Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Lagi Lagi, Napi Lapas Pemuda Tangerang Diduga Jalankan Bisnis Haram Narkoba Modal Ponsel

By On Senin, Oktober 12, 2026

Lapas pemuda kelas IIA Tangerang 

TANGERANG, DudukPerkara.News — Lagi dan Lagi, Nampaknya Jaringan Narkoba di Dalam Lapas tak henti-hentinya, kali ini mencuat lagi dugaan peredaran narkoba di dalam Lapas wilayah Banten.


Menurut informasi yang beredar, Salah Seorang warga binaan berinisial MY yang mendekam di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Banten, Diduga masih bisa mengendalikan peredaran narkotika jenis sabu.


MY disebut mengendalikan pasar peredaran narkoba untuk wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak meskipun dirinya berada dibalik jeruji besi. MY diduga hajya bermodalkan ponsel untuk berkomunikasi dengan bandar dan calon pembeli hingga mengatur transaksi narkoba.


Dugaan kasus peredaran narkoba di Lapas ini mencuat berdasarkan keterangan sejumlah sumber yang mengaku mengetahui aktivitas yang bersangkutan. Sumber menyebutkan, MY merupakan narapidana kasus narkotika yang sebelumnya menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Cilegon sebelum berada di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.


“MY itu masuk penjara karena kasus narkoba. Sekarang dia juga diduga masih mengedarkan sabu dari balik penjara di wilayah Rangkasbitung,” ujar seorang sumber. 


Menurut sumber tersebut, transaksi diduga dilakukan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Calon pembeli menghubungi nomor yang disebut milik MY untuk memesan sabu, kemudian diarahkan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening tertentu.


“Biasanya kalau mau pesan, pelanggan menghubungi nomor WhatsApp yang bersangkutan. Setelah itu, dia mengirimkan nomor rekening untuk transfer uang sebesar Rp350 ribu. Setelah uang diterima, dia mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan,” ungkapnya.


Namun, sumber itu juga mengungkapkan dugaan adanya pelanggan yang mengalami kerugian setelah melakukan pembayaran. MY disebut kerap tidak memberikan kabar setelah uang ditransfer.


“MY ini bukan hanya diduga mengedarkan sabu, tetapi juga merugikan pelanggan. Ada yang sudah mentransfer uang, tetapi setelah itu dia menghilang dan tidak memberikan kabar. Korbannya disebut cukup banyak,” katanya.


Staf Humas Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Andika saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan akses menggunakan handphone kepada para warga binaan.


“Kami tidak pernah memberikan akses handphone ke warga binaan. Akan kami cek dulu informasinya bang, terkait keberadaan WBP dan kepemilikan handphone,” katanya.


Namun saat wartawan mengirimkan bukti tangkapan layar yang digunakan oleh WBP tersebut. Dirinya mengatakan bahwa akan menyampaikan informasi dan bukti itu dengan bagian pengamanan untuk tindak lanjuti.


“Siap makasih atas informasi dan buktinya bang. Akan langsung kami sampaikan ke bagian pengamanan untuk segera ditindaklanjuti atas dugaan kepemilikan handphone dan peredaran narkotika dari dalam Lapasnya bang,” pungkasnya.


Tim

Polres Tangsel Respons Cepat Informasi Dugaan Peredaran Obat-obatan, Penyelidikan Mulai Dilakukan

By On Sabtu, Juni 06, 2026


TANGERANG SELATAN, DudukPerkara.News – Polres Tangerang Selatan merespons cepat informasi terkait dugaan peredaran obat-obatan yang beredar di wilayah hukumnya. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi internal untuk dilakukan penyelidikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Respons tersebut disampaikan Kasi Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Yudi, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Ipda Yudi, setiap informasi yang diterima kepolisian akan diteruskan kepada satuan kerja dan satuan fungsi yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tersebut agar dapat dilakukan langkah-langkah lanjutan secara profesional.

"Terkait hal tersebut kami akan sampaikan informasinya ke satker dan satfung yang membidangi," ujar Ipda Yudi.

Ia menjelaskan, informasi yang disampaikan media merupakan bagian penting dalam upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Karena itu, laporan maupun informasi yang masuk akan menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan pendalaman.

"Untuk informasi sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan atau langkah hukumnya. Kami akan berkoordinasi dengan fungsi penegakan hukum untuk menindaklanjuti informasi yang Abang sampaikan," katanya.

Ipda Yudi menegaskan bahwa pemberantasan peredaran narkotika maupun obat-obatan ilegal menjadi salah satu fokus penegakan hukum yang terus dilakukan jajaran Polres Tangerang Selatan. Berbagai pengungkapan kasus disebut terus dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Ia mencontohkan, dalam beberapa waktu terakhir Polres Tangerang Selatan telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus. Selain itu, jajaran kepolisian juga berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran obat-obatan yang terjadi di wilayah hukum setempat.

"Polres Tangsel baru saja merilis pemusnahan barang bukti narkoba beberapa hari lalu dan juga merilis pengungkapan peredaran obat-obatan di Polsek Curug dengan tiga kasus sekaligus dengan barang bukti yang cukup banyak," jelasnya.

Meski demikian, Ipda Yudi menilai upaya memberantas peredaran obat-obatan ilegal tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar mata rantai peredaran dapat diputus dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, media massa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik melalui pemberitaan yang edukatif, sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat-obatan, serta penyampaian informasi mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan maupun peredarannya.

"Peran media atau pewarta lebih baik melakukan upaya pencegahan secara masif melalui sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan obat-obatan serta risiko hukumnya," ungkapnya.

Selain media, keluarga disebut menjadi benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan obat-obatan. Orang tua dan anggota keluarga lainnya diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada anak-anak maupun kerabat mengenai dampak buruk penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai aturan.

Tak hanya itu, perangkat lingkungan seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga berbagai unsur kemasyarakatan lainnya juga diharapkan turut berperan dalam memberikan edukasi serta membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi pelanggaran di lingkungannya.

Ipda Yudi juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi melanggar ketentuan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, hingga BPOM sesuai kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, Polres Tangerang Selatan memastikan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

"Pihak kepolisian pasti berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada sesuai aturan hukum dan tahapannya dalam pelaksanaannya," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meyakini bahwa kombinasi antara penegakan hukum dan edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi langkah efektif dalam menekan angka penyalahgunaan obat-obatan ilegal di masyarakat.

Menurutnya, ketika masyarakat memahami risiko kesehatan maupun konsekuensi hukum dari penggunaan obat-obatan terlarang, maka permintaan akan menurun dan secara otomatis ruang gerak para pelaku peredaran juga semakin terbatas.

Menutup keterangannya, Ipda Yudi mengajak seluruh unsur masyarakat untuk memiliki komitmen yang sama dalam menjaga lingkungan dari ancaman peredaran obat-obatan ilegal.

Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, media massa, tokoh masyarakat, serta keluarga dinilai menjadi kunci penting dalam melindungi generasi muda sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Reporter: Ega Editor: Dina

Berkedok Toko Kosmetik, Penjualan Tramadol dan Eximer Diduga Bebas Beroperasi di Serpong

By On Jumat, Juni 05, 2026


TANGERANG SELATAN, DudukPerkara.News – Praktik dugaan peredaran obat keras golongan G kembali ditemukan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sebuah toko yang berkedok sebagai toko kosmetik di kawasan Jalan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, diduga menjadi tempat penjualan obat keras jenis tramadol dan eximer secara bebas.

Temuan tersebut terungkap saat tim media melakukan kegiatan sosial kontrol terkait maraknya dugaan peredaran obat keras daftar G di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, Kamis (4/6/2026). Saat melakukan pemantauan di lokasi, tim menemukan sebuah toko kosmetik yang dinilai mencurigakan dan diduga tidak menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelusuran di lapangan, tim memperoleh informasi adanya dugaan transaksi penjualan obat keras golongan G jenis tramadol dan eximer yang dilakukan secara bebas. Padahal, kedua jenis obat tersebut masuk dalam kategori obat keras yang peredarannya diatur secara ketat dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter serta melalui jalur distribusi resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang penjaga toko yang mengaku bernama Ahmad menyatakan dirinya hanya bekerja dan menjaga toko tersebut.

"Saya cuma kerja dan jaga toko saja. Kalau pemiliknya Bang Ikram. Saya hanya menjalankan pekerjaan," ujar Ahmad kepada tim media.

Ahmad juga menyebut adanya pihak lain yang disebut sebagai koordinator dalam aktivitas operasional toko tersebut. Namun, pernyataan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, toko tersebut diduga telah beroperasi cukup lama. Aktivitas toko disebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan diduga menjadi salah satu titik peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Kecamatan Serpong.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan legalitas usaha serta mengusut dugaan peredaran obat keras yang berpotensi membahayakan generasi muda.

"Kalau memang terbukti menjual obat keras tanpa izin, kami berharap aparat segera bertindak. Jangan sampai peredarannya semakin meluas dan merusak anak-anak muda," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Peredaran obat keras tanpa pengawasan medis diketahui menjadi salah satu persoalan serius yang mendapat perhatian pemerintah. Penyalahgunaan tramadol maupun eximer dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, mulai dari gangguan saraf, ketergantungan, hingga risiko kematian apabila dikonsumsi secara tidak sesuai aturan.

Secara hukum, pelaku yang memperjualbelikan obat keras tanpa izin dapat dijerat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut mengatur sanksi bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar maupun ketentuan perizinan yang berlaku, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.

Tim media menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta mendorong aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Informasi yang diperoleh di lapangan juga akan disampaikan kepada institusi terkait guna menjadi bahan perhatian dalam upaya pemberantasan peredaran obat keras ilegal di wilayah Tangerang Selatan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Tangerang Selatan terkait dugaan aktivitas penjualan obat keras di lokasi tersebut.


Ega

Mico Seorang Oknum Ormas PP Diduga Menjadi Kordinator Mafia Solar Milik Singa

By On Jumat, Februari 27, 2026


Tangerang, DudukPerkara.Com – Bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar rupanya menjadi target para pengusaha ilegal yang mencari keuntungan pribadi dengan berbagai modus.


Berbagai cara mafia BBM subsidi jenis solar melakukan aksinya, baik dengan cara melobi pihak SPBU, kordinasi sana-sini hingga memodifikasi kendaraan


Oknum organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) di Tangerang Bernama Miko Diduga jadi Kordinator Mafia Bahan Bakar Minyak Solar. Diketahui Miko menjadi kordinator solar milik singa.


Mobil-mobil solar yang di pegang miko biasa berkeliaran di pom bensin Balaraja Tangerang, kalideres dan jakarta.


Miko kordinator solar sekaligus oknum ormas ketika di konfirmasi terkait mobil solar tidak menjawab alias bungkam, Sabtu 27 Febuari 2026.


Aktivis banten,minta kepada aparat penegak hukum Tangkap mafia solar maupun kordinator solar tersebut karena  Undang-undangnya sudah jelas tersangka diduga telah melanggar Pasal 55 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.


DS

Proyek Bangunan dalam Pengerjaan di Cipondoh Ditemukan Tak Sesuai Perda, Diduga Gunakan Papan Izin Palsu

By On Rabu, November 19, 2025

Papan Ijin Bangunan Diduga Palsu 


Tangerang, DudukPerkara.Com – Sebuah proyek bangunan dalam pengerjaan terdapat papan izin bangunan yang dipasang dengan

Nama pemilik “SIOE TJEN” 

Nama PROYEK : TOKO dan 

 nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018,

Lokasi Lingkungan Kp. Gunug, RT 01/01 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,


Namun alamat papan tersebut tidak sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan dan di kecamatan Cipondoh maupun Kota Tangerang tidak ada nama daerah “Lingkungan KP.GUNUG”.


Diketahui proyek bangunan yang dalam pengerjaan berasa Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Hal ini menjadi perhatian publik karena diduga menggunakan papan izin bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan alamat bangunan tersebut. 

Dugaan pelanggaran itu terungkap usai tim wartawan melakukan penelusuran langsung ke lokasi pengerjaan pada Selasa (22/09/2025).


Dalam peninjauan awal, tim tidak menemukan papan izin yang wajib dipasang secara terbuka di area proyek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan ketentuan pelayanan perizinan. 


Seorang pekerja yang ditemui mengaku tidak mengetahui soal perizinan.

“Papan izinnya tidak ada, saya hanya bekerja saja. Ini punyanya Pak A,” ujarnya.


Ketika A dimintai keterangan, ia mengarahkan wartawan kepada S yang disebut sebagai pemilik bangunan. S kemudian menunjukkan papan izin dengan nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018. Namun, pada papan tersebut tercantum alamat Kp. Gunug RT 001 / 001 Kelurahan Cipondoh, sementara bangunan yang dikerjakan berada di jalan Hasyim Ashari RT 001/002, Kelurahan Kenanga, kecamatan Cipondoh, Tangerang, sehingga data tidak identik.


Selain ketidak sesuaian alamat, pada papan tertulis peruntukan bangunan sebagai “toko”, sedangkan bentuk fisik bangunan di lapangan tidak menggambarkan struktur toko. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap regulasi tata bangunan dan perizinan daerah.


A sempat menyatakan bahwa papan izin akan diperbarui pada Senin (28/09/2025). Namun, saat dicek kembali pada 27/10/2025, papan izin lama masih terpampang, bahkan tampak terdapat noda cat yang menutupi sebagian informasi. Ini jelas tidak sesuai dengan pengakuan A saat di konfirmasi yang mengatakan sudah selesai di perbaharui.


Di lokasi, pekerja saat di tanya mengenai papan izin justru malah menunjukkan spanduk berlogo ormas dan LBH, bukan papan izin resmi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perizinan.


Ketua LSM GERAM, DPC Kota Tangerang S. Widodo SH, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang guna memastikan keabsahan izin tersebut.


Setelah dilakukan pengecekan administratif, DPMPTSP menyatakan bahwa data pada papan izin tersebut benar adanya dan asli untuk pembangunan di jalan kenanga bukan pembangunan di jalan Hasyim Asyhari tidak sesuai dengan lokasi bangunan, ini indikasi adanya pemalsuan dokumen dan mengarah pidana karena penggunaan informasi yang tidak semestinya.


Ketidaksesuaian izin ini berpotensi melanggar beberapa regulasi, antara lain:


Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Bangunan Gedung, terkait kewajiban memasang papan informasi izin di lokasi.


UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terkait persyaratan administrasi dan kesesuaian fungsi bangunan.


UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai penggunaan dokumen resmi sesuai peruntukan serta Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat (menggunakan dokumen IMB pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan).


”Kami siap menyerahkan bukti terkait kepada aparat penegak hukum (APH) dan prinsip kami jelas bahwa penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu” imbuhnya


Hingga berita ini diterbitkan,kami masih menunggu pihak pemilik bangunan memberikan klarifikasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut administratif dari temuan tersebut.(*/Red)

Jadi Lahan Basah Penjual Obat Terlarang Slogan Kota Tangsel Tercoreng, Aktivis: Tantang Aparat Berwenang Lakukan Bersih-bersih

By On Jumat, November 07, 2025



TANGERANG, DudukPerkara.Com – Maraknya peredaran obat terlarang yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G (Gevaarlijk atau berbahaya-red) dengan jenis Excimer dan Tramadol di beberapa titik wilayah Kota Tangerang Selatan dengan modus kios kosmetik dan konter pulsa, menuai rasa keprihatinan dari kalangan aktivis.


Nasib para remaja di Kota Tangsel di pertaruhkan demi sebuah keuntungan yang didapat segelintir orang,.baik oknum pengusaha nakal yang mengedarkan obat terlarang dan orang yang disebut-sebut sebagai koordinator yang diduga menjanjikan jaminan keamanan.


"Kami sangat prihatin dengan sebuah fakta yang memang benar terjadi yang mana karena merasa aman Kota Tangsel menjadi lahan basah bagi oknum pengusaha obat terlarang, kami juga beranggapan ada kesan pembiaran dari aparat berwenang, karena hingga saat ini para oknum pengusaha obat terlarang itu masih ada bahkan menjual dengan secara terang-terangan padahal sangat jelas itu pelanggaran Undang-undang," kata Arohman Ali, S.H salah satu aktivis Banten. Kamis, 06 November 2025.


"Bilamana hal ini terus dibiarkan, secara tidak langsung sama saja menjerumuskan lebih dalam para remaja sebagai pengkonsumsi obat keras, yang memang bagian dari target pasar penjual obat terlarang. dengan harga Rp. 10.000 mereka bisa mendapatkan.efek nge-play dari obat terlarang itu, selain itu, slogan Kota Tangsel yaitu, Cerdas, Modern dan Religius tercoreng," sambung Arohman Ali, S.H yang juga selaku Ketua perkumpulan Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten.


Masih Kata Arohman Ali, Dalam hal ini Kami menantang aparat berwenang melakukan bersih-bersih penjual obat terlarang modus kios kosmetik dan konter pulsa. baik itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pihak Kepolisian sebagai penegak hukum demi Kota Tangsel bebas dari peredaran obat terlarang.


"Menurut pandangan saya orang yang harus bertanggung jawab atas peredaran obat terlarang d Kota Tangsel ialah orang yang di sebut-sebut sengak koordinator, karena hasil wawancara salah satu rekan wartawan kepada penjaga kios obat keras mereka membayar uang koordinasi setiap bulannya kepada koordinator dengan inisial MKS dan RJ untuk.dapat menjual barang haram itu," ujarnya.


"Namun keterangan yang didapat dari penjaga kios soal uang kordinasi yang katanya diberikan pemilik kios obat terlarang kepada koordinator apakah ada kaitan dengan jaminan keamanan para penjual obat terlarang dan atau mungkin ada oknum aparat Kepolisian yang menerima dan menikmati uang kordinasi tersebut?," tambahnya.


"Intinya dalam waktu dekat kami perkumpulan Gerak Indonesia DPD Provinsi Banten baik anggota dan pengurus akan melakukan pendataan dan mengambil dokumentasi foto kios kosmetik dan konter pulsa yang diduga menjual obat terlarang sebagai data dari surat laporan aduan yang nantinya akan kita kirim kan ke Polda Metro Jaya dan ditembuskan ke Mabes Polri," tutupnya.



Untuk diketahui, berikut alamat dari beberapa foto kios obat terlarang modus kosmetik dan konter pulsa dibeberapa wilayah di Kota Tangerang Selatan.


Jl. Bayangkara Pusdiklantas Kp dongkal, RT.001/RW.004, Pondok Jagung Tim., Kecamatan Serpong Utara.


Jl. Raya Puspitek No.34, Babakan, Kecamatan Setu.


Jl. Lombok, Jombang, Kecamatan Ciputat. (Red).

Didunia Mafia Minyak, Nama Pandi Ambon Atau Jalaludin Semakin Nyentrik

By On Sabtu, November 01, 2025

Sebuah Mobil Truk Box Berukuran Besar Yang Sudah di Modifikasi 

Tangerang, DudukPerkara.Com – Mafia solar" adalah istilah yang merujuk pada sindikat atau individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Indonesia. 


Praktik ini umumnya melibatkan penimbunan solar bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat dan transportasi umum, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi (harga industri) untuk meraup keuntungan pribadi secara ilegal. 


Mereka seringkali beroperasi secara tersembunyi kini mereka sudah terang-terangan memanfaatkan celah dalam regulasi dan sistem pengawasan untuk memperkaya diri baik perorangan maupun kelompok sehingga merugikan negara, dan merugikan masyarakat Indonesia.


Berbagai cara mafia BBM subsidi solar melakukan aksinya, baik dengan cara melobi pihak SPBU, kordinasi sana-sini.


Nama Pandi ambon semakin melambung tinggi didunia minyak solar atau suka disebut "MAFIA SOLAR" Sebab sudah beberapa kali kendaraan beliau kepergok dan dilaporkan namun tampaknya Kebal Hukum.


Pada Tanggal 30/10/2025 mobil Solar milik Pandi Ambon atau Jalaludin kembali ke pergok sedang menjalankan aksinya. Mobil tersebut sedang mengisi minyak subsidi di SPBU Puspitek Serpong Tangerang Selatan, Provinsi Banten.


Supir mafia solar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa saya hanya pekerja sebagai supir kalau yang mengelola kegiatan ini adalah Pandi Ambon atau Jalaludin," Ujar Supir


Pelanggaran Hukum: Pelaku dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.


David


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *