Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Ungkap 54 Kasus Curanmor, Polda Banten Amankan 61 Tersangka

By On Selasa, November 10, 2026

Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus Curanmor, dan mengamankan 61 orang tersangka. 

SERANG, DudukPerkara.News - Polda Banten bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 54 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan mengamankan 61 orang tersangka dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian Quick Win 2026. 

Operasi tersebut dilaksanakan selama periode 29 Oktober hingga 7 November 2026. 

Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polda Banten dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 

Wakapolda Banten, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Polda Banten dalam melaksanakan penegakan hukum. 

“Pengungkapan 54 kasus dengan mengamankan 61 tersangka ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polda Banten bersama seluruh jajaran dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum agar masyarakat dapat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan,” ujar Zain saat Konferensi Pers di Mapolda Banten, Senin, 09 November 2026. 

Adapun rincian pengungkapan kasus tersebut, dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten sebanyak 11 kasus, Polresta Serang Kota 12 kasus, Polresta Tangerang 7 kasus, Polres Serang 10 kasus, Polres Cilegon 5 kasus, Polres Lebak 4 kasus, dan Polres Pandeglang sebanyak 5 kasus. 

Sementara itu, dari total 61 tersangka yang berhasil diamankan, terdiri atas 15 orang oleh Ditreskrimum Polda Banten, 11 orang oleh Polresta Tangerang, 7 orang oleh Polresta Serang Kota, 11 orang oleh Polres Serang, 5 orang oleh Polres Cilegon, 5 orang oleh Polres Lebak, dan 7 orang oleh Polres Pandeglang. 

Adapun para tersangka yang diamankan masing-masing berinisial SU, MU, KU, YS, AS, HB, MT, MR, AM, RA, AG, JL, SY, GM, KS, AH, ASG, TR, DH, AS, RS, DS, AF, ED, YS, NH, MY, ARP, BH, RK, MS, WH, MF, PP, AP, EK, IJ, AM, SH, MS, KP, ZI, ADKR, AG, MS, KM, RV, MR, NT, CP, KM, NA, MF, YF, EK, AG, YS, RB, WO, dan AR. 

Dari 61 tersangka terdapat empat pelaku yang berperan sebagai penadah. 

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 101 unit kendaraan bermotor roda dua dan unit kendaraan roda empat jenis pick up. 

Selain itu, turut diamankan satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir peluru kaliber 9 mm, satu buah senjata airsoft gun, dua bilah senjata tajam jenis badik, dua buah korek api berbentuk pistol revolver, serta sejumlah kunci letter T beserta mata kuncinya. 

Adapun rincian barang bukti yang berhasil diamankan masing-masing satuan sebagai berikut: 

Ditreskrimum Polda Banten: 

- 53 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Tiga unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Futura Pick Up Losbak. 

- Satu pucuk senjata api rakitan beserta delapan butir amunisi. 

- Satu buah airsoft gun model revolver. 

- Dua buah korek api berbentuk pistol revolver. 

- Satu bilah senjata tajam jenis badik. 

- Sejumlah kunci letter T, mata kunci, gembok, pelat nomor kendaraan, serta nomor mesin kendaraan. 

Polresta Tangerang: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Kunci kontak asli dan palsu. 

- Satu unit handphone Oppo A3X. 

- Satu buah golok beserta sarungnya, sepasang sandal, dan tas ransel. 

Polresta Serang Kota: 

- Lima unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK. 

- Sejumlah mata kunci T, bahan kunci T, dan gagang letter T. 

- Dua buah tang, satu bilah obeng, serta satu buah tas.

Polres Serang: 

- 15 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Sejumlah kunci letter Y, kunci L, kunci slap, dan mata kunci. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK. 

- Dua unit handphone, termasuk Infinix Note 50 Pro. 

- Pakaian yang diduga digunakan pelaku saat melakukan pencurian. 

Polres Cilegon: 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Sejumlah kunci kontak, kunci palsu, dan kawat untuk menyalakan kendaraan. 

- Satu unit handphone Oppo A12. 

- Satu buah USB flashdisk dan barang lainnya yang berkaitan dengan perkara. 

Polres Lebak: 

- Dua unit sepeda motor, yakni Kawasaki Ninja R dan Honda Beat. 

- Dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB. 

- Dua buah kunci kontak Honda. 

- Satu buah flashdisk berisi rekaman CCTV. 

- Satu buah sweater, kunci letter T, dan mesin gerinda. 

Polres Pandeglang: 

- 19 unit sepeda motor berbagai merek dan jenis. 

- Satu buah kunci T dan 2 buah mata kunci T. 

- Satu unit handphone Vivo. 

- Satu unit handphone Infinix. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pengungkapan perkara, diketahui terdapat beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. 

Pertama, pelaku menggunakan modus meminjam kendaraan milik korban, kemudian kendaraan tersebut dibawa kabur. 

Kedua, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak pagar rumah untuk mengambil kendaraan bermotor. 

Ketiga, pelaku masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil kendaraan bermotor yang berada di dalam rumah maupun halaman rumah. 

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 KUHP. 

Saat ini, seluruh tersangka telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. 

Proses tersebut meliputi pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta proses pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Lebih lanjut, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan kunci pengaman tambahan, memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, serta tidak meninggalkan kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Apabila masyarakat mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya. 

Ia juga menegaskan bahwa Polda Banten tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Banten. (*/red)

Lima Warung Pangku di Gresik Digerebek Petugas Gabungan, Diduga Jadi Tempat Prostitusi Terselubung

By On Selasa, November 10, 2026

Sejumlah perempuan diduga pramusaji warung pangku di Gresik didata petugas Satpol PP. 

GRESIK, DudukPerkara.News - Petugas gabungan menggerebek lima lokasi warung pangku yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam operasi itu petugas menemukan sejumlah warung kopi yang dilengkapi bilik-bilik diduga dipakai untuk melayani tamu. 

Operasi gabungan cipta kondisi itu digelar pada Jumat malam, 06 November 2026, Sabtu dini hari, 07 November 2026. 

Kegiatan itu dipimpin Kepala Satpol PP Gresik, Agustin Halomoan Sinaga bersama Kepala BNNK Gresik, AKBP Suharsi. 

Kasatpol PP Gresik, Agustin Halomoan mengatakan, operasi tersebut menyasar lima lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Desa Karang Kiring, Kecamatan Kebomas, kemudian Kelurahan Sidorukun, Kecamatan Gresik. 

Selain itu, kata dia, lokasi lain yang juga digerebek ada di Jalan Siti Fatimah Binti Maimun atau kawasan Telaga Ngipik, Kecamatan Duduksampeyan, dan terakhir di Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme. 

"Lokasi itu diduga menjadi tempat aktivitas prostitusi berkedok warung kopi yang meresahkan masyarakat," ujar Sinaga, Sabtu, 07 November 2026. 

Dalam pelaksanaannya, kata Sinaga, petugas mendapati sejumlah warung yang dilengkapi bilik-bilik. 

Menurutnya, bilik tersebut diduga digunakan untuk melayani tamu sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik prostitusi terselubung berkedok warung kopi. 

"Operasi ini merupakan upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta mencegah potensi gangguan sosial di wilayah Kabupaten Gresik," ujarnya. 

Sinaga menambahkan dalam operasi tersebut, sebanyak 49 personel Satpol PP Gresik, tiga personel Subdenpom V/4-2 Gresik, tiga personel Polres Gresik, enam personel BNNK Gresik, tujuh personel Dinas Kesehatan Gresik, serta dua orang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik. 

"Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Termasuk upaya pencegahan peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang," pungkasnya. (*/red)

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Kapolda Jatim Perintahkan Kapolres Awasi SPBU

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolda Jatim saat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jatim akan diperketat. 

Pengawasan dilakukan mulai dari depo Pertamina hingga SPBU untuk mencegah penyelewengan, termasuk pengalihan stok BBM ke luar daerah. 

Dekananto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim, Pertamina, hingga BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni memastikan stok BBM yang dialokasikan untuk Jatim tidak justru dikirim ke daerah lain. 

"Stok Jatim harus khusus didistribusikan di Jatim. Jangan sampai nanti ada stok yang untuk Jatim, tetapi justru didistribusikan ke daerah lain," ujar Dekananto saat Konferensi Pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Selain memastikan alokasi stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju SPBU di sejumlah kabupaten/kota. 

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan selama proses distribusi. 

"Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota itu kita akan lakukan pengawalan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU," tuturnya. 

Dekananto mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar. Saat itu, kata dia, SPBU menyampaikan stok BBM habis, tetapi ternyata masih terdapat BBM di dalam tempat penyimpanan. 

"Kemarin di Blitar, di SPBU sampaikannya habis. Ternyata di dalam masih ada. Nah, ini juga berpotensi akan dipindahkan ke daerah lain," ujarnya. 

Untuk memperketat pengawasan di lapangan, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di Jatim melakukan pengamanan dan pengawasan di SPBU masing-masing. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 22 lokasi di Jatim. 

Dalam kasus itu, Polisi menetapkan 21 tersangka dengan barang bukti 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. 

Dekananto menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. 

Polisi juga akan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat. 

Dia menyebut, 21 tersangka tersebut bukan berasal dari satu jaringan. Namun, praktik penyalahgunaan itu dilakukan oleh beberapa jaringan di sejumlah kabupaten/kota dan telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, Polda Jatim berencana menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. 

"Kita juga akan kenakan TPPU-nya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama, para pelaku-pelaku ini bukan pemain baru, sehingga kita akan kembangkan dengan juga terapkan TPPU-nya. Jadi aset-aset hasil daripada kejahatan nanti kita akan lakukan penyitaan," pungkasnya. (*/red)

Ungkap Kasus Curanmor, Polres Serang Amankan 12 Tersangka

By On Senin, November 09, 2026

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi saat Konferensi Pers pengungkapan kasus Curanmor, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News - Satreskrim Polres Serang berhasil mengungkap 11 perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas) alias 3C. 

Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam Konferensi Pers yang dipimpin Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi didampingi Wakapolres Kompol Andri Surya Kurniawan, Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, Kapolsek Cikande Kompol Rudika Harto Kanajiri, Kapolsek Jawilan AKP Erwan Nurwanda dan Kasi Humas Ipda Novi Supriyatno, di Mapolres Serang, Senin, 09 November 2026.

Pengungkapan kasus yang meresahkan masyarakat tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 Oktober hingga 7 November 2026. 

Dalam perkara tersebut, Polisi berhasil mengamankan 12 orang tersangka dari berbagai wilayah, satu diantaranya adalah penadah. 

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 unit sepeda motor, satu bilah golok, dua buah kunci T, satu kunci Y, serta 14 mata kunci. 

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi mengatakan, belasan perkara tersebut merupakan bentuk keseriusan jajarannya dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. 

Pihaknya akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk kejahatan, khususnya tindak pidana 3C yang meresahkan masyarakat. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Kapolres. 

Selain kendaraan bermotor, barang bukti lain yang diamankan, yaitu dua unit handphone, satu boks berisi kunci bengkel, serta dua suku cadang sepeda motor hasil pembongkaran kendaraan. 

Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan para tersangka untuk melakukan tindak kejahatan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Kapolres, para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus. 

Pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di halaman rumah kosong pada malam hari. 

Ada juga pelaku yang berkeliling mencari sepeda motor terparkir secara acak, kemudian membobol kunci kontak menggunakan kunci T dan kunci Y. 

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Pastikan kendaraan diparkir di tempat aman serta gunakan kunci pengaman tambahan untuk meminimalisasi risiko pencurian,” pungkasnya. 

Selain curanmor, pihaknya juga mengungkap kasus curas dengan modus mengaku sebagai mata elang atau debt collector. 

Pelaku memaksa korban menyerahkan sepeda motornya dengan mengaku sebagai penagih utang sehingga korban merasa takut dan akhirnya menyerahkan kendaraan tersebut. 

Polisi turut mengungkap praktik penadahan kendaraan hasil kejahatan. Para penadah membeli sepeda motor dengan harga jauh di bawah pasaran, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. 

Sebagian kendaraan juga dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang, termasuk ke Pasar Pandean, Kota Serang. 

Dari hasil pemeriksaan, motif para tersangka melakukan kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi. 

“Terhadap para pelaku, kami akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga masih terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain maupun jaringan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut,” ujar Kapolres. (*/red)

Hari ke-12 Operasi Patuh Maung, Polres Serang: Kedisiplinan Masyarakat Mulai Terlihat

By On Sabtu, November 07, 2026

Personel Polres Serang saat kegiatan Operasi Patuh Maung 2026, di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Memasuki hari ke-12 pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026, Polres Serang mulai melihat adanya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 

Meski demikian, petugas masih menemukan sejumlah pengendara yang belum mematuhi aturan serta tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 07 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, di Jalan Raya Serang–Jakarta, tepatnya di Simpang Modern, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Serang memberikan imbauan kepada para pengguna jalan mengenai pentingnya keselamatan dan kelengkapan berkendara. 

Petugas juga melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil yang melakukan pelanggaran, serta melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Operasi Patuh Maung Tahun 2026. 

Kasetopsres Operasi Patuh Maung 2026, AKP Muhammad Hafizh mengatakan, Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, disertai penegakan hukum (Gakkum) secara humanis. 

Menurutnya, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Serang. 

Ia juga menekankan kepada seluruh personel yang bertugas agar senantiasa mengedepankan pendekatan humanis melalui prinsip Senyum, Sapa, dan Salam (3S), menghindari sikap arogan, serta menjaga nama baik institusi Polri dan mengutamakan keselamatan selama bertugas. 

Memasuki hari ke-12 ini, mulai terlihat perubahan positif dengan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. 

Namun, petugas masih menemukan pengendara yang tidak menggunakan helm maupun kelengkapan keselamatan lainnya serta melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Operasi Patuh Maung 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat berlalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Polres Serang mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta melengkapi surat-surat dan perlengkapan kendaraan sebelum bepergian. 

Dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, diharapkan tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. 

Kegiatan Operasi Patuh Maung 2026 hari ke-12 berakhir pada pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*/red)

Penemuan Mayat di Perempatan Ciruas, Polsek Lakukan Evakuasi dan Pemeriksaan Medis

By On Sabtu, November 07, 2026

Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, Sabtu, 07 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Warga digegerkan dengan penemuan mayat di sekitar Perempatan Ciruas, Jalan Raya Jakarta-Serang, tepatnya di Kampung Citerep RT 01/01, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu, 07 November 2026. 

Korban diketahui bernama Ardi Yudistira (31), warga Kampung Ciruas Kecil RT 04/02, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. 

Kapolsek Ciruas, Kompol Salahudin mengatakan, keberadaan korban pertama kali diketahui dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi. 

Berdasarkan keterangan saksi bernama Susun (60), seorang tukang ojek, korban telah terlihat berada di sekitar lokasi selama kurang lebih dua hari. 

Pada Sabtu pagi, saksi melihat korban berjalan dalam kondisi tidak stabil dan tampak mengalami sesak napas. 

“Korban kemudian duduk di sekitar lokasi. Saat saksi kembali melihat korban sekitar pukul 12.00 WIB, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kapolsek. 

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi lainnya, Dian Handayani (46), seorang perawat Puskesmas Ciruas, korban diketahui merupakan pasien Puskesmas Ciruas yang sebelumnya meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut selama kurang lebih dua hari. 

Mendapat informasi tersebut, personel Polsek Ciruas bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal, mengamankan TKP, serta melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. 

Dalam proses penanganan, Tim Inafis Polres Serang bersama Tim RS Bhayangkara Polda Banten melaksanakan pemeriksaan awal dan evakuasi terhadap jenazah korban dari lokasi kejadian. 

Sekitar pukul 12.35 WIB, Tim Forensik RS Bhayangkara Polda Banten tiba di lokasi dan bersama personel Polsek Ciruas serta Tim Inafis Polres Serang melakukan proses evakuasi jenazah untuk selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten guna menjalani pemeriksaan medis dan penanganan lebih lanjut. 

Kapolsek Ciruas mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait penyebab meninggalnya korban. 

“Untuk mengetahui secara pasti penyebab meninggal dunia, masih menunggu hasil pemeriksaan medis dari pihak yang berwenang. Kami mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan tetap menghormati privasi serta keluarga korban,” ujar Kompol Salahudin. 

Dalam penanganan kejadian tersebut, personel Polsek Ciruas bersama Tim Inafis Polres Serang dan Tim RS Bhayangkara Polda Banten telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya mendatangi TKP, mengamankan lokasi, melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap saksi, menghubungi pihak keluarga korban, berkoordinasi dengan Puskesmas Ciruas, melakukan pemeriksaan serta dokumentasi TKP, dan melaksanakan evakuasi jenazah ke RS Bhayangkara Polda Banten. 

“Penanganan dilakukan sesuai prosedur. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi dan penyebab meninggalnya korban. Perkembangan lebih lanjut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya,” tutupnya. (*/red)

Wakapolres Serang Ajak Jamaah Jaga Kamtibmas dan Waspadai Narkoba saat Subling di Singamerta

By On Sabtu, November 07, 2026

Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan saat kegiatan Subling, di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News – Dalam rangka mendukung Quick Wins Program Kapolri, Wakapolres Serang, Kompol Andri Surya Kurniawan mewakili Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi melaksanakan kegiatan Shalat Subuh Keliling (Subling), di Masjid Al-Ubbad, Kampung Singamerta RT 02 RW 01, Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Sabtu pagi, 7 November 2026. 

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.00 WIB tersebut diikuti sekitar 30 orang, terdiri dari jajaran Polres Serang dan Polsek Ciruas, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga Desa Singamerta. 

Turut hadir, Kapolsek Ciruas Kompol Salahuddin, sejumlah pejabat dan personel Polres Serang, Bhabinsa Desa Singamerta Serka Suwoyo, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. 

Usai melaksanakan Shalat Subuh berjamaah, Wakapolres Serang menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. 

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian dan segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan,” ujar Wakapolres. 

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, rumah kosong maupun barang berharga lainnya. 

Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik, termasuk menggunakan kunci pengaman tambahan. 

Apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan, masyarakat dapat segera menghubungi pihak Kepolisian melalui Call Center 110. 

Selain persoalan kamtibmas, Wakapolres juga memberikan perhatian terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. 

“Para orang tua kami harapkan terus meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak. Waspadai juga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai modus, termasuk yang memanfaatkan rokok elektrik atau vape,” katanya. 

Ia juga mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kenakalan remaja, termasuk aksi tawuran antarpelajar maupun kelompok pemuda. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres turut mengingatkan para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. 

“Keselamatan adalah yang utama. Anak-anak yang belum cukup umur secara hukum belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegasnya. 

Wakapolres menambahkan, kegiatan Subuh Keliling merupakan bagian dari upaya Polres Serang untuk mempererat silaturahmi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. 

“Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dirasakan ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendengar, berdialog dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan kamtibmas,” ungkapnya. 

Kegiatan Subuh Keliling tersebut selesai sekitar pukul 05.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif. 

Melalui kegiatan ini, Polres Serang terus mendorong terciptanya sinergitas antara Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Serang. (*/red)

Polres Mojokerto Kota Bongkar Pabrik Oli Palsu Merek Mars, Omzet Rp 1,56 Miliar

By On Jumat, November 06, 2026

Polres Mojokerto Kota mengungkap praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu merek Mars. 

MOJOKERTO, DudukPerkara.News – Praktik produksi dan peredaran oli mesin diduga palsu bermerek Mars berhasil dibongkar Satreskrim Polres Mojokerto Kota. 

Bisnis ilegal yang beroperasi di sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), tersebut diperkirakan meraup omzet hingga Rp 1,56 miliar hanya dalam kurun waktu enam bulan. 

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial FR (43), warga Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. 

Ia diduga sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab produksi oli yang tidak memenuhi ketentuan standar dan perizinan tersebut. 

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers, di halaman Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Jumat, 06 November 2026. 

Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, terkait dugaan peredaran oli ilegal. 

Produk tersebut dicurigai menggunakan label kemasan tanpa dilengkapi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun nomor produk terdaftar. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan patroli dan mendapati dua pria mengendarai sepeda motor sambil membawa empat jerigen oli berkapasitas masing-masing 20 liter. 

Dari temuan awal itu, polisi melakukan pengembangan hingga mengarah pada sebuah gudang di Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal. 

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendapati FR bersama seorang karyawan berinisial DMA di lokasi yang diduga menjadi tempat produksi oli ilegal tersebut. 

Diproduksi Tanpa Standar dan Uji Laboratorium

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa oli merek Mars yang diproduksi di gudang tersebut tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), tidak dilengkapi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), serta belum pernah menjalani pengujian laboratorium. 

Usaha tersebut juga diketahui belum mengantongi perizinan yang dipersyaratkan. 

Polisi menduga FR telah menyewa gudang produksi sejak April 2026. Aktivitas produksi mulai berjalan pada Mei 2026 dengan menggunakan bahan dasar oli atau base oil yang dipanaskan, kemudian dicampur bahan pengental berupa biji plastik aditif. 

Campuran tersebut diolah untuk menghasilkan tekstur menyerupai pelumas mesin dengan spesifikasi SAE 40 dan SAE 50. 

Namun, proses pencampuran diduga dilakukan tanpa takaran berdasarkan standar teknis maupun pengujian laboratorium. 

Setelah diproduksi, oli dikemas dalam jerigen berkapasitas 19 liter dan drum berukuran sekitar 190 liter. 

Kemasan kemudian ditempeli label merek Mars yang mencantumkan keterangan fully synthetic, kode SAE, serta nama PT Gemilang Citra Nusantara. 

Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, perusahaan yang dicantumkan dalam label tersebut diketahui belum berbadan hukum. 

Penggunaan label dan keterangan spesifikasi itu diduga bertujuan memberikan kesan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan pelumas resmi dengan kualitas dan standar tertentu. 

Dipasarkan ke Sejumlah Daerah di Jawa Timur

Untuk memasarkan produknya, tersangka diduga memanfaatkan grup WhatsApp sales. 

Pesanan yang masuk kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. 

Dari aktivitas tersebut, FR diduga memperoleh omzet sekitar Rp260 juta setiap bulan. 

Dengan aktivitas produksi yang berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026, total omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,56 miliar. 

Besarnya nilai transaksi ini menunjukkan luasnya jaringan pemasaran produk pelumas yang diduga diproduksi tanpa memenuhi ketentuan standar mutu, pengujian, dan perizinan. 

Puluhan Barang Bukti Disita

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan proses produksi hingga pemasaran oli. 

Barang bukti yang diamankan antara lain 55 jerigen kosong, satu jerigen berisi oli siap edar, sembilan drum bahan oli berwarn. (*/red)

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG, 21 Orang Jadi Tersangka

By On Jumat, November 06, 2026

Polda Jatim melaksanakan Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di 22 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 

Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

Kapolda Jatim, Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan tersebut juga bekerjasama dengan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. 

Penindakan dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. 

"Dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Dekananto saat Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Dari 22 lokasi tersebut, penindakan dilakukan di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, hingga Situbondo. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG 3 kg dan 184 tabung LPG 12 kg. 

Dekananto menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM subsidi. 

Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar bisa mengisi BBM berulang kali di SPBU. 

Modus tersebut diduga turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Sebab, para pelaku memanfaatkan situasi ketika masyarakat membutuhkan BBM untuk mengumpulkan stok dan memperdagangkannya kembali. 

"Ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari para tersangka ini yang ingin mencari keuntungan di dalam situasi yang masyarakat membutuhkan BBM," ujarnya. 

Selain itu, pelaku menggunakan truk tangki biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM non-subsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengangkut BBM subsidi yang kemudian dijual kepada pihak industri dengan harga non-subsidi. 

Polisi juga menemukan praktik penggunaan sejumlah barcode untuk membeli BBM subsidi. 

Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku agar bisa melakukan pengisian BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali. 

"Kami akan kembangkan, kenapa mereka bisa mendapatkan barcode, padahal barcode ini sudah ada by name by address-nya," tuturnya. 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi. 

Praktik tersebut menjadi perhatian polisi karena berpotensi membahayakan masyarakat. 

Dekananto mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak. 

Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya komponen yang dipalsukan dalam praktik pemindahan isi LPG tersebut. 

Dari hasil penyelidikan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 35.7 Miliar. 

"Ini baru perhitungan sementara. Kami serius akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," pungkasnya. (*/red)

Tambang Ilegal di Rejotangan Terungkap, Polres Tulungagung Tetapkan Supratman sebagai Tersangka

By On Jumat, November 06, 2026

Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal. 

TULUNGAGUNG, DudukPerkara.News - Polres Tulungagung mengungkap kasus dugaan pertambangan ilegal di Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim). 

Dalam pengungkapan tersebut, Polres Tulungagung menetapkan seorang pria bernama Supratman (44), warga Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, sebagai tersangka. 

Pengungkapan kasus tambang ilegal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dalam konferensi pers di Mapolres Tulungagung, pada Senin, 02 November 2026. 

Kegiatan tersebut turut didampingi Waka Polres Tulungagung dan personel Satreskrim Polres Tulungagung. 

Kapolres Tulungagung menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari tingginya curah hujan beberapa hari sebelumnya yang mengakibatkan banjir di sejumlah titik aliran sungai di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Polres Tulungagung melakukan penyelidikan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir. 

Dari hasil penyelidikan, petugas Polres Tulungagung menemukan adanya aktivitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin di wilayah Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan. 

Kepolisian kemudian melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut hingga menetapkan Supratman sebagai tersangka. 

“Polres Tulungagung mengamankan operator dan kru yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, berikut sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas tersebut,” ungkap Kapolres Tulungagung. 

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi satu unit alat berat jenis ekskavator Keihatsu 921C warna kuning, satu unit truk Isuzu NMR 71HD warna putih bernomor polisi AG 8713 RY yang mengangkut dua batu marmer, dua buah palu, satu buah linggis, serta satu unit telepon genggam merek OPPO A33. 

Atas dugaan perbuatannya, Supratman dijerat dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Kapolres Tulungagung menegaskan, pengungkapan kasus tambang ilegal ini merupakan bentuk respons cepat Polres Tulungagung dalam menindaklanjuti kejadian banjir di wilayah Kecamatan Rejotangan. 

Selain melakukan penyelidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan bencana serta perlindungan lingkungan. 

Sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Tulungagung akan menggelar apel bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah. 

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi dalam mengantisipasi serta menangani bencana, terutama di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi. 

“Polres Tulungagung akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar hukum atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya. 

Melalui langkah penegakan hukum dan penguatan kesiapsiagaan bencana tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung. (*/red)

Nasib Sopir dan Pekerja Tambang Pasir Silika Terjepit, DPRD Tuban Didesak Buka Suara

By On Minggu, November 01, 2026

Foto ilustrasi. 

TUBAN, DudukPerkara.News - Satu bulan tanpa pekerjaan mungkin hanya angka dalam sebuah kalender. Namun, bagi sopir truk dan pekerja tambang pasir silika di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), waktu tersebut terasa begitu panjang. 

Sebab, selama aktivitas tambang berhenti, tidak ada penghasilan yang bisa dibawa pulang untuk menghidupi keluarga. 

Kini, persoalannya bukan lagi sekadar truk yang terparkir atau aktivitas pertambangan yang tidak berjalan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana keluarga mereka bisa bertahan ketika pemasukan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan? 

Jeritan para pekerja mulai menyentuh persoalan pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga. Bahkan, sebagian mengaku mulai kehabisan simpanan untuk bertahan hidup. 

Salah satu sopir truk tambang mengungkapkan kegelisahannya kepada awak media. 

Ia mengaku kebingungan ketika harus memenuhi kewajiban pembayaran sekolah anaknya, sementara pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga sudah berhenti sekitar satu bulan. 

“Anak saya sudah waktunya bayar sekolah, Mas. Pekerjaan off, saya bingung bagaimana untuk membayar sekolah anak saya,” ungkapnya. 

Kalimat sederhana tersebut menyimpan persoalan besar. Pendidikan anak tidak bisa menunggu sampai aktivitas tambang kembali berjalan. 

Kebutuhan keluarga juga tidak bisa dihentikan hanya karena persoalan usaha dan perizinan belum selesai. 

Bagi sopir yang mengandalkan penghasilan dari setiap perjalanan, truk yang tidak beroperasi berarti hilangnya sumber nafkah. Tidak ada muatan, tidak ada perjalanan, dan penghasilan pun terhenti. 

Kondisi lebih memprihatinkan juga dirasakan salah satu pekerja tambang berinisial HD. 

Ia mengaku mulai gelisah karena tabungan yang selama ini menjadi pegangan keluarga semakin menipis, sementara belum ada kepastian kapan bisa kembali bekerja. 

“Gelisah, uang tabungan sudah habis, Mas. Pekerjaan tambang off. Bagaimana saya mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk anak dan istri saya, Mas?” keluh HD. 

Pengakuan HD menjadi gambaran bahwa dampak berhentinya aktivitas tambang tidak berhenti pada persoalan ekonomi perusahaan. 

Dampaknya sudah masuk ke ruang keluarga, menyentuh kebutuhan makan, pendidikan anak, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. 

Pertanyaannya, jika tabungan sudah habis, dari mana mereka harus mendapatkan uang untuk bertahan? 

Apakah mereka harus terus berutang? Apakah anak-anak harus menunggu pembayaran sekolah? Atau para pekerja harus mencari pekerjaan lain tanpa kepastian kapan kondisi akan membaik? 

Ini bukan persoalan yang seharusnya dianggap sepele. Jika aktivitas pertambangan memang harus memenuhi persyaratan perizinan, tidak ada alasan untuk mengabaikan aturan tersebut. 

Penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan kerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan. 

Namun, ada pertanyaan yang juga perlu dijawab oleh pemerintah: apakah penyelesaian persoalan perizinan sudah disertai kepastian pelayanan dan jalan keluar bagi pelaku usaha yang ingin memenuhi ketentuan? 

Pemerintah jangan hanya berhenti pada persoalan boleh atau tidaknya tambang beroperasi. Harus ada penjelasan mengenai apa yang menjadi kendala, dokumen apa yang harus dilengkapi, instansi mana yang berwenang, dan bagaimana tahapan penyelesaiannya. 

Jangan sampai pelaku usaha tidak memperoleh kejelasan, sementara pekerja menjadi korban paling nyata dari ketidakpastian tersebut. 

Perlu ditegaskan, pekerja tambang bukan pihak yang menerbitkan izin atau menentukan kebijakan perusahaan. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah. Ketika pekerjaan berhenti, merekalah yang langsung kehilangan penghasilan. 

Di tengah keresahan tersebut, peran wakil rakyat juga patut dipertanyakan. 

Ke mana para sopir dan pekerja harus menyampaikan keluhannya ketika sudah kehilangan penghasilan, tabungan habis, dan biaya sekolah anak mulai menjadi beban? 

DPRD Kabupaten Tuban memiliki fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. 

Persoalan yang menyangkut mata pencaharian masyarakat semestinya menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta instansi terkait. 

Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta tanggapan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni, mengenai kondisi para sopir dan pekerja tambang pasir silika. 

Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi melalui WhatsApp belum mendapatkan balasan. 

Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa DPRD tidak bekerja. Namun, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai apakah persoalan ini sudah menjadi perhatian dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk membantu mencari penyelesaian. 

Wakil rakyat seharusnya menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama ketika persoalan yang dihadapi sudah menyentuh kebutuhan dasar keluarga. 

Persoalan tambang pasir silika tidak boleh disederhanakan menjadi pertentangan antara kepentingan usaha dan penegakan hukum. 

Keduanya harus berjalan sesuai aturan. Jika ada kewajiban perizinan yang belum dipenuhi, pelaku usaha harus menyelesaikannya. Jika ada pelanggaran, aparat harus menanganinya berdasarkan hukum. 

Tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa prosedur perizinan tidak menjadi ruang ketidakpastian yang berkepanjangan. Pelayanan harus transparan, informasi harus jelas, dan setiap pihak harus mengetahui langkah yang bisa ditempuh. 

Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang dialog dengan pengelola tambang, sopir, dan pekerja untuk mengetahui dampak yang terjadi serta mengupayakan langkah perlindungan sosial sesuai ketentuan. 

Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang tambang pasir silika. Ini menyangkut kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. 

Jangan sampai izin menjadi persoalan yang belum selesai, tetapi kebutuhan makan dan biaya sekolah anak justru menjadi persoalan yang harus ditanggung sendiri oleh pekerja. 

Kini, para sopir dan pekerja tambang membutuhkan jawaban nyata. 

- Kepada siapa mereka harus mengadu ketika kehilangan penghasilan? 

- Apa langkah konkret pemerintah untuk memberikan kepastian proses perizinan? 

- Apakah DPRD Kabupaten Tuban bersedia memfasilitasi pertemuan antara pekerja, pengusaha, dan instansi terkait? 

- Bagaimana nasib keluarga pekerja yang tabungannya mulai habis sementara aktivitas tambang belum berjalan? 

Mereka tidak meminta aturan dilanggar. Mereka hanya ingin ada jalan yang sah agar dapat kembali bekerja dan menghidupi keluarganya. 

Sebab, ketika tambang berhenti, truk memang bisa terparkir. Tetapi kebutuhan makan, biaya sekolah, dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak istrinya tidak pernah ikut berhenti. 

Sampai kapan mereka harus bertahan dalam ketidakpastian?

(*/red)

Dua Perempuan di Surabaya Diduga Dijual Suami lewat Facebook, Tarif Rp 700 Ribu

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Pihak Kepolisian mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Pelakunya adalah suami yang menjual istrinya lewat media sosial Facebook untuk melayani pria hidung belang.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari mengatakan, ada dua pelaku yang diamankan dalam dugaan TPPO itu, yaitu WBS (39) dan RW (25). 

Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku berperan sebagai muncikari. Tersangka WBS (39) diduga menjual istrinya untuk memenuhi fantasi seks. 

"Yang pertama dengan korban RKR (37) dan tersangka WBS. Motifnya dia menjual istrinya dengan dugaan fantasi seks," kata Melatisari kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Sementara RW (25) diduga melakukan TPPO karena alasan ekonomi. 

"Kemudian yang satu lagi korban SNK dan tersangka RW. Ini suami istri, yang kemudian menjual istrinya dengan dengan alasan ekonomi," ujarnya. 

Menurut Melatisari, pelaku sudah melakukan tindakan tersebut lebih dari empat kali. Tarif layanannya berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. 

"Tarifnya antara Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta sekali main. Dipasarkan melalui Facebook," pungkasnya. (*/red)

Polda Jatim Gelar Pra-Rekonstruksi Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Tersangka Peragakan 48 Adegan

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Tersangka DBM memperagakan salah satu adegan dalam pra rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap istri siri dan anaknya di Kota Madiun, Jatim, Selasa malam, 27 Oktober 2026. 

MADIUN, DudukPerkara.News – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar pra-rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, DH (30) dan AGF (4), di Kota Madiun, Jatim, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Dalam kegiatan tersebut, tersangka Dwi Bagus Martono dihadirkan secara langsung ke tiga Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk menguji serta mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta di lapangan. 

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Jumhur Arbaridi mengatakan, seluruh adegan diperagakan guna memastikan kesesuaian kronologi pembunuhan ibu dan anak ini. 

"Sebanyak 48 adegan diperagakan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan rangkaian kejadian di lokasi perkara," kata Jumhur usai pra-rekonstruksi, Selasa, 27 Oktober 2026. 

Rangkaian 48 adegan dalam pra-rekonstruksi kasus pembunuhan di Madiun tersebut dilaksanakan di tiga titik lokasi berbeda: 

TKP Pertama: Hotel Mataram Baru, Jalan dr Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Kedua: Rumah orang tua tersangka di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

TKP Ketiga: Rumah pribadi tersangka di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Menurut Jumhur, pra-rekonstruksi dimulai dari hotel tempat korbannya, DH , meninggal dunia. 

Penyidik meragakan awal kedatangan tersangka dan korban di area resepsionis hotel hingga terjadi perselisihan yang berujung fatal. 

"Tadi kita TKP pertama di hotel. Kita lakukan peragaan-peragaan, mulai dia di resepsionis dengan komunikasi, dan akhirnya terjadi percekcokan, dan akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia di sana," ujar dia. 

Adegan dilanjutkan saat tersangka membawa jenazah korban keluar dari kamar hotel. Proses ini selaras dengan bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) yang dikantongi penyidik. 

Tersangka memperagakan saat dirinya mengambil sleeping bag (kantong tidur) untuk memasukkan jenazah DH sebelum diangkut menggunakan mobil. 

Rombongan penyidik kemudian bergerak ke lokasi kedua, yaitu rumah orang tua tersangka di Jalan Doho, Madiun. 

Di tempat ini, tersangka meragakan peristiwa saat menghentikan nyawa anak Dini, AGF (4), yang berada di dalam mobil Suzuki Karimun terparkir. 

Jumhur mengatakan, pada titik kedua ini terdapat penyesuaian adegan berdasarkan klarifikasi bersama tersangka. 

"Di TKP kedua, di rumah orang tuanya, tadi ada adegan yang kurang pas. Kita diskusikan dan kita perbaiki terkait dengan cara tersangka menghabisi anak AGF sampai akhirnya meninggal dunia," ujar Jumhur. 

Selanjutnya, pra-rekonstruksi bergeser ke lokasi ketiga di rumah pribadi tersangka, Jalan Kunir. 

Lokasi ini diduga menjadi tempat tersangka melakukan tindakan penghilangan jejak terhadap kedua korban. 

Tersangka diketahui telah menyiapkan sejumlah peralatan pendukung, termasuk kayu bakar, beberapa hari setelah peristiwa di hotel. 

Penyidik juga mendalami keberadaan sebuah tungku di lokasi tersebut. 

Menurut penyidik, tungku tersebut sengaja dibuat tersangka setelah proses penghilangan sisa jenazah selesai dilakukan. 

"Tungku itu dibuat setelah ada pembakaran di situ, setelah abunya dibersihkan dan dilarutkan. Jadi, tungku itu untuk menutupi," kata Jumhur. 

Selain mendatangi lokasi pembuangan sisa abu di kawasan Jembatan Sungai Winongo, polisi menaruh perhatian khusus pada sebuah mesin pencacah yang sempat dibeli tersangka. 

Mesin pencacah tersebut dibeli tersangka setelah kejadian, lalu dijual kembali hanya dua hari kemudian melalui bantuan rekannya. 

"Yang menarik, tersangka membeli mesin itu setelah proses pembakaran. Setelah digunakan, dua hari kemudian menyuruh temannya menjualnya. Ini harus didalami," ujar Jumhur. 

Saat ini, barang bukti berupa mesin pencacah, sisa abu dari tungku, serta beberapa sampel bagian tulang telah diamankan dan diserahkan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. 

Hasil uji laboratorium akan menentukan karakteristik sampel tulang yang ditemukan. 

Terkait motif pembunuhan, penyidik masih terus melakukan pendalaman. 

Dugaan sementara mengindikasikan percekcokan di hotel berawal dari masalah hubungan asmara dan permintaan perhatian lebih dari korban. (*/red)

Niat Tolong Siswi SMP dari Pemerkosaan, Lansia di Lamongan Tewas Dianiaya

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Kiriman viral tentang lansia dianiaya hingga tewas oleh pria Lamongan usai menolong siswi SMP yang diduga hendak diperkosa. (Foto: tangkapan layar) 

LAMONGAN, DudukPerkara.News - Viral di media sosial tentang seorang lanjut usia (Lansia) berinisial R (65), warga Kecamatan Karanggeneng yang meninggal karena dianiaya saat berusaha menolong seorang siswi SMP yang hendak diperkosa. 

Warganet mendesak polisi segera menuntaskan kasus itu dan menangkap terduga pelaku. 

Peristiwa tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah melalui media sosial Threads pada Rabu, 28 Oktober 2026. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan pengunggah, insiden bermula ketika seorang pria berinisial S (34) diduga hendak melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP. 

Siswi SMP yang diduga keponakan pelaku itu berteriak-teriak meminta tolong. Datang lah R yang berupaya menolong siswi yang merupakan tetangganya itu. 

Korban percobaan pemerkosaan itu berhasil kabur mencari bantuan. Namun, lansia yang sehari-hari berjualan kerupuk rumahan itu justru jadi sasaran penganiayaan. 

Berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan dalam informasi yang beredara di media sosial, korban diduga dianiaya secara brutal oleh S. 

Kepalanya dibenturkan ke tembok dan tubuhnya ditusuk menggunakan obeng. 

Akibat penganiayaan itu R sempat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit selama kurang lebih sepekan. 

Namun, nyawanya tidak tertolong. R dinyatakan meninggal sementara S berhasil kabur dan belum berhasil ditemukan hingga saat ini. 

Kasus ini memicu perhatian publik. Warganet meminta aparat kepolisian segera mengungkap kasus ini dan menangkap S sebagai terduga pelaku penganiayaan. 

Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa tersebut. 

Polisi kini melakukan penyelidikan dan upaya penangkapan terhadap terduga pelaku. 

"Nggeh, sudah ada dan sudah kami lakukan proses penyelidikan serta upaya penangkapan terhadap terduga pelaku," ujar Hamzaid kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Hamzaid menyebut, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan di lapangan. 

Petugas masih berupaya menemukan dan mengamankan S, yang disebut merupakan tetangga korban. 

"Kami dari Jajaran Polres Lamongan telah menangani kejadian di atas dan telah melakukan serangkaian proses penyelidikan untuk terduga pelaku. Saat ini masih dalam upaya Penangkapan," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku dikabarkan berada dalam pengawasan keluarga karena diduga mengalami gangguan kejiwaan. 

Meski demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian itu. (*/red)

Soroti Potensi Bahari dan Kinerja Pemprov, AMAN Banten Komitmen Dukung Pembangunan Daerah

By On Jumat, Oktober 23, 2026

AMAN Banten menggelar Diskusi Kebangsaan di 1994 Coffee, Serang, Selasa, 20 Oktober 2026. 

SERANG, DudukPerkara.News — Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Provinsi Banten menggelar Diskusi Kebangsaan di 1994 Coffee, Serang, Selasa, 20 Oktober 2026. 

Forum ini diselenggarakan dalam rangka memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjadi wadah apresiasi serta dukungan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Kegiatan yang mengusung tema "Mengawal Keberlanjutan Pembangunan Nasional: Kontribusi Mahasiswa Banten dalam Wujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Indonesia Emas 2045" ini melibatkan kalangan mahasiswa, akademisi, hingga praktisi kebijakan. 

Dalam pembukaannya, perwakilan AMAN Banten, Iqbal menyampaikan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog objektif untuk menyoroti berbagai pencapaian pemerintah pusat. 

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berkewajiban menyampaikan kritik, tetapi juga harus berani mengapresiasi keberhasilan program pemerintah. 

"Melalui kegiatan ini mari kita berdiskusi terkait capaian-capaian yang sudah diraih oleh pemerintah pusat dan memberikan apresiasi. Sebagai mahasiswa, kita jangan hanya mengkritisi tanpa memberikan apresiasi atas pencapaian yang ada," ujar Iqbal. 

Selain membahas isu nasional, diskusi tersebut juga menyoroti potensi daerah Banten, khususnya di bidang kelautan dan sumber daya alam. 

Garis pantai Banten yang panjang dinilai sebagai aset strategis yang harus dimaksimalkan demi kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. 

Iqbal menegaskan komitmen AMAN Banten untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, salah satunya Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, Hj. Neneng. (*/red)

Warga Klurak Candi Berharap Bupati Sidoarjo Berani Tegas Berantas Perjudian

By On Senin, Oktober 19, 2026

Diduga lokasi aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu cap jikie di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jatim. 

SIDOARJO, DudukPerkara.News — Aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu cap jikie di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), menjadi sorotan. 

Aktivitas yang diduga meresahkan masyarakat tersebut meminta perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Sidoarjo dan Polda Jatim, agar segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran. 

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, dugaan aktivitas perjudian 303 tersebut menjadi perhatian warga karena dikhawatirkan mengganggu ketenteraman lingkungan. 

Kabar di media sosial beredar pembongkaran dan dibakar lokasi  kalangan di Desa Klurak. Tindakan seperti itu apakah ada efek jera bagi penyelenggara kalangan judi 303. Setelah ditindak oleh pihak Polresta Sidoarjo bersama Polsek Candi tidak lama beberapa hari sudah kembali beraktivitas sediakala. 

Masyarakat Sidoarjo mendesak pihak Bupati Sidoarjo bersama jajaran Kepolisian Polresta maupun Polsek, Kodim dan Koramil untuk bisa bersinergi berantas para penyakit masyarakat. 

Masyarakat Minta Aparat Tidak Mengabaikan Aduan

Warga berharap aparat Kepolisian tidak menunggu persoalan berkembang lebih jauh sebelum melakukan pemeriksaan. 

Jika laporan tersebut benar, penanganan yang cepat, profesional, dan transparan diperlukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Candi. 

Polres Sidoarjo bersama Polsek setempat diharapkan segera memverifikasi lokasi, meminta keterangan saksi, serta menelusuri apakah benar terdapat aktivitas sabung ayam dan perjudian dadu sebagaimana yang dilaporkan. 

Apabila ditemukan bukti yang cukup, penindakan harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Judi Berpotensi Berhadapan dengan Ketentuan Pidana

Terkait dugaan perjudian, aparat dapat menelaah ketentuan pidana perjudian dalam KUHP Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, termasuk Pasal 426 dan Pasal 427 sesuai unsur perbuatan yang ditemukan. 

Penerapan pasal harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian, bukan semata-mata dugaan. 

Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan sabung ayam, aparat perlu menilai fakta dan unsur hukumnya secara cermat. 

Tidak setiap kegiatan yang melibatkan ayam otomatis memenuhi unsur tindak pidana; pembuktian harus dilakukan berdasarkan keadaan nyata di lapangan. 

Klarifikasi dan Penindakan Harus Terbuka

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Sidoarjo mengenai kebenaran laporan tersebut maupun langkah penanganan yang telah dilakukan. 

Redaksi mendorong pihak Kepolisian memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak berkembang menjadi spekulasi. 

Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan sesaat. Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan harus dilakukan secara konsisten sesuai hukum. 

Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap pihak mana pun. 

Masyarakat berharap Desa Klurak tetap menjadi lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, Polres Sidoarjo diminta menindaklanjuti informasi ini secara serius, objektif, dan profesional demi kepastian hukum serta ketenteraman warga. 

Catatan redaksi: Berita ini memuat dugaan yang masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak kepolisian maupun pihak terkait lainnya. (*/red)

Korban Dugaan Penipuan Arisan Online MS Blesse Bigget Rugi Rp 886 Juta, Laporan Tercatat di Polrestabes Surabaya

By On Minggu, Oktober 18, 2026

Dugaan penipuan berkedok bisnis dana pinjaman yang dikaitkan dengan arisan online MS Blesse Bigget dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. 

SURABAYA, DudukPerkara.News – Dugaan penipuan berkedok bisnis dana pinjaman yang dikaitkan dengan arisan online MS Blesse Bigget dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. 

Seorang warga Surabaya bernama Iswatul Mufidah mengaku mengalami kerugian hingga Rp 886.635.000 setelah menyerahkan dana kepada seorang perempuan bernama Pratiwi Novia Wijayanti, warga Jl. Manukan Tengah No. III Blok 6 I/1 Kel. Manukan Tengah, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/2090/X/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 17 Oktober 2026. 

Iswatul melaporkan dugaan tindak pidana penipuan tersebut melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026. Dalam laporan itu, ia didampingi kuasa hukumnya, Dodik Firmansyah, SH, dan Sukardi, SH. 

Berawal dari Pertemuan di Pasar

Menurut keterangan kuasa hukum, perkenalan Iswatul dengan Pratiwi bermula pada 2025, ketika keduanya bertemu di sebuah pasar di Surabaya. Saat itu, Iswatul sedang berbelanja pakaian dan nasi jagung. 

Dalam pertemuan tersebut, Pratiwi disebut memperkenalkan bisnis arisan online MS Blesse Bigget serta menawarkan kerja sama dalam bisnis dana pinjaman bagi anggota arisan. 

Iswatul kemudian mendapat penjelasan bahwa modal yang disetorkan akan dikelola dalam bisnis pinjaman tersebut. Ia juga dijanjikan keuntungan sebesar 10 persen dari modal yang ditanamkan. 

Tertarik dengan tawaran itu, Iswatul kemudian menyalurkan sejumlah dana secara bertahap ke rekening BCA atas nama Pratiwi Novia Wijayanti. 

Transfer Dana Capai Rp 886 Juta

Berdasarkan keterangan dalam laporan yang disampaikan, transfer dana dilakukan mulai Juni 2026 dan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. 

Total dana yang diserahkan Iswatul disebut mencapai Rp 886.635.000. Namun, menurut pihak korban melalui kuasa hukumnya, keuntungan yang dijanjikan tidak terealisasi. Dana pokok yang telah disetorkan juga disebut belum dikembalikan. 

Pihak korban menilai kondisi tersebut menimbulkan kerugian finansial yang besar. Kuasa hukum menyatakan bahwa kliennya telah berupaya meminta penyelesaian, termasuk melalui dua kali somasi yang dilayangkan oleh kantor hukum D’Firmansyah & Rekan. 

Namun, menurut kuasa hukum, upaya tersebut belum membuahkan pengembalian dana sebagaimana yang diharapkan. 

Kuasa Hukum Sebut Ada Dugaan Korban Lain

Kuasa hukum Iswatul, Dodik Firmansyah menyebut, pihaknya memperoleh informasi adanya orang lain yang diduga mengalami kerugian dalam bisnis serupa. Para pihak tersebut disebut berencana menempuh jalur hukum secara terpisah. 

Berdasarkan perkiraan awal dari pihak kuasa hukum, total kerugian yang dialami sejumlah orang diduga mencapai miliaran rupiah, dengan nilai kerugian masing-masing mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. 

Meski demikian, jumlah korban dan total kerugian keseluruhan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. 

Dodik mengatakan, kliennya berharap laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan laporan dari pihak kepolisian maupun tanggapan dari Pratiwi Novia Wijayanti terkait dugaan tersebut. (*/red)

Dugaan Arena Sabung Ayam dan Cap Jiki di Kenjo Disorot, Kapolsek Glagah Diminta Turun Tangan

By On Minggu, Oktober 11, 2026

Foto ilustrasi. 

BANYUWANGI, DudukPerkara.News — Dugaan aktivitas sabung ayam dan permainan yang disebut cap jiki di wilayah Kenjo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan serta penegakan hukum di wilayah setempat. 

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, Sabtu, 10 Oktober 2026, lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tersebut disebut berada di sebelah rumah seorang pengacara berinisial NS. 

Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya penerimaan tamu oleh sejumlah orang berinisial NA, MD, dan JK. Namun, keterlibatan maupun peran masing-masing pihak dalam dugaan aktivitas tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. 

Informasi ini perlu ditindaklanjuti secara profesional agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. 

Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi, menelusuri kebenaran informasi yang beredar, serta memastikan apakah benar terdapat aktivitas perjudian atau pelanggaran hukum lainnya. 

Kapolsek Glagah Diminta Tidak Mengabaikan Aduan Masyarakat

Kapolsek Glagah beserta jajaran diminta memberikan perhatian serius terhadap informasi tersebut. 

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat diharapkan mengambil langkah sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Sebaliknya, apabila informasi itu tidak terbukti, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat. 

Dugaan sabung ayam yang disertai taruhan, apabila terbukti memenuhi unsur perjudian, dapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 426 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. 

Penerapan pasal harus didasarkan pada fakta, unsur tindak pidana, dan hasil penyelidikan, bukan semata-mata informasi yang beredar. 

Sementara itu, istilah cap jiki perlu diperjelas melalui pemeriksaan di lapangan untuk memastikan bentuk permainan, ada atau tidaknya taruhan, serta unsur hukum yang mungkin terpenuhi. 

Penilaian tersebut penting agar penanganan perkara tidak didasarkan pada dugaan semata. 

Redaksi juga membuka ruang konfirmasi kepada Kapolsek Glagah, Polresta Banyuwangi, maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini, termasuk NS, NA, MD, dan JK. 

Keterangan resmi dari pihak terkait diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Masyarakat berharap setiap informasi mengenai dugaan aktivitas perjudian ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. 

Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, tetapi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan. 

Redaksi akan terus membuka ruang klarifikasi dan melakukan pemutakhiran pemberitaan apabila tersedia keterangan resmi atau bukti terverifikasi. 

Hingga berita ini ditayangkan, dugaan aktivitas di wilayah Kenjo tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. (*/red)

Kapolri Tunjuk Dekananto Eko Purwono Jadi Kapolda Jatim, Gantikan Nanang Avianto

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, pengganti Irjen Pol Nanang Avianto sebagai Kapolda Jatim. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali ke Jawa Timur (Jatim) dengan tugas baru membawa tongkat komando sebagai Kapolda Jatim menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto. 

Pergantian tersebut sesuai dengan mutasi Polri sebagaimana yang tertera dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/2205/IX/Kep/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. 

Kini, Nanang Avianto mengemban tugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri. 

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier serta penyegaran dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Polri," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, kepada wartawan, Sabtu, 03 Oktober 2026. 

Seperti diketahui, Dekananto bukanlah sosok baru di lingkungan Mapolda Jatim. 

Pada 2022-2024, dia pernah menjabat sebagai Dirintelkam Polda Jatim. 

Perwira tinggi asal Bojonegoro ini pernah membuat kebijakan membongkar 686 tugu silat di Jatim. 

Kebijakan tersebut berdasarkan hasil koordinasi bersama Bakesbangpol Jatim, Polda Jatim, Kodam VI Brawijaya, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim, Ketua Umum PSHW dan PSHT. 

Ratusan tugu yang dibongkar tersebut berdiri di atas tanah negara tanpa izin, kemudian diganti menjadi Tugu Pancasila untuk antisipasi fanatisme dan konflik. 

Kebijakan tersebut juga menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim bernomor 300/5984/209.5/2023. 

Seluruh Ketua Umum Perguruan Silat di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia Provinsi Jatim diimbau agar membongkar semua tugu perguruan silat secara mandiri oleh masing-masing pengurus perguruan silat guna menjaga kondusivitas di wilayah Jatim. 

Selain persoalan perguruan silat, selama bertugas di Jatim ia juga disebut membangun komunikasi dengan berbagai elemen dan kelompok suporter termasuk sepak bola. 

Setelah itu, ia berpindah menjadi Dirintelkam Polda Metro Jaya pada 2024. 

Tidak lama kemudian, ia mendapat penugasan sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri pada 2025. 

Baru beberapa bulan menjabat sebagai Direktur Politik Baintelkam Polri, berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025, pada 5 Agustus 2025, ia menduduki posisi Wakapolda Metro Jaya. (*/red)

Dugaan Praktik Ilegal di Dua SPBU: Tidak Ada Gudang BBM Ilegal di Jalan Budi Luhur, Faktanya Hanya Mobil Parkir dan Gudang Mobil

By On Minggu, Oktober 04, 2026

CIAMIS, DudukPerkara.News – Isu adanya penemuan gudang Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang disebut milik warga berinisial H. Ong, terbukti tidak sesuai fakta. 

Klaim tersebut sempat memicu keresahan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak yang disebut namanya, Minggu, 03 Oktober 2026. 

Untuk memastikan kebenaran informasi, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dimaksud. 

Hasilnya, tidak ditemukan adanya aktivitas penyimpanan atau peredaran BBM ilegal. Namun hanya ada sebuah lahan parkir dan mobil bermuatan kayu tanpa tanda-tanda keberadaan tangki, drum BBM, maupun peralatan penimbunan. 

Warga setempat pun membenarkan temuan tersebut. 

“Sejauh yang kami tahu, di sini cuma parkir mobil, tidak pernah ada bongkar-muat minyak. Ramai-ramai kemarin itu cuma karena ada orang datang mencari informasi,” ungkap salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi. 

Temuan lapangan ini menegaskan bahwa pemberitaan sebelumnya tidak melalui verifikasi memadai, sehingga berpotensi menyesatkan publik dan mencoreng nama baik seseorang. 

Dalam kode etik jurnalistik, setiap informasi wajib diverifikasi dan melibatkan konfirmasi dari semua pihak terkait sebelum disiarkan. 

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi di ruang publik, sekaligus menjadi pengingat bahwa kebenaran berita tidak boleh dikorbankan demi sensasi. Informasi yang tidak teruji hanya akan memicu kegaduhan dan merugikan masyarakat. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *