Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Dukung KDMP, APDESI Merah Putih Banten: Ekonomi di Desa akan Meningkat Pesat

By On Kamis, Desember 18, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten, mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat di setiap desa di Indonesia.

Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program KDMP akan berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian di tingkat masyarakat desa. 

"Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan syarat, agar pengurus KDMP di setiap desa konsisten dalam menjalankan bisnisnya," ujar Rafik kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Rafik, program KDMP akan memacu motivasi para Kepala Desa untuk berfikir kreatif dan fokus dalam mensejahterakan masyarakatnya. Meski tidak menjadi tim teknis dalam menjalankan bisnis di KDMP, namun Rafik meminta agar kepala desa bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi.

"Meski secara aturan sebagai pengawas, namun karena aturan sekarang sumber pendanaan KDMP dari dana desa, dan dana desa jadi jaminan, para Kades harus benar-benar fokus melakukan kontroling. Maju Kopdesnya tentunya akan maju desa dan masyarakat desanya," jelas Rafik.

Ditanya soal kendala di lapangan, Rafik mengaku bahwa persoalan lahan untuk gerai dan gudang KDMP yang saat ini menjadi kendala utama. Masih banyak desa-desa di Banten yang tidak memiliki ketersediaan lahan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program ini, agar bisa memaksimalkan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintahan desa, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa teratasi.

"Beberapa desa menyampaikan ke kami (APDESI) kaitan lahan. Ada lahan di desanya tapi punya Perhutani, punya perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini tentunya harus dicari solusi bersama agar program ini segera berjalan di setiap desa," tambah Rafik.

Ditanya soal dukungan dana desa untuk program KDMP, Rafik berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari desa dan masyarakat desa, terutama soal ditambahnya agaran dana desa. Hal itu menurut Rafik penting, agar pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan bersama-sama dengan pembangunan KDMP.

"Masih banyak infrastruktur di desa yang butuh penanganan dan sumbernya dari dana desa. Makanya harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastuktur di desa pun berjalan. Jika ini terjadi, desa akan semakin maju, perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat," harapnya. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Rabu, Desember 17, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (*/red)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (*/red)

21 Hari Pasca Bencana Aceh, 115 Desa Masih Terisolasi: BNPB Optimalkan Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara

By On Senin, Desember 15, 2025

Warga Benar Meriah, Aceh, hingga saat ini masih mendapatkan bantuan, setelah akses jalan ke kawasan itu longsor, dan badan jalannya hilang pasca banjir bandang. 

BIREUEN, DudukPerkara.News - Hingga hari ke-21 pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat yang terputus dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini memaksa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan distribusi bantuan logistik melalui jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Aceh yang masih menjadi atensi khusus karena keterbatasan akses darat di sejumlah titik. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

"Untuk Provinsi Aceh, ada tiga kabupaten yang saat ini masih dalam atensi khusus karena status akses darat yang masih terbatas di beberapa titik," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2025.

Muhari merinci, di Kabupaten Bener Meriah terdapat empat kecamatan dengan total 15 desa yang terdampak dan masih terisolasi. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat tujuh kecamatan dengan 73 desa yang hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat secara normal. Adapun di Kabupaten Gayo Lues, terdapat tiga kecamatan dengan 27 desa yang mengalami kondisi serupa.

Data tersebut merupakan laporan BNPB hingga 13 Desember 2025. Menurut Muhari, status terisolasi disebabkan oleh putusnya jalur darat akibat bencana, sehingga akses kendaraan belum dapat dilalui secara normal.

"Status ini karena memang akses darat yang masih terputus," katanya.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi tersebut, BNPB bersama instansi terkait terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan memanfaatkan jalur udara.

Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinat titik-titik pengungsi yang dilaporkan dari desa-desa dengan akses darat yang masih sulit dijangkau.

"Untuk dukungan logistik masih dioptimalkan melalui jalur udara, terutama untuk daerah-daerah dalam atensi khusus. Setiap kami menerima koordinat titik pengungsi di desa-desa yang sulit akses daratnya, bantuan segera disalurkan," jelas Muhari.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di tiga kabupaten tersebut tetap tersedia. Penyaluran BBM dan gas turut dioptimalkan melalui jalur udara guna menjaga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. (Joniful Bahri)

Intan Nurul Hikmah Diprediksi Melenggang Jadi Ketua DPD Golkar, Dukungan Sudah 100 Persen

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Intan Nurul Hikmah secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua DPD Golkar setelah panitia Musda membuka calon pendaftaran Ketua DPD Golkar, Senin, 15 Desember 2025. Intan tiba di kantor DPD Golkar Kabupaten Tangerang pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang juga Wakil Bupati Tangerang telah mengantongi dukungan 100 persen dari seluruh pengurus PK Kecamatan dan organisasi sayap dan organisasi pendiri.

Ketua Panitia Musda Golkar, Muhamad Amud mengatakan, sesuai aturan yang ada, jika ada Calon Ketua DPD Golkar telah melebihi dukungan diatas 51 persen, maka kemungkinan besar akan dilakukan aklamasi.

Saat ini, kata dia, hanya baru satu calon yang telah resmi mendaftarkan sebagai Calon Ketua Golkar, yakni Intan Nurul Hikmah.

"Panitia telah membuka pendaftaran hari ini pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 17.00 WIB," ujar Amud.

Amud mengatakan, Intan mengantongi 29 rekomendasi dari semua Ketua PK Golkar Kecamatan se-Kabupaten Tangerang, namun tetap saja mekanisme partai akan tetap dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan membuka peluang calon lain yang ingin mendaftar sebagai Calon Ketua DPD Golkar.

"Ibu Intan Nurul hikmah, telah memiliki dukungan lengkap dari semua PK Golkar se-Kabupaten Tangerang, dan telah melengkapi persyaratan administrasi dan panitia telah melakukan verifikasi," pungkasnya.

Sementara Calon Ketua DPD Golkar, Intan Nurul Hikmah mengaku terharu atas dukungan dari semua pengurus Golkar.

Menurutnya, secara prosedur admistrasi telah dilengkapi. Dia berharap agar Musda ke-XI Partai Golkar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia juga berharap agar kader Golkar bersatu memenangkan Pemilu 2029.

"Alhamdulillah berkas persyaratan pendaftaran telah diserahkan ke panitia," pungkasnya. (*/red)

Perkuat Fondasi SDM, Kabupaten Tangerang Kukuhkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan 2025

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul sejak dari akar rumput melalui Pengukuhan Bunda Literasi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya literasi di tengah tantangan era digital yang kian kompleks.

Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid mengatakan, literasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis. Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi berkembang menjadi kemampuan memahami, memilah, serta memproduksi informasi secara cerdas dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Di era digital, literasi tidak hanya soal baca tulis, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menggunakan teknologi digital, internet, dan media sosial untuk mencari, memahami, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat," ujarnya di Gedug Pendopo Bupati Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Menurutnya, digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi para Bunda Literasi dalam menjalankan perannya di tengah keluarga dan masyarakat. Karena itu, upaya membangun masyarakat yang literat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.

"Ini adalah kerja keras kolektif untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera, sejalan dengan visi daerah serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Rismawati Maesyal juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi Desa dan Kelurahan tahun 2025 sebagai bagian dari gerakan literasi daerah yang berkelanjutan.

Ia berharap para Bunda Literasi yang telah dikukuhkan mampu menjadi motor penggerak literasi di wilayah masing-masing. Peran mereka diharapkan tidak hanya simbolik, tetapi nyata sebagai motivator dan inspirator bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar gemar membaca, menulis, dan berpikir kritis.

"Bunda Literasi harus mampu membangun jejaring dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sekolah, komunitas, hingga media massa. Dengan kolaborasi, gerakan literasi bisa menjangkau lebih luas dan memberi dampak yang lebih besar," kata Ketua TP PKK Rismawati Maesyal.

Lebih lanjut, dia pun mendorong lahirnya program-program literasi yang inovatif dan kontekstual, serta keteladanan nyata dari para Bunda Literasi dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran literasi sebagai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Melalui gerakan literasi yang kuat, merata, dan berkesinambungan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memajukan Kabupaten Tangerang secara menyeluruh," pungkasnya. (*/red)

Pemerintah Aceh Surati UNDP dan UNICEF, Minta Dukungan Pemulihan Pasca Banjir dan Longsor

By On Senin, Desember 15, 2025

Kondisi akses jalan dari Bireuen ke Bener Meriah, Acèh, banyak yang putus dan longsor pasca banjir bandang menerjang sebagian besar wilayah Aceh. 

BANDA ACEH, DudukPerkara.News - Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga internasional itu dalam menangani bencana besar, termasuk tsunami Aceh 2004 silam.

"Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana, seperti UNDP dan UNICEF," ujar Muhammad MTA, Minggu, 14 Desember 2025 kemarin.

Ia menegaskan, surat resmi telah dikirimkan karena kebutuhan pemulihan pascabencana dinilai sangat mendesak.

Menurutnya, UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.

"Benar, sudah kami surati. Mempertimbangkan mereka adalah lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, keterlibatan mereka dalam proses pemulihan sangat dibutuhkan," katanya.

Pemerintah Aceh mencatat eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor terjadi di 18 kabupaten/kota.

Bencana tersebut mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga masa tanggap darurat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana di Aceh. Mereka berasal dari lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah lembaga yang telah terdaftar dalam desk relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh pihak dalam upaya pemulihan Aceh," ujar Muhammad MTA.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu 14 Desember 2025 pukul 13.36 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 419 jiwa, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi mencapai 474.691 jiwa.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, meliputi 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, serta 332 jembatan.

Pemerintah Aceh menegaskan, telah membuka pintu secara resmi bagi keterlibatan lembaga internasional guna memperkuat upaya pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan penanganan dampak bencana dengan melibatkan jejaring bantuan global yang berpengalaman.

Kehadiran lembaga internasional dan para relawan diharapkan dapat semakin memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang telah dilakukan oleh TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. (Joniful Bahri)

IKM Cikande Kembali Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera: "Kampung Halaman Tidak Sendiri"

By On Senin, Desember 15, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Di hari ketiga, Senin, 15 Desember 2025, Ikatan Keluarga Minang Cikande (IKMC) kembali melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana di Sumatera.

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dilakukan di ruas jalan, tepatnya di pintu gerbang masuk Perumahan Bumi Cikande Indah (BCI), Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Sejak pagi, para relawan yang terdiri dari pemuda dan pengurus IKM Cikande terlihat aktif menggalang bantuan.

Mereka mengangkat kotak donasi bertuliskan "Aksi Solidaritas Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera".

Secara bergantian, relawan menghentikan kendaraan untuk mengajak warga menyumbangkan uang tunai, pakaian layak pakai, dan kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran mereka mengundang simpati banyak pengendara yang melintas.

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan baksos kali ini bukan hanya penggalangan dana, tetapi juga bentuk cinta budaya yang dibawa dari ranah Minang ke Cikande. 

“Dalam kegiatan ini, kami tidak hanya membuka donasi, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni dan budaya khas Minang dari keluarga besar IKM Cikande. Baksos penggalangan dana ini melibatkan segenap warga IKM se-Cikande,” ujarnya. 

Tampak sejumlah pengurus dan anggota IKM Cikande mengenakan baju adat Minang, ibu-ibu, dan para pemuda memainkan alat musik tradisi Minang. Semua bergerak serempak, menyuarakan satu pesan: Kampung Halaman Tidak Sendiri.

Aksi ini mengundang simpati tinggi dari masyarakat yang melintas yang turut menitipkan donasi, menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan mampu menjembatani perbedaan budaya, suku, maupun daerah.

Masing-masing sumbangan yang masuk terasa seperti uluran tangan yang menyapu air mata keluarga yang sedang berjuang bangkit di Sumatera Barat.

"Kami sangat sedih sekali, sangat prihatin dengan bencana yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Maka kami turun melakukan penggalangan dana," kata Ketua IKM Cikande, H. Awaludin. 

Menurutnya, dengan adanya aksi penggalanan dana di pinggir jalan ini diharapkan dapat menambah jumlah donasi yang dikumpulkan untuk korban bencana alam di Sumatera. 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan donasi sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap korban bencana. 

"Mudah-mudahan bantuan donasi ini bermanfaat untuk korban bencana di Minang dan di Sumatera lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para perantau terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

“Ini adalah panggilan hati kami sebagai keluarga besar Minangkabau. Kami ingin meringankan beban mereka yang sedang berduka dan kehilangan tempat tinggal,” ujar legislator yang juga pembina IKM Cikande ini. (*/red)

Karang Taruna Kluster Mahoni dan Cendana Griya Asri Cikande Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera

By On Minggu, Desember 14, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kluster Mahoni RW 11 dan Cendana RW 11 Perumahan Griya Asri Cikande bersama Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cikande menggelar kegiatan penggalangan dana (donasi) untuk membantu saudara-saudara yang terdampak musibah di wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Minggu, 14 Desember 2025. 

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dilakukan di bunderan perumahan Griya Asri, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Kegiatan dimulai sejak pagi hari hingga sore hari. Walaupun kondisi hujan gerimis namun tak menyurutkan semangat para pemuda dalam melaksanakan aksi kemanusian tersebut. 

Ketua Karang Taruna Kluster Mahoni, Tio mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap para korban bencana alam. 

“Aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian kita selaku Karang Taruna terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Kluster Cendana, Fajrin. Menurutnya, para pengemudi dan masyarakat sekitar sangat antusias dengan gerakan Karang Taruna, ini menunjukkan semangat gotong royong dan empati yang tinggi.

“Setiap rupiah yang kami kumpulkan adalah harapan baru bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Pentingnya berbagi dan merasakan penderitaan orang lain. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban korban banjir dan longsor dipengungsian,” tuturnya.

Hingga sore hari, penggalangan dana berhasil terkumpul berjumlah Rp 7.307.000. Dana tersebut langsung diserahkan kepada pengurus IKM Cikande. 

"Alhamdulillah penggalangan dana hari ini terkumpul berjumlah Rp 7.307.000. Terima kasih untuk para donasi, semoga Allah SWT lipat gandakan pahala dan rizkinya,” pungkas Fajri. 

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan terima kasih kepada para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kluster Mahoni RW 11 dan Cendana RW 11 Perumahan Griya Asri Cikande. 

"Kami berharap bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban para korban bencana serta menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, khusus para pemuda terhadap sesama," ucapnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para pemuda, khususnya di Kluster Mahoni dan Cendana, terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

"Alhamdulillah, partisipasi para pemuda dan dukungan masyarakat cukup baik. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi para korban,” ujar legislator dari Fraksi Golkar ini. (*/red)

IKM Bersama Pemuda Cikande Gelar Aksi Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera

By On Sabtu, Desember 13, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cikande bersama sejumlah pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande menggelar penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa masyarakat Minangkabau di Pulau Sumatera, Sabtu, 13 Desember 2025.

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dipusatkan di Posko Aksi Solidaritas, di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Sejak pagi, para relawan yang terdiri dari pemuda dan pengurus IKM Cikande terlihat aktif menggalang bantuan di ruas jalan lintas depan posko utama. 

Mereka mengangkat kotak donasi bertuliskan "Aksi Solidaritas Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera".

Secara bergantian, relawan menghentikan kendaraan untuk mengajak warga menyumbangkan uang tunai, pakaian layak pakai, dan kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran mereka mengundang simpati banyak pengendara yang melintas.

Ketua Karang Taruna Cikande Permai, H. Garin mengatakan, aksi ini merupakan hasil sinergi pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande.

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Griya Asri Cikande, Ahmad Fajrin dan Tio. 

Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meringankan beban ribuan korban. 

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan, gerakan ini lahir dari rasa peduli masyarakat Minang yang berada di Cikande dan sekitarnya terhadap bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar). 

“Kami mengajak masyarakat untuk menyumbang seikhlasnya. Bantuan bisa diserahkan langsung ke posko atau melalui relawan yang bertugas,” ujarnya.

Awaludin menegaskan, inisiatif ini muncul dari gerakan spontan pemuda yang tersentuh oleh kondisi para korban. 

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyediakan tenda, logistik relawan, hingga akses perizinan.

“Kami mengajak masyarakat, instansi, dan stakeholder lain untuk ikut berpartisipasi. Donasi dapat diberikan melalui posko-posko atau rekening resmi yang telah kami umumkan,” ujarnya.

Kegiatan aksi kemanusian ini dilakukan selama tiga hari ke depan, penggalangan dana dilakukan di dua lokasi, yaitu di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, dan Bunderan Perumahan Griya Asri Cikande. 

Rencananya dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang berada di ranah minang (Provinsi Sumbar).

"Donasi yang terkumpul ini akan kita bagikan kepada masyarakat di Sumbar," ujar H. Awaludin.

Selain menerima donasi secara langsung, panitia juga menyiapkan sistem pelaporan transparan untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para perantau terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

“Ini adalah panggilan hati kami sebagai keluarga besar Minangkabau. Kami ingin meringankan beban mereka yang sedang berduka dan kehilangan tempat tinggal,” ujar legislator yang juga pembina IKM Cikande ini. (*/red)

KPK Rilis SPI 2025: Banten Lampaui Rata-rata Nasional

By On Rabu, Desember 10, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa, 09 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam paparan tersebut, Provinsi Banten kembali menunjukkan tren kenaikan skor secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan peningkatan integritas paling signifikan.

KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin. Sementara itu, Provinsi Banten meraih skor 73,22 poin atau melampaui capaian nasional sekaligus memperpanjang tren positif dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, nilai SPI Banten berada pada angka 61,37 poin. Angka tersebut terus meningkat pada 2022 menjadi 70,71 poin, kemudian kembali naik pada 2023 dengan capaian 69,08 poin dan pada 2024 mencapai 71,21 poin.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Nilai Integritas Pemerintah Provinsi Banten pada SPI 2025 mencapai 73,22 poin itu dihimpun dari tiga kelompok responden, yaitu internal dengan nilai 79,76 poin, eksternal 87,65 poin, serta eksper 63,68 poin.

Adapun rincian skor berdasarkan dimensi menunjukkan capaian yang kuat, antara lain Integritas dalam pelaksanaan tugas sebesar 79,46 poin, pengelolaan anggaran sebesar 84,31 poin, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 89,25 poin, serta transparansi sebesar 87,49 poin.

Kemudian, pengelolaan sumber daya manusia 79,30 poin, perdagangan pengaruh (trading in influence) 74,70 poin, sosialisasi antikorupsi 66,70 poin, dan transparansi sebesar 87,49 poin.

Konsistensi kenaikan dari tahun ke tahun  ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Hal tersebut dapat dilihat dari Integritas Pegawai yang mencapai 93,71 poin, Transparansi dan Keadilan Layanan di angka 83,81 poin, serta Upaya Pencegahan Korupsi di Provinsi Banten mencapai 84,67 poin.

Di kesempatan ini, KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Integritas Sektor Publik menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari Pemerintah Provinsi Banten.

Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusi beliau sebagai PIC dalam mendukung pelaksanaan SPI 2025.

Selain itu, Ratu Syafitri juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Ahli Pembangunan Integritas (Forpak API) Provinsi Banten.

Capaian angka tersebut menunjukkan bahwa Banten dinilai memiliki kekuatan pada aspek transparansi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang jasa. Sekaligus menggambarkan perlunya penguatan pada bidang sosialisasi antikorupsi.

Atas hasil tersebut, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menekankan bahwa SPI merupakan instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi serta menilai kualitas tata kelola pemerintah.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik kementerian lembaga, penyelenggara negara, pimpinan daerah yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih," ungkapnya.

Agus menyampaikan, pemberantasan korupsi dijalankan melalui strategi Trisula. Yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, SPI berada pada ruang pencegahan dan pendidikan sehingga menjadi sumber data objektif untuk mendorong perubahan tata kelola di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Kita menggunakan data dan percakapan publik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, meski terdapat peningkatan, beberapa dimensi SPI nasional masih harus menjadi perhatian terutama terkait sosialisasi antikorupsi dan persepsi publik terhadap imparsialitas birokrasi.

Agus menegaskan, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh angka.

"Tetapi juga melalui budaya integritas yang dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Melalui laporan SPI 2025, KPK berharap setiap instansi terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, serta bebas dari konflik kepentingan. (*/red)

Kapolres Serang Tinjau Posko Penyekatan Truk ODOL di Cemplang Jawilan

By On Sabtu, Desember 06, 2025

Kapolres Serang Tinjau Posko Penyekatan Truk ODOL di Cemplang Jawilan 

SERANG, DudukPerkara.News - Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko meninjau langsung kegiatan petugas posko penyekatan truk over dimension over loading (ODOL) dan kendaraan angkutan tambang, di jalur Cikande - Rangkasitung, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupten Serang, Banten, Kamis, 04 Desember 2025.

Kegiatan penyekatan ini dilakukan personel gabungan yang terdiri dari Polres Serang, Polsek Jawilan dan Kopo, Koramil Jawilan, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Satpol PP Kabupaten Serang, serta elemen masyarakat dari Pormasi Cikoja. Operasi penyekatan dilakukan mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Seluruh unsur tersebut bersinergi untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus menindak kendaraan tambang yang melanggar jam operasional," kata Kapolres di sela-sela kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memutarbalikkan truk yang datang dari arah Rangkasbitung menuju wilayah Cikande.

Truk yang kedapatan melintas di luar jam operasional juga diarahkan kembali ke lokasi asal untuk menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain truk yang melintas, petugas juga melakukan imbauan terhadap sopir yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan.

Truk-truk yang berhenti sembarangan diminta kembali ke lokasi penambangan agar tidak menimbulkan kemacetan maupun potensi kecelakaan lalu lintas.

Kapolres menjelaskan, kegiatan penyekatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Ttambang. Sesuai aturan, kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

"Kami melaksanakan penyekatan sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025. Semua truk tambang wajib mematuhi jam operasional yang sudah ditentukan, yaitu mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB," tegas Condro Sasongko.

Ia menambahkan, petugas tidak hanya melakukan penyekatan, tetapi juga memberikan imbauan langsung kepada para sopir truk. Sosialisasi dilakukan agar pengendara memahami aturan dan tidak mengulangi pelanggaran yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami mengedepankan tindakan preventif berupa patroli, imbauan, dan pengaturan. Namun apabila masih ditemukan truk yang melanggar, petugas akan memutarbalikkan kendaraan untuk kembali ke lokasi asal dan menunggu jam operasional," ujar Condro.

Kapolres menegaskan, keberadaan truk tambang yang melintas di siang hari kerap menimbulkan keluhan masyarakat, mulai dari kemacetan, debu, hingga risiko kecelakaan. Karena itu, kepatuhan sopir terhadap aturan operasional harus menjadi prioritas.

"Kami mengimbau seluruh pengendara truk tambang untuk mematuhi ketentuan jam operasional. Kepatuhan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga demi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya," kata Kapolres.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Fauzan Afifi, Kasatintelkam Iptu Saeful Sani, Kasi Propam Ipda Jhoni Yuhanto, Kapolsek Jawilan Iptu Erwan Nurwanda dan Kapolsek Kopo Iptu Aripin Simbolon. (*/red)

Ngopi Bareng Sambil Ngobrol Santai Kapolres Serang Bersama PERWAST

By On Rabu, Desember 03, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Dalam rangka mempererat sinergitas antara Polri dan insan pers, Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko menggelar kegiatan ngopi bareng sambil ngobrol santai bersama para wartawan yang tergabung dalam Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), di Mapolsek Cikande, Selasa, 02 Desember 2025.

Acara ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi wadah silaturahmi antara pihak kepolisian dan awak media.

Kegiatan ini turut diikuti oleh Kapolsek Cikande AKP Tatang, Ketua PERWAST Mansar, Pembina Angga Apria Siswanto, Penasehat Yusa Qorni, dan sejumlah Pengurus dan Anggota PERWAST. 

Tidak ada agenda resmi dalam pertemuan itu. Kapolres hadir secara spontan, menyapa para jurnalis, duduk santai, dan menikmati kopi serta gorengan bersama.

Momen tersebut menjadi ajang diskusi ringan terkait isu-isu di wilayah hukum Polres Serang. 

"Kita ngobrol santai aja. Kebetulan saya lewat sini, dan mampir di Polsek Cikande," ujar AKBP Condro Sasongko dengan senyum ramah. 

Ia menilai, obrolan santai seperti ini bisa memunculkan ide-ide segar serta memperkuat komunikasi yang sehat antara Polri dan media.

Para jurnalis yang hadir pun mengapresiasi keterbukaan dan sikap kekeluargaan Kapolres.

Obrolan berkembang dari persoalan keamanan, pemberitaan publik, hingga harapan untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih transparan ke depan.

Dalam kesempatan itu, Ressy, perwakilan dari PERWAST menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Serang, AKBP Condro Sasangko yang telah mendukung dan mensupport kegiatan Rapat Kerja (Raker) PERWAST yang telah terselenggara pekan lalu. 

"Dalam kesempatan ini, Kami dari jajaran kepanitiaan Raker mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek Cikande atas dukungan dan suportnya dalam kegiatan Raker," tuturnya. (*/red)

Peringati HUT ke-54 Korpri, Gubernur Andra Soni Tekankan Soliditas dan Transformasi Digital ASN Banten

By On Senin, Desember 01, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat memimpin upacara peringatan HUT ke-54 Korpri, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 01 Desember 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni menekankan pentingnya soliditas, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

Hal tersebut ditegaskan Andra Soni saat menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Provinsi Banten di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin, 01 Desember 2025.

Dalam amanatnya, Andra Soni menyebut, peringatan HUT Korpri sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen pengabdian ASN.

Ia mengingatkan, sejak didirikan, Korpri berfungsi sebagai wadah pemersatu dan pengabdian ASN kepada bangsa dan negara.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN dalam melayani masyarakat serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” ujarnya.

Mengusung tema “Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”, Gubernur meminta tema tersebut dijadikan pengingat bagi seluruh ASN untuk menjaga kekompakan dan etika kerja.

Dorong Transformasi Digital dan Efisiensi Anggaran

Menghadapi tantangan zaman, Andra Soni menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Ia menegaskan, era digital menuntut perubahan fundamental dalam cara kerja birokrasi.

“ASN harus bekerja lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih adaptif. Korpri harus menjadi motor perubahan birokrasi, bukan sekadar pelaksana tugas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat, selaras dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Korpri harus menjadi penggerak transformasi birokrasi. Pastikan anggaran berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Serukan Korpri Siaga

Andra Soni juga mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil sikap "Korpri Siaga".

Ia menjabarkan delapan tekad kesiapsiagaan yang meliputi penguatan persatuan, penjagaan netralitas, peningkatan profesionalisme, kejujuran, hingga pengawalan reformasi birokrasi.

“Tidak ada pilihan lain bagi Korpri selain tetap kompak, solid, satu suara, dan satu langkah. Teruslah berinovasi dan bekerja sepenuh hati bagi kemajuan bangsa dan negara,” pesannya.

Penghargaan dan Pakta Integritas

Rangkaian upacara dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada ASN, pelajar, dan Perangkat Daerah berprestasi.

Penghargaan purna tugas diserahkan kepada tiga pejabat tinggi yang memasuki masa pensiun, yakni Muhammad Yusuf (Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten), Agus Setiawan (Mantan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM), serta Untung Saritomo (Mantan Kepala BPSDM).

Apresiasi juga diberikan kepada atlet Korpri cabang bulu tangkis dan catur yang meraih medali emas dan perak pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII di Palembang.

Selain itu, Pemprov Banten menyerahkan Piagam Duta Korpri serta Budaya Kerja Award kepada tiga Perangkat Daerah terbaik, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penghargaan lain mencakup pemenang Lomba Video Pembelajaran tingkat SMA/SMK/SKH, serta penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori Inovasi Terbaik, Inovasi Berkinerja Terbaik, Penerapan Terbaik, hingga Perangkat Daerah Terinovatif.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, bersama 12 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini merupakan wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*/red)

Perkuat Sabuk Hijau Pesisir, Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Rawat Mangrove

By On Sabtu, November 29, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya konservasi wilayah pesisir.

Penanaman mangrove tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus diikuti dengan pemantauan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025.

“Saya harap banyak pihak terlibat untuk kembali mengonservasi wilayah mangrove. Tentu kita berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial. Harus ditanam dengan cara yang baik, kemudian setahun kemudian kita tengok kembali,” ujarnya.

Dia juga menyoroti fenomena yang kerap terjadi, di mana bibit mangrove yang baru ditanam hilang terbawa arus air hanya dalam hitungan hari. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh teknik penanaman yang kurang maksimal serta pengawasan pasca penanaman yang masih terbatas.

“Makanya, setelah penanaman delapan ribu pohon ini, kita harapkan jumlahnya tidak berkurang,” tegasnya.

Andra Soni menambahkan, gerakan menanam pohon merupakan ikhtiar sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Ia memaknai aktivitas ini sebagai bentuk ibadah sosial yang manfaatnya berjangka panjang.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya untuk pelestarian alam dan masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi Sinergi PLN

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten.

Andra Soni menilai, PLN tidak hanya sukses menyediakan energi listrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen di Banten, tetapi juga menghadirkan "energi kehidupan" melalui program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Banten, Muhamad Joharifin mengatakan, aksi penanaman mangrove ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam menjaga ekosistem pantai, sekaligus memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia.

“Lokasi penanaman dipilih berdasarkan prioritas pertahanan keanekaragaman hayati dan keselamatan manusia. Adapun jenis mangrove yang ditanam adalah _Rhizophora mucronata_ dan _Rhizophora apiculata_,” jelas Joharifin.

Menurut Joharifin, keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis vital, mulai dari melindungi pantai, mencegah abrasi dan intrusi air laut, hingga menjadi tempat berkembang biak biota air.

“Selain menyerap karbon, kawasan mangrove juga bisa menjadi sumber pangan serta potensi kawasan wisata dan rekreasi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Gelar Raker Pematangan Kinerja Pengurus dan Anggota, Mansar Terpilih Jadi Ketua PERWAST Definitif

By On Sabtu, November 29, 2025


CIANJUR, DudukPerkara.News – Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025, di Villa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Rabu, 26 November 2025.

Acara dimulai sejak pukul 13.00 WIB, yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota. 

Turut hadir Plt Ketua PERWAST Mansar, Sekretaris Mujeni, Bendahara Suyono, Dewan Pembina Angga Apria Siswanto, Dewan Penasehat Yusa Qorni.

Acara dipandu Suyono yang selanjutnya disampaikan kata sambutan oleh Robin selaku Panitia Kegiatan.

“Alhamdulilah dalam kesempatan ini kita bisa hadir serta kumpul bersama dalam keadaan sehat wal-afiat, saya selaku panitia sangat berterima kasih atas kehadiran semuanya yang masih kompak, tak lupa saya berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan Raker tahunan ini, semoga hasil dari raker ini membawa PERWAST lebih baik dan maju lagi,” ujarnya.

Selanjutnya kata sambutan disampaikan oleh Angga Apriana selaku Dewan Pembina.

“Alhamdulilah dalam kesempatan ini kita bisa kembali mengadakan rapat kerja tahunan. Saya apresiasi semuanya yang hadir disini tanpa terkecuali. Kita buktikan bahwa PERWAST masih solid dan kompak dalam setiap kegiatan apapun yang bernilai positif. Semoga ke depannya semakin berkembang dan maju,” pungkasnya.

“Alhamdulilah hari ini kita mengadakan acara rapat kerja tahunan. Ini adalah moment penting untuk pematangan kinerja pengurus dan anggota. Semoga hasil rapat kerja ini membawa dampak positif untuk PERWAST ke depannya, dan acara ini resmi saya buka,” imbuhnya.

Kemudian acara berikutnya Rapat Pleno pembahasan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) yang dipandu oleh Majelis Pleno dengan Ketua Majelis Suyono, anggota Majelis Dimas Agung dan Bambang Irawan.

Usai Rapat Pleno, peserta Raker sepakat menyatakan dan menetapkan secara aklamasi Mansar sebagai Ketua PERWAST defenitif.

Selanjutnya acara ditutup dengan do'a yang dipimpin langsung oleh Ustad Heru, dan acara sesi foto bersama menandai acara Raker selesai digelar dan bentuk kekompakan dalam sebuah organisasi. (*/red)

Berhasil Turunkan Stunting, Kota Serang Diguyur Bantuan Fiskal

By On Sabtu, November 22, 2025

Walikota Serang, Budi Rustandi. 

SERANG, DudukPerkara.News – Keberuntungan menghampiri Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Pasalnya, di saat kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota lain menghadapi tekanan akibat kebijakan pemangkasan dana transfer, Pemkot Serang justru malah mendapat bantuan fiskal dari pemerintah pusat.

Nilainya terbilang cukup lumayan, yakni sebesar Rp 5,4 miliar. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Yusuf Suprapto.

Yusuf menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025, Pemkot Serang menjadi salah satu dari 50 pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat karena dianggap telah berhasil menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.

“Alhamdulillah Kota Serang termasuk ke dalam 50 daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota yang mendapatkan dana insentif fiskal kategori penghargaan kinerja tahun berjalan penurunan stunting. Dan nilainya itu kurang lebih Rp 5,4 miliar,” ujarnya, Jumat, 21 November 2025. 

Menurut Yusuf, pencairan dana insentif itu dilakukan secara bertahap dalam dua periode dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2,7 miliar.

“Insya Allah di minggu ini akan disalurkan tahap pertama senilai Rp 2,7 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan dana itu sendiri masuk dalam anggaran tahun berjalan di tahun 2025. Sehingga dengan begitu Pemkot Serang akan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tahun ini.

“Akan kita gunakan untuk tahun anggaran 2025,” ujarnya. 

Adapun peruntukannya, kata Yusuf, sesuai dengan peraturannya dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan program yang berkaitan langsung dengan upaya penurunan stunting di Kota Serang. Salah satunya seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

“Yang sudah kita rencanakan itu untuk pembangunan RSUD, lalu ada juga hal lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Budi Rustandi mengaku senang mendapat bantuan dana tersebut. Sebab di saat kondisi keuangan kabupaten/kota lain dalam keadaan tertekan, Pemkot Serang justru mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat.

“Senang banget lah, eranya gue,” kata Budi dengan bangga.

Budi mengatakan, bantuan tersebut sedikit membantu Pemkot Serang dalam merealisasikan program kerjanya, terutama dalam hal pembangunan fisik.

“Jadi pembangunan tidak terganggu,” ujarnya. (Advertorial)

Proyek Bangunan dalam Pengerjaan di Cipondoh Ditemukan Tak Sesuai Perda, Diduga Gunakan Papan Izin Palsu

By On Rabu, November 19, 2025

Papan Ijin Bangunan Diduga Palsu 


Tangerang, DudukPerkara.Com – Sebuah proyek bangunan dalam pengerjaan terdapat papan izin bangunan yang dipasang dengan

Nama pemilik “SIOE TJEN” 

Nama PROYEK : TOKO dan 

 nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018,

Lokasi Lingkungan Kp. Gunug, RT 01/01 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,


Namun alamat papan tersebut tidak sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan dan di kecamatan Cipondoh maupun Kota Tangerang tidak ada nama daerah “Lingkungan KP.GUNUG”.


Diketahui proyek bangunan yang dalam pengerjaan berasa Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Hal ini menjadi perhatian publik karena diduga menggunakan papan izin bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan alamat bangunan tersebut. 

Dugaan pelanggaran itu terungkap usai tim wartawan melakukan penelusuran langsung ke lokasi pengerjaan pada Selasa (22/09/2025).


Dalam peninjauan awal, tim tidak menemukan papan izin yang wajib dipasang secara terbuka di area proyek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan ketentuan pelayanan perizinan. 


Seorang pekerja yang ditemui mengaku tidak mengetahui soal perizinan.

“Papan izinnya tidak ada, saya hanya bekerja saja. Ini punyanya Pak A,” ujarnya.


Ketika A dimintai keterangan, ia mengarahkan wartawan kepada S yang disebut sebagai pemilik bangunan. S kemudian menunjukkan papan izin dengan nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018. Namun, pada papan tersebut tercantum alamat Kp. Gunug RT 001 / 001 Kelurahan Cipondoh, sementara bangunan yang dikerjakan berada di jalan Hasyim Ashari RT 001/002, Kelurahan Kenanga, kecamatan Cipondoh, Tangerang, sehingga data tidak identik.


Selain ketidak sesuaian alamat, pada papan tertulis peruntukan bangunan sebagai “toko”, sedangkan bentuk fisik bangunan di lapangan tidak menggambarkan struktur toko. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap regulasi tata bangunan dan perizinan daerah.


A sempat menyatakan bahwa papan izin akan diperbarui pada Senin (28/09/2025). Namun, saat dicek kembali pada 27/10/2025, papan izin lama masih terpampang, bahkan tampak terdapat noda cat yang menutupi sebagian informasi. Ini jelas tidak sesuai dengan pengakuan A saat di konfirmasi yang mengatakan sudah selesai di perbaharui.


Di lokasi, pekerja saat di tanya mengenai papan izin justru malah menunjukkan spanduk berlogo ormas dan LBH, bukan papan izin resmi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perizinan.


Ketua LSM GERAM, DPC Kota Tangerang S. Widodo SH, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang guna memastikan keabsahan izin tersebut.


Setelah dilakukan pengecekan administratif, DPMPTSP menyatakan bahwa data pada papan izin tersebut benar adanya dan asli untuk pembangunan di jalan kenanga bukan pembangunan di jalan Hasyim Asyhari tidak sesuai dengan lokasi bangunan, ini indikasi adanya pemalsuan dokumen dan mengarah pidana karena penggunaan informasi yang tidak semestinya.


Ketidaksesuaian izin ini berpotensi melanggar beberapa regulasi, antara lain:


Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Bangunan Gedung, terkait kewajiban memasang papan informasi izin di lokasi.


UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terkait persyaratan administrasi dan kesesuaian fungsi bangunan.


UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai penggunaan dokumen resmi sesuai peruntukan serta Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat (menggunakan dokumen IMB pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan).


”Kami siap menyerahkan bukti terkait kepada aparat penegak hukum (APH) dan prinsip kami jelas bahwa penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu” imbuhnya


Hingga berita ini diterbitkan,kami masih menunggu pihak pemilik bangunan memberikan klarifikasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut administratif dari temuan tersebut.(*/Red)

Gubernur Andra Soni Dorong Banten Miliki Pelabuhan Ekspor-Impor Barang Umum

By On Rabu, November 19, 2025

Gubernur Andra Soni saat menghadiri Peluncuran Jalur Logistik Multimoda Kereta Api dan Kapal Roro, di Dermaga PT KBS, Kota Cilegon, Selasa, 18 November 2025. 

CILEGON, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni mengusulkan agar pelabuhan di Banten dapat diaktifkan sebagai pelabuhan ekspor-impor barang umum.

Usulan itu disampaikan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat menghadiri Peluncuran Jalur Logistik Multimoda Kereta Api dan Kapal Roro, di Dermaga PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), Kota Cilegon, Selasa, 18 November 2025.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Strategi Mengurangi Biaya Logistik

Gubernur Andra Soni berharap, aktivasi jalur logistik tersebut terus menyasar pelabuhan di Banten.

Menurutnya, Banten dianugerahi posisi geografis yang sangat strategis, dan sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti Jalan Raya Pos, bermula dari wilayah ini.

Keberadaan Selat Sunda dan pelabuhan di sekitarnya merupakan bagian penting dari alur pelayaran dan perdagangan internasional.

“Insya Allah, delapan persen pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai dimulai dari Provinsi Banten,” ujar Andra Soni.

Penggunaan pelabuhan di Banten untuk aktivitas ekspor dan impor dinilai penting untuk meningkatkan nilai tukar bruto daerah dan mengatasi masalah logistik nasional.

“Karena semua dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok, semua masyarakat mengalami kendala, mengalami biaya tinggi karena truk berdampingan dengan mobil-mobil kecil. Kemudian, otomatis bahan bakar yang disubsidi pemerintah terus mengalami lonjakan penggunaan, sehingga beban pemerintah semakin berat,” jelasnya.

Dengan kawasan industri yang besar dan produsen ekspor yang signifikan, pelabuhan di Banten diharapkan dapat menjadi solusi efisiensi logistik.

Dukungan Menko IPK

Sementara itu, Menko IPK AHY menyambut baik inisiatif pemanfaatan infrastruktur transportasi.

Ia menegaskan, Provinsi Banten, khususnya Cilegon, memiliki banyak industri strategis yang sangat fundamental bagi pembangunan kewilayahan.

AHY menambahkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia membangun seluruh moda transportasi secara seimbang. Penggunaan kereta api dinilai krusial untuk mengurangi masalah over dimension overload (ODOL) serta menekan risiko kecelakaan di jalan.

Hal serupa berlaku pada pengoperasian kapal Roro Pelabuhan KBS Cigading–Pelabuhan Panjang di Lampung, yang mampu mengangkut hingga 300 truk atau 600 kendaraan kecil.

“Bukan hanya produk-produk atau komoditas baja atau turunannya, tetapi juga yang lain. Feed and food termasuk juga berbagai petrol container,” ungkap AHY.

Kontribusi Pendapatan Daerah

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhammad Akbar Johan menjelaskan, optimalisasi jalur kereta api memungkinkan pengangkutan produk PT KS melalui kereta api.

Ia juga optimis fasilitas Pelabuhan KBS mampu menarik industri baru.

“Dengan pemeriksaan dokumen barang dilakukan langsung di Kota Cilegon, hal itu turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tutup Akbar Johan. (*/red)

Terima Kunjungan Pengurus PGRI, Gubernur Andra Soni Paparkan Dampak Positif Program Sekolah Gratis

By On Selasa, November 18, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menerima kunjungan pengurus PGRI, di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 17 November 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni menerima kunjungan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 17 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan dampak signifikan dari program Sekolah Gratis yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Program Sekolah Gratis dilaporkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di Banten.

“Program tersebut hingga kini telah menjangkau sekitar enam puluh lima ribu penerima manfaat,” ujar Andra Soni.

Tahun ini, kata Andra Soni, program tersebut secara khusus diberikan kepada siswa Kelas X di SMA dan SMK serta SKh swasta.

Ia juga menyoroti tingginya antusiasme, bahkan dari berbagai sekolah swasta berbasis agama, yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan program bantuan ini.

“Ada permintaan juga dari sekolah agama bisa mendapatkan manfaat (program sekolah gratis),” ujarnya.

Andra Soni mengatakan, salah satu indikator keberhasilan program ini. Menurutnya, sejak program Sekolah Gratis berjalan, tidak ada lagi permintaan penambahan rombongan belajar (rombel) saat penerimaan siswa baru, terutama di sekolah negeri.

Hal ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya saat ia menjabat Ketua DPRD Provinsi Banten, di mana permintaan penambahan rombel selalu muncul setiap tahun.

Komitmen Pengembangan Sekolah Unggulan dan Vokasi

Di samping pemaparan program Sekolah Gratis, Gubernur Andra Soni juga menyampaikan komitmen Pemprov Banten untuk memajukan pendidikan unggulan dan vokasi.

Komitmen tersebut meliputi mengembalikan tujuan SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) sebagai sekolah unggulan di Banten, mengembangkan sekolah vokasi unggulan di bidang pertanian guna menopang keberlanjutan Banten sebagai lumbung padi nasional, pengembangan sekolah vokasi akan terus diupayakan melalui kemitraan dengan industri di Provinsi Banten untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Terima Anugerah Dwija Praja Nugraha

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, undangan resmi kepada Gubernur Andra Soni untuk menghadiri puncak peringatan HUT ke-80 PGRI tahun 2025.

Unifah Rosyidi menyebut, Gubernur Andra Soni sebagai kriteria Kepala Daerah yang layak menerima anugerah Dwija Praja Nugraha.

“Kriteria ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dinilai populis, meningkatkan SDM, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita,” pungkas Unifah. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *