Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Jalin Sinergitas, PERWAST Gelar Audiensi Bersama Kapolres Serang

By On Rabu, September 17, 2025

Jajaran Pengurus dan Anggota Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) saat audiensi dengan Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, di Mapolsek Cikande, Rabu, 17 September 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Guna menjalin sinergitas, Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) menggelar audiensi dengan Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, Rabu, 17 September 2025.

Acara silaturrahmi tersebut berlangsung di Mapolsek Cikande dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kapolsek Cikande AKP Tatang, Kanit Intelkam AKP Muklas, Kasi Propam Ipda Jhoni Yuhanto serta Kasihumas Ipda Rizal Nusa Bakti.

Sementara, dari PERWAST turut hadir, Dewan Pembina Yusa Qorni, Plt Ketua Mansar, Sekretaris Muji, Bendahara Suyono, dan sejumlah pengurus dan anggota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua PERWAST, Mansar mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Serang yang telah meluangkan waktu untuk menerima audiensi pengurus PERWAST.

“Kami senantiasa mendukung penuh tugas Kepolisian dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas khususnya di wilayah Serang Timur,” ucapnya.

Selain itu, kata Mansar, melalui audensi ini pihaknya ingin mengenalkan kepengurusan baru dan menyampaikan program-program kerja PERWAST kepada Kapolres Serang.

“Kami akan terus berperan aktif dalam membangun sinergi yang positif antara media dan Kepolisian serta siap berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Serang, Condro Sasongko berharap agar sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan.

Menurutnya, Kepolisian dan Insan Jurnalis memiliki tugas masing-masing, namun tetap harus bersinergi.

“Kami berharap sinergisitas yang telah terjalin selama ini terus ditingkatkan. Kami terbuka dan siap membangun komunikasi yang seluas-luasnya, menerima saran dan kritik dari rekan-rekan PERWAST demi menjaga kondusivitas Kamtibmas,” ujar Condro.

Audiensi tersebut ditutup dengan diskusi ringan seputar peran Media dan Kepolisian dalam membangun opini publik yang sehat. (*/red)

Rumah Bos CV Sanpan Gemilang Digeruduk Warga Baluk Peusar, Diduga Gegara Setubuhi Keponakan Isterinya

By On Selasa, September 16, 2025

Rumah Bos CV Sanpan Gemilang berinisial SS yang digeruduk warga Kampung Baluk Peusar

SERANG, DudukPerkara.News –  Sejumlah warga Kampung Baluk Peusar, Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menggeruduk rumah Bos CV Sanpan Gemilang berinisial SS gegara diduga melakukan perselingkuhan dan menyetubuhi keponakan istrinya sendiri.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu malam, 15 September 2025. Warga mendatangi rumah SS untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Sementera peristiwa perselingkuhan tersebut diduga terjadi di sebuah hotel di Rangkasbitung.

Salah seorang warga setempat berinisial SM kepada media ini, Senin, 15  September 2025 mengatakan, perbuatan itu sudah dilakukan lebih dari tiga kali.

“Korban mengaku sudah disetubuhi SS lebih dari tiga kali,” ujarnya.

Menurutnya, korban adalah keponakan dari pelaku. Peristiwa ini telah membuat malu warga Peusar.

“Kami warga Kampung Baluk Peusar merasa sangat malu dengan perbuatan SS. Kami berharap dia tidak tinggal di kampung ini lagi karena sudah membuat malu seluruh kampung,” ujarnya.

Hal senada dikatakan warga lainnya berinisial SL. Menurutnya, kejadian tersebut terungkap setelah istri SS mendesak korban untuk mengaku.

“Korban awalnya tidak mau mengaku, tetapi setelah didesak oleh istri SS, dia akhirnya mengaku bahwa dia telah disetubuhi oleh SS di hotel lebih dari tiga kali selama empat bulan terakhir di Rangkasbitung,” ujarnya.

Warga Kampung Baluk Peusar pun memberikan ultimatum sampai dengan Senin malam, 15 September 2025, agar SS segera meninggalkan Kampung Baluk Peusar sebagai konsekuensi atas perbuatannya. (*/red)

Diduga Lemahnya Pengawasan, Pemasangan Tiang Wifi PT Awinet Langgar Perda

By On Sabtu, September 13, 2025


SERANG, DudukPerkara.News - Sudah berjalan lama dan hampir selesai pemasangan tiang dan kabel wifi dari PT Awinet tidak di ketahui pihak kecamatan.

Pemasangan tiang itu melintasi sekitar lima desa dari tiga kecamatan, yaitu Pamarayan, Bandung dan Cikande.

Ironisnya banyak yang tidak tau, baik pihak RT/RW sampai Camat pun tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

Apalagi pemilik lahan, bisa dipastikan tidak mengetahuinya dan lahannya hanya dijadikan ajang bisnis. 

Camat Pamarayan, Siti Komariah kepada awak media, Jumat, 12 September 2025 mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya penanaman tiang wifi. 

Hal senada dikatakan para Ketua RT, Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Bandung dan Cikande yang sama terlintasi. 

Sementara pihak penyelenggara saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa semua sudah beres. Padahal fakta di lapangan, kegiatan pemasangan tiang dan kabel yang dikerjakan saat malam tiba itu, dimana para pekerjanya pun tidak dilengkapi dengan K3 dan terkesan curi-curi waktu saat bekerja, sehingga menimbulkan dugaan adanya kebohongan dan pembodohan terhadap masyarakat.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan penyelenggara untuk mendaptarkan persetujuan dari pihak pemilik lahan dan masyarakat serta pihak bermasyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) juga telah mengatur terkait ketentuan, yakni pemasangan tanpa izin atau tidak sesuai aturan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan melapor ke pihak berwenang. (*/red)

Perubahan APBD Banten 2025 Disetujui DPRD, Ada Pemotongan Tunjangan ASN

By On Kamis, September 11, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah saat Rapat Paripurna DPRD Banten, yang dipimpin Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, Selasa, 09 September 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 telah disetujui pihak DPRD Provinsi Banten. Dalam perubahan APBD itu dilakukan efisiensi, termasuk pemotongan tunjangan untuk ASN.

Hal itu disepakati bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa, 09 September 2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim serta dihadiri Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.

Dalam laporan keuangan, APBD Perubahan 2025 mencatat total pendapatan sebesar Rp 10,50 triliun dengan total belanja Rp 10,81 triliun sehingga terdapat defisit Rp 305,98 miliar.

Defisit itu ditutup dengan surplus pembiayaan dalam jumlah yang sama sehingga APBD tetap seimbang.

“Semoga dengan perubahan APBD ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu tujuan utama kita,” ujar Gubernur Andra Soni.

Andra Soni berharap, APBD Perubahan 2025 memberi manfaat nyata bagi masyarakat Banten.

Ia menyebut, ada beberapa penyesuaian, termasuk efisiensi dan pemotongan tunjangan kinerja.

“Salah satunya adalah penyesuaian pendapatan dan juga restrukturisasi sesuai arahan presiden terkait efisiensi. Itu kita tindak lanjuti melalui perubahan APBD. Jadi ada koreksi terkait pendapatan dan belanja,” tuturnya.

“Dalam perubahan APBD ini, ada efisiensi, salah satunya melalui tukin. Selain itu, beberapa kegiatan juga didrop,” imbuhnya.

Andra Soni menegaskan, kebijakan anggaran harus benar-benar mempercepat pembangunan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Orientasinya jelas, bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Soal Pengelolaan Anggaran, Gubernur Andra Soni: Cerminkan Efektivitas Pelayanan Publik

By On Sabtu, September 06, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas pengelolaan PAD Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Kamis, 04 September 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Pengelolaan anggaran mencerminkan efektivitas pelayanan publik. Saat ini penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada hasil atau kinerja.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni dalam Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten atas pengelolaan PAD Provinsi Banten dan operasional pada PT Bank Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025  di Pendopo Gubernur Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Kamis, 04 September 2025.

Entry meeting adalah pertemuan awal antara tim pemeriksa dengan lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya untuk membangun komunikasi, menyamakan persepsi, serta memastikan kelancaran dan keberhasilan pemeriksaan keuangan negara.

Menurut Andra Soni, PAD merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi PAD menjadi ukuran kinerja keuangan daerah dan mencerminkan kemampuan daerah terkait pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan terus berusaha meningkatkan PAD melalui berbagai strategi,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan itu menjadi momentum sinergi BPK Perwakilan Provinsi Banten dengan Pemprov Banten untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Terutama melalui penguatan kemampuan penerimaan dalam memperbaiki komponen pendapatan antar daerah, serta kepatuhan dalam pengelolaan PAD yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance,” ujarnya.

Andra Soni mengatakan, kegiatan itu bukan semata-mata sebagai proses evaluasi. Tetapi sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan. Hasil pemeriksaan merupakan  temuan dan rekomendasi BPK RI, yang akan menjadi bahan  sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PAD di Provinsi Banten.

“Komitmen kami adalah akan bekerja bersama dalam rangka berhasilnya proses pemeriksaan atas pengelolaan PAD Provinsi Banten dan pemeriksaan atas operasional pada Bank Banten,” ujarnya.

Andra Soni juga menuturkan, dalam konteks otonomi daerah, saat ini telah terjadi perubahan pendekatan dalam pengelolaan anggaran daerah dari traditional budget ke performance budget.

“Dimana sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada hasil atau kinerja. Kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dan pemeriksaan operasional Bank Banten.

Menurut Firman, pemeriksaan PAD Provinsi Banten dilakukan untuk mengetahui manajemen pendataan dan menggali potensi PAD Provinsi Banten.

“Kita juga coba melihat bagaimana mereka melakukan manajemen pendataan atas PAD. Kita berharap dengan adanya manajemen pendataan yang lebih baik bisa memberikan kenaikan bagi PAD ke depannya,” ujarnya.

Firman juga menyampaikan, pemeriksaan operasional Bank Banten tersebut diharapkan dapat membantu penguatan Bank Banten serta dapat menjadi perbankan yang setara dengan bank-bank daerah lainnya.

“Kita berharap terutama Bank Banten ini bisa memberikan manfaat dan kita berharap nanti Bank Banten bisa menjadi bank devisa serta bank yang setara dengan bank pemerintah lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kata Firman, berdasarkan progres, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) hingga semester I tahun 2025 dari tahun 2005, Pemprov Banten telah mencapai 85,12 persen untuk tindak lanjut yang sesuai.

“Dalam persentasenya sudah cukup tinggi  85,12 persen dan itu juga sudah di atas rata-rata nasional, Banten itu termasuk nomor tiga tertinggi se-Jawa Sumatera,” pungkasnya. (*/red)

Jaga Ketenangan Masyarakat, Gubernur Andra Soni Tegaskan Forkopimda Solid Jaga Kamtibmas

By On Selasa, September 02, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Rako Lintas Sektoral Forkopimda Provinsi Banten, di Gedung Rupatama Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten, Senin, 01 September 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten solid menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam situasi dinamis, pendidikan tetap harus berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Forkopimda Provinsi Banten, di Gedung Rupatama Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten, Senin, 01 September 2025.

Rakor dipimpin Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki, dihadiri unsur Forkopimda,  Danrem 0604/MY Kolonel Inf. Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Yuliana Sagala.

Gubernur Andra menekankan, pendidikan tetap harus berjalan dengan baik meskipun situasi sosial sedang dinamis.

Ia mengajak seluruh pihak mulai dari tingkat Rt, Tokoh masyarakat termasuk orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tetap fokus belajar dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.

“Kami berdiskusi dan masing-masing memberikan masukan. Semua ini semangat bagaimana Banten bisa aman. Masyarakat harus tenang, jangan terprovokasi,” kata Andra.

Ia juga menjelaskan, langkah konkret di bidang pendidikan.

“Kami sepakat seluruh siswa tetap belajar di sekolah, guru dan kepala sekolah wajib mengawasi jalannya pembelajaran, dan orang tua ikut memastikan anak-anaknya pulang tepat waktu,” tegasnya.

Menurut Andra, langkah tersebut dilakukan demi menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang merugikan.

“Ini semua demi Banten yang aman, damai, dan demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Banten, Brigjen Pol Hengki mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tertib.

Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis hanya akan merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di Banten.

“Kami mengimbau kepada siapapun yang melakukan aksi unjuk rasa, baik mahasiswa maupun masyarakat, mari sama-sama mematuhi aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis, karena itu hanya akan merugikan kita semua. Banten sedang membangun untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Hengki.

Kapolda juga meminta para Rektor untuk berperan aktif mengarahkan mahasiswa.

“Saya titip pesan ke para Rektor untuk disampaikan kepada mahasiswa jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, kami siap menjembatani. Aspirasi tuntutan harus jelas, jumlah peserta juga harus jelas, supaya tidak disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Hengki juga menyoroti adanya pelajar SMP dan SMA yang ikut aksi anarkis pada demonstrasi lalu di Kota Serang.

“Ada yang merasa ingin eksis dengan ikut unjuk rasa. Ini pemikiran yang harus kita luruskan. Orang tua harus aktif mengawasi, termasuk penggunaan handphone anak-anaknya,” tambahnya.

Rakor ini menegaskan bahwa Forkopimda Banten solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan keberlangsungan pendidikan tetap berjalan.  (*/red)

Gerakan Pangan Murah, Gubernur Andra Soni Bilang untuk Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

By On Minggu, Agustus 31, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat memantau kegiatan Gerakan Pangan Murah di Provinsi Banten. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gerakan Pangan Murah di Provinsi Banten hadir serentak di 58 Kecamatan. Gerakan Pangan Murah menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni usai mengikuti pembukaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Serentak dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ragunan, Jakarta secara virtual.

Andra Soni mengikuti pembukaan bersama Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Serang di Kantor Kecamatan Kasemen Jl. Raya Banten Lama Km. 5 Gang Kecamatan, Kasemen, Kota Serang, pada Sabtu, 30 Agustus 2025

“Alhamdulillah masyarakat menyambut antusias. Diharapkan gerakan pangan murah ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari,” ujarnya.

Menurut Andra Soni, total penyaluran beras SPHP pada Gerakan Pangan Murah di Provinsi Banten mencapai 85 ton.

Sementara, kebutuhan pokok yang tersedia dalam Gelar Pangan Murah itu, di antaranya beras, tepung terigu, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir, hingga buah alpukat. 

Untuk harga, kata dia, beras SPHP Rp 57 ribu per 5 kg, Minyak Kita Rp 17.500 per liter, telur Rp 25.500 per kg, gula pasir Rp 17 ribu per kg, bawang merah Rp 30 ribu per kg, bawang putih Rp 32 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 38 ribu per kg, cabai rawit merah Rp 30 ribu, dan beras premium Rp 75 ribu. 

Sementara itu, Walikota Serang, Budi Rustandi mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga pangan. Gerakan Pangan Murah tujuannya agar harga pangan stabil.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian dalam pangan. Bahwa merdeka bukan hanya dari penjajahan tapi juga merdeka dalam memenuhi pangan. 

“Alhamdulillah produksi beras kita sangat baik sekali,” ucapnya.

Sementara Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, setiap hari pemerintah memonitor harga kebutuhan pokok. Menurutnya saat ini harga kebutuhan pokok relatif aman. 

Saat ini, kata dia, terjadi perubahan gaya beli dari offline ke online.

“Sehingga perlu mengajari para pedagang untuk online,” ujar Budi.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan, saat ini ada 17 regulasi sektor pangan yang mendukung pencapaian swasembada pangan.

“Mulai dari pupuk, irigasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah,” ujarnya.

Menurutnya, dalam membangun ekosistem pangan yang sehat, saat ini tinggal pada pembenahan pasar.

“Membenahi dari regulasi hingga konsumen,” ungkap Amran.

Sementara itu, Kepala Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan penyaluran beras SPHP untuk mencegah dan mengurangi gejolak akibat kenaikan harga beras, menjaga pasokan dan stabilisasi pangan, dan mendukung pengendalian inflasi.

“Penyaluran beras SPHP sudah mencapai 290,16 ton atau 19, 3 persen dari target. Untuk Gerakan Pangan Murah ini, 43.665 ton sudah ambil ke Bulog,” ungkapnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *