Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Abuleke Ini!

By On Selasa, November 10, 2026

Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadia saat acara pelantikan DPD I Golkar Maluku di Ambon, Sabtu, 07 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah isu yang dia dengar bahwa dirinya ikut rapat dengan para jenderal soal penyadapan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. 

"Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para Jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada Ketua Umum (Ketum) Partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu, 07 November 2026. 

"Abuleke ini,” ujar dia. 

Diketahui, istilah ”abuleke” adalah istilah bahasa Ambon yang berarti penipu atau munafik. 

Bahlil menilai, narasi Ketum Partai itu mengarah kepada dirinya. Ia pun merasa heran dengan narasi dalam cerita tersebut. 

"Awal-awalnya, saya tidak terlalu ngeh karena Ketum Partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat, kok ini sudah menuduhnya ke saya? Saya bilang, 'Apa maksudnya ini, ya?'," ujar Bahlil. 

Bahlil kemudian membantah tudingan itu dan meminta pihak-pihak terkait memberikan bukti dan klarifikasi. 

"Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya, ya, di dalam mimbar ini karena menuduh Ketum Partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu! Segera klarifikasi itu! Dan buktikan!" tegasnya. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas soal ini. 

"Saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka saja! Jangan fitnah terus yang dibangun! Diusut saja!" pungkasnya. 

Ia juga akan melakukan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan narasi tersebut. 

"Ya, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya! Ini berbahaya. Nih, ini tuduhan-tuduhan ini menurut saya tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. 

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan. 

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 03 November 2026. 

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat pada Kamis, 05 November 2026. 

Tersangka baru tersebut adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi. 

Ia diduga memiliki peran penting dalam operasional penyadapan. 

Penyidik Bareskrim Polri menjerat para jenderal itu dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (*/red) 

Sudaryono Ungkap Alasan Rekrut Pejabat KPK di BGN

By On Selasa, November 10, 2026

Kepala BGN, Sudaryono saat menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kemendikdasmen serta peluncuran awal uji coba loka MBG, Jumat, 30 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal itu untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terhindar dari praktik korupsi.

Dua orang tersebut, yaitu Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini menjabat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. 

Selain itu, ada Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, yang kini menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. 

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, penugasan keduanya untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. 

Pengalaman dan kompetensi mereka diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program MBG yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. 

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat, 06 November 2026. 

Dia menegaskan BGN berkomitmen sistem penyelenggaraan program yang transparansi dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. 

BGN, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. 

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," tuturnya. 

Menurutnya, besarnya cakupan dan manfaat program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, hingga mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. 

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," jelasnya. 

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen memastikan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti. 

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkasnya. (*/red)

Dokumen Kasus ATR/BPN Diduga Bocor, KPK Usut Pegawainya

By On Selasa, November 10, 2026

Gedung Merah Putih KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan terdapat dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Inspektorat dan Dewan Pengawas KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mengusut kasus kebocoran tersebut. 

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 06 November 2026. 

Menurutnya, pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengujian sekaligus pengawasan untuk memastikan fungsi check and balances berjalan dengan baik. 

"Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya. 

Budi juga memastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dengan baik. 

"Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Mensesneg Pastikan Istana Bersih-bersih Usai Penyadapan Ilegal Prabowo

By On Selasa, November 10, 2026

Mensesneg, Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat, 06 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana terus meningkatkan kewaspadaan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo. 

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat ditanya mengenai kekhawatiran adanya "musuh dalam selimut" setelah kasus penyadapan terhadap Presiden terungkap. 

"Lho kalo kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 06 November 2026. 

Prasetyo juga meminta tim khusus yang menangani kasus penyadapan tersebut menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan transparansi. 

"Diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan. Dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai isu terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin atas perintah Kapolri. 

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan tim khusus tersebut merupakan respons pimpinan Polri terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. 

Menurutnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah memerintahkan pembentukan tim untuk mengusut dan mendalami isu tersebut secara profesional serta sesuai ketentuan hukum. 

"Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," kata Brigjen Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 05 November 2026. (*/red)

Kapolri Suyudi Tegaskan Kasus Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Konflik Internal

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolri Jenderal Suyudi bertemu Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Kamis, 05 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum. 

Ia menekankan pengusutan tak terkait dengan persaingan internal Polri. 

"Dan kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Tapi ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Suyudi kepada wartawan, di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 05 November 2026. 

Suyudi menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dinamika dan tantangan tugas Korps Bhayangkara yang sangat dinamis. 

Terlebih terkait peristiwa penangkapan sejumlah pati Polri dalam kasus penyadapan yang sedang ditangani. 

"Khususnya kami menyadari bahwa dinamika pekerjaan dan tugas kami di Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat dinamis, banyak tantangan, terutama apa yang terjadi di belakangan ini yang terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa Pati Polri yang terkait dengan kasus penyadapan yang saat ini sedang kita tangani," jelasnya. 

Suyudi menekankan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama seraya memastikan bahwa kalangan internal Polri tetap solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat," ujar dia. 

Dia juga memerintahkan seluruh jajaran untuk tetap fokus menjalankan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat. 

"Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, slogan kita semua, yaitu Polisi Bersama Masyarakat," pungkasnya. (*/red)

Nusron Bicara soal Perjalanan Dinas Usai Diperiksa KPK

By On Jumat, November 06, 2026

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa perjalanannya ke luar negeri sebagai menteri telah mengantongi izin dari Kementerian Sekreariat Negara. 

Hal itu disampaikan Nusron saat menjelaskan alasannya sempat absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap pengurusan hak guna usaha (HGU) PT Summarecon Tbk dengan alasan sedang dinas ke luar negeri. 

"Saya pejabat publik seorang Menteri, kalau dinas ke luar kota apalagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara, jadi kami tidak mengada-ada,” ujar Nusron usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Diketahui, Nusron sudah dua kali absen dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam perkara ini suap pengurusan HGB Summarecon dan penerimaan lain d lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Pemanggilan pertama jatuh pada 7 Oktober 2026, tetapi Nusron absen dengan alasan sudah memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Nusron kembali dipanggil pada 15 Oktober 2026, tetapi lagi-lagi tidak memenuhinya. 

Ketika itu, Nusron meminta pemeriksaannya ditunda karena ia sedang menjalani dinas ke Malaysia.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujar Taufik, Kamis, 16 Oktober 2026. 

Pada Rabu hari ini, Nusron akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN. 

Namun, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Nusron enggan berbicara banyak ke awak media ketika ditanya soal kasus yang menyeretnya itu.

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, 15 Septembet 2026 lalu. 

Empat orang di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. 

Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara. 

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberi suap kepada Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry. 

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron tersebut. 

Atas perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Sedangkan tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*/red)

Kerahkan Pasukan ke Jakarta, TNI: Untuk Kesiapsiagaan

By On Jumat, November 06, 2026

Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) menaiki mobil saat melakukan pengecekan pasukan saat peringatan HUT ke-81 Tentara TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 05 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Tentara Nasional Indonesia (TNI) buka suara soal kabar pengerahan prajurit dalam jumlah besar ke DKI Jakarta. 

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. 

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," ukar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, Rabu, 04 November 2026. 

Namun dia tidak merinci secara detail maksud dari pengerahan pasukan TNI tersebut. 

Dia juga tidak menjelaskan secara rinci berapa personel yang dikerahkan ke ibu kota. 

Sementara itu, Nas juga sempat ditanya soal dugaan pengerahan personel untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dalam waktu dekat. 

Namun, Nas tidak merespons terkait hal tersebut. 

Beredar kabar bahwa personel dari tiga matra TNI dalam jumlah besar dikerahkan ke Jakarta. 

Salah satu matra TNI yang mengerahkan pasukan adalah TNI AL. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul sempat dikonfirmasi terkait hal tersebut. Namun, Tunggul belum memberikan jawaban. (*/red)

Menko PMK Sebut Jenderal Listyo Sigit Lakukan Insubordinasi ke Prabowo

By On Jumat, November 06, 2026

Menko PMK, Sugiono. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono menegaskan, penyadapan ilegal oleh mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk insubordinasi di dalam pemerintahan. 

Ia bertanya-tanya mengenai motif Listyo Sigit dkk menyadap Prabowo.

Awalnya Sugiono ditanya mengenai penyadapan ilegal disebut hanya menyasar Presiden dan tidak menyasar Wakil Presiden, Sugiono menilai hal itu telah menimbulkan pertanyaan besar di publik. 

Dia juga menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguak motif atas penyadapan tersebut. 

"Saya belum tahu, ya. Tapi yang pasti kemarin disampaikan bahwa penyadapan ini dilakukan kepada Presiden dan itu saja cukup untuk membuat sebuah pertanyaan besar di benak kita semua apa yang (jadi) motif dari semua ini, kemudian ke mana arahnya. Dan seperti tadi saya bilang, kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan," kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, tindakan Listyo Sigit dkk adalah bentuk insubordinasi. Insubordinasi adalah tindakan menolak secara sengaja untuk mematuhi perintah atasan. 

"Penyadapan dilakukan kepada kepala pemerintahan, kepada Presiden, dalam hal ini oleh institusi yang berada di bawah beliau, ya. Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan satu bentuk insubordinasi, ya. Insubordinasi, bisa jadi kemudian juga ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden," ujar Sugiono. 

Sekjen Gerindra ini mengatakan pihaknya turut mendalami aksi penyadapan terhadap ketua umum partainya. 

"Itu juga yang sedang kita dalami. Dan itu tadi, kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri kan, gitu kan. Dari dalam pemerintahan sendiri, makanya itu yang saya bilang, ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi yang mengarah," ujarnya. (*/red)

Dewan Pres Kecam Jenderal Listyo Sadap Presiden-Media: Skandal Besar Tak Termaafkan

By On Jumat, November 06, 2026

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk teror terhadap pers. 

Pasalnya, tindakan penyadapan itu juga menyasar media massa, di samping ke Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, organisasi masyakat, hingga pengusaha. 

"Penyadapan terhadap pers itu sebuah teror yang melanggar prinsip hukum dan etika," ujar Komaruddin kepada wartawan, Rabu, 04 November 2026. 

Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dimaafkan dan harus ditindaklanjuti oleh Polri demi membersihkan nama institusi itu. 

"Yang pasti penyadapan yang dilakukan oknum pimpinan Polri sebuah skandal etik yang tak termaafkan," ujarnya. 

"Polri mesti membersihkan diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat," imbuhnya. 

Komarudin menyebut, Dewan Pers akan mengambil tindakan bila terdapat aduan mengenai praktik penyadapan tersebut. 

Ia mengatakan, langkah itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers dalam menangani konflik dan aduan. 

"Mediasi jika ada konflik dan pengaduan, melakukan edukasi publik dan verifikasi lembaga pers. Kalau ada pengaduan kami bergerak," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua tersangka lain diduga juga menyadap media, politikus, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. 

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap meski sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung. 

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ujarnya. 

Listyo dan dua tersangka lainnya dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujarnya. 

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. 

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," jelas Asep. (*/red)

Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit Sadap Presiden Mengarah ke Makar

By On Jumat, November 06, 2026

Mensesneg Prasetyo Hadi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai perbuatan mengarah makar. 

Dalam kasus itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal bintang dua aktif Polri ditetapkan tersangka. 

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Mensesneg saat Konferensi Pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 04 November 2026. 

Istana juga menilai tindakan Listyo Sigit Cs sudah mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara. Bahkan, membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

Prasetyo mengungkapkan hal yang mendasari Istana menilai tindakan Listyo Sigit dan pihak lainnya sebagai perbuatan yang mengarah makar karena sengaja melakukan penyadapan dan penghilangan barang bukti secara ilegal. 

Padahal, penyadapan sendiri telah diatur secara ketat dalam peraturan yang berlaku. 

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/red)

Mendikdasmen Sebut Ada Kaitan Kehadiran Anak ke Sekolah dengan MBG

By On Rabu, November 04, 2026

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. 

"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," ujar Mu'ti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta peluncuran awal uji coba loka MBG, di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Ia mengibaratkan antusiasme anak-anak datang ke sekolah untuk mendapatkan MBG seperti masyarakat yang datang ke masjid karena adanya kegiatan Jumat Berkah. 

Bedanya, program MBG dilaksanakan setiap hari sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi secara rutin. 

"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu. Tapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ucapnya. 

Ia berharap, pelaksanaan MBG tidak hanya memperbaiki pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan. 

Karena itu, kata dia, pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama dengan BGN agar pelayanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu. 

"Kemudian kerja sama pendataan yang selama ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, dipastikan bahwa semua yang menerima adalah murid-murid yang memang resmi terdata dalam sistem kami dan memang terus kita sempurnakan," tuturnya. (*/red)

WNI Dikabarkan Tewas di Ukraina saat Jadi Tentara Rusia, Kemlu Lakukan Verifikasi

By On Rabu, November 04, 2026

Jubir Kemlu, Yvonne Mewengkang. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah mendalami kabar Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Muhammad Taufiq (48) tewas saat menjadi tentara Rusia di Ukraina. 

Kemlu mengatakan sudah mengambil langkah diplomatik kepada pemerintah Rusia. 

"Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan," kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Yvonne mengatakan, proses yang dilakukan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi. Kemlu meminta seluruh pihak agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut. 

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer negara mereka. 

Pemerintah juga mendalami modus perekrutan yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apa pun, termasuk praktik yang terindikasi TPPO," ujarnya. 

"Pemerintah RI juga telah meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apapun, dengan penerapan secara efektif dan segera," imbuhnya. 

Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan. 

Kemlu juga memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemerintah RI mengimbau masyarakat agar senantiasa memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri melalui instansi berwenang, mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak wajar, tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami, serta memperhatikan risiko keselamatan dan konsekuensi hukum keterlibatan dalam dinas militer asing," tuturnya. 

Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Ukraina seperti dilihat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menurut Direktorat Utama Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR), Taufiq, tinggal di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Sebelum bergabung dengan militer Rusia, ia pernah bekerja sebagai pengemudi taksi di Jakarta dan sebagai manajer di sebuah perusahaan pertanian. 

Taufiq juga pernah bekerja di Amerika Serikat dan mampu berbahasa Inggris. 

Perekrut Rusia kemudian menghubungi Taufiq setelah mendapatkan CV yang ia kirimkan saat mencari pekerjaan. 

Para penyelidik menduga ia menerima tawaran tersebut karena adanya janji penghasilan yang relatif mudah didapat. 

Pada kenyataannya, dalam laporan tersebut, ia menjadi korban berikutnya dari skema penipuan perekrutan warga asing oleh Rusia untuk terlibat dalam perang ilegal. 

Pada 19 April 2026, Taufiq menandatangani kontrak militer berdurasi satu tahun di Korolyov, sebuah kota di dekat Moskow. 

Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan masa dinas berdurasi satu tahun adalah jangka waktu umum bagi warga negara asing yang direkrut Rusia untuk ikut serta dalam perang melawan Ukraina dan dimanfaatkan sebagai pasukan infanteri 'sekali pakai'. 

Taufiq kemudian ditugaskan sebagai penembak senapan mesin dan dikirim ke fasilitas pelatihan militer di dekat Voronezh. 

Taufiq hanya menjalani pelatihan selama kurang lebih 1,5 minggu. 

Taufiq kemudian dipindahkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada awal Mei. 

Taufiq tewas dalam pertempuran pertamanya saat pasukan Rusia berupaya bergerak maju dari Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk. (*/red)

Pimpinan KPK Usul Rampas Harta Pejabat yang Tidak Dimasukkan dalam LHKPN

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak memberi usul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). 

Menurutnya, RUU itu mengatur agar negara dapat merampas aset penyelenggara negara yang tidak tercantum LHKPN. 

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," ujar Tanak kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dia juga mengusulkan negara dapat merampas harga pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. 

Menurut Tanak, RUU Perampasan Aset juga harus mengatur mekanisme jika pejabat itu keberatan dengan perampasan. 

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar dia. 

Usulan tersebut, kata dia, disampaikan untuk mencegah pejabat asal melapor harta di LHKPN. 

Dia menegaskan, harta yang tertera dalam LHKPN harus sesuai kenyataan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar dia. 

Di sisi lain, dia mengusulkan agar nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak diubah. 

Menurutnya, UU Tindak Pidana Korupsi juga banyak menggunakan kata perampasan. 

"Memang lebih layak itu istilah atau nomenklatur perampasan daripada menggunakan nomenklatur yang lain, karena dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga banyak menggunakan kata-kata atau nomenklatur perampasan," tuturnya. 

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," imbuhnya. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Unsur Kerugian Negara Tak Akan Dihapus dalam Definisi Korupsi

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak akan menghapus unsur kerugian negara dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Menurut Yusril, pemerintah justru ingin mempertegas pendefinisian kerugian negara dalam UU tersebut demi kepastian hukum. 

"Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu,” ujar Yusril saat Konferensi Pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Senin, 27 Oktober 2026. 

Yusril menegaskan, pendefinisian tindak pidana korupsi harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga citra negara. 

"Orang ngomong begini, 'Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.' Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi,” ujar dia. 

Dia mencontohkan saat pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unddang (Perpu) tentang terorisme. 

Saat itu, kata dia, pemerintah tidak mencantumkan definisi terorisme, namun mengatur tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori terorisme. 

"Jadi kalau begitu, kalau nanti undang-undang korupsi juga disepakati seperti itu, akan menjadi sangat jelas perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Di luar itu, dia bukan korupsi. Tapi bukan korupsi itu bukan tidak bisa ditindak, dia bisa ditindak tapi masuk kategori tindak pidana yang lain,” ujar dia. 

Yusril mengatakan,  pertemuannya dengan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga membahas pentingnya pendefinisian tentang keuangan negara karena banyak tercantum dalam aturan perundang-undangan. 

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final,” ujar Yusril. 

Diketahui sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan ke Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kerugian negara bukan bagian dari definisi korupsi. 

Hal ini merupakan kajian DEN yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. 

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," imbuhnya. 

Selama ini, kata Luhut, Indonesia menjadi negara yang menerapkan kerugian negara sebagai korupsi. 

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujarnya. 

Namun, Luhut meluruskan pernyataannya bahwa ia tetap berpendapat bahwa kerugian keuangan negara tidak dihapuskan dari rumusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan resminya dikutip dari laman DEN, Kamis, 22 Oktober 2026. 

DEN dalam posisi bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. 

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian keuangan negara tetap berlaku. 

Adapun yang disempurnakan adalah cara membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara. 

Sedangkan jangkauan pemberantasan korupsi diperluas, lewat penambahan delik United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang belum diatur dalam hukum nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

Luhut menjelaskan, kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar di tengah upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga momentum pertumbuhan. (*/red)

AKBP Rossa Purbo Bekti, Penyidik Kasus Hasto PDI-P Dapat Promosi Jabatan Jadi Kapolres Bangkalan

By On Minggu, Oktober 18, 2026

Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat, 09 Mei 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti menerima promosi jabatan sebagai Kapolres Bangkalan. 

Promosi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026 soal rotasi 199 personel yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). 

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. 

Penempatan personel, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. 

"Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” kata Johnny, dalam keterangannya, Minggu, 11 Oktober 2026. 

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rossa adalah perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sudah berkarier di KPK sejak 2016. 

Ia pernah menduduki jabatan sebagai fungsional Direktorat Penyidik pada Deputi Bidang Penindakan tahun 2016 dan spesialis penyidik muda pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK tahun 2017-2020. 

Setelah menjabat sebagai spesialis penyidik muda, Rossa mengemban tugas sebagai penyidik muda pada 2021-2022. 

Berdasarkan catatan laman KPK pada Desember 2023, Rossa menduduki jabatan sebagai penyidik tindak pidana korupsi ahli madya pada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. 

Diketahui, Rossa ditunjuk sebagai Kapolres Bangkalan menggantikan AKBP Wibowo yang dimutasi menjadi Wakapolres Sumenep. 

Nama Rossa Purbo Bekti bukan kali pertama menjadi sorotan publik. 

Penyidik KPK itu sempat menjadi perhatian dalam penanganan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

Bahkan, Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati Soekarnoputri pernah menyinggung nama Rossa dalam pidatonya. 

Tak hanya itu, Rossa juga pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada November 2025. 

Pelaporan tersebut berkaitan dengan penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). 

Saat itu, Rossa dinilai menghambat penyidikan lantaran tidak memanggil Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (*/red)

Kapolri Kembali Rombak Jabatan, Dirtipideksus Bareskrim Berganti

By On Sabtu, Oktober 17, 2026

Gedung Mabes Polri. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi sejumlah pejabat Polri. 

Salah satu yang berganti, yaitu jabatan Dirtipideksus Bareskrim Polri dari Brigjen Ade Safri Simanjuntak ke Kombes Suhasto. 

Mutasi ini tertera dalam ST Nomor 2262/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada 12 Oktober 2026.

Berikut sejumlah pejabat yang dimutasi: 

- Brigjen Ade Safri Simanjuntak dari Dirtipideksus Bareskrim Polri menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri. 

- Kombes Suhasto dari Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya TK I Bareskrim Polri diangkat menjadi Dirtipideksus Bareskrim Polri. 

- Brigjen Herry Dian Dwiharto dari Widyaiswara Utama TK II Sespim Lemdiklat Polri menjadi Anjak Utama Bidang NCB/Interpol Divhubinter Polri. 

- Kombes Rofiq Ripto Himawan dari Kapolresta Banyuwangi menjadi Dirsus Jatim. 

- Kombes Muharman Arta dari Kapolresta Pekanbaru menjadi Kapolresta Banyuwangi. 

- Kombes Ronny Riantoko Eppang dari Perancang Anggaran Madya TK III Stamarena Polri menjadi Kapolresta Pekanbaru. 

(*/red)

TNI AL Bahas Rencana Pembentukan Batalyon Sniper

By On Sabtu, Oktober 17, 2026

Foto ilustrasi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Korps Marinir TNI AL berencana memiliki Batalyon Sniper untuk meningkatkan kemampuan tempur dan ketepatan dalam pelaksanaan operasi. 

Hal tersebut terungkap dalam pembahasan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama jajaran TNI AL, Senin, 12 Oktober 2026. 

"Selain itu, dibahas pula kebutuhan penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan rencana pembentukan Batalyon Sniper guna meningkatkan kemampuan tempur serta ketepatan pelaksanaan operasi,” tulis Korps Marinir dalam keterangan pers. 

Korps Marinir juga mengharapkan penambahan satuan bantuan udara yang dimiliki pasukan baret ungu. 

Bukan hanya itu, pembahasan dengan KSAL itu juga mencakup rencana validasi organisasi melalui penambahan satuan Brigade Infanteri (Brigif) Marinir di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. 

“Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat postur pertahanan, meningkatkan jangkauan operasi, serta mengoptimalkan kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah yurisdiksi nasional,” tulis Korps Marinir. 

Di sisi lain, TNI AL akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit Korps Marinir yang melumpuhkan tiga anggota OPM di kawasan hutan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Jumat, 09 Oktober 2026. 

"Dalam kegiatan tersebut, KSAL menyampaikan bahwa prajurit yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa dan kesempatan mengikuti pendidikan,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam pembahasan yang dilakukan secara virtual. 

Menurutnya, penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas keberanian, dedikasi, dan profesionalisme prajurit dalam melaksanakan tugas operasi demi menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (*/red)

Dua Jasad Korban KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Seruyan Kalteng

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Penemuan dua korban Kapal Virgo di Seruyan, Kalteng. 

BANJARMASIN, DudukPerkara.News - Dua jasad korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kedua jasad itu telah dievakuasi ke Banjarmasin. 

Kepala SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, kedua korban telah dibawa ke Pos TNI AL Kumai untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait. 

"Hari ini kita kembali menemukan dua korban di daerah Seruyan. Kedua korban dibawa ke Pos TNI AL Kumai untuk selanjutnya mendapatkan penanganan dan proses identifikasi oleh tim terkait," kata Putu Sudayana kepada wartawan, Minggu, 04 Oktober 2026. 

Menurut Putu, operasi SAR akan terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia serta memperkuat koordinasi antarpihak di lapangan. 

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang terus bekerja di lapangan, baik melalui jalur laut maupun darat. 

"Operasi SAR akan terus kita lakukan, kita akan mengerahkan tim baik itu darat, laur maupun udara," pungkasnya. (*/red)

Enam Kapolda di Jawa Dimutasi Kapolri Suyudi

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (kanan) mengucapkan sumpah saat pelantikan Kapolri dan Wakapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran usai dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. 

Sejumlah jabatan Kapolda di Pulau Jawa ikut bergeser. 

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. 

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel. 

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu, 03 Oktober 2026. 

Berikut daftar pergantian Kapolda di Jawa: 

1. Kapolda Banten dari Irjen Hengki kepada Brigjen Hendra Kurniawan; 

2. Kapolda Metro Jaya dari Komjen Asep Edi Suheri kepada Irjen Dadang Hartanto; 

3. Kapolda Jawa Barat (Jabar) dari Irjen Pipit Rismanto kepada Irjen Hengki; 

4. Kapolda Jawa Tengah (Jateng) dari Irjen Ribut Hari Wibowo kepada Brigjen Roy Hardi Siahaan; 

5. Kapolda Jawa Timur (Jatim) dari Irjen Nanang Avianto kepada Irjen Dekananto Eko Purwono; 

6. Kapolda DIY dari Irjen Anggoro Sukartono kepada Irjen Langgeng Purnomo. 

Menurut Isir, secara keseluruhan ada 88 personel yang dimutasi Kapolri Suyudi. Dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. 

Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri turut mengalami pergantian. 

Mutasi tersebut juga mencakup kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel, serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen Polri. 

Johnny mengatakan, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. 

"Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tuturnya. (*/red)

Densus 88 Tangkap 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi!

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Densus 88 Antiteror Polri mengamankan salah satu tersangka terduga terorisme, Jumat, 02 Oktober 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melancarkan operasi penegakan hukum serentak di enam provinsi sejak Jumat, 02 Oktober 2026. 

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka kasus terorisme yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. 

"11 tersangka yang diamankan tersebut beriniisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42)," ujar Juru Bicara (Jubir) Densus 88 AT Polri, KBP Mayndra Eka Wardhana dalam keterangannya, Minggu, 04 Oktober 2026. 

Penangkapan itu berlangsung di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. 

Selain itu, beberapa di antaranya terindikasi telah mengikuti pelatihan militansi, termasuk latihan fisik dan latihan menembak. 

"Penyidikan awal menunjukkan para tersangka dari berbagai daerah ini terhubung secara virtual. Mereka memanfaatkan pertemuan daring untuk proses indoktrinasi, pembinaan, dan konsolidasi jaringan," ujarnya. 

Saat ini, Densus 88 masih melanjutkan proses penyidikan, mencakup penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan saksi dan tersangka sesuai SOP. 

Langkah tersebut diambil sebagai upaya deteksi dini guna mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *