Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
BGN Klarifikasi Isu 13 Ribu Dapur MBG Baru Segera Dibuka

By On Sabtu, Agustus 08, 2026

Kepala BGN Sudaryono. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menepis narasi yang menyebut pihaknya seolah-olah segera membuka 13 ribu dapur baru. 

Sudaryono menyebut, SPPG akan dirilis secara bertahap. 

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ujar Sudaryono saat Jumpa apers terkait perbaikan tata kelola MBG di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Sudaryono menyebut data yang dipegang pihaknya akan dicocokkan dengan kementerian lain. 

Dia menyebut, pekan depan, beberapa SPPG sudah siap beroperasi. 

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ujarnya. 

Saat ini, kata dia, sudah ada seribu lebih dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi yang dinyatakan siap. Dapur-dapur MBG tersebut akan segera dioperasikan secara bertahap. 

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," tuturnya. 

BGN juga akan mengecek kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren. Ia menekankan seluruh proses pembangunan SPPG dilakukan secara transparan. 

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," pungkasnya. 

Selain itu, BGN memprioritaskan kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Ia menyebut, wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan program MBG. 

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," tuturnya. (*/red)

Menkes Mengaku Sedih dengar Komentar Nirempati Nakes ke Masyarakat

By On Sabtu, Agustus 08, 2026

Menkes Budi Gunadi Sadikin. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara mengenai ramai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkomentar nirempati. 

Hal ini mengenai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang meninggal dunia setelah sebelumnya mengeluhkan lamanya proses mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. 

"Hati saya sedih, harusnya apapun profesi kita, kita harus punya empati lah ke masyarakat," kata Budi di Istana, Jakarta, Kamis, 06 Agustus 2026. 

Adapun keluhan pasien tersebut diunggah akun Threads milik Yurizal Tri Chaerawan dengan nama pengguna @yur********* pada Rabu, 22 Juli 2026. 

Dalam unggahannya, ia mengaku telah menunggu sekitar delapan jam, tetapi belum memperoleh ruang perawatan. 

Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. 

"Delapan jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis akun tersebut, sebagaimana dikutip, Rabu, 05 Agustus 2026. 

Unggahan itu kemudian memicu beragam tanggapan dari pengguna Threads. 

Sejumlah komentar dari akun yang mengaku atau diduga merupakan tenaga kesehatan menjadi sorotan warganet. 

"PP-nya kayak orang have tapi aslinya haven't kah? haven't some brain cells," tulis salah satu akun yang diduga merupakan dokter. 

Sementara itu, akun lain yang diduga merupakan perawat juga menuliskan komentar yang dinilai tidak berempati terhadap kondisi pasien. 

Komentar-komentar tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien ataupun keluarganya. (*/red)

Kasus Maling Ayam Tewas di Bali, Waka DPR Imbau Warga Tak Main Hakim Sendiri

By On Rabu, Juli 29, 2026

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan atas tewasnya seorang pria berinisial KD yang diduga melakukan pencurian ayam lalu dikeroyok oleh massa. 

Dia menegaskan Indonesia negara hukum. 

"Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat yang berwenang agar diproses sesuai ketentuan hukum," ujat Sari Yuliati dalam keterangan persnya, Senin, 27 Juli 2026. 

Menurutnya, tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi pembelajaran bersama. 

Ia mengingatkan, rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan melalui kekerasan, melainkan melalui penegakan hukum yang adil dan profesional. 

"Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri perlu dilakukan secara luas melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," pungkasnya. 

Dia berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. 

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, serta mempercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum harus tetap berada di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, pria berinisial KD tewas dikeroyok warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, usai tepergok diduga mencuri ayam aduan. 

Viral momen salah satu anak KD menangisi jasad ayahnya saat tiba di rumah duka.

Perbekel Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Buleleng, I Made Sutama menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut. 

KD meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, dua di antaranya masih bersekolah, salah satunya masih duduk di kelas 1 SD. 

"Anaknya ada tiga. Yang paling besar sudah menikah, yang nomor dua baru kelas 1 SMA, dan yang paling kecil masih kelas 1 SD. Kemarin saya yang menjemput jenazahnya. Saat tiba di rumah, melihat anaknya menangis tersedu-sedu, saya benar-benar sedih," ujarnya. 

Momen pilu putri bungsu KD menangisi jenazah ayahnya tersebut viral di media sosial. Tampak, bocah perempuan itu berada di antara kerumunan orang-orang memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak bernyawa sambil menangis. (*/red)

Megawati Sebut Tak Pernah Lupa Tragedi Kudatuli: Jangan Terjadi Lagi

By On Rabu, Juli 29, 2026

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri berfoto dengan latar Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. (Dok. PDI-P) 

JAKARTA, DudukPerkara.News- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Peresmian monumen tersebut menjadi puncak peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli atau penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996. 

Dengan nada tegas, Megawati menyatakan dirinya tidak pernah melupakan peristiwa berdarah tersebut. 

"Yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996, saya tidak pernah dapat melupakan," kata Megawati dalam sambutannya. 

Presiden ke-5 RI itu mengaku tidak bisa membayangkan perjuangan rakyat Indonesia kala itu, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Menurutnya, peristiwa serupa tidak boleh kembali terulang. 

"Camkan kata-kata saya ini! Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu! Hati saya miris, mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu?," ujarnya. 

"Ingat! Bahwa saya mengatakan akar rumput itu mau diinjak, mau dibunuh, pasti suatu saat akan kembali timbul," ucap Megawati. 

Usai menyampaikan sambutan, Megawati meresmikan Monumen Kudatuli yang sebelumnya beberapa hari ditutup kain berwarna hitam. 

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Monumen Kudatuli atau peristiwa 27 Juli pada 30 tahun yang lalu saya resmikan. Terus pegang semangatnya dan perhebat api perjuangannya," pungkasnya. (*/red)

Kepala BGN Larang SPPG Masak MBG Pakai Minyakita, Gas Melon dan Beras SPHP

By On Rabu, Juli 29, 2026

Kepala BGN, Sudaryono. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon tiga kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ujar Sudaryono saat konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. 

Sudaryono meminta semua masyarakat, termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. 

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita," ujarnya. 

Sudaryono mengatakan, jika ada dapur SPPG tetap "ngeyel" melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanan. 

"Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi," ujarnya. 

Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Ia mencontohkan, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp 12.500, sementara HAP telur Rp 25.000. 

Maka, dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. 

"Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500 - Rp15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah," kata dia. 

Sudaryono menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan "bersih-bersih" terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. 

"Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi," tegasnya. 

Saat ini, kata Sudaryono, BGN sedang berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. 

Oleh karenanya, manta Wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. 

"Pelibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki itu semua," pungkasnya. (*/red)

Mendagri Heran Masih Ada Bupati Terjerat Korupsi Padahal Sudah Retret

By On Rabu, Juli 22, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku heran dengan fenomena rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah, dan kabar terbaru adalah OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat. 

"Ya saya prihatin karena Kepala Daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," imbuhnya. 

Menurut Tito, pemerintah juga tidak bisa banyak berbuat karena Kepala Daerah dipilih oleh rakyat. 

Kedua, ia menekankan soal integritas masing-masing kepala daerah. 

"Pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tuturrnya. 

Ia berharap kejadian OTT ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. 

"Kepala Daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," tegasnya. 

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam OTT di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin, 20 Juli 2026. 

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang tersebut, tujuh orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta. 

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh orang akan di antaranya malam ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

"Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat," imbuhnya. 

Budi mengatakan, dalam OTT tersebut, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen. 

"Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta dan juga beberapa dokumen terkait," ujarnya. 

Budi mengatakan, operasi senyap yang menjerat Bupati Ahmad Zaini terkait dengan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. 

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujarnya. (*/red)

Prabowo: Kita Tidak Akan Tebang Pilih Terhadap Penyelewengan

By On Rabu, Juli 22, 2026

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan. 

Menurutnya, praktik korupsi dan penyimpangan harus diberantas secara tegas. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. 

Prabowo mengakui program-program besar yang dijalankan pemerintah tidak luput dari berbagai kekurangan dan penyimpangan, salah satunya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Saudara-saudara, jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan?" kata Prabowo. 

Prabowo mengaku prihatin masih ada oknum yang memanfaatkan program pemerintah untuk memperkaya diri sendiri. 

Meski demikian, ia menegaskan tindakan hukum tetap akan dilakukan. 

"Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak ya," ujarnya. 

Prabowo memastikan pemerintah akan terus memberantas penyelewengan tanpa membedakan pelaku. 

Ia mengibaratkan penanganan korupsi seperti mengobati penyakit kanker. 

"Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, bilamana, di mana, bagaimana," ujarnya. 

"Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, potong aja kakinya kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan... kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita," imbuhnya. 

Menurut Prabowo, perekonomian negara memiliki kemiripan dengan tubuh manusia yang harus dijaga kesehatannya. 

Karena itu, praktik korupsi dan berbagai bentuk manipulasi ekonomi harus diberantas agar tidak merusak fondasi ekonomi nasional. 

"Kalau kita memelihara badan kita dengan baik, ekonomi... badan kita akan sehat. Sama. Badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan mark up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki," tuturnya. (*/red)

PKB Akan Sanksi Kadernya Jika Terbukti Terlibat dalam Dugaan Intimidasi Dokter di NTT

By On Rabu, Juli 01, 2026

Kemenkes RI melalui akun Instagram menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas meninggalnya dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Wakil Ketua Komisi IX DPR yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengecam keras dugaan intimidasi yang dilakukan dua anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), terhadap dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha saat bertugas di IGD RS Leona, Kefamenanu. 

Ninik mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi disiplin jika kadernya terlibat intimidasi. 

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman, tanpa tekanan maupun intimidasi. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," kata Ninik kepada wartawan, Senin, 29 Juni 2026. 

Ninik menegaskan, tindakan intimidatif terhadap tenaga kesehatan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Terlebih, kata dia, salah satu pihak yang diduga terlibat, Norbertus Tubani, merupakan kader PKB. 

"Kami sangat menyayangkan tindakan biadab seperti itu, siapa pun pelakunya. Tidak ada ruang bagi tindakan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan," ujarnya. 

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan Norbertus Tubani tidak hanya mencederai etika sebagai pejabat publik, tetapi juga melanggar disiplin partai. 

Untuk itu, kata Ninik, pihaknya akan segera memanggil Nobertus Tubani untuk dimintai keterangan. 

"Kami akan segera memanggil yang bersangkutan untuk tabayun. Kami pastikan yang bersangkutan akan mendapat sanksi disiplin dari partai jika memang terbukti terlibat," ujarnya. 

Diketahui, insiden tersebut bermula ketika dua anggota DPRD TTU, Norbertus Tubani dari PKB dan Therensius Lazakar dari Partai Golkar, mendatangi IGD RS Leona terkait penanganan seorang pasien anak korban gigitan ular hijau yang merupakan keponakan Therensius. 

Pasien tersebut diketahui merupakan rujukan dari RSUD Kefamenanu. 

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, kedua anggota DPRD itu diduga datang dalam kondisi berbau alkohol dan berbicara dengan nada tinggi kepada dr Icha yang saat itu sedang menjalankan tugas medis. 

Peristiwa tersebut diduga meninggalkan trauma mendalam bagi dr Icha. Ia kemudian menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat, 26 Juni 2026. 

dr Icha ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya, Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, NTT, pada Jumat, 26 Juni 2026, sekitar pukul 18.00 WITA, setelah sempat menjalani perawatan medis karena tekanan psikologis usai diduga diintimidasi anggota DPRD TTU saat menangani pasien anak korban gigitan ular di RS Leona pada Sabtu, 13 Juni 2026. (*/red)

Kemlu Kawal Kasus Ibu Asal Aceh dan Bayinya Diduga Dibunuh di Malaysia

By On Sabtu, Juni 27, 2026

Gedung Pancasila di Kemlu. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama KBRI Kuala Lumpur memastikan bakal mengawal kasus seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Aceh Tamiang, Putri Hensy Aprilda (22) yang meninggal dunia akibat dugaan tindak pidana pembunuhan di Malaysia. 

"Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur terus melakukan langkah-langkah pendampingan dan koordinasi dalam penanganan kasus seorang WNI yang meninggal dunia akibat dugaan tindak pidana pembunuhan di wilayah Sepang, Selangor, Malaysia," ujar Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis, 25 Juni 2026. 

Yvonne mengatakan, KBRI Kuala Lumpur langsung berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri guna mendukung proses identifikasi korban. 

Koordinasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengenai penemuan jenazah seorang perempuan yang diduga WNI pada 03 Juni 2026. 

Berdasarkan hasil identifikasi Pusident Bareskrim Polri, diketahui identitas korban merupakan WNI asal Provinsi Aceh. 

"Sejak identitas korban terkonfirmasi, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan berbagai langkah tindak lanjut, di antaranya penelusuran dan pencarian keluarga korban melalui jejaring masyarakat Aceh di Malaysia," ujarnya. 

Melalui upaya tersebut, KBRI Kuala Lumpur kemudian berhasil berkomunikasi dengan keluarga korban. 

Yvonne mengatakan, KBRI Kuala Lumpur juga telah menyampaikan komunikasi resmi kepada Investigating Officer (IO) PDRM yang menangani perkara dimaksud untuk mengonfirmasi status kewarganegaraan korban sebagai WNI. 

Dalam komunikasi tersebut, KBRI Kuala Lumpur turut menyampaikan informasi mengenai dukungan yang diberikan oleh organisasi masyarakat Aceh di Malaysia dalam proses pengurusan jenazah. 

Pelaku Berhasil Ditangkap

Yvonne mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak PDRM, terduga pelaku kini telah berhasil ditangkap. 

Terduga pelaku saat ini sedang menjalani proses penyidikan serta proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan Malaysia. 

"KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan pihak PDRM untuk memantau perkembangan penanganan perkara dan memperoleh informasi terkini mengenai proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya. 

Ia memastikan, KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan berbagai pihak terkait penanganan jenazah.

Sesuai dengan permintaan keluarga, jenazah telah dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2026 setelah seluruh proses administrasi dan perizinan yang diperlukan dapat diselesaikan.

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. 

"Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini secara saksama serta memastikan pemberian pendampingan kekonsuleran yang diperlukan bagi keluarga korban, termasuk dalam proses pemulangan jenazah dan pemantauan proses hukum yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi di Sepang, Selangor, Malaysia. 

Korban bersama anak bayinya dilaporkan meninggal dunia akibat tindakan kekerasan. 

Menurut laporan yang diterima, korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. (*/red)

Kantor Imigrasi Denpasar Digeledah KPK, Dirjen Bilang Kasih Akses Seluas-luasnya

By On Senin, Juni 22, 2026

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, pihaknya terbuka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan proses hukum. 

Dia mengaku telah meminta anak buahnya untuk kooperatif saat KPK melakukan penggeledahan. 

"Ya makanya saya bilang tadi, saya mendapatkan info dan laporan juga, saya langsung kasih apa namanya, instruksi untuk petugas yang ada di lapangan pada saat itu, di Bali, untuk bersikap kooperatif," ujar Hendarsam kepada wartawan, Senin, 22 Juni 2026. 

Hendarsam meminta jajarannya memberi akses seluas-luasnya kepada KPK agar kasus yang ditangani bisa diusut tuntas. 

Pihaknya telah melakukan evaluasi internal usai adanya kasus di KPK tersebut. 

"Kasih akses seluas-luasnya untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya sehingga semuanya terang benderang," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, KPK menggeledah kantor Imigrasi Bali. Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus izin tinggal terbatas Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat mantan Wamen Imipas Silmy Karim. 

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA. Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Denpasar," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2026. 

KPK juga telah menggeledah rumah Silmy Karim. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita total uang Rp 293,25 juta dalam berbagai pecahan mata uang. 

Berikut daftar delapan orang tersangka dalam kasus ini: 

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK) 

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG) 

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS) 

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS) 

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS) 

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA) 

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP) 

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benar. 

(*/red)

Kejagung Tangkap DPO Kasus Penipuan Batu Bara Richard Muljadi

By On Senin, Juni 22, 2026

Kejagung menangkap DPO kasus penipuan batu bara, Richard Muljadi di Bandara Soetta, Tangerang, Banten. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Buronan kasus penipuan bisnis batu bara, Richard Muljadi, ditangkap oleh aparat Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Dilihat dari situs web resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Richard Muljadi ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, saat Richard baru kembali dari Singapura, Sabtu, 20 Juni 2026. 

Richard ditangkap oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejagung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Kejari Banjarmasin. 

“Saat diamankan, terdakwa Richard Arief Muljadi bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulisnya. 

Sebelum diamankan, Richard Muljadi telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Richard Arief Muljadi merupakan terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan bisnis batu bara yang menimbulkan kerugian hingga Rp 7 miliar. 

Pria kelahiran Singapura dan tercatat berdomisili di Menteng, Jakarta Pusat itu dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara. 

Berkas perkara terdakwa Richard Arief Muljadi telah dilimpahkan ke persidangan. 

Tetapi selama persidangan, yang bersangkutan tidak pernah hadir sehingga Terdakwa Richard Arief Muljadi ditetapkan masuk dalam DPO Kejati Kalsel. 

"Selanjutnya, terdakwa diserahkan kepada Kejari Banjarmasin untuk ditindaklanjuti," ujar Anang. (*/red)

Sambut Kepulangan Sembilan WNI Relawan GSF, Menlu RI: Selamat Datang Kembali

By On Senin, Mei 25, 2026

Menlu Sugiono menyambut kedatangan sembilan WNI yang tergabung dalam rombongan GSF yang ditahan Israel. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono menyambut kepulangan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang menjadi korban penangkapan Israel. 

Sugiono mengatakan, para WNI yang mengalami trauma fisik akan mendapat penanganan lebih lanjut. 

"Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik yang akan juga ditangani lebih lanjut," ujar Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 24 Mei 2026. 

Sugiono juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembebasan dan pemulangan para WNI itu. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan Sugiono ke pemerintah Turki. 

"Terima kasih kepada bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi I, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Global Sumud Flotilla," ucapnya. 

"Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang juga telah membantu khususnya lagi terlebih khusus lagi Pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod," imbuhnya. 

Diketahui sebelumnya, kesembilan relawan itu berjalan keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 16.25 WIB. Mereka terlihat mengenakan keffiyeh atau syal khas Palestina. 

Kerabat para WNI itu juga menyambut kedatangan mereka dengan dengan spanduk dan bendera Palestina. Mereka terdengar bersorak saat para WNI tersebut keluar dari gedung terminal. 

Untuk diketahui, penangkapan sembilan WNI ini berawal saat pasukan Israel mulai mencegat sejumlah kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), pada Senin, 18 Mei 2026. 

Sejumlah kapal GSF dicegat secara bertahap, menyebabkan sejumlah relawan GSF ditangkap Israel. 

Semua relawan GSF, termasuk sembilan WNI, telah bebas pada Kamis, 21 Mei 2026, waktu setempat. Mereka tiba lebih di Turki menggunakan pesawat yang disewa otoritas setempat. 

Sejumlah WNI yang ditangkap Israel melaporkan mendapat perlakuan tak manusiawi. Bahkan beberapa di antaranya mengabarkan mendapat kekerasan fisik seperti dipukul atau disetrum. 

Berikut daftar sembilan WNI yang sempat diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI: 

1. Herman Budianto Sudarson (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

2. Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro 

3. Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat) Kapal Josef 

4. Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1 

5. Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171) Kapal Kasr-1 

6. ⁠Bambang Noroyono (Republika) Kapal BoraLize 

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (Republika) Kapal Ozgurluk 

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho (Tempo) Kapal Ozgurluk 

9. Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk.

(*/red) 

Panglima TNI Lepas 744 Prajurit Satgas TNI ke Lebanon

By On Minggu, Mei 24, 2026

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memimpin upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL  

JAKARTA, DudukPerkara.News – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin langsung upacara pelepasan 744 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Agenda pelepasan kontingen tersebut berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 21 Mei 2026. 

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Tedi Rizalihadi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Edwin, dan Dankodiklat TNI Letjen Mohamad Naudi Nurdika. 

"Kontingen Satgas TNI Konga UNIFIL TA 2026 berjumlah 744 personel akan diberangkatkan ke daerah misi di Lebanon, terdiri dari 571 personel TNI AD, 79 personel TNI AL, 63 personel TNI AU, serta 31 personel Mabes TNI," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana, Jumat, 22 Mei 2026. 

Nyoman mengatakan, Panglima TNI Agus memberikan amanat bahwa misi ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada prajurit Indonesia. 

"Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia," ujarnya. 

Menurutnya, Agus juga meminta agar prajurit yang dikirim menjaga nama baik Indonesia. Tak lupa ia mengingatkan agar terus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Panglima TNI juga menekankan agar seluruh personel menjaga nama baik Indonesia dan Pasukan Garuda selama bertugas di daerah misi, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi, serta menjaga moral dan kesehatan selama penugasan," pungkasnya. (*/red) 

Bebaskan Empat WNI, Pemerintah Negosiasi dengan Perompak Somalia

By On Kamis, Mei 21, 2026

Menlu RI Sugiono. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan komunikasi langsung dengan perompak Somalia yang menyandera empat Warga Negara Indonesia (WNI). 

Menurut Sugiono, komunikasi itu dilakukan dalam rangka mengupayakan penyelamatan para WNI di Kapal MT Honour 25 yang hingga kini disandera di perairan Somalia. 

"Kalau ini kasusnya memang ya penyanderaan gitu, ya hostage situation, ya. Jadi, kita juga sudah melakukan komunikasi termasuk dengan pembajak itu sendiri,” kata Sugiono kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. 

Dia mengatakan, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan penyelamatan dan sekaligus menjadi keselamatan para korban. 

Sugiono menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan dengan Kedutaan Besar RI di Nairobi, Kenya, Kedutaan RI di Pakistan, hingga Konsulat Jenderal RI di Karachi. 

"Jadi, ada beberapa kedutaan kita yang terlibat, kedutaan kita di Nairobi, kemudian dalam rangka penyelamatan dan pengamanannya kita juga berkoordinasi dengan kedutaan kita di Pakistan, kemudian Konsulat Jenderal kita di Karachi,” ujarnya. 

Sugiono juga mengakui sudah ada pembahasan terkait permintaan dari pihak perompak. 

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

"Itu masih di, itu masih dibahas,” ujar Sugiono. 

Diketahui sebelumnya, empat WNI masih berada dalam penyanderaan perompak di perairan Somalia sejak 21 April 2026. 

Salah satu korban penyanderaan adalah Kapten Ashari Samadikun (33), pelaut asal Sulawesi Selatan, yang menakhodai kapal tanker Honour 25 berbendera Uni Emirat Arab. 

Selain Ashari, tiga WNI lain yang ikut disandera ialah Wahudinanto, Adi Faizal, dan Fiki Mutakin. 

Kapal tersebut membawa total 17 kru yang terdiri dari empat WNI, 10 warga Pakistan, serta masing-masing satu warga Myanmar, Sri Lanka, dan India. (*/red)

Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Pemutaran Film 'Pesta Babi'

By On Jumat, Mei 15, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.  

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (Nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. 

Hal ini menyusul adanya pembubaran nobar 'Pesta Babi' di beberapa daerah yang menurutnya disebabkan persoalan administrasi. 

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, Nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, berjalan tanpa halangan apa pun," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 Mei 2026. 

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan pembubaran atau penghentian nobar film itu bukan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat. 

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," ujarnya. 

Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. 

Yusril menganggap wajar adanya kritik tersebut. 

"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tampak bersifat provokatif," ujarnya. 

Meski demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilainya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. 

Ia menambahkan, Pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. 

"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," tuturnya. 

"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," imbuhnya. 

Terkait proyek di Papua Selatan, kata Yusril, pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. 

Proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional. 

"Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," pungkasnya. 

Yusril menjelaskan, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Meski begitu, kata Yusril, Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan. 

"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya. 

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah 'Pesta Babi' dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya penjelasan rinci terkait makna judul tersebut. 

"Istilah 'Pesta Babi' memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut," ujarnya. 

Yusril menegaskan, keterbukaan tidak hanya dituntut dari Pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk karya film. 

"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," kata Yusril. 

Yusril kembali menekankan, Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. 

Ia menegaskan, pemerintah tak pernah melarang pemutaran film tersebut. 

"Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," tutupnya. (*/red)

Prabowo Minta Doa dan Dukungan Ulama Buat Atasi Semua Kesulitan

By On Rabu, Maret 11, 2026

Presiden Prabowo Subianto saat kegiatan Nuzulul Quran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto memohon doa dan dukungan para Ulama serta Tokoh Agama agar pemerintahannya mampu menjalankan amanah untuk melindungi rakyat dan menghadapi berbagai tantangan bangsa. 

Prabowo meyakini dengan persatuan, kerja keras, Indonesia dapat mengatasi kesulitan sekaligus menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam kegiatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. 

Prabowo awalnya bersyukur kepada para ulama yang selalu hadir dalam acara kenegaraan dan memberikan pencerahan atas tugasnya menjadi Presiden. 

"Saya bersyukur, saya berterima kasih pada malam yang baik ini saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan akan tugas-tugas saya," ujar Prabowo. 

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para Ulama, Ustaz, dan para pemimpin masyarakat atas dukungan serta nasihat yang terus diberikan kepada pemerintahannya. 

Ia meminta para Ulama terus memberikan doa dan dukungan agar pemerintahannya dapat berjalan dan bisa menghadapi berbagai tantangan bangsa. 

"Saya berterima kasih kepada para Ulama, para Ustaz, para pemimpin masyarakat. Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan, kita akan berhasil. Kita akan unggul, kita akan mengatasi semua kesulitan," ujarnya. 

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai pihak yang selama ini dinilai merusak perekonomian negara. 

Ia menekankan, pemerintah tidak akan ragu menghadapi dan menindak praktik-praktik yang merugikan rakyat. 

"Kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka, kita akan hadapi mereka, dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan," ujarnya. (*/red)

22 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

By On Rabu, Maret 11, 2026

Menlu Sugiono menjemput kepulangan 22 WNI dari Iran usai tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten, Selasa, 10 Maret 2026. 

TANGERANG, DudukPerkara.News – Sebanyak 22 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Iran tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Selasa, 10 Maret 2026. 

Mereka tiba sekitar pukul 17.48 WIB dan keluar dari pintu bandara sekitar pukul 18.40 WIB, didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono.

WNI tersebut dipulangkan menggunakan jalur darat dari Teheran menuju Turki melewati Azerbaijan, kemudian melakukan penerbangan dari Turki hingga akhirnya tiba di Indonesia. 

Sugiono mengatakan, pemulangan 22 WNI hari ini merupakan gelombang pertama repatriasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 

Selain itu, dalam gelombang pertama ini masih ada 10 WNI lagi yang akan pulang ke Indonesia. 

“Alhamdulillah pada sore hari ini kita menerima kedatangan saudara-saudara kita yang kembali dari Teheran yang tergabung dalam gelombang pertama proses repatriasi warga negara Indonesia. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Bandara Soetta, Selasa, 10 Maret 2026. 

Ia menyebut, repatriasi tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi yang cukup mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kedutaan Besar RI di Iran maupun di negara lainnya di Timur Tengah. 

Hingga akhirnya Kemlu meminta agar repatriasi dilakukan bagi WNI yang ingin pulang ke Tanah Air di tengah konflik. 

"Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya di Teheran, untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut,” ujarnya. 

Selain itu, repatriasi atau pemulangan itu juga dilakukan mengingat situasi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) semakin memanas bahkan meluas ke wilayah lainnya. 

Sehingga, Kemenlu segera berkoordinasi terkait jalur evakuasi melalui darat maupun udara yang bisa dilewati oleh WNI dengan aman. 

"Kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka, mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan dan sebagainya,” kata Sugiono. 

Ia juga menuturkan, sudah ada 36 WNI yang mendaftar untuk proses repatriasi atau pemulangan gelombang kedua dari Iran ke Indonesia. 

"Kemudian gelombang kedua saat ini per sore ini sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa repatriasi ke Tanah Air dari Iran,” tuturnya. 

Sugiono mengimbau agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah memperhatikan situasi dan kondisi terlebih dahulu. 

Di sisi lain, ia juga menyarankan agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Timur Tengah jika tidak ada keperluan mendesak yang harus dilaksanakan. 

“Satu pesan bahwa jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, perhatikan kembali status situasi yang ada. Kemudian jika dianggap tidak mendesak atau tidak perlu, saya kira sebaiknya dibatasi sampai keadaan dan situasi benar-benar memungkinkan,” pungkasnya. (*/red)

Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Dukung Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri

By On Minggu, Februari 22, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). 

Langkah ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. 

SE bernomor 600.11/889/SJ tertanggal 18 Februari 2026 tersebut memuat sejumlah poin yang perlu dilakukan Pemda guna mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung pada 2 Februari 2026. 

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Tito mengatakan, pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI berpedoman pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012, serta PP Nomor 66 Tahun 2014. 

Di samping itu, dasar hukum lainnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Mengacu pada dasar hukum tersebut, Tito meminta Gubernur serta Bupati/Walikota untuk mengambil sejumlah langkah, di antaranya menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Hal itu meliputi Aman yang berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. 

"Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Februari 2026. 

Selanjutnya Indah, yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman. 

Tito menambahkan, dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, kepala daerah dapat melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal di daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 

"Khusus Gubernur agar melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Indonesia ASRI lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya," ujar Tito.

Sedangkan Bupati/Walikota diminta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Selain itu, Bupati/Walikota juga diminta memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat di wilayah kecamatan. 

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan di kantor pemerintahan dan swasta setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran. 

Selain itu, gerakan tersebut juga dilakukan di area publik setiap hari Jumat dengan tidak mengganggu pelayanan publik. 

Lebih lanjut, isi SE tersebut juga memuat anjuran agar Kepala Daerah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Gerakan Indonesia ASRI secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada ASN dan unsur masyarakat yang berkinerja baik. 

"Melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja," tutupnya. (*/red)

Menag Ungkap Alasan 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026

By On Kamis, Februari 19, 2026

Menag Nasaruddin Umar saat Konferensi Pers Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengumumkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Keputusan itu diambil setelah menggelar Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal Ramadhan melalui Sidang Isbat. Dimana, dalam Sidang Isbat ini Kemenag bermusyawarah dengan terbuka para pakar Ilmu Falak, Astronomi, Wakil Rakyat, Majelis Ulama Indonesia serta perwakilan Ormas-ormas Islam di Indonesia.

“Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan rukyah yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyat Kemenag dan Ormas-ormas serta dikonfirmasi oleh petugas-petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin saat Konferensi Pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Menurutnya, dalam menetapkan awal bulan Qomariyah atau kalender Hijriah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS, yakni perkumpulan dari Menteri-menteri Agama Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia.

“Tentunya yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, ini standarnya Asia Tenggara,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik.

“Berarti itu bukan saja ghairu imkanur rukyat tetapi ghoiru wujudul hilal, belum hilal itu masih dibawa ufuk, hingga 0 derajat 58 menit 47 detik,” ujarnya.

“Jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat ya. Bahkan kebanyakan mereka itu ghairu wujudul hilal wujudul hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk,” tuturnya.

“Dan juga apa namanya kita lihat juga Kalender Hilal Global versi Turki ya, itu juga belum memulai ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Qomariyah Indonesia menggunakan kriteria visibilitas MABIMS yakni tinggi sekian sudah disebutkan,” imbuhnya.

Menurut Menag, dalam sudut elongasi juga sangat rendah yakni 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.

“Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria fleksibilitas hilal MABIMS,” ujarnya.

“Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” tutupnya. (*/red)

Menteri PPPA Ungkap Anak SD di NTT Bunuh Diri gegara Tak Punya Tempat Cerita

By On Senin, Februari 09, 2026

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkap fakta memilukan di balik kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, tragedi tersebut dipicu oleh akumulasi tekanan psikologis yang dipendam karena korban tidak memiliki ruang untuk bercerita.

"Kalau menurut analisa kami, ini akumulasi dari beberapa persoalan yang dihadapi anak. Tapi kemungkinan besar anak ini tidak punya tempat untuk bercerita," kata Arifah usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 07 Februari 2026.

Arifah menyoroti kuatnya faktor budaya yang masih melekat di masyarakat, terutama stigma terhadap anak laki-laki yang dituntut selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi.

"Masih ada budaya bahwa laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Ini bisa membuat anak memendam beban sendiri,” ujarnya.

Tekanan tersebut, kata Arifah, semakin berat karena kondisi ekonomi keluarga. Korban diketahui berasal dari keluarga orang tua tunggal yang harus bekerja sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga komunikasi dengan anak menjadi sangat terbatas.

“Kemiskinan bisa menjadi penyebab utama. Orang tua bekerja seharian, pendampingan tidak utuh, komunikasi juga tidak terjalin dengan baik,” ujarnya.

Arifah menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi yang terakhir dan perlu ditangani secara serius lintas sektor agar tidak terulang.

“Ini harus diselesaikan bersama-sama. Cukup sekali dan terakhir,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPPA telah menurunkan tim untuk memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban, termasuk ibu, nenek, serta dua saudara kandung korban.

Selain pemulihan trauma, pemerintah juga memastikan masa depan pendidikan kedua kakak korban yang berusia 17 dan 14 tahun tetap terjamin.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar kedua kakaknya tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Arifah. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *