Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar: 442 Orang Meninggal Dunia dan 402 Hilang

By On Senin, Desember 01, 2025

Kerusakan Masjid Kecamatan dan Pos TNI/Polri pascabanjir bandang di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu, 30 November 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu, 30 November 2025, total 442 warga meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.

Data tersebut merupakan akumulasi dari tiga Provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, yang dilaporkan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers pada Minggu malam.

Di Aceh, kata Suharyanto, korban meninggal dilaporkan bertambah menjadi 96 jiwa, sedangkan 75 orang masih dinyatakan hilang.

“Per hari ini Aceh, Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya,” kata Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Korban tersebut berlokasi di 11 kabupaten/kota di Aceh dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana di provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto juga memastikan Kota Langsa yang sebelumnya menjadi sorotan, kini sudah dapat diakses dan tidak ditemukan korban meninggal.

“Dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik ya,” ujarnya.

Di antara tiga Provinsi, Sumut menjadi daerah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 217 jiwa dengan 209 orang yang masih hilang.

“Jadi, korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa ya, yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang,” ujar Suharyanto.

Dia menjelaskan, korban banyak ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, seiring operasi pencarian yang terus dilakukan. Jumlah pengungsi juga melonjak menjadi puluhan ribu jiwa karena warga mulai berpindah dari pengungsian mandiri ke pengungsian resmi seiring fasilitas yang semakin memadai.

“Jadi, masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian. Sehingga jumlah pengungsi ini juga bertambah,” ujarnya.

Di Sumbar, korban meninggal bertambah menjadi 129 jiwa dan 118 warga masih hilang.

Namun, dia menyampaikan bahwa kondisi di provinsi tersebut mulai berangsur pulih.

“Jadi, Sumbar itu dibandingkan Sumut dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih, sudah lebih pulih di hari ketiga ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada hujan ya,” ujarnya.

Sebagian pengungsi di sejumlah wilayah Sumbar bahkan telah mulai kembali ke rumah pada siang hari untuk melakukan pembersihan.

Adapun Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 87 warga meninggal dan 76 warga masih hilang.

Suharyanto menegaskan, proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung di seluruh daerah terdampak.

Selain itu, kata dia, distribusi logistik juga terus dilakukan dengan berbagai skema, bersamaan dengan upaya membuka akses transportasi darat yang masih terputus. (*/red)

Pemerintah Mulai Siapkan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera

By On Senin, Desember 01, 2025

Menko PMK, Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatera Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada Minggu, 30 November 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyampaikan, pemerintah terus berupa dalam penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat. Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara untuk para korban terdampak.

“Kita juga mulai merancang untuk rehab rekon penyiapan huntara, hunian sementara, menyiapkan hunian tetap. Tadi juga kira bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segara selesai kemudian bisa masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang secepat-cepatnya agar masyarakat bisa segera pulih beraktivitas seperti biasa,” kata Pratikno dalam jumpa pers, dikutip Senin, 01 Desember 2025.

Presiden Prabowo Subianto, kata Pratikno, menginstruksikan agar mengerahkan kekuatan nasional dalam penanganan bencana.

Pratikno menyebut, pemerintah akan memastikan proses evakuasi hingga penyaluran logistik kepada para korban terdampak berjalan lancar.

“Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” tuturnya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah juga telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi. Pemerintah terus fokus agar situasi tanggap darurat bisa segera diakhiri.

“Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” jelasnya.

Pratikno juga memberikan apresiasi kepada BNPB hingga aparat dan relawan yang terus bekerja di lapangan.

Dia kembali menegaskan pemerintah akan terus bersinergi mengawal percepatan penanganan darurat di lapangan.

“Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) data korban korban meninggal ataupun korban hilang akibat bencana banjir di Sumatera bertambah. Berikut data terkini korban bencana di Sumatera:

1. Sumatera Utara: korban meninggal 217 orang, korban hilang 209 orang

2. Aceh: korban meninggal 96 orang, korban hilang 75 orang

3. Sumatera Barat: korban meninggal 129 orang, korban hilang 118 orang


(*/red)

Momentum HKN ke-61: Darya-Varia Perkuat Transformasi Menuju 50 Tahun lewat Divi Lab Berbasis AI dan Kampanye Kesehatan Nasional

By On Senin, Desember 01, 2025

(Kiri-Kanan) Soft Launching Divilab - Presiden Direktur ASKI Prihatanto Agung Lesmono; dr. Ian Kloer, Presiden Direktur Darya-Varia; Deni Herdiana, mewakili Direktur Produksi dan Distribusi Alkes. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Seminar Kesehatan Nasional bertema “Menuju 50 Tahun Darya-Varia: Bangun Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” di Cibis Park, Jakarta, pada 29 November 2025.

Acara ini dihadiri oleh manajemen Darya-Varia, jajaran Kemenkes, pemangku kepentingan kesehatan, karyawan Darya-Varia, komunitas, dan masyarakat umum.

Hadir sebagai keynote speaker dalam acara ini, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menegaskan bahwa Transformasi Layanan Primer sebagai pilar pertama Transformasi Kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.

Pilar ini berfokus pada penguatan upaya promotif–preventif, peningkatan screening kesehatan, serta kesiapan layanan primer di seluruh wilayah.

Dita juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus mendukung kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat layanan kesehatan, termasuk inisiatif kolaboratif seperti yang dilakukan bersama Darya-Varia.

Ia menambahkan bahwa industri farmasi memiliki peran strategis, bukan hanya dalam penyediaan obat, tetapi juga dalam menghadirkan alat kesehatan yang dapat mempercepat deteksi dini penyakit di masyarakat.

Dita berharap kontribusi Darya-Varia semakin kuat dalam mendukung agenda kesehatan nasional menjelang usia ke-50 tahun perusahaan.

“Dari acara ini, kita dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia. Saya harap Darya-Varia juga dapat melakukan medical check-up gratis secara berkala. Industri farmasi tidak hanya mencakup obat, tetapi juga alat kesehatan. Mudah-mudahan alat baru yang diperkenalkan dapat membantu deteksi dini kesehatan masyarakat. Saya berharap Darya-Varia terus mendukung pemerintah dalam transformasi kesehatan di Indonesia mewujudkan Indonesia emas 2045,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Darya-Varia, dr. Ian Kloer menegaskan, Darya-Varia terus berperan aktif dalam mendukung visi pemerintah, dengan berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“HKN merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif dalam bidang kesehatan. Kami mengharapkan lewat acara ini dapat menciptakan sebuah gerakan masyarakat untuk mencapai pola hidup sehat,” kata dr. Ian Kloer.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang tangguh dan sehat tersebut, meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif terhadap kondisi kesehatan masyarakat menjadi sangat penting.

Hal ini tercermin dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan bahwa tantangan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes masih perlu diwaspadai.

Jika dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan  menunjukkan penurunan prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah.

Meski begitu, jumlah individu yang tidak mengetahui memiliki status hipertensi dan diabetes cukup signifikan.

Sekitar delapan persen individu kelompok usia 18-59 tahun tidak mengetahui mengidap diabetes dan sekitar 20 persen tidak mengetahui mengidap hipertensi.

Angka ini lebih tinggi di kelompok usia 60 tahun ke atas, 18 persen (diabetes) dan 34 persen (hipertensi). Sekitar 30 persen responden dari kedua kelompok usia tidak mengetahui tipe diabetesnya.

Agar jumlah penduduk dengan hipertensi dan diabetes terkendali, deteksi dini untuk jenis penyakit tidak menular (PTM) tersebut sangat penting, sehingga pengobatan lebih dini dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan komplikasi lebih lanjut.

Mengingat hipertensi dan diabetes dapat menyebabkan timbulnya disabilitas, mortalitas, maupun meningkatkan beban ekonomi.

Solusi Inovatif: Darya-Varia Hadapi Tantangan dengan Divi Lab

Menyadari pentingnya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, terutama PTM seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan hiperurisemia, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Darya-Varia telah mengembangkan solusi inovatif yang sejalan dengan program skrining nasional Kementerian Kesehatan.

Darya-Varia mengembangkan Divi Lab, alat kesehatan pengukur gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah berbasis IoT (teknologi internet) dan kecerdasan buatan (AI) pertama di Indonesia dan merupakan produksi dalam negeri yang dikembangkan bersama PT Astra Komponen Indonesia (ASKI) salah satu produsen alat kesehatan terkemuka dalam negeri Inovasi ini diharapkan dapat mendukung program skrining Kementerian Kesehatan dan berkontribusi dalam penurunan prevalensi PTM yang masih tinggi di Indonesia.

dr. Ian Kloer menambahkan, kehadiran Divi Lab mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Inovasi ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung percepatan deteksi dini penyakit tidak menular—sebuah prioritas besar dalam agenda transformasi kesehatan Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan komunitas pasien dan berbagai pemangku kepentingan, inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pemeriksaan dini, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas dampak sosial, Darya-Varia menggaungkan kampanye ini dengan melibatkan berbagai komunitas pasien untuk mendorong kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit kronis.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam menciptakan perubahan positif di bidang kesehatan.

Presiden Direktur ASKI, Prihatanto Agung Lesmono mengatakan, kolaborasi bersama Darya-Varia merupakan upaya bersama dalam mendorong kemandirian pengembangan industri alat kesehatan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang.

“Penerapan teknologi digital dalam alat kesehatan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan PTM sejak dini. Kami berharap inovasi seperti ini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, sejalan dengan semangat HKN ke-61 dalam membangun generasi sehat untuk masa depan hebat,” ujarnya.

Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir mengapresiasi langkah Darya-Varia yang tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk lebih sadar akan kesehatan.

“Kami menyambut baik hadirnya Divi Lab sebagai inovasi yang memudahkan masyarakat, khususnya para pasien, untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi kesehatannya. Dengan mereka rutin melakukan pemeriksaan secara mandiri, harapannya kualitas kesehatan juga meningkat. Banyak penyakit kronis dapat dicegah jika masyarakat lebih konsisten menjalani pola hidup sehat sejak dini,” jelasnya.

Darya-Varia Dorong Gaya Hidup Sehat melalui “Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge”

Dalam rangka menyambut 50 tahun perjalanan perusahaan, Darya-Varia juga meluncurkan kampanye “Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge”, sebuah gerakan nasional yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup sehat yang sederhana namun konsisten.

“Selama lima dekade, Darya-Varia telah menjadi bagian dari perjalanan kesehatan keluarga Indonesia. Melalui kampanye Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk menjadikan kesehatan sebagai investasi utama menuju masa depan yang lebih produktif dan sejahtera,” tutup dr. Ian Kloer.

Kampanye ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kesehatan, mulai dari edukasi nutrisi, olahraga ringan, hingga tantangan kebugaran harian.

Program ini dirancang untuk membuktikan bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar bagi kualitas hidup.

Tentang Darya-Varia

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Darya-Varia” atau “Perusahaan”) adalah perusahaan farmasi yang telah beroperasi sejak tahun 1976.

Selama 49 tahun, Darya-Varia terus berkontribusi dalam mendukung Indonesia yang lebih sehat dengan menyediakan produk kesehatan berkualitas tinggi di bawah merek-merek yang dipercaya masyarakat Indonesia.

Darya-Varia memproduksi dan mengembangkan berbagai produk obat resep dan produk kesehatan konsumen berkualitas tinggi di dua fasilitas produksi berstandar internasional yang berlokasi di Gunung Putri dan Citeureup, Bogor.

Kedua fasilitas ini telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dan memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) internasional serta telah tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. (*/red)

Siap-siap! Panitia Sediakan Hadiah 3 Motor pada Kick Off HPN di Banten

By On Sabtu, November 29, 2025


JAKARTA, DudukPerkara.News – Warga Serang dan sekitarnya diundang untuk meramaikan launching atau Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Alun-alun Kota Serang pada Minggu pagi (30/11/2025).

Kepastian ini disampaikan menyusul rapat panitia di Kantor PWI Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Zulmansyah Sekedang.

“Kami ingin Kick Off ini menjadi pesta rakyat yang meriah. Karena itu, kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut Senam Bersama dan Jalan Sehat pada Minggu pagi, pukul 06.00 WIB,” kata Zulmansyah, Jumat (28/11/2025).

Daya tarik utama acara ini adalah Jalan Sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah doorprize fantastis. Zulmansyah menjelaskan, panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah utama, termasuk 3 unit motor, kulkas, sepeda lipat, serta puluhan barang elektronik menarik lainnya.

Acara ini sekaligus akan menjadi momen penting dengan kehadiran tokoh nasional dan daerah. Termasuk kehadiran Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Banten, Andra Soni. Kehadiran juga akan diisi oleh anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers serta jajaran Forkopimda Banten. Partisipasi mereka merupakan simbol sinergi yang baik antara komunitas pers dengan pemangku kepentingan.

Hadiah untuk Partisipasi Publik

Rangkaian Kick Off sendiri akan diawali dengan kedatangan rombongan PWI Pusat dari Jakarta pada hari Sabtu (29/11), dilanjutkan dengan check-in dan jamuan makan malam oleh Gubernur Banten Andra Soni.

Setelah itu besoknya puncak acara akan dilaksanakan pada Minggu (30/11) di Alun-alun Kota Serang, dimulai pukul 06.00 WIB dengan Senam Bersama dan Jalan Sehat yang terbuka bagi masyarakat umum. Seluruh kegiatan diperkirakan selesai pada pukul 09.30 WIB.

Kick off ini adalah pertanda dimulainya rangkaian peringatan HPN yang puncaknya pada 9 Februari 2026 di Serang, Banten. (*/red)

Perkuat Sabuk Hijau Pesisir, Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Rawat Mangrove

By On Sabtu, November 29, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya konservasi wilayah pesisir.

Penanaman mangrove tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus diikuti dengan pemantauan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025.

“Saya harap banyak pihak terlibat untuk kembali mengonservasi wilayah mangrove. Tentu kita berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial. Harus ditanam dengan cara yang baik, kemudian setahun kemudian kita tengok kembali,” ujarnya.

Dia juga menyoroti fenomena yang kerap terjadi, di mana bibit mangrove yang baru ditanam hilang terbawa arus air hanya dalam hitungan hari. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh teknik penanaman yang kurang maksimal serta pengawasan pasca penanaman yang masih terbatas.

“Makanya, setelah penanaman delapan ribu pohon ini, kita harapkan jumlahnya tidak berkurang,” tegasnya.

Andra Soni menambahkan, gerakan menanam pohon merupakan ikhtiar sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Ia memaknai aktivitas ini sebagai bentuk ibadah sosial yang manfaatnya berjangka panjang.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya untuk pelestarian alam dan masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi Sinergi PLN

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten.

Andra Soni menilai, PLN tidak hanya sukses menyediakan energi listrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen di Banten, tetapi juga menghadirkan "energi kehidupan" melalui program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Banten, Muhamad Joharifin mengatakan, aksi penanaman mangrove ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam menjaga ekosistem pantai, sekaligus memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia.

“Lokasi penanaman dipilih berdasarkan prioritas pertahanan keanekaragaman hayati dan keselamatan manusia. Adapun jenis mangrove yang ditanam adalah _Rhizophora mucronata_ dan _Rhizophora apiculata_,” jelas Joharifin.

Menurut Joharifin, keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis vital, mulai dari melindungi pantai, mencegah abrasi dan intrusi air laut, hingga menjadi tempat berkembang biak biota air.

“Selain menyerap karbon, kawasan mangrove juga bisa menjadi sumber pangan serta potensi kawasan wisata dan rekreasi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Banjir dan Longsor di Sumatera, Kemensos Salurkan Bantuan Rp 2,6 Miliar

By On Sabtu, November 29, 2025

Petugas SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban longsor di Toboh Tangah, Nagari Malalak Timur, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis, 27 November 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 2,6 miliar untuk membantu para korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Total estimasi bantuan logistik yang disalurkan Kemensos untuk penanganan banjir dan longsor mencapai Rp 2.660.147.800," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 November 2025. 

Bantuan logistik terdiri dari kebutuhan dasar warga, perlengkapan keluarga, hunian darurat, serta layanan dapur umum yang telah menjangkau ribuan warga.

"Bantuan itu langsung dikirim dari berbagai gudang Sentra dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) ke lokasi bencana," ujarnya.

Provinsi Sumatera Utara menerima total bantuan senilai Rp 2.053.047.900 yang didistribusikan ke empat wilayah terdampak.

Sementara, Provinsi Sumatera Barat, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 607.100.300.

Untuk wilayah Aceh, bantuan masih dalam proses asesmen lapangan dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

"Tahap ini diperlukan agar penentuan kebutuhan dan distribusi lanjutan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.

Gus Ipul mengatakan, pihaknya juga mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana di seluruh lokasi terdampak.

Dia juga memastikan SK Tanggap Darurat dari pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan operasi di lapangan.

Tim Taruna Siaga Bencana mendirikan empat dapur umum di titik-titik strategis untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi.

"Kemensos terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan," ujarnya. (*/red)

Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Tambah Kuota 350 Ribu Ton Elpiji 3 Kg

By On Sabtu, November 29, 2025

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Pemerintah resmi menambah kuota elpiji 3 Kg bersubsidi untuk tahun anggaran 2025.

Hal tersebut dikatakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta pasokan LPG subsidi untuk rakyat, khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2026, tidak boleh mengalami kekurangan.

Untuk itu, kata Bahlil, pemerintah menambah kuota sekitar 350 ribu ton dari rencana awal. 

“Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan elpiji, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di draf APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350 ribu ton,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, penambahan kuota ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat dapat melalui periode Nataru dengan aman dan nyaman tanpa gangguan suplai energi rumah tangga.

“Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025, Insya Allah clear menyangkut dengan elpiji,” ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan penambahan kuota ini tidak memerlukan tambahan anggaran negara. Pasalnya, kata dia, anggaran subsidi energi dalam APBN 2025 mencapai Rp 82 triliun, tetapi realisasi dengan penambahan kuota ini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 77 sampai Rp 78 triliun.

“Alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan Rp 82 triliun (rupiah), sementara realisasi dengan menambah 350 ribu ton itu enggak sampai di Rp 80 triliun (rupiah), hanya sekitar Rp 77-78 triliun (rupiah),” ujarnya.

Bahlil juga memastikan bahwa penambahan kuota ini hanya berlaku untuk tahun 2025, sementara asumsi subsidi untuk 2026 tetap mengacu pada RAPBN yang sudah disusun.

Terkait mekanisme distribusi untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pembahasan masih dilakukan lintas Kementerian dan Lembaga.

“Lagi masih dalam pembahasan. Masih belum final,” ujarnya. (*/red)

KPK Geledah Kantor Kontraktor Museum Reog Ponorogo, Sita Dokumen dan Barang Elektronik

By On Sabtu, November 29, 2025

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Widya Satria di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu, 26 November 2025.

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus suap yang menjerat mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

“Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, Kamis, 27 November 2025.

Namun Budi tidak menjelaskan secara detail proses penggeledahan dan langkah yang akan dilakukan penyidik usai menyita dokumen dan BBE tersebut.

Diketahui sebelumnya, KPK menggeledah kantor PT Widya Satria yang berlokasi di Surabaya, Jatim, pada Rabu, 26 November 2025.

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. 

KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan jabatan serta proyek RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya di Pemkab Ponorogo, pada Jumat, 07 November 2025.

Tiga tersangka lainnya adalah Agus Pramono selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto selaku rekanan RSUD Ponorogo.

Keempat tersangka itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Ponorogo, pada Jumat.

Dalam kasus itu, KPK menyatakan bahwa Sugiri menerima suap dari tersangka Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Harjono Ponorogo agar posisinya sebagai Direktur RSUD tidak diganti.

KPK menemukan tiga kali penyerahan uang dari Yunus kepada Sugiri, yakni pada Februari 2025 sebesar Rp 400 juta, periode April-Agustus 2025 Rp 325 juta, dan uang Rp 500 juta yang diserahkan melalui kerabat Sugiri pada November 2025.

KPK juga mengatakan, Sugiri menerima suap dalam paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan menerima fee sebesar Rp 1,4 miliar dari Sucipto selaku rekanan RSUD Harjono.

Selain itu, KPK menemukan bahwa Sugiri melakukan penerimaan lain atau gratifikasi sebesar Rp 225 juta selama periode 2023-2025 dari Yunus dan uang Rp 75 juta dari pihak swasta pada Oktober 2025.

KPK telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025, sampai dengan 27 November 2025 di Rutan cabang Merah Putih.

Atas perbuatannya, Sugiri dan Yunus diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yunus, dalam hal pengurusan jabatan, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Sedangkan terhadap Sugiri, bersama-sama dengan Agus Pramono, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sucipto, dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK. (*/red)

Rehabilitasi Korupsi: Ketika Vonis Jadi Sekadar Dekorasi

By On Sabtu, November 29, 2025

Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. 

Oleh: Edy Suhardono

Selasa malam, 25 November 2025, mungkin akan dikenang sebagai salah satu titik balik paling membingungkan dalam sejarah hukum Indonesia. Baru saja tinta putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Ira Puspadewi mengering, Istana Negara mengirimkan sinyal mengejutkan: rehabilitasi.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan nama baik mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta dua direksi lainnya bukan sekadar manuver administratif.

Ia adalah guncangan tektonik bagi rasa keadilan publik yang, jujur saja, sudah lama retak. Sebagai seorang psikolog sosial, saya merasakan denyut keresahan yang nyata di masyarakat.

Kita sedang menyaksikan drama di mana logika hukum formal bertabrakan dengan pragmatisme kekuasaan, menciptakan apa yang dalam psikologi disebut disonansi kognitif massal.

Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dinyatakan bersalah merugikan negara triliunan rupiah, kini dipulihkan martabatnya sebagai warga negara yang bersih?

Tulisan ini tidak hadir untuk menghakimi individu, melainkan untuk membedah anatomi keputusan tersebut dengan pisau analisis lebih tajam: apakah ini wujud keadilan substantif yang berani, atau justru awal dari normalisasi impunitas berbahaya?

Paradoks hukum di tengah trauma kepercayaan publik

Mari kita tatap realitas emosional bangsa ini. Kita sedang berada dalam fase transisi yang rapuh. Data dari Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia (2025) menunjukkan paradoks yang menarik: tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto mencapai 82 persen.

Namun, 33,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk (Indikator Politik Indonesia, Survei Nasional, 2025). Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka adalah jeritan batin masyarakat yang merindukan sosok pelindung—“The Strong Father”—namun di saat bersamaan merasa dikhianati oleh sistem hukum yang dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dalam psikologi kolektif, keputusan rehabilitasi ini berisiko memperdalam moral injury publik. Cedera moral terjadi ketika otoritas yang sah mengkhianati keyakinan mendalam masyarakat tentang apa yang benar (Litz et al., “Moral Injury and Moral Repair in War Veterans,” Clinical Psychology Review, 2009).

Publik yang masih bergelut dengan kesulitan ekonomi melihat angka kerugian negara Rp 1,25 triliun dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara sebagai jumlah yang menyakitkan. Narasi bahwa “tidak ada aliran dana ke kantong pribadi” atau mens rea (niat jahat) yang tidak terbukti, sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan KPK: Penanganan Tindak Pidana Korupsi BUMN (2025), sulit diterima oleh akal sehat rakyat kecil yang terbiasa melihat korupsi sebagai kejahatan hitam-putih.

Ketika Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatif Pasal 14 UUD 1945 untuk merehabilitasi mereka yang baru saja divonis, pesan yang tertangkap oleh alam bawah sadar publik adalah ambiguitas. Hukum menjadi relatif.

Bagi elite birokrasi, langkah ini mungkin dilihat sebagai “terapi keamanan psikologis”—jaminan bahwa jika Anda mengambil risiko bisnis untuk negara dan gagal, Anda akan dilindungi.

Namun bagi rakyat, ini terlihat sebagai teater absurditas. Akumulasi rasa ketidakadilan ini bisa memicu alienasi politik, di mana masyarakat merasa negara bukan lagi milik mereka, melainkan properti pribadi para elite yang bisa saling memaafkan di balik pintu tertutup.

Normalisasi penyimpangan dalam labirin birokrasi BUMN

Untuk memahami mengapa Ira Puspadewi dan koleganya berani mengambil keputusan akuisisi yang kemudian dianggap merugikan negara, kita perlu menyelami psikologi organisasi mereka. Dalam studi klasik The Challenger Launch Decision (Diane Vaughan, 1996), diperkenalkan konsep Normalization of Deviance.

Fenomena ini terjadi ketika penyimpangan dari prosedur baku lambat laun diterima sebagai norma baru karena tekanan target. Di lingkungan BUMN, para direksi hidup dalam tekanan ganda.

Di satu sisi, mereka dituntut ekspansif, mencetak laba, dan mengakuisisi aset demi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan Presiden Prabowo.

Di sisi lain, mereka diikat aturan birokrasi yang kaku, di mana kerugian bisnis sekecil apa pun bisa dituduh sebagai kerugian negara.

Dalam kasus ASDP, percepatan due diligence atau pengabaian sinyal risiko tertentu kemungkinan besar bukan didasari niat merampok, melainkan mekanisme bertahan hidup untuk mengejar target operasional armada. Mereka menormalisasi “jalan pintas” tersebut sebagai risiko bisnis wajar.

Namun, konstruksi “risiko bisnis” ini runtuh ketika ditarik ke meja hijau. Penegak hukum bekerja dengan kacamata hitam-putih: ada kerugian, ada prosedur dilanggar, maka itu korupsi. Rehabilitasi yang diberikan Presiden pada dasarnya adalah upaya paksa untuk mengembalikan konstruksi “risiko bisnis” tersebut.

Presiden seolah berkata bahwa “kesalahan administrasi” tidak boleh mematikan karier seorang profesional. Argumen ini masuk akal secara manajerial, tetapi berbahaya secara sosiologis.

Bahaya terletak pada mekanisme Moral Disengagement atau pelepasan moral (Bandura, “Selective Moral Disengagement in the Exercise of Moral Agency,” Journal of Moral Education, 2002).

Jika setiap kerugian negara akibat kelalaian prosedur bisa dimaafkan dengan dalih “tidak ambil untung pribadi,” kita sedang mengajarkan kepada ribuan pejabat negara bahwa akuntabilitas itu bisa ditawar.

Preseden ini berisiko menciptakan lereng licin (slippery slope) menuju pembenaran segala bentuk inefisiensi dan kebocoran anggaran negara.

Merekatkan cermin retak

Apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini terbelah antara logika elite yang pragmatis dan emosi publik yang terluka. Solusinya tidak boleh berhenti pada kritik, tapi harus menawarkan jalan keluar sistemik.

Pertama, kodifikasi Business Judgment Rule (BJR). Indonesia membutuhkan aturan tertulis bahwa keputusan bisnis BUMN yang merugi tidak dapat dipidana selama memenuhi tiga syarat: tidak ada benturan kepentingan, dilakukan dengan itikad baik, dan melalui proses pengambilan keputusan rasional.

Urgensi ini sudah dibahas dalam Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional (2024). Dengan adanya aturan ini, kepastian hukum tercipta tanpa harus mengorbankan rasa keadilan melalui rehabilitasi dadakan.

Kedua, transparansi Istana. Pemerintah berutang penjelasan kepada rakyat. Transparansi adalah obat bagi disonansi kognitif. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menjadi dasar rehabilitasi harus dipublikasikan.

Publik berhak tahu: apa argumen hukum yang membuat vonis hakim yang baru berumur lima hari itu menjadi tidak relevan? Membuka “kotak hitam” proses ini akan meredam spekulasi liar dan mendidik masyarakat bahwa rehabilitasi bukan sekadar privilege koneksi politik.

Ketiga, restorative justice berbasis akuntabilitas sosial. Ira Puspadewi dan direksi yang direhabilitasi tidak boleh hanya menghilang dalam kebebasan. Mereka harus tampil dalam forum terbuka untuk berbagi Lessons Learned.

Mengakui kesalahan prosedural dan menunjukkan bagaimana sistem diperbaiki akan jauh lebih efektif menyembuhkan luka rasa keadilan publik daripada arogansi kemenangan hukum (Zehr, “The Little Book of Restorative Justice,” 2002).

Kasus ini adalah cermin retak wajah hukum kita. Di satu pecahan, kita melihat wajah pragmatisme pembangunan yang ingin berlari kencang tanpa terbebani ketakutan. Di pecahan lain, kita melihat wajah rakyat yang bingung membedakan antara “jahat” dan “salah.” Tugas kita hari ini adalah merekatkan kembali cermin tersebut.

Jangan biarkan rehabilitasi ini menjadi preseden liar yang menormalisasi impunitas. Sebaliknya, jadikan ia momentum untuk mereformasi sistem hukum agar mampu membedakan dengan jernih antara perampok uang rakyat dan petaruh bisnis negara yang terpeleset.

Keberanian Presiden Prabowo mengambil risiko politik ini harus dikawal dengan nalar kritis yang tajam, agar niat baik melindungi profesional tidak berujung pada erosi kepercayaan publik yang lebih dalam.

Keadilan, pada akhirnya, bukan hanya soal pasal-pasal di kertas, melainkan soal rasa percaya yang hidup di hati setiap warga negara. Tanpa itu, hukum hanyalah teks kosong tanpa jiwa.

Penulis adalah Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre

Sumber: kompas.com

Gelar Raker Pematangan Kinerja Pengurus dan Anggota, Mansar Terpilih Jadi Ketua PERWAST Definitif

By On Sabtu, November 29, 2025


CIANJUR, DudukPerkara.News – Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025, di Villa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Rabu, 26 November 2025.

Acara dimulai sejak pukul 13.00 WIB, yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota. 

Turut hadir Plt Ketua PERWAST Mansar, Sekretaris Mujeni, Bendahara Suyono, Dewan Pembina Angga Apria Siswanto, Dewan Penasehat Yusa Qorni.

Acara dipandu Suyono yang selanjutnya disampaikan kata sambutan oleh Robin selaku Panitia Kegiatan.

“Alhamdulilah dalam kesempatan ini kita bisa hadir serta kumpul bersama dalam keadaan sehat wal-afiat, saya selaku panitia sangat berterima kasih atas kehadiran semuanya yang masih kompak, tak lupa saya berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan Raker tahunan ini, semoga hasil dari raker ini membawa PERWAST lebih baik dan maju lagi,” ujarnya.

Selanjutnya kata sambutan disampaikan oleh Angga Apriana selaku Dewan Pembina.

“Alhamdulilah dalam kesempatan ini kita bisa kembali mengadakan rapat kerja tahunan. Saya apresiasi semuanya yang hadir disini tanpa terkecuali. Kita buktikan bahwa PERWAST masih solid dan kompak dalam setiap kegiatan apapun yang bernilai positif. Semoga ke depannya semakin berkembang dan maju,” pungkasnya.

“Alhamdulilah hari ini kita mengadakan acara rapat kerja tahunan. Ini adalah moment penting untuk pematangan kinerja pengurus dan anggota. Semoga hasil rapat kerja ini membawa dampak positif untuk PERWAST ke depannya, dan acara ini resmi saya buka,” imbuhnya.

Kemudian acara berikutnya Rapat Pleno pembahasan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) yang dipandu oleh Majelis Pleno dengan Ketua Majelis Suyono, anggota Majelis Dimas Agung dan Bambang Irawan.

Usai Rapat Pleno, peserta Raker sepakat menyatakan dan menetapkan secara aklamasi Mansar sebagai Ketua PERWAST defenitif.

Selanjutnya acara ditutup dengan do'a yang dipimpin langsung oleh Ustad Heru, dan acara sesi foto bersama menandai acara Raker selesai digelar dan bentuk kekompakan dalam sebuah organisasi. (*/red)

Berhasil Turunkan Stunting, Kota Serang Diguyur Bantuan Fiskal

By On Sabtu, November 22, 2025

Walikota Serang, Budi Rustandi. 

SERANG, DudukPerkara.News – Keberuntungan menghampiri Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Pasalnya, di saat kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota lain menghadapi tekanan akibat kebijakan pemangkasan dana transfer, Pemkot Serang justru malah mendapat bantuan fiskal dari pemerintah pusat.

Nilainya terbilang cukup lumayan, yakni sebesar Rp 5,4 miliar. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Yusuf Suprapto.

Yusuf menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025, Pemkot Serang menjadi salah satu dari 50 pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat karena dianggap telah berhasil menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.

“Alhamdulillah Kota Serang termasuk ke dalam 50 daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota yang mendapatkan dana insentif fiskal kategori penghargaan kinerja tahun berjalan penurunan stunting. Dan nilainya itu kurang lebih Rp 5,4 miliar,” ujarnya, Jumat, 21 November 2025. 

Menurut Yusuf, pencairan dana insentif itu dilakukan secara bertahap dalam dua periode dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2,7 miliar.

“Insya Allah di minggu ini akan disalurkan tahap pertama senilai Rp 2,7 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan dana itu sendiri masuk dalam anggaran tahun berjalan di tahun 2025. Sehingga dengan begitu Pemkot Serang akan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di tahun ini.

“Akan kita gunakan untuk tahun anggaran 2025,” ujarnya. 

Adapun peruntukannya, kata Yusuf, sesuai dengan peraturannya dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan program yang berkaitan langsung dengan upaya penurunan stunting di Kota Serang. Salah satunya seperti peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

“Yang sudah kita rencanakan itu untuk pembangunan RSUD, lalu ada juga hal lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Budi Rustandi mengaku senang mendapat bantuan dana tersebut. Sebab di saat kondisi keuangan kabupaten/kota lain dalam keadaan tertekan, Pemkot Serang justru mendapat insentif fiskal dari pemerintah pusat.

“Senang banget lah, eranya gue,” kata Budi dengan bangga.

Budi mengatakan, bantuan tersebut sedikit membantu Pemkot Serang dalam merealisasikan program kerjanya, terutama dalam hal pembangunan fisik.

“Jadi pembangunan tidak terganggu,” ujarnya. (Advertorial)

Proyek Bangunan dalam Pengerjaan di Cipondoh Ditemukan Tak Sesuai Perda, Diduga Gunakan Papan Izin Palsu

By On Rabu, November 19, 2025

Papan Ijin Bangunan Diduga Palsu 


Tangerang, DudukPerkara.Com – Sebuah proyek bangunan dalam pengerjaan terdapat papan izin bangunan yang dipasang dengan

Nama pemilik “SIOE TJEN” 

Nama PROYEK : TOKO dan 

 nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018,

Lokasi Lingkungan Kp. Gunug, RT 01/01 Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,


Namun alamat papan tersebut tidak sesuai dengan lokasi proyek yang sedang dikerjakan dan di kecamatan Cipondoh maupun Kota Tangerang tidak ada nama daerah “Lingkungan KP.GUNUG”.


Diketahui proyek bangunan yang dalam pengerjaan berasa Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Hal ini menjadi perhatian publik karena diduga menggunakan papan izin bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan alamat bangunan tersebut. 

Dugaan pelanggaran itu terungkap usai tim wartawan melakukan penelusuran langsung ke lokasi pengerjaan pada Selasa (22/09/2025).


Dalam peninjauan awal, tim tidak menemukan papan izin yang wajib dipasang secara terbuka di area proyek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ( Perda ) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan ketentuan pelayanan perizinan. 


Seorang pekerja yang ditemui mengaku tidak mengetahui soal perizinan.

“Papan izinnya tidak ada, saya hanya bekerja saja. Ini punyanya Pak A,” ujarnya.


Ketika A dimintai keterangan, ia mengarahkan wartawan kepada S yang disebut sebagai pemilik bangunan. S kemudian menunjukkan papan izin dengan nomor IMB: 644/Kep-360/PPMPTSP/IMB/2018. Namun, pada papan tersebut tercantum alamat Kp. Gunug RT 001 / 001 Kelurahan Cipondoh, sementara bangunan yang dikerjakan berada di jalan Hasyim Ashari RT 001/002, Kelurahan Kenanga, kecamatan Cipondoh, Tangerang, sehingga data tidak identik.


Selain ketidak sesuaian alamat, pada papan tertulis peruntukan bangunan sebagai “toko”, sedangkan bentuk fisik bangunan di lapangan tidak menggambarkan struktur toko. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap regulasi tata bangunan dan perizinan daerah.


A sempat menyatakan bahwa papan izin akan diperbarui pada Senin (28/09/2025). Namun, saat dicek kembali pada 27/10/2025, papan izin lama masih terpampang, bahkan tampak terdapat noda cat yang menutupi sebagian informasi. Ini jelas tidak sesuai dengan pengakuan A saat di konfirmasi yang mengatakan sudah selesai di perbaharui.


Di lokasi, pekerja saat di tanya mengenai papan izin justru malah menunjukkan spanduk berlogo ormas dan LBH, bukan papan izin resmi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perizinan.


Ketua LSM GERAM, DPC Kota Tangerang S. Widodo SH, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang guna memastikan keabsahan izin tersebut.


Setelah dilakukan pengecekan administratif, DPMPTSP menyatakan bahwa data pada papan izin tersebut benar adanya dan asli untuk pembangunan di jalan kenanga bukan pembangunan di jalan Hasyim Asyhari tidak sesuai dengan lokasi bangunan, ini indikasi adanya pemalsuan dokumen dan mengarah pidana karena penggunaan informasi yang tidak semestinya.


Ketidaksesuaian izin ini berpotensi melanggar beberapa regulasi, antara lain:


Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Bangunan Gedung, terkait kewajiban memasang papan informasi izin di lokasi.


UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terkait persyaratan administrasi dan kesesuaian fungsi bangunan.


UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai penggunaan dokumen resmi sesuai peruntukan serta Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat (menggunakan dokumen IMB pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan).


”Kami siap menyerahkan bukti terkait kepada aparat penegak hukum (APH) dan prinsip kami jelas bahwa penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu” imbuhnya


Hingga berita ini diterbitkan,kami masih menunggu pihak pemilik bangunan memberikan klarifikasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut administratif dari temuan tersebut.(*/Red)

Gubernur Andra Soni Dorong Banten Miliki Pelabuhan Ekspor-Impor Barang Umum

By On Rabu, November 19, 2025

Gubernur Andra Soni saat menghadiri Peluncuran Jalur Logistik Multimoda Kereta Api dan Kapal Roro, di Dermaga PT KBS, Kota Cilegon, Selasa, 18 November 2025. 

CILEGON, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni mengusulkan agar pelabuhan di Banten dapat diaktifkan sebagai pelabuhan ekspor-impor barang umum.

Usulan itu disampaikan sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Andra Soni saat menghadiri Peluncuran Jalur Logistik Multimoda Kereta Api dan Kapal Roro, di Dermaga PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), Kota Cilegon, Selasa, 18 November 2025.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Strategi Mengurangi Biaya Logistik

Gubernur Andra Soni berharap, aktivasi jalur logistik tersebut terus menyasar pelabuhan di Banten.

Menurutnya, Banten dianugerahi posisi geografis yang sangat strategis, dan sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia, seperti Jalan Raya Pos, bermula dari wilayah ini.

Keberadaan Selat Sunda dan pelabuhan di sekitarnya merupakan bagian penting dari alur pelayaran dan perdagangan internasional.

“Insya Allah, delapan persen pertumbuhan ekonomi nasional akan tercapai dimulai dari Provinsi Banten,” ujar Andra Soni.

Penggunaan pelabuhan di Banten untuk aktivitas ekspor dan impor dinilai penting untuk meningkatkan nilai tukar bruto daerah dan mengatasi masalah logistik nasional.

“Karena semua dibawa ke Pelabuhan Tanjung Priok, semua masyarakat mengalami kendala, mengalami biaya tinggi karena truk berdampingan dengan mobil-mobil kecil. Kemudian, otomatis bahan bakar yang disubsidi pemerintah terus mengalami lonjakan penggunaan, sehingga beban pemerintah semakin berat,” jelasnya.

Dengan kawasan industri yang besar dan produsen ekspor yang signifikan, pelabuhan di Banten diharapkan dapat menjadi solusi efisiensi logistik.

Dukungan Menko IPK

Sementara itu, Menko IPK AHY menyambut baik inisiatif pemanfaatan infrastruktur transportasi.

Ia menegaskan, Provinsi Banten, khususnya Cilegon, memiliki banyak industri strategis yang sangat fundamental bagi pembangunan kewilayahan.

AHY menambahkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia membangun seluruh moda transportasi secara seimbang. Penggunaan kereta api dinilai krusial untuk mengurangi masalah over dimension overload (ODOL) serta menekan risiko kecelakaan di jalan.

Hal serupa berlaku pada pengoperasian kapal Roro Pelabuhan KBS Cigading–Pelabuhan Panjang di Lampung, yang mampu mengangkut hingga 300 truk atau 600 kendaraan kecil.

“Bukan hanya produk-produk atau komoditas baja atau turunannya, tetapi juga yang lain. Feed and food termasuk juga berbagai petrol container,” ungkap AHY.

Kontribusi Pendapatan Daerah

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Muhammad Akbar Johan menjelaskan, optimalisasi jalur kereta api memungkinkan pengangkutan produk PT KS melalui kereta api.

Ia juga optimis fasilitas Pelabuhan KBS mampu menarik industri baru.

“Dengan pemeriksaan dokumen barang dilakukan langsung di Kota Cilegon, hal itu turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tutup Akbar Johan. (*/red)

Polri Sebut Kelompok Teror Manfaatkan Medsos dan Game Online Rekrut Anak-Anak

By On Rabu, November 19, 2025

Densus 88 Polri saat menggelar Konferensi Pers di Mabes Polri, Selasa, 18 November 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membongkar jaringan terorisme yang merekrut anak-anak. Ada ratusan anak direkrut oleh jaringan ini lewat game online.

Dalam pengungkapan kasus ini, Densus 88 telah menangkap lima orang tersangka. Mereka ditangkap dalam setahun.

“Dalam setahun ini ada lima tersangka (dewasa) yang sudah diamankan oleh Densus 88,” ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror, AKBP Mayndra Eka Wardhana saat Konferensi Pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 18 November 2025.

Kelima tersangka, kata Mayndra, ditangkap lewat tiga kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025.

Terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar yang teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka.

“Pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti kurang lebih lebih dari 110 (anak dan pelajar yang saat ini sedang teridentifikasi),” ujarnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebutkan, kelima tersangka berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok melalui media sosial.

“Atas peranannya merekrut dan memengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror,” ujar Trunoyudo.

Kelima tersangka itu, di antaranya berinisial FW alias YT (47), LM (23), PP alias BMS (37), MSPO (18), dan JJS alias BS (19).

Terpapar Terorisme

Mayndra menyebutkan, ada 17 anak yang diamankan karena terpapar jaringan teror sepanjang 2011-2017. Namun, pada 2025, jumlah itu naik signifikan.

“Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011-2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan,” kata Mayndra.

“Namun, pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan kurang lebih lebih ada 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring,” imbuhnya.

Direkrut Lewat Medsos dan Game Online

Dia mengatakan, korban dan pelaku hanya berinteraksi secara online dan tak saling. Densus mencatat ada setidaknya 110 anak berusia 10-18 tahun yang diduga telah terekrut jaringan terorisme.

Para korban berasal dari 23 provinsi di Tanah Air, mayoritas dari Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Tadi totalnya ada 23 Provinsi yang di dalam Provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88. Tapi bukan berarti Provinsi lain aman karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan,” pungkasnya.

“Provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta,” sambungnya.

Menurut Mayndra, propaganda awal biasanya disebar melalui platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan Game Online.

“Jadi, tentunya yang di platform umum ini akan menyebarkan dulu visi-visi utopia yang mungkin bagi anak-anak itu bisa mewadahi fantasi mereka sehingga mereka tertarik,” tuturnya.

“Seperti tadi disebutkan oleh Pak Dirjen dari Komdigi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak kita ini ya, bermain game online. Nah di situ mereka juga ada sarana komunikasi chat, gitu ya. Ketika di sana terbentuk sebuah komunikasi, lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam grup yang lebih khusus, yang lebih terenkripsi, yang lebih tidak bisa terakses oleh umum,” imbuhnya.

Dihimpun dalam Satu Platform

Kemudian target yang dianggap potensial dihimpun melalui platform yang lebih khusus, seperti WhatsApp hingga Telegram.

“Dari awal memang tidak langsung menuju kepada ideologi terorisme, tetapi anak-anak dibikin tertarik dulu, kemudian mengikuti grup, kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung,” ujar Mayndra.

Dia memastikan, anak-anak yang diidentifikasi sebagai korban ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemain Lama

Mayndra juga mengungkap para pelaku merupakan pemain lama. Sebab, ada yang pernah menjalani proses hukum.

“Dalam penegakan hukum ini, dua kategori ini ada ya. Pertama, pemain lama yang juga mencoba merekrut anak-anak kembali ya, dia sudah menjalani proses hukum, kemudian setelah lepas dia coba lagi merekrut beberapa anak,” ujarnya.

“Kemudian, Densus mengembangkan sampai dengan saat ini kita mendapati empat pelaku baru lainnya,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, pemain lama itu tergabung dengan jaringan Ansharut Daulah. Jaringan itu berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Jadi untuk pemain lama yang ditangkap pertama kali oleh Densus 88, diketahui jaringannya berasal dari jaringan ISIS atau Ansharut Daulah,” pungkasnya.

Para tersangka, kata dia, menggunakan media sosial hingga game online untuk menarik perhatian anak-anak. Mereka diduga menggunakan latar belakang agama untuk mendoktrin anak dengan paham terorisme.

“Mungkin kalau di dalam jaringan terorisme ini dengan menggunakan latar belakang ideologi kanan atau agama. Mungkin ada pertanyaan seperti ini ya, 'Manakah yang lebih baik antara Pancasila dengan kitab suci?' gitu salah satu jebakan pertama,” jelasnya.

Kerentanan Anak

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, kerentanan anak terpapar paham radikal dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya bullying dan masalah keluarga.

“Dari hasil asesmen kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, di antaranya adalah bullying dalam status sosial broken home dalam keluarga,” kata Trunoyudo

“Kemudian, kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama,” sambungnya. (*/red)

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 137 Miliar dan Pencucian Uang Rp 307 Miliar

By On Rabu, November 19, 2025

Mantan Sekretaris MA, Nurhadi. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi didakwa telah menerima gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 307,2 miliar.

“Terdakwa Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung Tahun 2012-2016 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 137.159.183.940,00,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rony Yusuf saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025.

Jaksa mengatakan, penerimaan ini berlawanan dengan jabatan dan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerimaan itu disebutkan terjadi sekitar Tahun 2013-2019.

Uang haram itu diduga didapat dari sejumlah pihak yang berperkara, terutama untuk kasus perdata.

Angka Rp 137,1 miliar ini merupakan temuan baru dari tindak pidana awal yang sudah diputus pada Tahun 2021 lalu.

Pada vonis lalu, Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35,726 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016, Hiendra Soenjoto, terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.

Nurhadi juga terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Jika dijumlahkan, total suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi mencapai Rp 186,5 miliar.

Atas gratifikasi ini, Nurhadi disebutkan melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain gratifikasi, Nurhadi juga didakwa melakukan TPPU senilai Rp 307,2 miliar.

“Terdakwa Nurhadi melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menempatkan uang seluruhnya berjumlah Rp 307.260.571.463,00,” kata Jaksa.

Uang ini sebagian digunakan untuk membeli tanah dan bangunan senilai Rp 138,5 miliar.

Sebagian tanah ini merupakan lahan kebun sawit di beberapa wilayah, termasuk di Sumatera Utara.

Atas TPPU yang dilakukannya, Nurhadi didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, pada kasus suap pertama, Nurhadi sudah divonis selama enam tahun penjara.

Ia juga telah menjalani hukumannya sebelum kembali ditangkap untuk dugaan TPPU. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *