Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Aksi Unras di Surabaya, Polda Jatim Amankan Dua Orang Diduga Bawa Bom Molotov

By On Kamis, November 12, 2026

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengamankan dua pria yang diduga membawa bom molotov siap pakai saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Kota Surabaya, Selasa, 10 November 2026. 

Langkah cepat itu berhasil mengantisipasi potensi kerusuhan pada peringatan Hari Pahlawan. 

Kedua pria tersebut, di antaranya berinisial MVK dan VS, berusia sekitar 24 tahun, yang merupakan warga Surabaya. 

Keduanya diamankan oleh personel Satgas Preventif Strike Polda Jatim di sisi barat Monumen Bambu Runcing setelah petugas mencurigai gerak-gerik mereka. 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan penangkapan tersebut. 

Dari hasil pemeriksaan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan satu botol bom molotov yang siap pakai. 

"Petugas menemukan satu benda yang diduga merupakan bom molotov, berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax dengan sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan," kata Abast. 

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS telah merencanakan aksi ini dengan matang. 

Mereka berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekan mereka untuk merakit bom molotov tersebut. 

Usai merakit, sepeda motor ditinggal di rumah salah satu temannya, lalu keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju titik aksi. 

Keduanya sempat mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas, namun berhasil digagalkan. 

Berdasarkan pengakuan awal, kata Abast, kedua pelaku sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan di tengah jalannya penyampaian aspirasi masyarakat. 

"Motif hasil pemeriksaan awal adalah untuk menimbulkan kerusuhan. Namun, penyidik akan terus mendalami kasus ini dan menguji seluruh keterangan dengan alat bukti pendukung guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," tuturnya. 

Saat ini, kata dia, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jatim. 

Dia menegaskan, pihaknya tetap menghormati hak berpendapat secara damai, namun akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. 

"Pada prinsipnya, Polri tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, setiap potensi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat tentunya menjadi perhatian dan akan ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (*/red)

Cegah Penyelewengan BBM Subsidi, Kapolda Jatim Perintahkan Kapolres Awasi SPBU

By On Selasa, November 10, 2026

Kapolda Jatim saat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Jatim akan diperketat. 

Pengawasan dilakukan mulai dari depo Pertamina hingga SPBU untuk mencegah penyelewengan, termasuk pengalihan stok BBM ke luar daerah. 

Dekananto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim, Pertamina, hingga BPH Migas untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. 

Salah satu yang menjadi perhatian yakni memastikan stok BBM yang dialokasikan untuk Jatim tidak justru dikirim ke daerah lain. 

"Stok Jatim harus khusus didistribusikan di Jatim. Jangan sampai nanti ada stok yang untuk Jatim, tetapi justru didistribusikan ke daerah lain," ujar Dekananto saat Konferensi Pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Selain memastikan alokasi stok, Polda Jatim akan mengawal pengiriman BBM dari depo Pertamina menuju SPBU di sejumlah kabupaten/kota. 

Langkah itu dilakukan untuk mencegah praktik penyelewengan selama proses distribusi. 

"Kami juga akan melakukan pengawalan memastikan pengiriman BBM ke beberapa kabupaten dan kota itu kita akan lakukan pengawalan mulai dari depo Pertamina sampai ke SPBU," tuturnya. 

Dekananto mencontohkan temuan di salah satu SPBU di Blitar. Saat itu, kata dia, SPBU menyampaikan stok BBM habis, tetapi ternyata masih terdapat BBM di dalam tempat penyimpanan. 

"Kemarin di Blitar, di SPBU sampaikannya habis. Ternyata di dalam masih ada. Nah, ini juga berpotensi akan dipindahkan ke daerah lain," ujarnya. 

Untuk memperketat pengawasan di lapangan, Dekananto juga telah memerintahkan seluruh Kapolres di Jatim melakukan pengamanan dan pengawasan di SPBU masing-masing. 

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di 22 lokasi di Jatim. 

Dalam kasus itu, Polisi menetapkan 21 tersangka dengan barang bukti 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. 

Dekananto menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada 21 tersangka yang telah ditetapkan. 

Polisi juga akan mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan serta pihak lain yang terlibat. 

Dia menyebut, 21 tersangka tersebut bukan berasal dari satu jaringan. Namun, praktik penyalahgunaan itu dilakukan oleh beberapa jaringan di sejumlah kabupaten/kota dan telah berlangsung cukup lama. 

Bahkan, Polda Jatim berencana menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut. 

"Kita juga akan kenakan TPPU-nya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama, para pelaku-pelaku ini bukan pemain baru, sehingga kita akan kembangkan dengan juga terapkan TPPU-nya. Jadi aset-aset hasil daripada kejahatan nanti kita akan lakukan penyitaan," pungkasnya. (*/red)

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG, 21 Orang Jadi Tersangka

By On Jumat, November 06, 2026

Polda Jatim melaksanakan Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi-LPG. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di 22 lokasi yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jatim. 

Dalam pengungkapan itu, polisi menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. 

Kapolda Jatim, Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan tersebut juga bekerjasama dengan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. 

Penindakan dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan LPG 3 kilogram. 

"Dari penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini, Polda Jawa Timur telah menetapkan 21 tersangka," ujar Dekananto saat Konferensi Pers di Mapolda Jatim, Senin, 02 November 2026. 

Dari 22 lokasi tersebut, penindakan dilakukan di Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Kota dan Kabupaten Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, hingga Situbondo. 

Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2.734 liter Pertalite, 24.799 liter solar subsidi, dan 434 tabung LPG. Rinciannya, 250 tabung LPG 3 kg dan 184 tabung LPG 12 kg. 

Dekananto menjelaskan, para tersangka menggunakan sejumlah modus untuk mengeruk keuntungan dari penjualan BBM subsidi. 

Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar bisa mengisi BBM berulang kali di SPBU. 

Modus tersebut diduga turut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Sebab, para pelaku memanfaatkan situasi ketika masyarakat membutuhkan BBM untuk mengumpulkan stok dan memperdagangkannya kembali. 

"Ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan dari para tersangka ini yang ingin mencari keuntungan di dalam situasi yang masyarakat membutuhkan BBM," ujarnya. 

Selain itu, pelaku menggunakan truk tangki biru putih yang seharusnya diperuntukkan mengangkut BBM non-subsidi atau kebutuhan industri. 

Kendaraan tersebut justru digunakan untuk mengangkut BBM subsidi yang kemudian dijual kepada pihak industri dengan harga non-subsidi. 

Polisi juga menemukan praktik penggunaan sejumlah barcode untuk membeli BBM subsidi. 

Bahkan, terdapat dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU yang memberikan barcode kepada pelaku agar bisa melakukan pengisian BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali. 

"Kami akan kembangkan, kenapa mereka bisa mendapatkan barcode, padahal barcode ini sudah ada by name by address-nya," tuturnya. 

Sementara untuk penyalahgunaan LPG, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg non-subsidi. 

Praktik tersebut menjadi perhatian polisi karena berpotensi membahayakan masyarakat. 

Dekananto mengatakan pihaknya juga akan mendalami penyebab sejumlah insiden tabung gas meledak. 

Polisi akan menelusuri kemungkinan adanya komponen yang dipalsukan dalam praktik pemindahan isi LPG tersebut. 

Dari hasil penyelidikan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi itu ditaksir menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 35.7 Miliar. 

"Ini baru perhitungan sementara. Kami serius akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," pungkasnya. (*/red)

Upaya Pelaku Hilangkan Jejak Pembunuhan di Madiun, Buang Tujuh Karung Abu ke Sungai

By On Rabu, November 04, 2026

Pelaku pembunuhan mutilasi istri siri dan anak ketika digiring kr Polda Jatim, Selasa, 17 Oktober 2026. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Kasus pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGEF (4), oleh Dwi Bagus Martono (40) di Madiun, Jawa Timur (Jatim), meninggalkan sejumlah fakta baru. 

Dwi Bagus berulang kali berupaya menghilangkan jejak pembunuhan terhadap istri siri dan anak. 

Rangkaian perbuatannya terungkap melalui prarekonstruksi dan pendalaman penyidik Polda Jatim. 

Dwi diketahui memindahkan jasad Dini dari kamar hotel menuju mobil menggunakan sleeping bag atau kantong tidur yang tersimpan di mobilnya. 

Perlengkapan tersebut merupakan barang bekas kegiatan berkemah. 

Dwi diketahui memiliki hobi kamping dan terakhir kali melakukan kegiatan itu bersama Dini sekitar tiga bulan sebelum pembunuhan. 

Adapun di dalam kamar hotel Dwi melancarkan aksinya dengan mencekik Dini hingga tewas. 

Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Muhammad Fauzi mengatakan, Office Boy (OB) Hotel sempat melihat Dwi menenteng sesuatu dari kamar tempatnya menginap. 

"Iya, ditenteng sendirian dan sempat dilihat oleh OB Hotel setempat, ini sudah kami minta keterangan," ujar Fauzi dilansir, Minggu, 01 November 2026. 

Pembunuhan diduga dilakukan pada 20 September 2026 di dua lokasi. Dini dicekik di kamar hotel, sedangkan anaknya dibunuh di dalam mobil. 

Setelah memindahkan jasad korban, Dwi membawa keduanya ke rumahnya di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. 

Di pekarangan belakang rumah tersebut, ia membakar jasad Dini dan anaknya. 

Tungku yang digunakan dibangun setelah pembunuhan. Bangunannya terbuat dari bata ringan atau hebel dengan tinggi sekitar 2 meter dan ukuran 70 sentimeter x 1 meter. 

Lokasi tungku berada di ujung selatan pekarangan belakang rumah, dekat dengan rumah tetangga. Bekas asap pembakaran bahkan terlihat pada tembok rumah sebelahnya. 

Upaya menghilangkan jejak berlanjut setelah proses pembakaran. Dwi mengaku mengumpulkan abu dan tulang belulang hasil pembakaran ke dalam tujuh karung. 

Pengumpulan sisa pembakaran itu dilakukan sendiri menggunakan sekop tanpa bantuan orang lain. Prosesnya berlangsung selama dua hari, yakni pada 28 dan 29 September 2026. 

"Saya masukkan karung," kata Dwi saat prarekonstruksi.

"Menggunakan alat sekop," ucapnya. 

Fakta terbaru lainnya adalah lokasi pembuangan abu dan tulang kedua korban. 

Dwi mengaku membuang tujuh karung tersebut dari dua jembatan, yakni Jembatan Kwadungan di Kabupaten Ngawi dan Jembatan Winongo di Kota Madiun. 

Pembuangan pertama dilakukan pada 28 September 2026. Ia membuang tiga karung dari Jembatan Kwadungan. Sehari berselang, empat karung lainnya dibuang dari Jembatan Winongo. 

"Di Jembatan Winongo dan Jembatan Kwadungan Ngawi," ujar Dwi saat prarekonstruksi. 

"Tanggal 28 (September) di Kwadungan dan besoknya di Jembatan Winongo," imbuhnya. 

Ia juga merinci jumlah karung yang dibuang pada masing-masing lokasi. Sisa pembakaran itu kemudian dimasukkan ke karung yang diikat menggunakan tali rafia. 

"Hari pertama 28 September tiga karung di Kwadungan dan hari kedua besoknya empat karung di Jembatan Winongo. Yang kedua tanggal 29 atau 30-an. Dibuang ke Sungai Winongo (Sungai Madiun, anak dari Bengawan Solo)," ucapnya. 

Diketahui, Dwi Bagus ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan atas laporan hilangnya Dini dan anaknya sejak 20 September 2026. 

Keluarga korban di Bogor sempat kehilangan kontak dengan Dini sebelum akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Madiun Kota pada 5 Oktober 2026. (*/red)

Jual Ribuan Akun WA-Telegram untuk Promosi Judol, Pria di Sidoarjo Ditangkap Polisi

By On Rabu, November 04, 2026

Ditressiber Polda Jatim merilis kasus penipuan, scam dan penyalahgunaan data pribadi untuk judol, Jumat, 30 Oktober 2026. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap praktik jual beli ribuan kartu SIM dan akun WhatsApp (WA) serta Telegram yang diduga digunakan untuk promosi judi online. 

Seorang pria berinisial DNS, warga Kecamatan Krian, Sidoarjo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel S. Marunduri mengatakan, tersangka diduga telah menjalankan bisnis jual beli akun tersebut sejak 2023 hingga 2026. 

"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM card dengan menggunakan data milik orang lain dan membuat akun WA dan Telegram kemudian diperjualbelikan oleh tersangka," ujar Daniel saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat, 30 Oktober 2026. 

Dalam menjalankan aksinya, pada 5 Agustus 2026 diketahui DNS membeli kartu perdana yang sudah dalam kondisi teregistrasi. 

Kartu tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun WA dan Telegram yang selanjutnya dijual melalui platform Telegram. 

Harga akun yang ditawarkan bervariasi. Untuk satu akun WA, tersangka mematok harga Rp 500 hingga Rp 5.000. Sedangkan akun Telegram dijual dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 3.000. 

Salah satu transaksi yang diungkap Polisi, yakni penjualan 647 akun WA personal kepada pengguna Telegram dengan username @kirimorderang dan nama akun tehkyu. Akun-akun tersebut dijual dengan harga sekitar Rp 600 per akun. 

Dari aktivitas jual beli akun tersebut, DNS disebut telah meraup keuntungan sekitar Rp 100 juta sejak 2023 hingga Oktober 2025. 

Transaksi pembelian kartu perdana dan aktivitas jual beli akun itu juga ditelusuri penyidik melalui sejumlah bukti digital dan mutasi rekening. (*/red)

Dua Perempuan di Surabaya Diduga Dijual Suami lewat Facebook, Tarif Rp 700 Ribu

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Pihak Kepolisian mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Pelakunya adalah suami yang menjual istrinya lewat media sosial Facebook untuk melayani pria hidung belang.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melatisari mengatakan, ada dua pelaku yang diamankan dalam dugaan TPPO itu, yaitu WBS (39) dan RW (25). 

Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku berperan sebagai muncikari. Tersangka WBS (39) diduga menjual istrinya untuk memenuhi fantasi seks. 

"Yang pertama dengan korban RKR (37) dan tersangka WBS. Motifnya dia menjual istrinya dengan dugaan fantasi seks," kata Melatisari kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Sementara RW (25) diduga melakukan TPPO karena alasan ekonomi. 

"Kemudian yang satu lagi korban SNK dan tersangka RW. Ini suami istri, yang kemudian menjual istrinya dengan dengan alasan ekonomi," ujarnya. 

Menurut Melatisari, pelaku sudah melakukan tindakan tersebut lebih dari empat kali. Tarif layanannya berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. 

"Tarifnya antara Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta sekali main. Dipasarkan melalui Facebook," pungkasnya. (*/red)

AMI Siapkan Aksi Besar di Ditjenpas Jatim, Desak Subechi Dipindahkan ke Nusakambangan

By On Jumat, Oktober 23, 2026

Foto ilustrasi. 

SURABAYA, DudukPerkara.News - Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur (Jatim). 

AMI mendesak otoritas pemasyarakatan segera memindahkan Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi ke Nusakambangan. 

Tak berhenti di Jatim, AMI juga berencana mendatangi kementerian yang membawahi urusan pemasyarakatan untuk meminta pertanggungjawaban Ketut Akbar Herry Achjar terkait polemik penanganan Mas Bechi. 

Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut tanpa kejelasan. 

Menurutnya, otoritas pemasyarakatan harus memberikan penjelasan terbuka atas kebijakan yang menjadi sorotan publik. 

"AMI akan turun langsung ke Ditjenpas Jatim. Kami mendesak agar Mas Bechi segera dipindahkan ke Nusakambangan. Jangan sampai tuntutan ini hanya berhenti sebagai bahan pembicaraan tanpa ada kejelasan tindakan dari pihak yang berwenang," tegas Baihaki. 

Ia menegaskan, AMI juga akan membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian. Langkah itu ditempuh untuk meminta penjelasan mengenai tanggung jawab Ketut Akbar Herry Achjar dalam persoalan yang menjadi perhatian organisasi tersebut. 

"Kami tidak hanya akan menyampaikan tuntutan di Jatim. Kami juga berencana mendatangi kementerian untuk meminta pertanggungjawaban Ketut Akbar Herry Achjar. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara objektif dan dijelaskan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan kewenangan, kami meminta agar ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

Baihaki menegaskan, AMI tidak ingin pengawasan terhadap kebijakan pemasyarakatan berhenti pada penjelasan sepihak. 

Menurutnya, pihak berwenang harus membuka ruang klarifikasi agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai persoalan tersebut. 

"Jangan abaikan tuntutan masyarakat. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta kementerian menjalankan fungsi pengawasan secara serius, termasuk mengevaluasi tanggung jawab pejabat terkait berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku," pungkasnya. 

AMI menyatakan akan menyampaikan tuntutannya melalui aksi demonstrasi dan agenda audiensi sesuai mekanisme yang berlaku. 

Organisasi tersebut juga mendesak otoritas pemasyarakatan memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan dan pertimbangan terkait penanganan Mas Bechi. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *