Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Gubernur Andra Soni Salurkan Bantuan Kemanusiaan dari PGRI Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

By On Rabu, Desember 31, 2025

Penyerahan bantuan oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin kepada Gubernur Banten Andra Soni, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News – Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten.

Bantuan itu ditujukan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin, kepada Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025.

Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, M Luthfi.

Gubernur Andra Soni mengapresiasi tingginya rasa solidaritas dan kepedulian anggota PGRI Banten terhadap sesama anak bangsa yang sedang tertimpa musibah.

Ia memastikan, dana yang dititipkan akan dikelola secara transparan melalui jalur resmi pemerintah daerah.

“Bantuan ini akan disalurkan melalui BPBD Provinsi Banten. Tujuannya agar distribusi bantuan terkoordinasi dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah terdampak,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjelaskan, total dana yang berhasil dihimpun dari pengurus PGRI tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi mencapai Rp 1,3 miliar.

“Sebesar Rp 1 miliar kami serahkan melalui Pemprov Banten untuk masyarakat umum korban bencana. Sisanya, yakni Rp 300 juta, kami salurkan melalui PGRI Pusat khusus untuk membantu rekan-rekan guru di lokasi bencana yang turut terdampak,” jelas Jamaluddin.

Dukungan untuk Program Sekolah Gratis

Selain membahas penanganan bencana, dalam kesempatan tersebut Gubernur Andra Soni juga mengajak PGRI untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan program Sekolah Gratis.

Program prioritas Pemprov Banten ini diketahui telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya.

Andra Soni menekankan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi program tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Ke depan, program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kami juga menargetkan cakupannya dapat diperluas hingga menjangkau sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Jamaluddin menyatakan bahwa PGRI Provinsi Banten mendukung penuh kebijakan Sekolah Gratis.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Banten.

“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung penuh program tersebut demi kemajuan pendidikan di Banten,” pungkasnya. (*/red)

Jelang Ramadan, Mualem Usul Impor Daging Sapi untuk Warga Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi demi kebutuhan daging di Aceh menjelang Ramadan.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh diprediksi akan melonjak naik akibat bencana yang melanda kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Mualem meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh menjelang Ramadan.

"Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak meugang, tidak meugang daging rasanya Ramadan tidak sah, Pak, seperti itu," ujar Mualem.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh pada hari normal tembus Rp 200 ribu per kilogram.

Dia mengaku khawatir harga dapat melonjak naik akibat banyaknya ternak yang menjadi korban banjir.

"Jadi harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai Rp 200 ribu per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp 300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ujarnya.

Untuk itu, Mualem meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk memasok daging maupun sapi hidup. Nantinya, daging atau sapi itu akan disalurkan atau dijual kepada masyarakat terdampak.

"Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya, Pak," ujarnya.

"Saya rasa kita boleh impor, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak, jadi dampak banjir, Pak," imbuhnya. (*/red)

Prabowo Bakal Rayakan Tahun Baru Bersama Warga Terdampak Bencana Aceh

By On Rabu, Desember 31, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyambut malam tahun baru di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sesuai rencana, Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh.

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Qodari belum mengetahui secara spesifik kegiatan apa saja yang dilakukan Prabowo di Aceh.

Begitu kemungkinan Presiden Prabowo menginap di tenda pengungsian. Ia hanya mendengar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan mengunjungi Bener Meriah.

"Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet)," tuturnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karenanya, ia meminta Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.

"Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergoyong-royong bersama -red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana dengan Pimpinan DPR RI, Kementerian/Lembaga, hingga Kepala Daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.

Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, listrik, hingga toko-toko.

"Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang," ujarnya.

Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur.

"Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi," ujar Tito. (*/red)

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang

By On Rabu, Desember 31, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.Com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.

Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.

Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.

Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)

Mahkamah Agung Tangani 38.147 Perkara Sepanjang Tahun 2025

By On Rabu, Desember 31, 2025

Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.Com – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.

"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)

Ironi Penegakan Hukum: Gudang Rokok Lato Diduga Ilegal Berada di Permukiman, Tak Jauh dari Pos Polisi

By On Senin, Desember 29, 2025


SERANG, DudukPerkara.News – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sorotan terhadap peredaran rokok yang diduga ilegal dengan merek Lato di wilayah Banten terus menguat. Setelah sebelumnya dikabarkan marak beredar di warung-warung kecil dan pedagang kaki lima, kini warga mengungkap dugaan lokasi suplai utama rokok tersebut.

Berdasarkan penelusuran dan keterangan sejumlah warga, rokok merek Lato diduga disuplai dari sebuah gudang yang berlokasi di Perumahan Puri Serang Hijau, tepatnya di Blok L3, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Diketahui, aktivitas keluar masuk barang dari lokasi tersebut disebut sudah berlangsung cukup lama.

"Barang itu disuplai dari gudang yang ada di Perumahan Puri Serang Hijau, Blok L 3, Banjarsari, Cipocok Jaya," ujar seorang warga kepada wartawan, Minggu, 28 Desember 2025.

Tak hanya itu, warga juga menyebut adanya gudang utama lain yang diduga menjadi pusat distribusi rokok Lato yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, tepatnya di Toko Samawa, Kota Cilegon.

Ironisnya, lokasi tersebut disebut tidak jauh dari Pos Polisi dan berada di kawasan strategis, bahkan berdekatan dengan Masjid Agung Kota Cilegon.

"Gudang utamanya ada di Jalan Cut Nyak Dien, dekat Toko Samawa. Aneh saja, lokasinya dekat Pos Polisi dan Masjid Agung, tapi aktivitasnya seolah tidak tersentuh," ujar warga lainnya dengan nada heran. 

Menurut keterangan seorang sales rokok Lato yang enggan disebutkan namanya, pendapatan dari satu merek rokok Lato saja diduga mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 30 miliar per bulan.

"Kalau dari satu merek saja, perputaran uangnya bisa sampai kurang lebih Rp 30 miliar per bulan. Itu baru satu merek, belum yang lain," ungkap sales tersebut kepada wartawan.

Namun, di balik omzet besar tersebut, negara diduga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Jika merujuk pada ketentuan cukai hasil tembakau, rokok yang tidak sesuai pita cukai atau diduga tanpa cukai berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap bulannya, baik dari sektor penerimaan cukai maupun pajak lainnya.

Maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal tersebut memunculkan kecurigaan adanya pembiaran.

Masyarakat mempertanyakan peran aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, mengingat aktivitas distribusi diduga berlangsung di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau dan terbilang terbuka.

"Kami minta aparat jangan tutup mata. Ini sudah lama dan jadi rahasia umum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah," tegas salah satu warga.

Masyarakat mendesak Polda Banten, bersama Bea dan Cukai Kanwil Banten, segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan gudang dan jalur distribusi rokok Lato tersebut.

Penindakan tegas dinilai penting untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga wibawa hukum, khususnya menjelang momentum Nataru. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut Karang Taruna Garda Terdepan Kesetiakawanan Sosial

By On Minggu, Desember 28, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, Sabtu, 27 Desember 2025. 

SERANG, DudukPerkara.News - Gubernur Banten, Andra Soni secara resmi membuka Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, di Aston Serang Hotel & Convention, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu, 27 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Andra menegaskan peran vital Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat.

"Karang Taruna lahir untuk menjawab kebutuhan jiwa sosial pemuda-pemudi di desa dan kelurahan. Karang Taruna merupakan garda terdepan dalam kesetiakawanan sosial," ujar Andra Soni.

Menurut Andra, eksistensi Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan sangat krusial untuk menjaga produktivitas generasi muda Banten. Hal ini dinilai mendesak mengingat posisi Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Karang Taruna dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Andra turut mengisahkan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai pengurus Karang Taruna tingkat RW pada tahun 1998.

Ia mengenang masa krisis ekonomi di mana banyak pemuda menjadi pengangguran dan rawan terjerat narkoba.

"Sehingga (solusinya adalah) berkumpul dengan yang baik-baik di Karang Taruna, yang dibutuhkan di Karang Taruna adalah kehadiran jiwa kesetiakawanan," kenangnya.

Ia menambahkan, Karang Taruna merupakan mitra strategis pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.

"Banyak anak muda kehilangan orientasi. Karang Taruna harus bisa menjadi bagian menuju kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini, yang utama adalah ketulusan jiwa orang-orangnya, jiwa sosialnya," pungkas Andra.

Regenerasi dan Kemandirian Organisasi

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus yang telah menyukseskan Temu Karya VI.

"Alhamdulillah, 15 tahun atau tiga periode saya mendampingi roda organisasi Karang Taruna," ucap Andika.

Andika memaparkan sejumlah capaian selama masa kepemimpinannya. Pada periode pertama (2010–2015), fokus program adalah bantuan langsung ke pengurus hingga tingkat desa/kelurahan.

Pada periode kedua (2015–2020), program bergeser ke bantuan sosial, seperti BPJS gratis, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga kewirausahaan Karang Taruna.

Menariknya, pada periode ketiga (2020–2025), Karang Taruna Banten tidak lagi mengambil dana hibah pemerintah.

"Kami bermitra dengan BUMD dan perusahaan swasta dalam menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility)," ujarnya.

Menutup sambutannya, Andika menekankan pentingnya estafet kepemimpinan dalam organisasi.

"Karang Taruna perlu regenerasi kepengurusan. Selamat ber-Temu Karya VI," tutup Andika. (*/red)

Bupati Tangerang Apresiasi 3.400 Ansor Banser Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

By On Minggu, Desember 28, 2025

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025. 

TANGERANG, DudukPerkara.News - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar GP Ansor dan Banser atas kontribusinya dalam menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas sosial di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada ribuan kader Ansor dan Banser yang tidak hanya menunjukkan kekuatan organisasi, tetapi juga mencerminkan militansi, soliditas, serta komitmen kebangsaan yang kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menegaskan, GP Ansor dan Banser merupakan organisasi kepemudaan mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan, stabilitas sosial dan keamanan, khususnya di Kabupaten Tangerang.

"GP Ansor dan Banser bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta merawat nilai-nilai keislaman yang moderat dan kebangsaan," tegasnya.

Dalam berbagai momentum sejarah bangsa, kata dia, Ansor dan Banser selalu hadir sebagai penjaga ulama dan pengawal nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta benteng ideologi Pancasila.

Peran GP Ansor dan Banser mempunyai peran yang strategis di tengah tantangan zaman seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial.

"GP Ansor dan Banser memiliki sejarah panjang sebagai penjaga ulama, menegakan nilai-nilai Islam dan benteng idiologi Pancasila. Di tengah tantangan zaman saat ini seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial, peran GP Ansor dan Banser semakin relevan dan strategis," tuturnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan dan Desa yang dilantik secara serentak.

Dia berpesan agar pimpinan ranting sebagai ujung tombak organisasi bisa bersentuhan dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

"Pelantikan ini adalah amanah besar. Pimpinan Ranting harus mampu menggerakkan kader, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menghadirkan program yang bermanfaat dan solutif bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser senantiasa menjaga soliditas, kedisiplinan, dan loyalitas organisasi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong.

"Teruslah setia pada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan teguh memegang komitmen kebangsaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terbuka dan berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan GP Ansor dan Banser dalam berbagai bidang, mulai dari sosial kemasyarakatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penanggulangan bencana, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, GP Ansor juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Tangerang yang diterima Bupati atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada pesantren. (*/red)

Jembatan Bailey Kutablang Rampung, Jalur Nasional Medan–Banda Aceh Kembali Normal

By On Minggu, Desember 28, 2025

Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025. 

BIREUEN, DudukPerkara.News - Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025.

Beroperasinya jembatan darurat ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Peresmian jembatan ditandai dengan prosesi adat Peusijuk yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Tokoh Agama setempat.

Prosesi tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar jembatan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pembangunan Jembatan Bailey Kutablang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh. 

Selama proses pengerjaan, proyek ini mendapat pendampingan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Percepatan pemasangan konstruksi jembatan juga didukung penuh oleh personel TNI dari Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda yang terlibat langsung di lapangan.

Personel Zeni bersama tim teknis dan pihak kontraktor bekerja secara intensif, siang dan malam, untuk memastikan jembatan dapat segera difungsikan dan memenuhi standar keamanan.

Usai prosesi Peusijuk, kendaraan roda dua dan roda empat sudah dapat melintas, sehingga arus lalu lintas di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali berjalan normal.

Jalur ini sebelumnya lumpuh total akibat rusaknya jembatan lama yang terputus diterjang banjir bandang dan longsor, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang antara Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Warga pun menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan darurat tersebut.

Basyir, warga Kabupaten Bireuen mengaku sangat bersyukur karena akses utama kini kembali terbuka.

"Alhamdulillah, kami sangat bahagia jembatan ini sudah selesai dan bisa dilalui lagi. Aktivitas kami jadi lancar, tidak perlu memutar jauh seperti sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras," ujar Basyir.

Penyelesaian Jembatan Bailey Kutablang dalam waktu relatif singkat menjadi bukti solidnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan pihak kontraktor dalam merespons dampak bencana serta memulihkan konektivitas wilayah. (Joniful Bahri/red)

Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Hingga 8 Januari 2026

By On Minggu, Desember 28, 2025

Pemerintah Aceh Kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor. Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. 

BANDA ACEH, DudukPerkara.News - Pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar pada Kamis, 25 Desember 2025. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut MTA, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta kajian terbaru dari Pos Komando Tanggap Darurat.

Rekomendasi itu kemudian diperkuat dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada 25 Desember 2025.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan terkoordinasi," ujar MTA dalam pernyataan resminya.

Seiring dengan perpanjangan status tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait diinstruksikan untuk bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 

Prioritas penanganan meliputi percepatan distribusi logistik ke lokasi pengungsian dan Gampong-gampong yang masih terisolasi, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia, serta penyediaan layanan kesehatan secara optimal melalui rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan lapangan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta menyiapkan kelangsungan proses belajar-mengajar bagi anak-anak korban bencana, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah, serta mempercepat persiapan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Semoga Aceh terus bersatu dan bangkit dari bencana ini," ujar MTA. (Joniful Bahri/red)

Hujan Ekstrem di Bener Meriah Picu Ancaman Banjir Kiriman ke Aceh Utara, Warga Diminta Siaga Dini Hari

By On Minggu, Desember 28, 2025

Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, warga pesisir utara diminta berhati-hati. 

BENER MERIAH, DudukPerkara.News – Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi tersebut memicu peringatan dini banjir kiriman bagi wilayah hilir, khususnya Kabupaten Aceh Utara, pada dini hari nanti.

Hingga Kamis malam, sekitar pukul 21.00 WIB, jalur lintas nasional Bireuen–Takengon di kawasan Pintu Rime Gayo sempat terhambat akibat material longsor dan luapan air dari tebing pegunungan.

Selain itu, debit air sungai-sungai utama yang berhulu di Bener Meriah, seperti Krueng Keureuto dan Krueng Pirak, dilaporkan meningkat tajam dengan warna air keruh pekat serta membawa material kayu dan lumpur.

Peningkatan debit air di wilayah hulu ini berdampak langsung terhadap daerah hilir. Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Bener Meriah ditetapkan dalam status Siaga Satu oleh pihak berwenang.

Berdasarkan simulasi aliran dan pemantauan lapangan, puncak volume air kiriman diperkirakan akan mencapai wilayah dataran rendah Aceh Utara pada rentang waktu pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.

Sejumlah kecamatan yang masuk dalam zona merah dan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, di antaranya Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Paya Bakong, dan Tanah Luas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai agar tetap terjaga sepanjang malam, melakukan ronda, serta segera mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Kami meminta warga tidak lengah meskipun di wilayah hilir hujan sudah reda. Debit air dari hulu Bener Meriah saat ini sedang bergerak turun dengan volume yang sangat besar," ujar salah satu koordinator relawan kebencanaan di Aceh Utara.

BPBD bersama aparat desa, relawan, dan unsur TNI-Polri terus melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan langkah evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan. (Joniful Bahri/red)

Kajari HSU dan Bekasi yang Kena OTT KPK Masuk Daftar Mutasi Kejagung

By On Minggu, Desember 28, 2025

KPK menetapkan Kajari HSU, Albertinus P Napitupulu dan Kasi Intel, Asis Budianto sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan kepada sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel, Sabtu, 20 Desember 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi sejumlah pejabat. Ada 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diganti kali ini.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. Surat itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

"Benar (ada mutasi). Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi, serta mengisi kekosongan jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan. Termasuk bagian dari evaluasi kinerja apakah bekerja maksimal atau tidaknya," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Jumat, 26 Desember 2025.

Salah satu yang diganti ialah Kajari Hulu Sungai Utara (HSU). Jaksa Agung menunjuk Budi Triono sebagai Kajari HSU yang baru.

Budi menggantikan Albertinus Napitupulu yang terjaring dalam OTT KPK pada Kamis lalu, 18 Desember 2025. Albertinus telah ditahan KPK usai menjadi tersangka pemerasan.

Budi sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejati Kepulauan Riau. Sedangkan Albertinus Napitupulu diberhentikan sementara dari statusnya sebagai Jaksa.

Berikutnya, Jaksa Agung juga mencopot Kajari Bangka Tengah Padeli yang telah menjadi tersangka korupsi pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di wilayah Enrekang. Kasus itu kini ditangani oleh Jampidsus Kejagung.

Posisi Padeli digantikan oleh Abvianto Syaifulloh. Abvianto sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kabupaten Gorontalo.

Burhanuddin juga mencopot Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Posisi Eddy digantikan oleh Semeru yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara.

Nama Eddy ikut terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bekasi pada Kamis lalu, 18 Desember 2025.

Dalam OTT yang menjaring Bupati Bekasi Ade Kuswara itu, rumah Eddy turut disegel oleh KPK. Namun, belum diketahui apa kaitan Eddy dalam kasus tersebut.

Jaksa Agung juga mengganti Kajari Kabupaten Tangerang, Afrillianna Purba. Afrillianna kini menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Agung.

Jabatan yang ditinggalkan Afrillianna akan diisi oleh Fajar Gurindro yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pencopotan Afrillianna ini terjadi setelah salah satu anak buahnya dijerat sebagai tersangka pemerasan, yakni Herdian Malda Ksastria, yang merupakan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang. (*/red)

Respon dan Kerja Keras Satresnarkoba Polrestabes Bandung dalam Memberantas Peredaran Obat Daftar G Patut Diacungi Jempol

By On Sabtu, Desember 27, 2025

Lokasi di Jalan Terusan Buah Batu. 

BANDUNG, DudukPerkara.News - Respon cepat yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung mendatangi beberapa lokasi yang diduga mengedarkan obat keras daftar G jenis Hexymer dan Tramado bermodus warung tutup dan toko kosmetik, pada Rabu, 27 Desember 2025, patut diacungi jempol

Diketahui, Tim Satresnarkoba Polrestabes Bandung telah mendatangi sejumlah lokasi, di antaranya di Jl. Pasirluyu, No.16, Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), dan di Jl. Terusan Buah Batu No.142, Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, serta di Jl. Soekarno Hatta No.551a, Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.

Lokasi tersebut disinyalir terdapat aktivitas peredaran obat keras keras daftar G jenis Tramadol, Hexymer, yang diduga tidak memiliki izin edar dari Dinkes dan BPOM.

Saat petugas mendatangi lokasi di Jl. Pasirluyu, No.16, Pasirluyu, toko tersebut sudah dalam keadaan tutup.

Salah satu anggota Resnarkoba Polrestabes Bandung melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, pihaknya akan selalu merespon cepat setiap aduan dari masyarakat, guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman di wilayah hukumnya.

Lokasi di Jalan Soekarno-Hatta. 

"Terima kasih sebelumnya, apabila ada info kabari kami," ujarnya.

"Kerja keras yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung dalam memberantas obat keras daftar G tanpa izin edar dan resep dokter patut kita acungi jempol," ucap Deni Setiawan, warga Kecamatan Lengkong pada media ini, Kamis, 25 Desember 2025.

Menurutnya, langkah Satresnarkoba melakukan pemberantasan obat keras daftar G bukan persoalan yang mudah, karena  para oknum yang mengedarkan obat keras jenis daftar G yang tidak bertanggung jawab.

"Berbagai upaya dilakukan oleh para oknum pengedar untuk melancarkan usaha ilegalnya, mulai berkedok toko kosmetik, warung sembako hingga Counter Handphone, hingga sistem COD. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat jajaran Satresnarkoba Polresta Bandung untuk memberantas tuntas peredaran obat keras yang dapat merusak generasi bangsa," ujar Sopian, salah satu pedagang di Jl. Soekarno-Hatta. (red/tim)

Jombang Rawan Penyimpangan BBM Solar, Truk Tangki Muat BBM Solar Tampak Keluar Masuk Radar 222 TNI AU Kabuh

By On Sabtu, Desember 27, 2025


JOMBANG, DudukPerkara.News - Truk tangki biru putih tampak keluar masuk Radar 222 Kabuh Jombang, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa, 23 Desember 2025.

Sebelumnya, truk tangki dengan Nopol B 9566 SYM, tampak beberapa kali kepergok awak media melintas di Mojokerto, tepatnya di Dusun Paskis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Truk tangki dengan kapasitas 8000 KL itu terpantau bukan hanya sekali ini, namun sudah kerap dipergoki awak media. Adapun PT yang tertera di truk tangka itu, yakni PT. JE.

Pantauan awak media, wilayah Jombang rawan akan penyimpangan BBM jenis Solar subsidi. Atas dugaan tersebut, pihak terkait, yakni apparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tindakan tegas, dan menjadi perhatian serius bagi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan BP Migas untuk mengambil tindakan tegas. (red/tim)

Prabowo Bilang Uang Rp 6,62 Triliun Hasil Penertiban Hutan Bisa Bangun 100 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatera

By On Jumat, Desember 26, 2025

Presiden Prabowo Subianto saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News - Presiden Prabowo Subianto menyebut, uang senilai Rp 6,6 triliun hasil penertiban kawasan hutan dan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat dimanfaatkan untuk membangun 100 ribu hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera.

Selain itu, dana tersebut bisa digunakan untuk merenovasi ribuan sekolah yang rusak.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

"Sebagai contoh, yang Rp 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah, untuk hunian tetap para pengungsi, 100 ribu rumah, Rp 6 triliun 100 ribu rumah, hunian tetap," ujar Prabowo.

Menurutnya, jumlah tersebut bahkan sudah mampu menutup setengah dari kebutuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ia juga menyebut, kebutuhan hunian di wilayah tersebut mencapai sekitar 200 ribu unit. 

"Padahal kebutuhannya berapa ya, untuk bencana tiga provinsi ini ada yang kuasai angkanya kurang lebih berapa? Mendekati 200 ribu. Dengan ini saja 100 ribu sudah sudah terbayar," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan, dana yang berhasil diselamatkan tersebut baru berasal dari 20 korporasi yang melanggar aturan dan ditertibkan aparat penegak hukum.

Ia menilai, penegakan hukum ini masih berada pada tahap awal dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak aset negara. 

"Bayangkan berapa korporasi ini berapa? 20, 20 perusahaan. Ini 20 perusahaan ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100 ribu saudara-saudara kita. Ini baru ujungnya, saudara-saudara," ujarnya.

Oleh karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk berani dan konsisten menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Ia juga mengingatkan aparat tidak gentar menghadapi tekanan atau lobi dari pihak mana pun. 

"Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur penegak hukum, laksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *