Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Prabowo Minta Doa dan Dukungan Ulama Buat Atasi Semua Kesulitan

By On Rabu, Maret 11, 2026

Presiden Prabowo Subianto saat kegiatan Nuzulul Quran, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto memohon doa dan dukungan para Ulama serta Tokoh Agama agar pemerintahannya mampu menjalankan amanah untuk melindungi rakyat dan menghadapi berbagai tantangan bangsa. 

Prabowo meyakini dengan persatuan, kerja keras, Indonesia dapat mengatasi kesulitan sekaligus menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Hal itu disampaikan Prabowo dalam kegiatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026. 

Prabowo awalnya bersyukur kepada para ulama yang selalu hadir dalam acara kenegaraan dan memberikan pencerahan atas tugasnya menjadi Presiden. 

"Saya bersyukur, saya berterima kasih pada malam yang baik ini saya terus diberi pelajaran, diberi peringatan, diberi tambahan semangat. Saya berterima kasih atas penceramah yang bersedia hadir dan terus memberi kepada saya pencerahan akan tugas-tugas saya," ujar Prabowo. 

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para Ulama, Ustaz, dan para pemimpin masyarakat atas dukungan serta nasihat yang terus diberikan kepada pemerintahannya. 

Ia meminta para Ulama terus memberikan doa dan dukungan agar pemerintahannya dapat berjalan dan bisa menghadapi berbagai tantangan bangsa. 

"Saya berterima kasih kepada para Ulama, para Ustaz, para pemimpin masyarakat. Mari kita bersatu, mari kita bekerja keras, mari kita amankan dan selamatkan seluruh rakyat kita. Saya mohon doa terus, saya mohon dukungan, kita akan berhasil. Kita akan unggul, kita akan mengatasi semua kesulitan," ujarnya. 

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai pihak yang selama ini dinilai merusak perekonomian negara. 

Ia menekankan, pemerintah tidak akan ragu menghadapi dan menindak praktik-praktik yang merugikan rakyat. 

"Kita akan memberantas mereka-mereka yang selama ini merusak perekonomian kita. Kita akan berantas mereka, kita akan hadapi mereka, dan kita akan menjalankan, kita akan tegakkan kebenaran dan keadilan," ujarnya. (*/red)

22 WNI yang Dievakuasi dari Iran Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

By On Rabu, Maret 11, 2026

Menlu Sugiono menjemput kepulangan 22 WNI dari Iran usai tiba di Tanah Air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten, Selasa, 10 Maret 2026. 

TANGERANG, DudukPerkara.News – Sebanyak 22 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Iran tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Selasa, 10 Maret 2026. 

Mereka tiba sekitar pukul 17.48 WIB dan keluar dari pintu bandara sekitar pukul 18.40 WIB, didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Sugiono.

WNI tersebut dipulangkan menggunakan jalur darat dari Teheran menuju Turki melewati Azerbaijan, kemudian melakukan penerbangan dari Turki hingga akhirnya tiba di Indonesia. 

Sugiono mengatakan, pemulangan 22 WNI hari ini merupakan gelombang pertama repatriasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). 

Selain itu, dalam gelombang pertama ini masih ada 10 WNI lagi yang akan pulang ke Indonesia. 

“Alhamdulillah pada sore hari ini kita menerima kedatangan saudara-saudara kita yang kembali dari Teheran yang tergabung dalam gelombang pertama proses repatriasi warga negara Indonesia. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Bandara Soetta, Selasa, 10 Maret 2026. 

Ia menyebut, repatriasi tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi yang cukup mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kedutaan Besar RI di Iran maupun di negara lainnya di Timur Tengah. 

Hingga akhirnya Kemlu meminta agar repatriasi dilakukan bagi WNI yang ingin pulang ke Tanah Air di tengah konflik. 

"Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya di Teheran, untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut,” ujarnya. 

Selain itu, repatriasi atau pemulangan itu juga dilakukan mengingat situasi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) semakin memanas bahkan meluas ke wilayah lainnya. 

Sehingga, Kemenlu segera berkoordinasi terkait jalur evakuasi melalui darat maupun udara yang bisa dilewati oleh WNI dengan aman. 

"Kemudian juga logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka, mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan dan sebagainya,” kata Sugiono. 

Ia juga menuturkan, sudah ada 36 WNI yang mendaftar untuk proses repatriasi atau pemulangan gelombang kedua dari Iran ke Indonesia. 

"Kemudian gelombang kedua saat ini per sore ini sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa repatriasi ke Tanah Air dari Iran,” tuturnya. 

Sugiono mengimbau agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah memperhatikan situasi dan kondisi terlebih dahulu. 

Di sisi lain, ia juga menyarankan agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Timur Tengah jika tidak ada keperluan mendesak yang harus dilaksanakan. 

“Satu pesan bahwa jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, perhatikan kembali status situasi yang ada. Kemudian jika dianggap tidak mendesak atau tidak perlu, saya kira sebaiknya dibatasi sampai keadaan dan situasi benar-benar memungkinkan,” pungkasnya. (*/red)

Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Dukung Pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri

By On Minggu, Februari 22, 2026

Mendagri Tito Karnavian. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). 

Langkah ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. 

SE bernomor 600.11/889/SJ tertanggal 18 Februari 2026 tersebut memuat sejumlah poin yang perlu dilakukan Pemda guna mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung pada 2 Februari 2026. 

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Tito mengatakan, pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI berpedoman pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012, serta PP Nomor 66 Tahun 2014. 

Di samping itu, dasar hukum lainnya, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Mengacu pada dasar hukum tersebut, Tito meminta Gubernur serta Bupati/Walikota untuk mengambil sejumlah langkah, di antaranya menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Hal itu meliputi Aman yang berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. 

"Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Februari 2026. 

Selanjutnya Indah, yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman. 

Tito menambahkan, dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, kepala daerah dapat melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal di daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 

"Khusus Gubernur agar melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Indonesia ASRI lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya," ujar Tito.

Sedangkan Bupati/Walikota diminta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. 

Selain itu, Bupati/Walikota juga diminta memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat di wilayah kecamatan. 

Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan di kantor pemerintahan dan swasta setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran. 

Selain itu, gerakan tersebut juga dilakukan di area publik setiap hari Jumat dengan tidak mengganggu pelayanan publik. 

Lebih lanjut, isi SE tersebut juga memuat anjuran agar Kepala Daerah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Gerakan Indonesia ASRI secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada ASN dan unsur masyarakat yang berkinerja baik. 

"Melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja," tutupnya. (*/red)

Menag Ungkap Alasan 1 Ramadan 1447 Hijriah Jatuh pada Kamis 19 Februari 2026

By On Kamis, Februari 19, 2026

Menag Nasaruddin Umar saat Konferensi Pers Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengumumkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Keputusan itu diambil setelah menggelar Sidang Isbat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan awal Ramadhan melalui Sidang Isbat. Dimana, dalam Sidang Isbat ini Kemenag bermusyawarah dengan terbuka para pakar Ilmu Falak, Astronomi, Wakil Rakyat, Majelis Ulama Indonesia serta perwakilan Ormas-ormas Islam di Indonesia.

“Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan rukyah yang telah dilakukan oleh tim hisab rukyat Kemenag dan Ormas-ormas serta dikonfirmasi oleh petugas-petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia,” ujar Menag Nasaruddin saat Konferensi Pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah.

Menurutnya, dalam menetapkan awal bulan Qomariyah atau kalender Hijriah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS, yakni perkumpulan dari Menteri-menteri Agama Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia.

“Tentunya yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat, ini standarnya Asia Tenggara,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik.

“Berarti itu bukan saja ghairu imkanur rukyat tetapi ghoiru wujudul hilal, belum hilal itu masih dibawa ufuk, hingga 0 derajat 58 menit 47 detik,” ujarnya.

“Jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan Asia Tenggara bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya ya, di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat ya. Bahkan kebanyakan mereka itu ghairu wujudul hilal wujudul hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk,” tuturnya.

“Dan juga apa namanya kita lihat juga Kalender Hilal Global versi Turki ya, itu juga belum memulai ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Qomariyah Indonesia menggunakan kriteria visibilitas MABIMS yakni tinggi sekian sudah disebutkan,” imbuhnya.

Menurut Menag, dalam sudut elongasi juga sangat rendah yakni 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.

“Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria fleksibilitas hilal MABIMS,” ujarnya.

“Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” tutupnya. (*/red)

Menteri PPPA Ungkap Anak SD di NTT Bunuh Diri gegara Tak Punya Tempat Cerita

By On Senin, Februari 09, 2026

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkap fakta memilukan di balik kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, tragedi tersebut dipicu oleh akumulasi tekanan psikologis yang dipendam karena korban tidak memiliki ruang untuk bercerita.

"Kalau menurut analisa kami, ini akumulasi dari beberapa persoalan yang dihadapi anak. Tapi kemungkinan besar anak ini tidak punya tempat untuk bercerita," kata Arifah usai menghadiri acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, 07 Februari 2026.

Arifah menyoroti kuatnya faktor budaya yang masih melekat di masyarakat, terutama stigma terhadap anak laki-laki yang dituntut selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi.

"Masih ada budaya bahwa laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Ini bisa membuat anak memendam beban sendiri,” ujarnya.

Tekanan tersebut, kata Arifah, semakin berat karena kondisi ekonomi keluarga. Korban diketahui berasal dari keluarga orang tua tunggal yang harus bekerja sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga komunikasi dengan anak menjadi sangat terbatas.

“Kemiskinan bisa menjadi penyebab utama. Orang tua bekerja seharian, pendampingan tidak utuh, komunikasi juga tidak terjalin dengan baik,” ujarnya.

Arifah menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi yang terakhir dan perlu ditangani secara serius lintas sektor agar tidak terulang.

“Ini harus diselesaikan bersama-sama. Cukup sekali dan terakhir,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPPA telah menurunkan tim untuk memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban, termasuk ibu, nenek, serta dua saudara kandung korban.

Selain pemulihan trauma, pemerintah juga memastikan masa depan pendidikan kedua kakak korban yang berusia 17 dan 14 tahun tetap terjamin.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar kedua kakaknya tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Arifah. (*/red)

Pemilik PT Blueray Serahkan Diri ke KPK, Sempat Kabur saat OTT Bea Cukai

By On Senin, Februari 09, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Bos PT Bluray, John Field, usai yang bersangkutan menyerahkan diri, terkait kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

John Field diketahui sempat melarikan diri saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, ia akhirnya menyerahkan diri kepada penyidik KPK, pada Sabtu, 07 Februari 2026 dini hari.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, John Field langsung diperiksa sebagai tersangka setelah menyerahkan diri.

"Selama pemeriksaan, JF kooperatif dan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," kata Budi, Sabtu, 07 Februari 2026

"Penyidik melakukan penahanan terhadap JF selama 20 hari pertama di Rutan K4 Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu tersangka berasal dari internal DJBC, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga Januari 2026.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari OTT yang dilakukan KPK pada Rabu, 04 Februari 2026, di wilayah Jakarta dan Lampung.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK sempat mengamankan 17 orang. Namun setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara, enam orang ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat Konferensi Pers, Kamis malam, 05 Februari 2026.

Selain Rizal dan John Field, tersangka lainnya adalah Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Bluray, serta Deddy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Bluray.

Asep menjelaskan, praktik dugaan suap ini bermula pada Oktober 2025. Saat itu, terjadi permufakatan jahat antara para tersangka untuk mengatur jalur importasi barang agar dapat masuk ke Indonesia dengan kemudahan tertentu.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. (*/red)

36 WNI Bermasalah Terkait Kasus Scam di Kamboja Tiba di Bandara Soetta

By On Senin, Februari 02, 2026

Sebanyak 36 WNI bermasalah kasus scam online di Kamboja tiba di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Jumat, 30 Januari 2026. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) telah memulangkan 36 WNI dari Kamboja ke Indonesia, pada Jumat, 30 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemlu RI, Sabtu, 31 Januari 2026,para WNI tersebut adalah tenaga kerja bermasalah dari sektor penipuan daring atau online scam di Kamboja.

"Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku," tulis Kemenlu RI.

Kemlu RI menjelaskan, pemulangan ini merupakan pemulangan gelombang pertama dari Kamboja pada tahun 2026.

Dalam keterangan sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat terus terjadi peningkatan WNI yang bermasalah di Kamboja dan ingin dipulangkan. L

Sejak 16 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026 pukul 12.30, tercatat sebanyak 2.795 WNI telah datang langsung ke KBRI untuk meminta fasilitasi proses kepulangan ke Indonesia.

Di tengah lonjakan kasus ini, serta berkembangnya polemik di tanah air terkait status hukum para WNI, KBRI Phnom Penh fokus pada tugas utama seluruh Kantor Perwakilan RI di berbagai pelosok dunia, yaitu untuk membantu WNI di luar negeri yang perlukan fasilitasi dan perlindungan.

KBRI Phnom Penh juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk instansi penegak hukum, mengenai tindak lanjut yang diperlukan setibanya para WNI di tanah air.

Mayoritas WNI yang melapor ke KBRI mencari penginapan di guest house atau hotel secara mandiri sambil menunggu proses deportasi.

Namun, saat ini lebih dari 900 WNI lainnya berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan oleh KBRI Phnom Penh dengan otoritas setempat.

Di lokasi tersebut, diperhatikan kebutuhan dasar para WNI, terutama makanan dan minuman.

"KBRI berupaya memastikan kebutuhan dasar WNI terpenuhi selama menunggu proses kepulangan ke Indonesia," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto.

Didukung oleh tim perbantuan teknis dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, proses asesmen laporan WNI dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terus ditingkatkan dan dipercepat.

Harapannya seluruh WNI tanpa paspor dapat segera kembali ke tanah air dengan dokumen perjalanan baru dalam waktu dekat.

Imbauan Kemlu RI

Kementerian Luar Negeri juga kembali mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku apabila akan bekerja di luar negeri, dan menaati seluruh peraturan keimigrasian negara setempat.

Kementerian Luar Negeri RI akan terus memantau perkembangan situasi di Kamboja dan berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh demi memastikan pemulangan seluruh WNI dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan terkoordinasi. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *