Komdigi Sebut Judi Online Hancurkan Keluarga, Jutaan Konten Ditindak

Komdigi Sebut Judi Online Hancurkan Keluarga, Jutaan Konten Ditindak

By Admin On Jumat, September 19, 2025

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar saat Konferensi Pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Judi Online (Judol) telah menghancurkan banyak keluarga di Indonesia. Judol juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merusak tatanan sosial masyarakat.

Hal itu dikatakan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar saat Konferensi Pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

“Kita ketahui bersama bahwa terkait dengan judi online ini banyak keluarga yang hancur. Jadi, kita melihat anak-anak kehilangan masa depan, orang tua kehilangan harta, bahkan rumah tangga runtuh,” ujar Alexander.

“Judi online bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga ancaman nyata bagi kehidupan sosial kita,” sambungnya.

Menurutnya, besarnya dampak Judol terlihat dari jumlah konten yang telah ditindak oleh Komdigi.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,8 juta konten negatif dicabut atau "takedown" dari ruang digital Indonesia. Dari jumlah itu, 2,1 juta di antaranya merupakan konten perjudian.

“Jumlah sebesar itu kalau kita bandingkan misalnya dengan daya tampung Gelora Bung Karno itu 20 kali lipat dari daya tampung Gelora Bung Karno kalau kita mengasumsikan tiap kursi diibaratkan satu konten berbahaya,” ujarnya.

“Ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa ancaman yang kita hadapi itu sangat besar,” imbuhnya.

Dalam upaya pemberantasan konten berbahaya, Komdigi bersama TikTok, Google, Meta, dan platform digital lainnya sedang mengevaluasi sistem moderasi bernama SAMAN.

Sistem ini telah melalui tahap uji coba selama setahun dan ditargetkan bisa berjalan penuh mulai bulan depan.

“Kita harapkan nantinya dengan berbagai masukan dari teman-teman yang ada di penyelenggara sistem elektronik ini, kemudian dari internal kita sendiri juga melakukan evaluasi terhadap sistem ini, sistem ini dapat berjalan dengan baik," harapnya.

“Celah-celahnya bisa kita tutupi dan kemudian kita berharap di bulan depan sistem ini bisa berjalan secara penuh,” imbuhnya.

Komdigi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan konten judi online melalui kanal resmi yang tersedia. (*/red)

Dir Gakkum Polri Usut Penyebab Laka Bus Maut Tewaskan Delapan Orang di Bromo

Dir Gakkum Polri Usut Penyebab Laka Bus Maut Tewaskan Delapan Orang di Bromo

By Admin On Rabu, September 17, 2025

Dir Gakkum Korlantas Polri datangi TKP kecelakaan Bus Pariwisata di Probolinggo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Pihak Kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan bus di lereng Gunung Bromo yang menewaskan delapan orang guna melakukan pendalaman kronologi kecelakaan bus yang mengangkut sebagian besar karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember pada Minggu, 14 September 2025.

Direktur Gakkum Korlantas Polri, Brigjenpol Faizal mengatakan, pihaknya turut dalam olah TKP kedua di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, pada Senin, 15 September 2025.

Korlantas Polri menggunakan Traffic Accident Analysis (TAA) plus, alat radar tiga dimensi canggih untuk menganalisis sebelum, sesaat, sampai pasca-kecelakaan terjadi yang digambarkan dalam bentuk animasi 3D.

Ada juga menggunakan drone yang di mana dengan hasilnya nanti ini akan bisa membantu menguatkan bagaimana posisi awal, kemudian pada saat kejadian, dan pada saat setelah kejadian,” ujar Faizal kepada wartawan saat melakukan kunjungann ke RSBS.

Dia mengatakan, pihaknya turut berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk melengkapi kekurangan olah TKP pasca kejadian kemarin.

“Termasuk kecepatan kendaraan sehingga nanti ini akan membantu kita dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kejadian yang kemarin,” ujarnya. 

Ada empat saksi, kata dia, yang sudah dimintai keterangan termasuk Al Bahri, pengemudi bus pariwisata dengan pelat nomor polisi P7221UG.

Namun, sopir masih belum bisa dimintai banyak keterangan lantaran masih dirawat di rumah sakit. 

Keterangan juga akan digali dari sejumlah korban selamat yang menjadi saksi langsung kejadian di dalam bus Hino milik PO Inds'88.

“Tentunya keterangan dari korban inilah yang akan membuat kita lebih cepat merampungkan berita acara,” ujar Faizal.

Hari ini juga, pihaknya memintai keterangan ahli dari agen tunggal pemegang merk (ATPM), yakni Hino hingga Dinas Perhubungan.

Polisi juga bakal memanggil dan memeriksa perusahaan pemilik bus, PO Inds'88. Kecelakaan bus berawak 52 penumpang itu mengalami rem blong saat turun dari tanjakan curam dan menikung sehingga menabrak pemotor, lantas menghantam pagar pembatas jalan dan pagar rumah warga. (*/red)

Usut Kasus Korupsi Rel Kereta Jatim, KPK Panggil Wasekjen PDI-P

Usut Kasus Korupsi Rel Kereta Jatim, KPK Panggil Wasekjen PDI-P

By Admin On Rabu, September 17, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, pada Senin, 15 September 2025.

Yoseph Aryo dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Timur (Jatim).

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jatim,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 15 September 2025. 

Pemanggilan Adhi Dharmo itu berbarengan dengan dua saksi lain, yakni Linawati selaku Staf di Koordinator Pengadaan Transportasi darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan serta Zulfikar Tantowi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro LPPBMN. 

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan ketiganya. (*/red)

Ini Isi Pesan Khusus Prabowo kepada Lima Menteri yang Kena Reshuffle

Ini Isi Pesan Khusus Prabowo kepada Lima Menteri yang Kena Reshuffle

By Admin On Rabu, September 17, 2025

Para mantan Menteri tampak tersenyum saat menerima surat khusus dari Prabowo. (Dok. Sekretariat Kabinet). 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus untuk lima Menteri Kabinet Merah Putih yang terkena Reshuffle. 

Surat tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya. Teddy bertemu langsung dengan lima menteri yang di-reshuffle.

Pertemuan itu pun diunggah di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Senin, 15 September 2025.

Teddy mengatakan, pertemuan itu terjadi pekan lalu.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Teddy berpose bersama menteri-menteri yang terkena reshuffle.

Mulai dari Dito Ariotedjo, Budi Arie, Abdul Kadir Karding, Budi Gunawan, hingga Sri Mulyani.

“Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima Menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” tulis Teddy.

Teddy mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya juga memberikan surat khusus dari Prabowo kepada lima Menteri.

Surat tersebut berisi pesan-pesan Prabowo salah satunya ucapan terima kasih terhadap jasa-jasa selama menjabat sebagai Menteri.

“Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih,” lanjutnya.

Reshuffle kedua Kabinet Merah Putih terjadi pada Senin lalu, 08 September 2025, di Istana Negara, Jakarta.

Berikut ini jajaran Menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Menteri Keuangan: Sri Mulyani

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Saat pelantikan, hanya tiga Menteri dan satu Wamen yang diumumkan. Sementara, posisi Menpora dan Menko Polkam belum diumumkan.

Berikut Menteri-Wamen yang dilantik:

Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin

Menteri Koperasi: Ferry Juliantono

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak

(*/red)

Menkeu Purbaya Bilang Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun

Menkeu Purbaya Bilang Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun

By Admin On Rabu, September 17, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepuk kening mempraktikkan para Dirut Bank pusing, saat Konferensi Pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, para Direktur Bank yang menerima kucuran dana segar pemerintah yang mencapai Rp 200 triliun sedang pusing.

Pasalnya, kata dia, mereka harus berpikir keras harus menyalurkan ke mana suntikan likuiditas dari pemerintah itu.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.

“(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, 'aduh dikasih duit banyak nih, aduh',” ujar Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut Bank pusing, dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.

“Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun'. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.

Purbaya juga memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan. Pasalnya, kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara (APBN).

“Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.

Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya saat Konferensi Pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). (*/red)

Dalami Jemaah Haji Reguler dan Khusus, KPK Periksa Kapusdatin BP Haji

Dalami Jemaah Haji Reguler dan Khusus, KPK Periksa Kapusdatin BP Haji

By Admin On Jumat, September 12, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji, Moh Hasan Afandi, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

KPK mendalami terkait data pelaksanaan haji.

“Misalnya itu faktualnya berapa? Begitu yang dari reguler berapa? Yang dari khusus berapa? Karena itu kan berasal dari splitting kuota tambahan tadi,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 11 September 2025.

Budi mengatakan, pihaknya juga mendalami soal berapa anggota jemaah yang membeli haji furoda tapi ternyata berangkat menggunakan kuota haji khusus. Bagaimana fasilitas saat pelaksanaan haji juga dicari tahu KPK.

“Termasuk fakta-fakta di lapangan kan ada beberapa yang misalnya sudah membeli untuk haji furoda, tapi kemudian ketika berangkat kemudian ternyata menggunakan kuota haji khusus begitu,” ujarnya.

“Apakah memang sudah sesuai dengan standar haji furoda? Atau ternyata standarnya atau yang diterima oleh para jemaah haji ini downgrade,” imbuhnya.

Diketahui, Hasan diperiksa KPK sejak pukul 09.44 WIB dan kini sudah selesai. Pemeriksaan itu berlangsung di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Atas nama MHA Kapusdatin BP Haji Tahun 2024 sampai dengan sekarang,” kata Budi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka.

KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kasus itu bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, ada pembagian kuota haji tambahan itu sebanyak 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Padahal, menurut UU, kuota haji khusus delapan persen dari total kuota nasional. KPK menduga asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

Terbaru dalam kasus ini, KPK melakukan penyitaan dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp 2,6 miliar. Rumah itu diduga dibeli dari fee kuota haji. (*/red)

Pakai Peci saat Diperiksa KPK, Noel Ebenezer Ingin Tampil Keren

Pakai Peci saat Diperiksa KPK, Noel Ebenezer Ingin Tampil Keren

By Admin On Jumat, September 12, 2025

Noel pakai peci hitam usai diperiksa KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel tampak menggunakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 September 2025.

Saat ditanya wartawan, ia mengaku mengenakan peci agar terlihat lebih keren.

“Enggak, lebih enak aja, biar lebih keren,” ujar Noel singkat.

Noel menyebut peci yang ia kenakan juga memiliki makna simbolis, meski enggan menjelaskan lebih detail.

“Ini simbol,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Penetapan itu merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 14 orang pada Agustus 2025.

“KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 22 Agustus 2025.

Berikut daftar 11 tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker:

1. IBM (Irvian Bobby Mahendro), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025)

2. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–sekarang)

3. SB (Subhan), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 (2020–2025)

4. AK (Anitasari Kusumawati), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–sekarang)

5. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (2024–2029)

6. FRZ (Fahrurozi), Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025–sekarang)

7. HS (Hery Sutanto), Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)

8. SKP (Sekarsari Kartika Putri), Subkoordinator

9. SUP (Supriadi), Koordinator

10. TEM (Temurila), pihak PT KEM Indonesia

11. MM (Miki Mahfud), pihak PT KEM Indonesia

(*/red)