindakan dilakukan di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, hingga Situbondo. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG 3 kg dan 184 tabung LPG 12 kg. 

Dekananto menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM subsidi. 

Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar bisa mengisi BBM berulang kali di SPBU. 

Modus tersebut diduga turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Sebab, para pelaku memanfaatkan situasi ketika masyarakat membutuhkan BBM untuk mengumpulkan stok dan memperdagangkannya kembali. 

"Ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari para tersangka ini yang ingin mencari keuntungan di dalam situasi yang masyarakat membutuhkan BBM," ujarnya. 

Selain itu, pelaku menggunakan truk tangki biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM non-subsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengangkut BBM subsidi yang kemudian dijual kepada pihak industri dengan harga non-subsidi. 

Polisi juga menemukan praktik penggunaan sejumlah barcode untuk membeli BBM subsidi. 

Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku agar bisa melakukan pengisian BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali. 

"Kami akan kembangkan, kenapa mereka bisa mendapatkan barcode, padahal barcode ini sudah ada by name by address-nya," tuturnya. 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi. 

Praktik tersebut menjadi perhatian polisi karena berpotensi membahayakan masyarakat. 

Dekananto mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak. 

Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya komponen yang dipalsukan dalam praktik pemindahan isi LPG tersebut. 

Dari hasil penyelidikan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 35.7 Miliar. 

"Ini baru perhitungan sementara. Kami serius akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," pungkasnya. (*/red)

Tambang Ilegal di Rejotangan Terungkap, Polres Tulungagung Tetapkan Supratman sebagai Tersangka

By On Jumat, November 06, 2026

Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal. 

TULUNGAGUNG, DudukPerkara.News - Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam pengungkapan tersebut, Polres Tulungagung menetapkan seorang pria bernama Supratman (44), warga Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, sebagai tersangka. 

Pengungkapan kasus tambang ilegal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dalam konferensi pers di Mapolres Tulungagung, pada Senin, 02 November 2026. 

Kegiatan tersebut turut didampingi Waka Polres Tulungagung dan personel Satreskrim Polres Tulungagung. 

Kapolres Tulungagung menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari tingginya curah hujan beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik aliran sungai di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Tulungagung melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir. 

Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tulungagung menemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan. 

Kepolisian kemudian melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut hingga menetapkan Supratman sebagai tersangka. 

“Polres Tulungagung mengamankan operator dan kru yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, berikut sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” ungkap Kapolres Tulungagung. 

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit alat berat jenis ekskavator Keihatsu 921C warna kuning, satu unit truk Isuzu NMR 71HD warna putih bernomor polisi AG 8713 RY yang mengangkut dua batu marmer, dua buah palu, satu buah linggis, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A33. 

Atas dugaan perbuatannya, Supratman dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Kapolres Tulungagung menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal ini merupakan bentuk respons cepat Polres Tulungagung dalam menindaklanjuti kejadian banjir di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Selain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan bencana serta perlindungan lingkungan. 

Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Tulungagung akan menggelar apel bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah. 

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi serta menangani bencana, terutama di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi. 

“Polres Tulungagung akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Melalui langkah penegakan hukum dan penguatan kesiapsiagaan bencana tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. (*/red)

Nusron Bicara soal Perjalanan Dinas Usai Diperiksa KPK

By On Jumat, November 06, 2026

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa perjalanannya ke luar negeri sebagai menteri telah mengantongi izin dari Kementerian Sekreariat Negara. 

Hal itu disampaikan Nusron saat menjelaskan alasannya sempat absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap pengurusan hak guna usaha (HGU) PT Summarecon Tbk dengan alasan sedang dinas ke luar negeri. 

"Saya pejabat publik seorang Menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Diketahui, Nusron sudah dua kali absen dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam perkara ini suap pengurusan HGB Summarecon dan penerimaan lain d lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Pemanggilan pertama jatuh pada 7 Oktober 2026, tetapi Nusron absen dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Nusron kembali dipanggil pada 15 Oktober 2026, tetapi lagi-lagi tidak memenuhinya. 

Ketika itu, Nusron meminta pemeriksaannya ditunda karena ia sedang menjalani dinas ke Malaysia.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujar Taufik, Kamis, 16 Oktober 2026. 

Pada Rabu hari ini, Nusron akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN. 

Namun, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Nusron enggan berbicara banyak ke awak media ketika ditanya soal kasus yang menyeretnya itu.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. 

Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. 

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Kerahkan Pasukan ke Jakarta, TNI: Untuk Kesiapsiagaan

By On Jumat, November 06, 2026

Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) menaiki mobil saat melakukan pengecekan pasukan saat peringatan HUT ke-81 Tentara TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 05 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Tentara Nasional Indonesia (TNI) buka suara soal kabar pengerahan prajurit dalam jumlah besar ke DKI Jakarta. 

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. 

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," ukar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, Rabu, 04 November 2026. 

Namun dia tidak merinci secara detail maksud dari pengerahan pasukan TNI tersebut. 

Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota. 

Sementara itu, Nas juga sempat ditanya soal dugaan pengerahan personel untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dalam waktu dekat. 

Namun, Nas tidak merespons terkait hal tersebut. 

Beredar kabar bahwa personel dari tiga matra TNI dalam jumlah besar dikerahkan ke Jakarta. 

Salah satu matra TNI yang mengerahkan pasukan adalah TNI AL. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul sempat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, Tunggul belum memberikan jawaban. (*/red)

Menko PMK Sebut Jenderal Listyo Sigit Lakukan Insubordinasi ke Prabowo

By On Jumat, November 06, 2026

Menko PMK, Sugiono. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono menegaskan, penyadapan ilegal oleh mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk insubordinasi di dalam pemerintahan. 

Ia bertanya-tanya mengenai motif Listyo Sigit dkk menyadap Prabowo.

Awalnya Sugiono ditanya mengenai penyadapan ilegal disebut hanya menyasar Presiden dan tidak menyasar Wakil Presiden, Sugiono menilai hal itu telah menimbulkan pertanyaan besar di publik. 

Dia juga menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguak motif atas penyadapan tersebut. 

"Saya belum tahu, ya. Tapi yang pasti kemarin disampaikan bahwa penyadapan ini dilakukan kepada Presiden dan itu saja cukup untuk membuat sebuah pertanyaan besar di benak kita semua apa yang (jadi) motif dari semua ini, kemudian ke mana arahnya. Dan seperti tadi saya bilang, kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan," kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, tindakan Listyo Sigit dkk adalah bentuk insubordinasi. Insubordinasi adalah tindakan menolak secara sengaja untuk mematuhi perintah atasan. 

"Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan, kepada Presiden, dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau, ya. Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan satu bentuk insubordinasi, ya. Insubordinasi, bisa jadi kemudian juga ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden," ujar Sugiono. 

Sekjen Gerindra ini mengatakan pihaknya turut mendalami aksi penyadapan terhadap ketua umum partainya. 

"Itu juga yang sedang kita dalami. Dan itu tadi, kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri kan, gitu kan. Dari dalam pemerintahan sendiri, makanya itu yang saya bilang, ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi yang mengarah," ujarnya. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Oknum LSM Yakuza Culik Warga dan Menghajarnya Hingga Luka Berat Dipaksa Mengaku Melakukan Pelanggaran Tindakan Pidana

By On Rabu, November 04, 2026

KEDIRI, DudukPerkara.News -- Bermula dari jemputan paksa hingga dihajar tanpa azas praduga tidak bersalah hingga babak belur, kedua orang tua korban dan warga terduga melaporkan Gus Thuba dan kelompok oknum LSM Yakuza ke Polres Kediri pada 26 Oktober 2026. 

Viralnya Medsos di Radar Yakuza Manages atas laporan aduan korban yang diantar orangtuanya ke markas telah dilecehkan tiga pemuda yang sama-sama sedang adakan mabok minuman keras beralkohol di rumah temannya korban berinisial B di Gurah. 

Dengan sigap tim kuasa hukum dan puluhan oknum anggota Kelompok Yakuza bergerak mencari, memburu dan menangkap serta menyerahkan dua pemuda pelaku seperti narasi viral medsos, ke Polres Kediri. 

Sebut LY selaku orang tua DJS, warga yang digladak Yakuza ke Polres berstatus pelajar ini menyesalkan pejemputan paksa tanpa legal standing hukum yang jelas dari oknum LSM Yakuza. 

"Datang tengah malam tanpa alasan yang jelas, lalu membawa anak saya keluar rumah dan tidak diberitahu kemana dibawanya anak saya itu. Berkaos hitam dan ada tulisan Yakuza dengan sekurangnya tujuh mobil beroda empat dan puluhan sepeda motor sudah mengganggu ketenangan lingkungan sekitar. karena datangnya sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam di saat keluarga dan tetangga kami istirahat malam sehabis kerja," ujar LY. 

Sedangkan warga lainnya sebut MKR yang digladak serta dipukuli dengan luka berat seperti pembengkakan pada pipi, pilipis dan lebam kedua mata yang disertai pendarahan oleh oknum LSM Yakuza saat menuju Polres Kediri merupakan bentuk pelanggaran berat. 

Kakak MKR, berinisial U asal Kota Kediri juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Kediri. 

"Adik kami MKR sudah kita dampingi untuk laporan ke Polres Kediri yang sekaligus melakukan visum ke rumah sakit penunjukan penyidik," ujar kakak MKR. 

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Kahuripan Bela Negara yang dikuasakan Akhir Kristiono AMd.SH., Mukhlason SH., Dr. Zaibi Susanto SH.MH. dan M. Akson Nul Huda SH.MH. menyesalkan rekan-rekan dari Kelompok oknum LSM Yakuza yang cenderung arogansi mengesampingkan Azas Praduga Tak Bersalah terhadap Keluarga besar DJS dan MKR. 

"Kami atas nama Pemberi Kuasa melaporkan oknum Kelompok Yakuza Manages atas dugaan pelanggaran pasal pidana 450 UU 1/2023 berbunyi mengenai pelanggaran tindak pidana penculikan dengan tuntutan hukuman pidana 12 tahun penjara

dan Pasal 262 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terang-terangan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ayat 2-4 dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara ke Polres Kediri sesuai dengan nomor Laporan Kepolisian LP/B/85/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 26 Oktober 2026 dan LP/B/84/X/2026/SPKT/POLRES KEDIRI/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 24 Oktober 2026," ujar Akhir Kristiono AMd.SH. 

Tim Kuasa Hukum lainnya Mukhlason SH.MH., M. Akson Nul Huda SH. MH. Dan Dr. Zaibi Susanto SH.MH berharap proses penanganan perkara viral ini harus berimbang dan adil oleh penyidik Polres Kediri. 

"Kami berharap rekan Polisi penyidik di Polres Kediri profesional dan berani mengungkap keadilan kebenaran dalam penanganan perkara viral ini," jelas Mukhlason di Polres Kediri, pada Selasa, 03 November 2026. (*/red)

Kotak Hitam Penggeledahan

By On Rabu, November 04, 2026

Ponpes di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipasangi garis polisi usai digledah terkait kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Oleh: Muhammad Ikmal 

Setiap pesawat komersial membawa kotak hitam. Alat itu dipasang bukan karena pilot dicurigai, melainkan karena saat paling genting dalam penerbangan hampir selalu terjadi tanpa saksi dari luar kokpit. 

Ketika ada yang salah, rekamannya menggantikan dugaan dengan fakta, dan tidak jarang justru membersihkan nama awak pesawat. 

Logika sederhana itu belum menjangkau salah satu tindakan negara yang paling menegangkan bagi warga, yaitu saat aparat membuka paksa pintu rumah pada dini hari. 

Pada 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo menggeledah sebuah pondok pesantren putri di Mojolaban, Sukoharjo, untuk memburu buronan perkara pembakaran warung mi dan babi di Grogol. 

Polisi menyatakan membawa izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengurus pondok menyebut dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang sebelum sempat berjilbab. 

Kedua klaim itu bisa benar sekaligus, dan justru di situlah persoalannya. 

Dunia akuntansi mengenal prinsip sederhana: persetujuan dan pelaksanaan harus diuji terpisah. 

Tanda tangan atasan hanya membuktikan, pembayaran boleh dilakukan, bukan bahwa uangnya sampai kepada orang yang benar. Izin pengadilan bekerja serupa. 

Pasal 113 KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mewajibkan penyidik meminta izin ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. 

Hakim menilai apakah suatu tempat layak digeledah, tetapi ia tidak ikut datang pada dini hari dan tidak melihat bagaimana anak-anak dibangunkan. 

Izin menjawab pertanyaan boleh atau tidak, bukan bagaimana caranya. Aturan tentang cara sebenarnya ada. KUHAP mensyaratkan dua saksi dari lingkungan setempat dan berita acara. 

Polisi pun menyatakan penggeledahan itu melibatkan polisi wanita dan didampingi ketua RT. 

Namun, saksi tidak mungkin mengikuti setiap personel ke setiap kamar. Tanda tangan mereka membuktikan apa yang dibawa keluar, bukan bagaimana penghuni diperlakukan. 

Standar Audit 500, pegangan akuntan publik dalam menilai bukti, memberi ukuran yang berguna. 

Bukti dianggap lebih kuat bila berasal dari pihak independen, dilihat langsung oleh pemeriksa, dan tertulis ketimbang lisan. 

Catatan buatan pihak yang diperiksa baru dapat dipercaya bila cara pembuatannya terkendali. 


Dengan ukuran itu, pemeriksaan Propam atas malam di Mojolaban berpijak rapuh, sebab yang tersedia hanya berita acara buatan pelaksana, rekaman bila memang ada, dan ingatan anak-anak yang terbangun dalam ketakutan. 

Standar yang sama juga mencatat, orang cenderung bertindak berbeda ketika tahu dirinya diamati. Kamera bukan hanya alat bukti sesudah kejadian, melainkan rem saat kejadian berlangsung. 

Ironisnya, KUHAP baru sudah mengenal rem itu. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas untuk mencegah intimidasi. 

Namun, kewajiban itu tidak menjangkau penggeledahan, juga tidak menjangkau saksi, padahal para penghuni pondok itu berstatus saksi dan akhirnya dipulangkan. 

Undang-undang memasang kamera di ruang pemeriksaan yang tertib dan terjadwal, tetapi tidak di kamar asrama yang didatangi aparat bersenjata pukul tiga pagi. Padahal, di sanalah penyalahgunaan paling mudah terjadi. 

Keberatan yang wajar datang dari dua arah. Pertama, soal taktik. Menurut polisi, buronan yang dicari adalah mantan narapidana terorisme, dan dari dua pondok yang digeledah, polisi menyatakan menyita senjata tajam serta busur panah. 

Namun, kamera di seragam merekam tanpa memberi tahu siapa pun, sehingga unsur kejutan tidak berkurang. 

Kedua, soal privasi anak. Rekaman santriwati yang belum berjilbab memang berbahaya bila beredar, tetapi itu alasan untuk mengatur penyimpanannya, bukan untuk tidak merekam. 

Seperti kotak hitam, rekaman yang utuh juga melindungi aparat dari tuduhan keliru. Dalam polemik ini, polisi justru tidak punya perlindungan itu. 

Pembenahannya tidak menuntut undang-undang baru. Kapolri dapat mewajibkan kamera tubuh lewat peraturan internal untuk penggeledahan tempat tinggal, setidaknya di asrama dan sekolah yang dihuni anak dan perempuan, sejak pintu diketuk hingga berita acara ditandatangani. 

Rekamannya disegel, salinannya diserahkan kepada pengadilan pemberi izin, dan hanya dibuka atas perintah hakim atau pemeriksa etik. 

Pengadilan juga dapat mencantumkan syarat dalam izinnya, seperti kehadiran polisi wanita dan pendamping anak. Penegakan hukum atas pembakaran warung itu tetap harus tuntas, sebab hak warga berusaha tanpa diteror juga dilindungi hukum. 

Tetapi negara hukum tidak cukup diukur dari surat yang dibawa aparat ketika mengetuk pintu, melainkan dari kemampuannya mempertanggungjawabkan apa yang terjadi setelah pintu terbuka. 

Selama yang wajib tersimpan hanya izinnya, setiap malam seperti di Mojolaban akan berakhir sama, yaitu dua cerita yang saling bertentangan, satu pihak yang memegang semua catatan, dan ingatan anak-anak sebagai satu-satunya arsip. 

Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan. 

Sumber: kompas.com

Upaya Pelaku Hilangkan Jejak Pembunuhan di Madiun, Buang Tujuh Karung Abu ke Sungai

By On Rabu, November 04, 2026

Pelaku pembunuhan mutilasi istri siri dan anak ketika digiring kr Polda Jatim, Selasa, 17 Oktober 2026. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kasus pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGEF (4), oleh Dwi Bagus Martono (40) di Madiun, Jawa Timur (Jatim), meninggalkan sejumlah fakta baru. 

Dwi Bagus berulang kali berupaya menghilangkan jejak pembunuhan terhadap istri siri dan anak. 

Rangkaian perbuatannya terungkap melalui prarekonstruksi dan pendalaman penyidik Polda Jatim. 

Dwi diketahui memindahkan jasad Dini dari kamar hotel menuju mobil menggunakan sleeping bag atau kantong tidur yang tersimpan di mobilnya. 

Perlengkapan tersebut merupakan barang bekas kegiatan berkemah. 

Dwi diketahui memiliki hobi kamping dan terakhir kali melakukan kegiatan itu bersama Dini sekitar tiga bulan sebelum pembunuhan. 

Adapun di dalam kamar hotel Dwi melancarkan aksinya dengan mencekik Dini hingga tewas. 

Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Muhammad Fauzi mengatakan, Office Boy (OB) Hotel sempat melihat Dwi menenteng sesuatu dari kamar tempatnya menginap. 

"Iya, ditenteng sendirian dan sempat dilihat oleh OB Hotel setempat, ini sudah kami minta keterangan," ujar Fauzi dilansir, Minggu, 01 November 2026. 

Pembunuhan diduga dilakukan pada 20 September 2026 di dua lokasi. Dini dicekik di kamar hotel, sedangkan anaknya dibunuh di dalam mobil. 

Setelah memindahkan jasad korban, Dwi membawa keduanya ke rumahnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Di pekarangan belakang rumah tersebut, ia membakar jasad Dini dan anaknya. 

Tungku yang digunakan dibangun setelah pembunuhan. Bangunannya terbuat dari bata ringan atau hebel dengan tinggi sekitar 2 meter dan ukuran 70 sentimeter x 1 meter. 

Lokasi tungku berada di ujung selatan pekarangan belakang rumah, dekat dengan rumah tetangga. Bekas asap pembakaran bahkan terlihat pada tembok rumah sebelahnya. 

Upaya menghilangkan jejak berlanjut setelah proses pembakaran. Dwi mengaku mengumpulkan abu dan tulang belulang hasil pembakaran ke dalam tujuh karung. 

Pengumpulan sisa pembakaran itu dilakukan sendiri menggunakan sekop tanpa bantuan orang lain. Prosesnya berlangsung selama dua hari, yakni pada 28 dan 29 September 2026. 

"Saya masukkan karung," kata Dwi saat prarekonstruksi.

"Menggunakan alat sekop," ucapnya. 

Fakta terbaru lainnya adalah lokasi pembuangan abu dan tulang kedua korban. 

Dwi mengaku membuang tujuh karung tersebut dari dua jembatan, yakni Jembatan Kwadungan di Kabupaten Ngawi dan Jembatan Winongo di Kota Madiun. 

Pembuangan pertama dilakukan pada 28 September 2026. Ia membuang tiga karung dari Jembatan Kwadungan. Sehari berselang, empat karung lainnya dibuang dari Jembatan Winongo. 

"Di Jembatan Winongo dan Jembatan Kwadungan Ngawi," ujar Dwi saat prarekonstruksi. 

"Tanggal 28 (September) di Kwadungan dan besoknya di Jembatan Winongo," imbuhnya. 

Ia juga merinci jumlah karung yang dibuang pada masing-masing lokasi. Sisa pembakaran itu kemudian dimasukkan ke karung yang diikat menggunakan tali rafia. 

"Hari pertama 28 September tiga karung di Kwadungan dan hari kedua besoknya empat karung di Jembatan Winongo. Yang kedua tanggal 29 atau 30-an. Dibuang ke Sungai Winongo (Sungai Madiun, anak dari Bengawan Solo)," ucapnya. 

Diketahui, Dwi Bagus ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan atas laporan hilangnya Dini dan anaknya sejak 20 September 2026. 

Keluarga korban di Bogor sempat kehilangan kontak dengan Dini sebelum akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026. (*/red)

Dugaan Korupsi Rp 5 Miliar, Mantan Bendahara RSUD Sampang Jadi Tersangka

By On Rabu, November 04, 2026

W saat mengenakan rompi pink keluar dari Kantor Kejari Sampang menuju mobil tahanan. 

SAMPANG, DudukPerkara.News - Mantan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moh Zyn Kabupaten Sampang, Jawa Timur (Jatim), ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, pada Jumat, 30 Oktober 2026. 

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan di kantor Kejari. 

Mantan Bendahara berinisial W itu keluar dari kantor Kejari Sampang mengenakan rompi merah muda lalu masuk ke mobil tahanan. 

Kepala Kejari (Kajari) Sampang, Mohammad Iqbal mengatakan, W diduga terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, kami menetapkan satu orang tersangka, yakni W yang merupakan bendahara pengeluaran periode tahun 2022 sampai tahun 2025," ujarnya. 

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap W dilakukan melalui proses yang panjang. 

Pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti hingga W ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan BLUD RSUD Moh Zyn Sampang itu, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 5 miliar. 

"Diduga penyalahgunaan itu dilakukan pada tahun anggaran 2023 sampai 2025," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah salah satu pegawai dan kantor di RSUD Moh Zyn Sampang pada akhir tahun 2025 lalu. 

Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan juga PC, CPU serta lima unit ponsel. (*/red)

Jual Ribuan Akun WA-Telegram untuk Promosi Judol, Pria di Sidoarjo Ditangkap Polisi

By On Rabu, November 04, 2026

Ditressiber Polda Jatim merilis kasus penipuan, scam dan penyalahgunaan data pribadi untuk judol, Jumat, 30 Oktober 2026. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap praktik jual beli ribuan kartu SIM dan akun WhatsApp (WA) serta Telegram yang diduga digunakan untuk promosi judi online. 

Seorang pria berinisial DNS, warga Kecamatan Krian, Sidoarjo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel S. Marunduri mengatakan, tersangka diduga telah menjalankan bisnis jual beli akun tersebut sejak 2023 hingga 2026. 

"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM card dengan menggunakan data milik orang lain dan membuat akun WA dan Telegram kemudian diperjualbelikan oleh tersangka," ujar Daniel saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Dalam menjalankan aksinya, pada 5 Agustus 2026 diketahui DNS membeli kartu perdana yang sudah dalam kondisi teregistrasi. 

Kartu tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun WA dan Telegram yang selanjutnya dijual melalui platform Telegram. 

Harga akun yang ditawarkan bervariasi. Untuk satu akun WA, tersangka mematok harga Rp 500 hingga Rp 5.000. Sedangkan akun Telegram dijual dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 3.000. 

Salah satu transaksi yang diungkap Polisi, yakni penjualan 647 akun WA personal kepada pengguna Telegram dengan username @kirimorderang dan nama akun tehkyu. Akun-akun tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 600 per akun. 

Dari aktivitas jual beli akun tersebut, DNS disebut telah meraup keuntungan sekitar Rp 100 juta sejak 2023 hingga Oktober 2025. 

Transaksi pembelian kartu perdana dan aktivitas jual beli akun itu juga ditelusuri penyidik melalui sejumlah bukti digital dan mutasi rekening. (*/red)

KPK Cegah Dedi Congor ke Luar Negeri Usai Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Bea Cukai

By On Rabu, November 04, 2026

Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya pencegahan terhadap tersangka baru kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dedi dilarang bepergian ke luar negeri. 

"Benar penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi)," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Namun dia belum menjelaskan berapa lama pencegahan dilakukan. Dedi sendiri berstatus tersangka sejak September. 

Dedi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. 

Penetapan tersangka terhadap Dedi Congor ini dilakukan penyidik kepolisian sejak 2023 terkait dugaan penerimaan gratifikasi. 

Selain Dedi, KPK juga melakukan pengembangan perkara terkait cukai rokok. 

KPK langsung menggeledah Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah (Jateng) serta kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus. 

"Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Ya artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai," ujar Budi, Kamis, 29 Oktober 2026. 

"Untuk hitungan awal (kerugian negara) di angka triliunan," tambahnya. 

Sebelum Dedi, KPK sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. Seiring dengan berjalannya proses hukum, tiga pihak Blueray Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim. Berikut ini vonisnya: 

1.⁠ ⁠John Field: tiga tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan. 

2.⁠ ⁠Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

3.⁠ ⁠Andri: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan. 

Selain itu, ada tiga orang dari pihak Bea Cukai yang sedang diadili dalam kasus ini. Ketiganya dituntut 7,5-11,5 tahun. Mereka ialah: 

1.⁠ ⁠Rizal: 11,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 15,7 miliar subsider 4 tahun kurungan. 

2.⁠ ⁠Sisprian Subiaksono: 10 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 7,4 miliar, SGD150.000 dan USD10.000 subsider 3 tahun kurungan. 

3.⁠ ⁠Orlando Hamonangan: 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. 

Sementara, satu terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, masih menjalani sidang pemeriksaan saksi. 

Sedangkan Gatot Heroe selaku Kepala Pengawasan dan Pelayanan Ditjen Bea Cukai Wilayah Kediri masih berproses di KPK. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By On Rabu, November 04, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *