Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Dukung KDMP, APDESI Merah Putih Banten: Ekonomi di Desa akan Meningkat Pesat

By On Kamis, Desember 18, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten, mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat di setiap desa di Indonesia.

Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program KDMP akan berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian di tingkat masyarakat desa. 

"Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan syarat, agar pengurus KDMP di setiap desa konsisten dalam menjalankan bisnisnya," ujar Rafik kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Rafik, program KDMP akan memacu motivasi para Kepala Desa untuk berfikir kreatif dan fokus dalam mensejahterakan masyarakatnya. Meski tidak menjadi tim teknis dalam menjalankan bisnis di KDMP, namun Rafik meminta agar kepala desa bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi.

"Meski secara aturan sebagai pengawas, namun karena aturan sekarang sumber pendanaan KDMP dari dana desa, dan dana desa jadi jaminan, para Kades harus benar-benar fokus melakukan kontroling. Maju Kopdesnya tentunya akan maju desa dan masyarakat desanya," jelas Rafik.

Ditanya soal kendala di lapangan, Rafik mengaku bahwa persoalan lahan untuk gerai dan gudang KDMP yang saat ini menjadi kendala utama. Masih banyak desa-desa di Banten yang tidak memiliki ketersediaan lahan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program ini, agar bisa memaksimalkan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintahan desa, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa teratasi.

"Beberapa desa menyampaikan ke kami (APDESI) kaitan lahan. Ada lahan di desanya tapi punya Perhutani, punya perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini tentunya harus dicari solusi bersama agar program ini segera berjalan di setiap desa," tambah Rafik.

Ditanya soal dukungan dana desa untuk program KDMP, Rafik berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari desa dan masyarakat desa, terutama soal ditambahnya agaran dana desa. Hal itu menurut Rafik penting, agar pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan bersama-sama dengan pembangunan KDMP.

"Masih banyak infrastruktur di desa yang butuh penanganan dan sumbernya dari dana desa. Makanya harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastuktur di desa pun berjalan. Jika ini terjadi, desa akan semakin maju, perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat," harapnya. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Rabu, Desember 17, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (*/red)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (*/red)

21 Hari Pasca Bencana Aceh, 115 Desa Masih Terisolasi: BNPB Optimalkan Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara

By On Senin, Desember 15, 2025

Warga Benar Meriah, Aceh, hingga saat ini masih mendapatkan bantuan, setelah akses jalan ke kawasan itu longsor, dan badan jalannya hilang pasca banjir bandang. 

BIREUEN, DudukPerkara.News - Hingga hari ke-21 pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat yang terputus dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini memaksa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan distribusi bantuan logistik melalui jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Aceh yang masih menjadi atensi khusus karena keterbatasan akses darat di sejumlah titik. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

"Untuk Provinsi Aceh, ada tiga kabupaten yang saat ini masih dalam atensi khusus karena status akses darat yang masih terbatas di beberapa titik," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2025.

Muhari merinci, di Kabupaten Bener Meriah terdapat empat kecamatan dengan total 15 desa yang terdampak dan masih terisolasi. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat tujuh kecamatan dengan 73 desa yang hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat secara normal. Adapun di Kabupaten Gayo Lues, terdapat tiga kecamatan dengan 27 desa yang mengalami kondisi serupa.

Data tersebut merupakan laporan BNPB hingga 13 Desember 2025. Menurut Muhari, status terisolasi disebabkan oleh putusnya jalur darat akibat bencana, sehingga akses kendaraan belum dapat dilalui secara normal.

"Status ini karena memang akses darat yang masih terputus," katanya.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi tersebut, BNPB bersama instansi terkait terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan memanfaatkan jalur udara.

Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinat titik-titik pengungsi yang dilaporkan dari desa-desa dengan akses darat yang masih sulit dijangkau.

"Untuk dukungan logistik masih dioptimalkan melalui jalur udara, terutama untuk daerah-daerah dalam atensi khusus. Setiap kami menerima koordinat titik pengungsi di desa-desa yang sulit akses daratnya, bantuan segera disalurkan," jelas Muhari.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di tiga kabupaten tersebut tetap tersedia. Penyaluran BBM dan gas turut dioptimalkan melalui jalur udara guna menjaga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. (Joniful Bahri)

Intan Nurul Hikmah Diprediksi Melenggang Jadi Ketua DPD Golkar, Dukungan Sudah 100 Persen

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Intan Nurul Hikmah secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua DPD Golkar setelah panitia Musda membuka calon pendaftaran Ketua DPD Golkar, Senin, 15 Desember 2025. Intan tiba di kantor DPD Golkar Kabupaten Tangerang pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang juga Wakil Bupati Tangerang telah mengantongi dukungan 100 persen dari seluruh pengurus PK Kecamatan dan organisasi sayap dan organisasi pendiri.

Ketua Panitia Musda Golkar, Muhamad Amud mengatakan, sesuai aturan yang ada, jika ada Calon Ketua DPD Golkar telah melebihi dukungan diatas 51 persen, maka kemungkinan besar akan dilakukan aklamasi.

Saat ini, kata dia, hanya baru satu calon yang telah resmi mendaftarkan sebagai Calon Ketua Golkar, yakni Intan Nurul Hikmah.

"Panitia telah membuka pendaftaran hari ini pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 17.00 WIB," ujar Amud.

Amud mengatakan, Intan mengantongi 29 rekomendasi dari semua Ketua PK Golkar Kecamatan se-Kabupaten Tangerang, namun tetap saja mekanisme partai akan tetap dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan membuka peluang calon lain yang ingin mendaftar sebagai Calon Ketua DPD Golkar.

"Ibu Intan Nurul hikmah, telah memiliki dukungan lengkap dari semua PK Golkar se-Kabupaten Tangerang, dan telah melengkapi persyaratan administrasi dan panitia telah melakukan verifikasi," pungkasnya.

Sementara Calon Ketua DPD Golkar, Intan Nurul Hikmah mengaku terharu atas dukungan dari semua pengurus Golkar.

Menurutnya, secara prosedur admistrasi telah dilengkapi. Dia berharap agar Musda ke-XI Partai Golkar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia juga berharap agar kader Golkar bersatu memenangkan Pemilu 2029.

"Alhamdulillah berkas persyaratan pendaftaran telah diserahkan ke panitia," pungkasnya. (*/red)

Perkuat Fondasi SDM, Kabupaten Tangerang Kukuhkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan 2025

By On Senin, Desember 15, 2025


TANGERANG, DudukPerkara.News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul sejak dari akar rumput melalui Pengukuhan Bunda Literasi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya literasi di tengah tantangan era digital yang kian kompleks.

Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid mengatakan, literasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis. Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi berkembang menjadi kemampuan memahami, memilah, serta memproduksi informasi secara cerdas dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Di era digital, literasi tidak hanya soal baca tulis, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menggunakan teknologi digital, internet, dan media sosial untuk mencari, memahami, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat," ujarnya di Gedug Pendopo Bupati Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Menurutnya, digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi para Bunda Literasi dalam menjalankan perannya di tengah keluarga dan masyarakat. Karena itu, upaya membangun masyarakat yang literat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.

"Ini adalah kerja keras kolektif untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera, sejalan dengan visi daerah serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Rismawati Maesyal juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi Desa dan Kelurahan tahun 2025 sebagai bagian dari gerakan literasi daerah yang berkelanjutan.

Ia berharap para Bunda Literasi yang telah dikukuhkan mampu menjadi motor penggerak literasi di wilayah masing-masing. Peran mereka diharapkan tidak hanya simbolik, tetapi nyata sebagai motivator dan inspirator bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar gemar membaca, menulis, dan berpikir kritis.

"Bunda Literasi harus mampu membangun jejaring dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sekolah, komunitas, hingga media massa. Dengan kolaborasi, gerakan literasi bisa menjangkau lebih luas dan memberi dampak yang lebih besar," kata Ketua TP PKK Rismawati Maesyal.

Lebih lanjut, dia pun mendorong lahirnya program-program literasi yang inovatif dan kontekstual, serta keteladanan nyata dari para Bunda Literasi dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran literasi sebagai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Melalui gerakan literasi yang kuat, merata, dan berkesinambungan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memajukan Kabupaten Tangerang secara menyeluruh," pungkasnya. (*/red)

Pemerintah Aceh Surati UNDP dan UNICEF, Minta Dukungan Pemulihan Pasca Banjir dan Longsor

By On Senin, Desember 15, 2025

Kondisi akses jalan dari Bireuen ke Bener Meriah, Acèh, banyak yang putus dan longsor pasca banjir bandang menerjang sebagian besar wilayah Aceh. 

BANDA ACEH, DudukPerkara.News - Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga internasional itu dalam menangani bencana besar, termasuk tsunami Aceh 2004 silam.

"Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana, seperti UNDP dan UNICEF," ujar Muhammad MTA, Minggu, 14 Desember 2025 kemarin.

Ia menegaskan, surat resmi telah dikirimkan karena kebutuhan pemulihan pascabencana dinilai sangat mendesak.

Menurutnya, UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.

"Benar, sudah kami surati. Mempertimbangkan mereka adalah lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, keterlibatan mereka dalam proses pemulihan sangat dibutuhkan," katanya.

Pemerintah Aceh mencatat eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor terjadi di 18 kabupaten/kota.

Bencana tersebut mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga masa tanggap darurat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana di Aceh. Mereka berasal dari lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah lembaga yang telah terdaftar dalam desk relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh pihak dalam upaya pemulihan Aceh," ujar Muhammad MTA.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu 14 Desember 2025 pukul 13.36 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 419 jiwa, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi mencapai 474.691 jiwa.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, meliputi 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, serta 332 jembatan.

Pemerintah Aceh menegaskan, telah membuka pintu secara resmi bagi keterlibatan lembaga internasional guna memperkuat upaya pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan penanganan dampak bencana dengan melibatkan jejaring bantuan global yang berpengalaman.

Kehadiran lembaga internasional dan para relawan diharapkan dapat semakin memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang telah dilakukan oleh TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. (Joniful Bahri)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *