Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
46 Napi Hiigh Risk di Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan

By On Senin, Februari 02, 2026

SIDOARJO, DudukPerkara.News – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali memindahkan Warga Binaan (WB) dari tiga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur menuju Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat malam, 30 Januari 2026.

Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan proses pembinaan bagi WB atau Narapidana (Napi) kategori high risk tetap berjalan optimal.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman menjelaskan, total terdapat 46 Napi yang sebelumnya dikumpulkan di Lapas Kelas I Surabaya, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Ada 46 napi yang dipindahkan, dengan rincian 14 orang berasal dari Lapas Kelas I Surabaya (Lapas Porong Sidoarjo), 22 orang dari Lapas Kelas IIA Pamekasan, dan 10 orang dari Lapas Pemuda Madiun," ujarnya, Sabtu, 31 Januari 2026.

Proses pemindahan tersebut dilakukan dengan pengamanan ketat. Keberangkatan dari Lapas Kelas I Surabaya dengan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari 10 personel Brimob, tujuh personel Direktorat Pengamanan dan Intelijen (Pam Intel), serta tiga petugas dari Lapas Kelas I Surabaya. 

"Pemindahan semalam juga turut melibatkan personel Brimob, Pam Intel, dan petugas kami," ujarnya.

Sohibur mengatakan, napi yang dipindahkan berasal dari berbagai kasus pidana, mulai dari narkoba, pembunuhan, pencurian, hingga tindak kriminal lainnya. Mereka dinilai berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban di lapas asal. 

"Kami berharap melalui upaya ini, warga binaan dapat bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mengulangi kesalahan, dan siap kembali ke masyarakat saat masa pidananya selesai," ujarnya.

Pemindahan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Direktur Kepatuhan Internal (Dirpatnal) sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

"Pemindahan warga binaan ke Lapas Nusakambangan merupakan langkah strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan warga binaan kategori berisiko tinggi mendapatkan pola pembinaan yang lebih tepat dan terukur," pungkasnya.

Pemindahan kali ini menjadi yang ketiga ke Lapas Nusakambangan. Sebelumnya, langkah serupa juga telah dilakukan pada September 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pengamanan dan pembinaan bagi warga binaan berisiko tinggi. (*/red)

Oknum Polisi di Cimahi Selatan Diduga Terima Uang Kordinasi Bulanan dari Penjual Obat Terlarang

By On Senin, Februari 02, 2026

Warung diduga penjual obat terlarang yang berlokasi di Jl. Perumnas Cijerah II No.15, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

BANDUNG, DudukPerkara.News – Alih-alih memberantas peredaran obat keras di wilayah hukumnya, oknum Kanit Reskrim diduga terima uang koordinasi dari pemilik atau mafia obat keras golongan G di wilayah Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar)

Dugaan adanya pemberian upeti kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) ditengarai oleh munculnya pemberitaan dari media online AkalinNews.Com dan Katatribun.id terkait adanya beberapa warung yang diduga menjual obat keras Golongan G jenis Tramadol dan Hexymer di wilayah hukum Polsek Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat.

Oknum Kanit Reskrim tersebut diduga menerima uang kordinasi dari sejumlah warung penjual obat terlarang yang berlokasi di antaranya:

Jl. Perumnas Cijerah II No.15, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Jl. Kebon Kopi No175, Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Jl. Cibaligo No.60, Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Warung diduga penjual obat terlarang yang berlokasi di Jl. Kebon Kopi No175, Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 

“Siap bu. Trimakasih informasinya, Sudah saya sampaikan ke angota, tapi angota sedang pengembangan di Wilayah Cibeber,” ujar Kanit Reskrim saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp, Sabtu, 01 Februari 2026.

Disingung waktunya kapan? Sedangkan ketiga lokasi tersebut makin ramai didatangi anak muda.

"Akan segera kami tindaklanjuti bu, dan kami akan kordinasi dengan Satnarkoba Polresta Cimahisaya," ucapnya. 

Salah seorang aktivis di Jawa Barat, Rahul (nama samaran) membenarkan bahwa ada salah satu rekannya pernah memberikan informasi warung tersebut berdasarkan dari berita salah satu media online, justru dia ditawarkan sejumlah uang oleh pemilik warung agar agar pemberitaan dihapus.

“Kami (aktivis Jawa Barat) berharap Polresta Cimahi segera menyelidiki dan menindak tegas oknum Angota Polisi yang terlibat dalam dugaan praktik suap ini,” harapnya.

Warung diduga penjual obat terlarang yang berlokasi di Jl. Cibaligo No.60, Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan, Pasal 196 disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana di maksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Selain itu pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Dan ada juga Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman lima tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar. (*/red)

Warung di Jalan Rumah Sakit Babakan Penghulu Cinambo Diduga Edarkan Obat Keras Jenis Tramadol dan Hexymer

By On Rabu, Januari 14, 2026


BANDUNG, DudukPerkara.News - Sebuah warung di Jalan Rumah Sakit Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), diduga dijadikan tempat penjualan obat golongan G jenis Tramadol dan Hexymer secara bebas.

Berdasarkan informasi dari sejumlah warga, awak media ini, pada Rabu 14 Januari 2026, melakukan investigasi langsung ke lapangan. 

Salah seorang warga setempat berinisial D mengatakan, dirinya mencurigai aktivitas yang tidak biasa di warung tersebut. 

Pasalnya, di warung tersebut ada seseorang sedang nongkrong di motor.

Ia pun sempat menanyakan kepada seorang pembeli apa yang dijual di warung tersebut.

"Saya sering melihat banyaknya anak - anak remaja sampai dewasa membeli obat Tramadol, dan lainnya. Saya bisa tau apa yang mereka jual karena saya pernah tanya ke salah seorang yang datang beli ke warung, tentang apa yang diperjualbelikan di lokasi tersebut," ucapnya. 

Dia berharap pihak Kepolisian dapat menindaklanjuti tentang kegiatan tersebut. 

"Sejujurnya, dengan apa yang dijual di warung tersebut dapat mengancam kondusifitas wilayah dan obat yang dijual sungguh sangat merusak anak - anak generasi muda," ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa obat-obatan daftar G yang dijual tanpa resep dokter memiliki efek berbahaya bagi yang konsumsinya, dan efek samping dari obat tersebut diantaranya :

1). Kecanduan berat yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik.

2). Kerusakan otak, serangan jantung, hingga berujung pada kematian.

3). Merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat - obatan terlarang.

Berdasarkan dalam Pasal 196 Undang - Undang Kesehatan No 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, pelaku juga dapat di jerat dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang No 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Dan ada juga pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 2 miliar. 

(*/red)

Dua SPBU di Lamongan Diduga Jadi Ladang Mafia Solar

By On Rabu, Januari 14, 2026

Foto ilustrasi SPBU. 

LAMONGAN, DudukPerkara.News - Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lamongan, Jawa Timur (Jatim), diduga jadi ladang para mafia solar bersubsidi. 

Informasi yang diterima media ini, dua SPBU itu, yakni SPBU 54.622.19 Blangit dan SPBU 54.622.08 Kalikapas.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, aktivitas pengangsu solar tersebut berlangsung hampir setiap hari, yang dimulai sore hingga malam hari. Bahkan hingga kuota solar subsidi di SPBU tersebut dinyatakan habis.

Dilansir dari pi-news.online, bahwa di SPBU Blangit, para pelaku disebut menggunakan kendaraan truk warna merah dengan nomor polisi H 8252 MO, dengan modus pemanfaatan barcode kendaraan truk untuk mengelabui sistem pendistribusian BBM subsidi.

Warga menduga adanya kerja sama dengan oknum operator SPBU demi melancarkan aksi pengambilan solar subsidi dalam jumlah besar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil yang berhak.

Para pengangsu solar disebut menggunakan metode “perengkek”, yakni pembelian solar subsidi menggunakan drum berkapasitas 20 liter yang diangkut dengan sepeda motor.

Cara ini dilakukan berulang kali untuk mengumpulkan solar dalam jumlah besar tanpa hambatan berarti.

“Hampir setiap hari ada yang ngisi pakai drum, dari sore sampai malam. Tapi tidak pernah ada tindakan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui awak media.

Aktivitas pengangsu solar ini diduga dikendalikan oleh seorang bos berinisial CTR, yang disebut memiliki gudang penampungan solar di wilayah Desa Waru, tepatnya di sebelah Puskesmas Kecamatan Pucuk, Lamongan.

Warga berharap, Polres Lamongan segera turun tangan dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penyelewengan solar subsidi ini.

Pasalnya, jika terus dibiarkan, praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan solar subsidi sesuai haknya.

“Kalau hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya begini jadinya. Kami cuma berharap aparat benar-benar bertindak," ujarnya. (red/tim)

Operator SPBU Ngagel Ruko Graha Asri Wonokromo Diduga Nyalahi Aturan, LSM FAAM Akan Bersurat ke Pertamina

By On Minggu, Januari 11, 2026


SURABAYA, DudukPerkara.News  - Setiap manusia tak pernah luput dari kesalahan. Karena dari hal tersebut kita dituntut untuk belajar memperbaiki dan tidak mengulangi lagi.

Demikian pula yang dilakukan oleh Indra, seorang pemuda yang masih masa training di SPBU 54.601.100 Ngagel 170 -183 Ruko Graha Asri, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) itu terlihat dari seragam putih hitam yang dikenakan.

Terlihat jelas aktivitas tak lazim oleh awak media yang mengisi BBM di SPBU tersebut.

Indra mengisi motor Yamaha Sprint 100 berwarna hitam yang seharusnya sesuai SNI Tanki berkapasitas 10 liter an, tapi diganti tangki modif yang tidak sesuai SNI dengan kapasitas maksimal 20 - 30 liter. Motor tersebut diisi dua  sampai tiga kali dalam satu antrian.

Pantauan awak media, isian pertama 10 liter demikian juga isian kedua dan ketiga.

Merupakan aktivitas tak lazim meskipun SPBU tersebut sudah menerapkan sistem self service.

Dan awak media bersama LSM FAAM terus bertanya-tanya seolah tidak percaya terjadinya aktivitas tersebut.

Untuk memastikan pelanggaran tersebut ia memantau dengan merekam video dari jarak 50 meter yang masih berlokasi didalam SPBU. 

Selanjutnya terlihat oknum yang diduga pengerit menggunakan motor Suzuki Thunder berkaos putih yang juga diisi dua kali dalam satu antrian. 

Sama halnya dengan cara pengisian pertama, oknum pengerit menoleh kepada operator dengan memberi kode dan seakan akan memanggil kata "woii" kepada Indra yang langsung mengangguk kepala yang artinya mengiyakan.

Barulah awak media yakin bahwa pelanggaran ini sengaja dilakukan. Ketika dikonfirmasi langsung operator mengakui bahwa pengisian cara tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar aturan Pertamina BPH Migas dan management SPBU. 

Ia mengaku mendapatkan tips sebesar Rp.2000 rupiah dari pengerit dalam setiap kali pengisian yang dilakukan berkali-kali.

Indra saat ditanya nampak ketakutan  merasa sangat menyesal dan takut akan diberhentikan. Sebenarnya masa training adalah waktu untuk belajar segala tata cara pengisian dan aturan terkait SPBU. Ada hal yang dianjurkan dan ada pula yang dilarang, karena semua sudah tertera dalam aturan dan SOP.

Indra adalah petugas training yang seharusnya patuh pada atasan atau orang yang membimbing, yang baik ditiru dan yang kurang baik jangan. 

Sebagai yunior ia hanya menjalankan tugas oleh seniornya, andai ia punya prinsip kuat ia tak akan berani melakukan hal itu apalagi SPBU ini berdekatan dengan kantor Pertamina Jagir.

Perlu diketahui pengisian dua kali dalam satu antrian di SPBU untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak diperbolehkan, karena dianggap sebagai penyalahgunaan yang merugikan negara dan mengganggu hak konsumen yang berhak. 

Dijelaskan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu :

-UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55 menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenai pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

-Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014  menegaskan BBM subsidi hanya untuk konsumen yang berhak dan dilarang untuk penimbunan atau kepentingan komersial.

SOP Pertamina, SPBU wajib mencegah pengisian berulang pada satu kendaraan dan mendukung kebijakan BBM subsidi tepat seperti penggunaan QR code atau aplikasi MyPertamina.

Pengawas dan operator yang dianggap senior mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing Indra bukan malah menjerumuskannya. Mari belajar dari kesalahan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi salah yang sama. Karena jika ini diteruskan sama hal nya membiarkan kerugian Negara makin menguat. Harus ada tindakan tegas dari BPH Migas dan Pertamina untuk menindak semua karyawannya.

Indra Susanto selaku Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Aspirasi Dan Advokasi Masyarakat mengatakan bahwa didalam peraturan BPH Migas sudah ditetapkan pada roda 2 dengan sekali isi hanya maksimal 10 liter baik ukuran roda 2 bebek atau motor laki dalam 1 kali antrian atau 2 kali isi dalam 1 antrian.

"Kalo terbukti melebihi peraturan yang sudah ditetapkan BPH Migas maka SPBU tersebut sudah melanggar SOP dan wajib dilakukan audit atau sanksi administratif," ujarnya. 

Menurutnya, operator adalah tangan panjang Pertamina yang seharusnya menyalurkan BBM bersubsidi pada masyarakat yang tepat bukan sebaliknya. 

Maka untuk mengetahui kebenaran ini maka satgas BPH Migas dari Pertamina agar memutar CCTV dan melihat print out pengeluaran hilir mudik BBM pertalite sesuai jam yang dimaksud.

Sampai berita ditayangkan awak media dan LSM belum bisa berkoordinasi dengan pengawas SPBU. Maka APH dan Pertamina ataupun BPH Migas diharap bergandengan tangan menangani pelanggaran ini. (*/red)

AKBP Condro Sasongko Akhiri Tugas, PERWAST: Banyak Kenangan yang Tak Bisa Dilupakan

By On Sabtu, Januari 10, 2026


SERANG, DudukPerkara.News – Banyak kenangan yang tak dapat dilupakan. Mungkin kalimat itu yang pantas diungkapkan untuk AKBP Condro Sasongko. 

Pasalnya, eks Kapolres Serang, Banten, itu dikenal bukan hanya karena prestasinya dalam penegakan hukum, tetapi juga karena kepribadiannya yang kocak dan akrab dengan masyarakat.

Sosok Condro Sasongko juga dikenal karena ciri khasnya, kepala plontos, dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan bawahannya. 

Ia selalu mengajak masyarakat untuk berinteraksi tanpa menjaga jarak, menjadikan dirinya figur pemimpin yang disukai banyak orang.

Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Mansar menilai bahwa gaya kepemimpinan Condro memiliki pola yang unik, bisa merangkul semua kalangan.

“Beliau bukan hanya Kapolres, tapi juga sahabat masyarakat. Beliau selalu memberi ruang untuk berdialog dan berkontribusi positif,” ujarnya.

Menurut Mansar, sosok Condro Sasongko dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang tegas dan profesional, tetapi juga sosok yang humoris dan dekat dengan seluruh elemen masyarakat.

“Ya, melalui pendekatan yang santai namun tetap berwibawa, beliau mampu membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat,” tuturnya.

Hal senada dikatakan Pembina PERWAST, Angga Apria Siswanto. Menurutnya, AKBP Condro Sasongko kerap turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan warga menyampaikan pesan kamtibmas melalui program Ngariung Iman Ngariung Iman.

“Dengan gaya komunikasi yang hangat dan humoris, beliau mampu mencairkan suasana, membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi,” ujarnya.

AKBP Condro Dimata Insan Pers

Penasehat PERWAST, Yusa Qorni mengatakan, bahwa AKBP Condro merupakan sosok pemimpin yang mampu menterjemahkan kondisi terkini dan tanpa tedeng aling-aling membahasnya bersama rekan-rekan media.

“Ya, secara ilmu komunikasi, kemampuan beliau di atas rata-rata, apa yang dia sampaikan sangat mengena dan mudah kita pahami,” ujar Yusa.

Seperti diketahui, AKBP Condro kerap ngopi bareng, dan berdiskusi dengan awak media. Dia selalu hadir secara spontan, menyapa para jurnalis, duduk santai, dan menikmati kopi serta gorengan bersama.

Momen tersebut menjadi ajang diskusi ringan terkait isu-isu di wilayah hukum Polres Serang. 

“Kita ngobrol santai aja. Kebetulan saya lewat sini, dan mampir di Polsek Cikande,” kata Condro kala itu di Mapolsek Cikande, Selasa, 02 Desember 2025.

Ia menilai, obrolan santai seperti ini bisa memunculkan ide-ide segar serta memperkuat komunikasi yang sehat antara Polri dan media.

AKBP Condro Sasongko kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jawa Barat (Jabar).

Jabatan baru yang diemban AKBP Condro Sasongko tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2781 B/XII/KEP/2025.

Kini, jabatan Kapolres Serang diisi oleh AKBP Andri Kurniawan.

“Kami berharap kepada Kapolres yang baru, AKBP Andri, minimal capaiannya sama. Namun kami tidak bisa memaksakan Kapolres yang baru untuk copy paste gayanya Condro, karena setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri,” tutur Yusa.


Diantar Lepas Ribuan Warga

Kegiatan lepas sambut Kapolres Serang dari AKBP Condro Sasongko kepada AKBP Andri Kurniawan yang digelar di lapangan Mapolres Serang, pada Jumat, 09 Januari 2026, dihadiri ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat.

Warga dari kalangan Buruh, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Ojek Online, Kelompok Tani, hingga Ibu-ibu hadir memenuhi lapangan Mapolres Serang.

Kehadiran ribuan warga tersebut mencerminkan kedekatan emosional antara Kepolisian dan masyarakat selama kepemimpinan Condro Sasongko.

Momen paling menyentuh terjadi saat prosesi pelepasan. AKBP Condro Sasongko meninggalkan Mapolres Serang dengan berdiri di atas kendaraan komando yang biasa digunakan dalam aksi unjuk rasa.

Kendaraan tersebut secara khusus disiapkan oleh elemen buruh sebagai simbol penghormatan.

Lambaian tangan, sorak dukungan, dan suasana haru mengiringi kepergian Condro Sasongko.

Peristiwa itu menjadi gambaran kuatnya ikatan emosional antara Kepolisian dan masyarakat di Kabupaten Serang yang diharapkan terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru.

AKBP Condro Sasongko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan masyarakat selama dirinya bertugas hampir dua tahun di Kabupaten Serang.

“Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih atas penerimaan dan kebersamaan yang luar biasa,” ujar Condro.

Sementara itu, Kapolres Serang yang baru, AKBP Andri Kurniawan menegaskan, dirinya siap melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun pendahulunya.

Dia berharap dapat diterima dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Serang.

“Saya siap melanjutkan pengabdian dan mendampingi masyarakat. Mulai hari ini, saya berkomitmen hadir dan melayani warga Kabupaten Serang,” pungkasnya.

Profil AKBP Condro

Lahir di Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), pada tahun 1979, Condro Sasongko mengawali karirnya sebagai Bintara Polisi sebelum kemudian berhasil lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 2001. 

Prestasinya dalam bela diri Judo turut mengantarkannya menjadi bagian dari Akpol. Setelah menyelesaikan pendidikan selama empat tahun, ia dilantik dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) pada tahun 2005 dan ditempatkan di Polda Metro Jaya.

Perjalanan karir Condro berlanjut di Polda Jawa Barat (Jabar), di mana ia menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Bogor dari tahun 2014 hingga 2016. 

Pada tahun 2021, ia dipindahkan ke Polda Banten, dan karirnya semakin menanjak. Di sini, ia menjabat sebagai Kasubdit Indagsi dan Tipidter di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. 

Selama menjabat, Condro berhasil mengungkap berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik dan atensi Kapolri serta Kapolda Banten.

Salah satu prestasi besar Condro adalah keberhasilannya membongkar industri shampoo dan minyak rambut palsu yang beroperasi di Kabupaten Tangerang pada Desember 2021.

Selain itu, ia juga berhasil mengungkap kecurangan penjualan BBM di SPBU Gorda, Kabupaten Serang, yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 7 miliar.

Pada tahun 2023, Condro bersama timnya juga berhasil mengungkap penyelewengan distribusi beras Bulog bersubsidi untuk operasi pasar. 

Sebanyak 550 ton beras disita sebagai barang bukti, dan 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Prestasi lainnya adalah keberhasilan Condro dalam mengungkap berbagai aktivitas penambangan ilegal di wilayah tugasnya.

Ia mengklaim bahwa penanganan kasus penambangan ilegal yang diungkapnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dengan total 31 kasus. Penambangan emas, batu bara, dan pasir silika termasuk di antaranya.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Serang, Condro juga berhasil menggulung sindikat penyalahgunaan gas elpiji berskala besar di Kota Tangerang. Omzet dari bisnis ilegal ini mencapai lebih dari Rp 1 miliar per hari. (*/red)

LSM PAN Pertanyakan Penangkapan Mobil Box Diduga Bermuatan Rokok Lato di Cilegon

By On Sabtu, Januari 03, 2026


CILEGON, DudukPerkara.News – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Anggaran Negara (PAN) mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum terkait penangkapan sebuah mobil box yang diduga membawa rokok ilegal merek Lato oleh Polres Cilegon, pada Sabtu, 02 Januari 2026.


Rokok Lato yang diduga tidak legal tersebut diketahui menggunakan pita cukai rokok kretek tangan (SKT).


Praktik ini diduga merupakan modus untuk mengelabui masyarakat dan aparat dengan dalih pajak tetap masuk ke negara, meskipun tidak sesuai ketentuan. Modus tersebut dikenal dengan istilah pita cukai salah peruntukan.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada Sabtu, 02 Januari 2026, beberapa organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Cilegon membuntuti sebuah mobil box yang dicurigai membawa rokok ilegal.


Kecurigaan tersebut terbukti saat mobil box dengan nomor polisi A 8302 T berhasil disergap dengan bantuan beberapa personel Kepolisian dari Polsek Cibeber.


Dalam penyergapan tersebut, mobil box diduga kuat mengangkut rokok jenis Lato.


Selanjutnya, kendaraan beserta muatan tersebut digiring ke Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.


Menanggapi peristiwa itu, LSM PAN menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu.


“Kami dari LSM PAN akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai penangkapan hanya sebatas formalitas, sementara aktor utama dan jaringan besarnya tidak tersentuh. Aparat jangan terkesan tutup mata,” tegas Rudi, perwakilan LSM PAN, kepada wartawan.


Sementara itu, sorotan publik juga mengarah pada ironi penegakan hukum terkait dugaan keberadaan gudang rokok Lato ilegal yang berada di kawasan permukiman dan tidak jauh dari pos polisi.


Peredaran rokok Lato yang diduga ilegal di wilayah Banten terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya dilaporkan marak beredar di warung-warung kecil dan pedagang kaki lima, kini warga mengungkap dugaan lokasi suplai utama rokok tersebut.


Berdasarkan penelusuran dan keterangan sejumlah warga, rokok merek Lato diduga disuplai dari sebuah gudang utama yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, tepatnya di Toko Samawa, Kota Cilegon.


Ironisnya, lokasi tersebut berada di kawasan strategis, tidak jauh dari pos polisi. Bahkan berdekatan dengan Masjid Agung Kota Cilegon.


“Gudang utamanya ada di Jalan Cut Nyak Dien, dekat Toko Samawa. Aneh saja, lokasinya dekat pos polisi dan Masjid Agung, tapi aktivitasnya seolah tidak tersentuh,” ujar salah seorang warga dengan nada heran.


Lebih lanjut, seorang sales rokok Lato yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa perputaran uang dari satu merek rokok Lato saja diduga mencapai sekitar Rp 30 miliar per bulan.


Bahkan, Wakil Ketua Umum Organisasi Masyarakat Tjimande Tari Kolot Karuhun Banten Indonesia (TTKKBI), Babay, yang disebut sebagai supervisor pemasaran wilayah Banten, dikabarkan mampu meraih omzet kisaran Rp 20 miliar per bulan.


“Kalau dari satu merek saja, perputaran uangnya bisa sampai kurang lebih Rp 30 miliar per bulan. Itu baru satu merek, belum yang lain,” ungkap sales tersebut.


Namun di balik besarnya omzet tersebut, negara diduga mengalami kerugian yang sangat signifikan.


Rokok yang tidak sesuai pita cukai atau diduga tanpa cukai berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap bulan, baik dari sektor penerimaan cukai maupun pajak lainnya.


Maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal ini memunculkan kecurigaan adanya pembiaran.


Masyarakat mempertanyakan peran aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten serta Bea Cukai Kanwil Banten, mengingat aktivitas distribusi diduga berlangsung di lokasi yang terbuka dan mudah dijangkau.


“Kami minta aparat jangan tutup mata. Ini sudah lama dan jadi rahasia umum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah,” tegas salah satu warga.


Masyarakat bersama LSM mendesak Polda Banten dan Bea Cukai Kanwil Banten untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan gudang dan jalur distribusi rokok Lato tersebut.


Penindakan tegas dinilai penting demi mencegah kerugian negara serta menjaga wibawa hukum di mata publik. (*/red)

LSM PAN Akan Laporkan Gudang Rokok Lato Diduga Ilegal ke Bea Cukai Kanwil Banten

By On Jumat, Januari 02, 2026


SERANG, DudukPerkara.News – Dugaan peredaran rokok ilegal merek Lato di wilayah Banten kian menjadi sorotan publik. Selain meresahkan masyarakat, aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan mencoreng wibawa penegakan hukum.

Menanggapi hal itu, Rudi, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawas Anggaran Negara (LSM PAN) menyatakan, pihaknya akan segera melayangkan surat laporan resmi kepada Bea dan Cukai Kanwil Banten atas dugaan keberadaan gudang rokok Lato yang disinyalir ilegal.

“Kami dari LSM PAN tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat kami akan melayangkan surat laporan resmi kepada Bea Cukai Kanwil Banten agar segera dilakukan penindakan dan pemeriksaan menyeluruh,” tegas Rudi kepada wartawan, Kamis, 01 Januari 2026).

Menurut Rudi, keberadaan gudang rokok yang diduga ilegal di tengah permukiman warga, bahkan tidak jauh dari pos polisi, merupakan ironi serius dalam penegakan hukum. Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait fungsi pengawasan dan penindakan aparat berwenang.

“Ini ironi penegakan hukum. Gudang rokok yang diduga ilegal bisa berdiri di kawasan permukiman, dekat fasilitas umum, bahkan tak jauh dari pos polisi. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap aparat bisa semakin menurun,” ujarnya.

Rudi juga menyoroti potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari peredaran rokok yang diduga menggunakan pita cukai yang tidak sesuai.

Dengan omzet yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah per bulan, ia menilai kerugian negara dari sektor cukai dan pajak bisa sangat besar.

“Kalau benar perputaran uangnya mencapai puluhan miliar per bulan, bisa dibayangkan berapa besar potensi kerugian negara dari cukai yang tidak dibayarkan. Ini bukan masalah kecil dan harus ditangani secara serius,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rudi mendesak agar Bea dan Cukai Kanwil Banten bersikap tegas dan transparan dalam menangani laporan tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan negara dan masyarakat.

“Kami berharap aparat tidak ragu dan tidak pandang bulu. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai muncul kesan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” pungkasnya.

Sementara itu, masyarakat kembali mendesak Polda Banten bersama Bea dan Cukai Kanwil Banten untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan nyata terhadap dugaan gudang serta jaringan distribusi rokok Lato. Langkah tegas dinilai penting demi melindungi penerimaan negara dan menjaga marwah hukum. (*/red) 

Gubernur Andra Soni Salurkan Bantuan Kemanusiaan dari PGRI Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

By On Rabu, Desember 31, 2025

Penyerahan bantuan oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin kepada Gubernur Banten Andra Soni, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten.

Bantuan itu ditujukan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin, kepada Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025.

Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, M Luthfi.

Gubernur Andra Soni mengapresiasi tingginya rasa solidaritas dan kepedulian anggota PGRI Banten terhadap sesama anak bangsa yang sedang tertimpa musibah.

Ia memastikan, dana yang dititipkan akan dikelola secara transparan melalui jalur resmi pemerintah daerah.

“Bantuan ini akan disalurkan melalui BPBD Provinsi Banten. Tujuannya agar distribusi bantuan terkoordinasi dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah terdampak,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjelaskan, total dana yang berhasil dihimpun dari pengurus PGRI tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi mencapai Rp 1,3 miliar.

“Sebesar Rp 1 miliar kami serahkan melalui Pemprov Banten untuk masyarakat umum korban bencana. Sisanya, yakni Rp 300 juta, kami salurkan melalui PGRI Pusat khusus untuk membantu rekan-rekan guru di lokasi bencana yang turut terdampak,” jelas Jamaluddin.

Dukungan untuk Program Sekolah Gratis

Selain membahas penanganan bencana, dalam kesempatan tersebut Gubernur Andra Soni juga mengajak PGRI untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan program Sekolah Gratis.

Program prioritas Pemprov Banten ini diketahui telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya.

Andra Soni menekankan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi program tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Ke depan, program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kami juga menargetkan cakupannya dapat diperluas hingga menjangkau sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Jamaluddin menyatakan bahwa PGRI Provinsi Banten mendukung penuh kebijakan Sekolah Gratis.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Banten.

“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung penuh program tersebut demi kemajuan pendidikan di Banten,” pungkasnya. (*/red)

Ironi Penegakan Hukum: Gudang Rokok Lato Diduga Ilegal Berada di Permukiman, Tak Jauh dari Pos Polisi

By On Senin, Desember 29, 2025


SERANG, DudukPerkara.News – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sorotan terhadap peredaran rokok yang diduga ilegal dengan merek Lato di wilayah Banten terus menguat. Setelah sebelumnya dikabarkan marak beredar di warung-warung kecil dan pedagang kaki lima, kini warga mengungkap dugaan lokasi suplai utama rokok tersebut.

Berdasarkan penelusuran dan keterangan sejumlah warga, rokok merek Lato diduga disuplai dari sebuah gudang yang berlokasi di Perumahan Puri Serang Hijau, tepatnya di Blok L3, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Diketahui, aktivitas keluar masuk barang dari lokasi tersebut disebut sudah berlangsung cukup lama.

"Barang itu disuplai dari gudang yang ada di Perumahan Puri Serang Hijau, Blok L 3, Banjarsari, Cipocok Jaya," ujar seorang warga kepada wartawan, Minggu, 28 Desember 2025.

Tak hanya itu, warga juga menyebut adanya gudang utama lain yang diduga menjadi pusat distribusi rokok Lato yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, tepatnya di Toko Samawa, Kota Cilegon.

Ironisnya, lokasi tersebut disebut tidak jauh dari Pos Polisi dan berada di kawasan strategis, bahkan berdekatan dengan Masjid Agung Kota Cilegon.

"Gudang utamanya ada di Jalan Cut Nyak Dien, dekat Toko Samawa. Aneh saja, lokasinya dekat Pos Polisi dan Masjid Agung, tapi aktivitasnya seolah tidak tersentuh," ujar warga lainnya dengan nada heran. 

Menurut keterangan seorang sales rokok Lato yang enggan disebutkan namanya, pendapatan dari satu merek rokok Lato saja diduga mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 30 miliar per bulan.

"Kalau dari satu merek saja, perputaran uangnya bisa sampai kurang lebih Rp 30 miliar per bulan. Itu baru satu merek, belum yang lain," ungkap sales tersebut kepada wartawan.

Namun, di balik omzet besar tersebut, negara diduga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Jika merujuk pada ketentuan cukai hasil tembakau, rokok yang tidak sesuai pita cukai atau diduga tanpa cukai berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap bulannya, baik dari sektor penerimaan cukai maupun pajak lainnya.

Maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal tersebut memunculkan kecurigaan adanya pembiaran.

Masyarakat mempertanyakan peran aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, mengingat aktivitas distribusi diduga berlangsung di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau dan terbilang terbuka.

"Kami minta aparat jangan tutup mata. Ini sudah lama dan jadi rahasia umum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah," tegas salah satu warga.

Masyarakat mendesak Polda Banten, bersama Bea dan Cukai Kanwil Banten, segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan gudang dan jalur distribusi rokok Lato tersebut.

Penindakan tegas dinilai penting untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga wibawa hukum, khususnya menjelang momentum Nataru. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut Karang Taruna Garda Terdepan Kesetiakawanan Sosial

By On Minggu, Desember 28, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, Sabtu, 27 Desember 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News - Gubernur Banten, Andra Soni secara resmi membuka Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, di Aston Serang Hotel & Convention, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu, 27 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Andra menegaskan peran vital Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat.

"Karang Taruna lahir untuk menjawab kebutuhan jiwa sosial pemuda-pemudi di desa dan kelurahan. Karang Taruna merupakan garda terdepan dalam kesetiakawanan sosial," ujar Andra Soni.

Menurut Andra, eksistensi Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan sangat krusial untuk menjaga produktivitas generasi muda Banten. Hal ini dinilai mendesak mengingat posisi Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Karang Taruna dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Andra turut mengisahkan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai pengurus Karang Taruna tingkat RW pada tahun 1998.

Ia mengenang masa krisis ekonomi di mana banyak pemuda menjadi pengangguran dan rawan terjerat narkoba.

"Sehingga (solusinya adalah) berkumpul dengan yang baik-baik di Karang Taruna, yang dibutuhkan di Karang Taruna adalah kehadiran jiwa kesetiakawanan," kenangnya.

Ia menambahkan, Karang Taruna merupakan mitra strategis pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.

"Banyak anak muda kehilangan orientasi. Karang Taruna harus bisa menjadi bagian menuju kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini, yang utama adalah ketulusan jiwa orang-orangnya, jiwa sosialnya," pungkas Andra.

Regenerasi dan Kemandirian Organisasi

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus yang telah menyukseskan Temu Karya VI.

"Alhamdulillah, 15 tahun atau tiga periode saya mendampingi roda organisasi Karang Taruna," ucap Andika.

Andika memaparkan sejumlah capaian selama masa kepemimpinannya. Pada periode pertama (2010–2015), fokus program adalah bantuan langsung ke pengurus hingga tingkat desa/kelurahan.

Pada periode kedua (2015–2020), program bergeser ke bantuan sosial, seperti BPJS gratis, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga kewirausahaan Karang Taruna.

Menariknya, pada periode ketiga (2020–2025), Karang Taruna Banten tidak lagi mengambil dana hibah pemerintah.

"Kami bermitra dengan BUMD dan perusahaan swasta dalam menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility)," ujarnya.

Menutup sambutannya, Andika menekankan pentingnya estafet kepemimpinan dalam organisasi.

"Karang Taruna perlu regenerasi kepengurusan. Selamat ber-Temu Karya VI," tutup Andika. (*/red)

Bupati Tangerang Apresiasi 3.400 Ansor Banser Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

By On Minggu, Desember 28, 2025

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025. 

TANGERANG, DudukPerkara.News - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar GP Ansor dan Banser atas kontribusinya dalam menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas sosial di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada ribuan kader Ansor dan Banser yang tidak hanya menunjukkan kekuatan organisasi, tetapi juga mencerminkan militansi, soliditas, serta komitmen kebangsaan yang kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menegaskan, GP Ansor dan Banser merupakan organisasi kepemudaan mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan, stabilitas sosial dan keamanan, khususnya di Kabupaten Tangerang.

"GP Ansor dan Banser bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta merawat nilai-nilai keislaman yang moderat dan kebangsaan," tegasnya.

Dalam berbagai momentum sejarah bangsa, kata dia, Ansor dan Banser selalu hadir sebagai penjaga ulama dan pengawal nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta benteng ideologi Pancasila.

Peran GP Ansor dan Banser mempunyai peran yang strategis di tengah tantangan zaman seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial.

"GP Ansor dan Banser memiliki sejarah panjang sebagai penjaga ulama, menegakan nilai-nilai Islam dan benteng idiologi Pancasila. Di tengah tantangan zaman saat ini seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial, peran GP Ansor dan Banser semakin relevan dan strategis," tuturnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan dan Desa yang dilantik secara serentak.

Dia berpesan agar pimpinan ranting sebagai ujung tombak organisasi bisa bersentuhan dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

"Pelantikan ini adalah amanah besar. Pimpinan Ranting harus mampu menggerakkan kader, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menghadirkan program yang bermanfaat dan solutif bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser senantiasa menjaga soliditas, kedisiplinan, dan loyalitas organisasi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong.

"Teruslah setia pada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan teguh memegang komitmen kebangsaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terbuka dan berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan GP Ansor dan Banser dalam berbagai bidang, mulai dari sosial kemasyarakatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penanggulangan bencana, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, GP Ansor juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Tangerang yang diterima Bupati atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada pesantren. (*/red)

Jembatan Bailey Kutablang Rampung, Jalur Nasional Medan–Banda Aceh Kembali Normal

By On Minggu, Desember 28, 2025

Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025. 

BIREUEN, DudukPerkara.News - Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025.

Beroperasinya jembatan darurat ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Peresmian jembatan ditandai dengan prosesi adat Peusijuk yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Tokoh Agama setempat.

Prosesi tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar jembatan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pembangunan Jembatan Bailey Kutablang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh. 

Selama proses pengerjaan, proyek ini mendapat pendampingan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Percepatan pemasangan konstruksi jembatan juga didukung penuh oleh personel TNI dari Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda yang terlibat langsung di lapangan.

Personel Zeni bersama tim teknis dan pihak kontraktor bekerja secara intensif, siang dan malam, untuk memastikan jembatan dapat segera difungsikan dan memenuhi standar keamanan.

Usai prosesi Peusijuk, kendaraan roda dua dan roda empat sudah dapat melintas, sehingga arus lalu lintas di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali berjalan normal.

Jalur ini sebelumnya lumpuh total akibat rusaknya jembatan lama yang terputus diterjang banjir bandang dan longsor, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang antara Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Warga pun menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan darurat tersebut.

Basyir, warga Kabupaten Bireuen mengaku sangat bersyukur karena akses utama kini kembali terbuka.

"Alhamdulillah, kami sangat bahagia jembatan ini sudah selesai dan bisa dilalui lagi. Aktivitas kami jadi lancar, tidak perlu memutar jauh seperti sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras," ujar Basyir.

Penyelesaian Jembatan Bailey Kutablang dalam waktu relatif singkat menjadi bukti solidnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan pihak kontraktor dalam merespons dampak bencana serta memulihkan konektivitas wilayah. (Joniful Bahri/red)

Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Hingga 8 Januari 2026

By On Minggu, Desember 28, 2025

Pemerintah Aceh Kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor. Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. 

BANDA ACEH, DudukPerkara.News - Pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar pada Kamis, 25 Desember 2025. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut MTA, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta kajian terbaru dari Pos Komando Tanggap Darurat.

Rekomendasi itu kemudian diperkuat dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada 25 Desember 2025.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan terkoordinasi," ujar MTA dalam pernyataan resminya.

Seiring dengan perpanjangan status tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait diinstruksikan untuk bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 

Prioritas penanganan meliputi percepatan distribusi logistik ke lokasi pengungsian dan Gampong-gampong yang masih terisolasi, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia, serta penyediaan layanan kesehatan secara optimal melalui rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan lapangan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta menyiapkan kelangsungan proses belajar-mengajar bagi anak-anak korban bencana, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah, serta mempercepat persiapan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Semoga Aceh terus bersatu dan bangkit dari bencana ini," ujar MTA. (Joniful Bahri/red)

Hujan Ekstrem di Bener Meriah Picu Ancaman Banjir Kiriman ke Aceh Utara, Warga Diminta Siaga Dini Hari

By On Minggu, Desember 28, 2025

Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, warga pesisir utara diminta berhati-hati. 

BENER MERIAH, DudukPerkara.News – Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi tersebut memicu peringatan dini banjir kiriman bagi wilayah hilir, khususnya Kabupaten Aceh Utara, pada dini hari nanti.

Hingga Kamis malam, sekitar pukul 21.00 WIB, jalur lintas nasional Bireuen–Takengon di kawasan Pintu Rime Gayo sempat terhambat akibat material longsor dan luapan air dari tebing pegunungan.

Selain itu, debit air sungai-sungai utama yang berhulu di Bener Meriah, seperti Krueng Keureuto dan Krueng Pirak, dilaporkan meningkat tajam dengan warna air keruh pekat serta membawa material kayu dan lumpur.

Peningkatan debit air di wilayah hulu ini berdampak langsung terhadap daerah hilir. Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Bener Meriah ditetapkan dalam status Siaga Satu oleh pihak berwenang.

Berdasarkan simulasi aliran dan pemantauan lapangan, puncak volume air kiriman diperkirakan akan mencapai wilayah dataran rendah Aceh Utara pada rentang waktu pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.

Sejumlah kecamatan yang masuk dalam zona merah dan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, di antaranya Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Paya Bakong, dan Tanah Luas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai agar tetap terjaga sepanjang malam, melakukan ronda, serta segera mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Kami meminta warga tidak lengah meskipun di wilayah hilir hujan sudah reda. Debit air dari hulu Bener Meriah saat ini sedang bergerak turun dengan volume yang sangat besar," ujar salah satu koordinator relawan kebencanaan di Aceh Utara.

BPBD bersama aparat desa, relawan, dan unsur TNI-Polri terus melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan langkah evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan. (Joniful Bahri/red)

Jombang Rawan Penyimpangan BBM Solar, Truk Tangki Muat BBM Solar Tampak Keluar Masuk Radar 222 TNI AU Kabuh

By On Sabtu, Desember 27, 2025


JOMBANG, DudukPerkara.News - Truk tangki biru putih tampak keluar masuk Radar 222 Kabuh Jombang, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa, 23 Desember 2025.

Sebelumnya, truk tangki dengan Nopol B 9566 SYM, tampak beberapa kali kepergok awak media melintas di Mojokerto, tepatnya di Dusun Paskis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Truk tangki dengan kapasitas 8000 KL itu terpantau bukan hanya sekali ini, namun sudah kerap dipergoki awak media. Adapun PT yang tertera di truk tangka itu, yakni PT. JE.

Pantauan awak media, wilayah Jombang rawan akan penyimpangan BBM jenis Solar subsidi. Atas dugaan tersebut, pihak terkait, yakni apparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tindakan tegas, dan menjadi perhatian serius bagi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan BP Migas untuk mengambil tindakan tegas. (red/tim)

Dukung KDMP, APDESI Merah Putih Banten: Ekonomi di Desa akan Meningkat Pesat

By On Kamis, Desember 18, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten, mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat di setiap desa di Indonesia.

Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program KDMP akan berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian di tingkat masyarakat desa. 

"Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan syarat, agar pengurus KDMP di setiap desa konsisten dalam menjalankan bisnisnya," ujar Rafik kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Rafik, program KDMP akan memacu motivasi para Kepala Desa untuk berfikir kreatif dan fokus dalam mensejahterakan masyarakatnya. Meski tidak menjadi tim teknis dalam menjalankan bisnis di KDMP, namun Rafik meminta agar kepala desa bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi.

"Meski secara aturan sebagai pengawas, namun karena aturan sekarang sumber pendanaan KDMP dari dana desa, dan dana desa jadi jaminan, para Kades harus benar-benar fokus melakukan kontroling. Maju Kopdesnya tentunya akan maju desa dan masyarakat desanya," jelas Rafik.

Ditanya soal kendala di lapangan, Rafik mengaku bahwa persoalan lahan untuk gerai dan gudang KDMP yang saat ini menjadi kendala utama. Masih banyak desa-desa di Banten yang tidak memiliki ketersediaan lahan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program ini, agar bisa memaksimalkan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintahan desa, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa teratasi.

"Beberapa desa menyampaikan ke kami (APDESI) kaitan lahan. Ada lahan di desanya tapi punya Perhutani, punya perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini tentunya harus dicari solusi bersama agar program ini segera berjalan di setiap desa," tambah Rafik.

Ditanya soal dukungan dana desa untuk program KDMP, Rafik berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari desa dan masyarakat desa, terutama soal ditambahnya agaran dana desa. Hal itu menurut Rafik penting, agar pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan bersama-sama dengan pembangunan KDMP.

"Masih banyak infrastruktur di desa yang butuh penanganan dan sumbernya dari dana desa. Makanya harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastuktur di desa pun berjalan. Jika ini terjadi, desa akan semakin maju, perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat," harapnya. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Rabu, Desember 17, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (*/red)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (*/red)

21 Hari Pasca Bencana Aceh, 115 Desa Masih Terisolasi: BNPB Optimalkan Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara

By On Senin, Desember 15, 2025

Warga Benar Meriah, Aceh, hingga saat ini masih mendapatkan bantuan, setelah akses jalan ke kawasan itu longsor, dan badan jalannya hilang pasca banjir bandang. 

BIREUEN, DudukPerkara.News - Hingga hari ke-21 pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat yang terputus dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini memaksa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan distribusi bantuan logistik melalui jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Aceh yang masih menjadi atensi khusus karena keterbatasan akses darat di sejumlah titik. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

"Untuk Provinsi Aceh, ada tiga kabupaten yang saat ini masih dalam atensi khusus karena status akses darat yang masih terbatas di beberapa titik," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2025.

Muhari merinci, di Kabupaten Bener Meriah terdapat empat kecamatan dengan total 15 desa yang terdampak dan masih terisolasi. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat tujuh kecamatan dengan 73 desa yang hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat secara normal. Adapun di Kabupaten Gayo Lues, terdapat tiga kecamatan dengan 27 desa yang mengalami kondisi serupa.

Data tersebut merupakan laporan BNPB hingga 13 Desember 2025. Menurut Muhari, status terisolasi disebabkan oleh putusnya jalur darat akibat bencana, sehingga akses kendaraan belum dapat dilalui secara normal.

"Status ini karena memang akses darat yang masih terputus," katanya.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi tersebut, BNPB bersama instansi terkait terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan memanfaatkan jalur udara.

Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinat titik-titik pengungsi yang dilaporkan dari desa-desa dengan akses darat yang masih sulit dijangkau.

"Untuk dukungan logistik masih dioptimalkan melalui jalur udara, terutama untuk daerah-daerah dalam atensi khusus. Setiap kami menerima koordinat titik pengungsi di desa-desa yang sulit akses daratnya, bantuan segera disalurkan," jelas Muhari.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di tiga kabupaten tersebut tetap tersedia. Penyaluran BBM dan gas turut dioptimalkan melalui jalur udara guna menjaga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. (Joniful Bahri)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *