Terkesan Kebal Hukum, Lapak Solar Ilegal Diduga Milik Kopral Anto Nekat Beraktivitas Lagi: Padahal Gudangnya Sudah Di-Police Line

Dok. Foto: Lapak Solar Punya Anto Kopral Nekat Beroperasi Pasca di segel/Police Line okeh Tim Gabungan dari Polri dan Denpom beberapa waktu lalu. (Ilstrsi/*)

SERANG | Hukum seolah tak ada artinya bagi mafia solar di Provinsi Banten, seperti dugaan Lapak BBM solar ilegal yang berlokasi di Jalan Raya Serang-Cilegon, Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu tepatnya di belakang RM Majalengka kembali beroperasi secara terang-terangan.

Padahal lapak kencingan solar yang memanfaatkan armada atau kendaraan dump truk tambang yang dekat dengan SPBU Toyomerto tersebut baru saja viral dan disegel dengan garis polisi (police line) oleh tim gabungan Polresta Serang Kota dan Denpom III/Serang pada Oktober 2026 kemarin.

Namun kini police line atau garis polisi di lapak Solar diduga milik Kopral Anto tersebut sudah tidak ada alias dicopot. Hebatnya Kopral Anto justru nekat beroperasi kembali dan semakin terang terangan.

Menurut narsumber di lapangan menyebut, lapak dengan modus kencingan solar dari dump truk tambang itu dikendalikan oleh oknum TNI aktif berpangkat Kopral berinisial Anto.

"Hebatnya, padahal bulan kemarin Digrebek Polisi dan Denpom Sampai di segel itu lapak, eh sekarang mulai kegiatan lagi," ungkap sumber, Minggu, (15/11/26).

Sumber mengakui dirinya hampir setiap hari menyaksikan aktivitas penimbunan solar di lapak milik Kopral Anto itu.

"Saya tinggal di Kramatwatu, jadi setiap waktu liat aktivitas Dump truk tambang di lapak solar dibelakang RM Majalengka itu," bebernya.

Anehnya, meski aktivitas keluar-masuk dump truk tambang terjadi setiap hari di pinggir jalan nasional, aparat terkesan tutup mata. Warga pun mempertanyakan penegakan hukum terkait penggerebekan tersebut.

"Kalau sudah di-police line kok bisa masih buka lagi, berarti yang punya gudang solar itu kebal hukum. Bagaimana Penegakan Hukumnya," ujar warga sekitar yang berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Praktik kencingan solar subsidi ini sangat merugikan negara. Solar yang seharusnya untuk masyarakat kecil justru ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri.

Padahal, Praktik ini jelas melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. 

Namun, apakah aturan itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang berduit. Sehingga melihat kondisi di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota garis polisi bisa dibuka lagi dan apa alasannya?

Hingga berita ini diterbitkan, Kopral Anto yang disebut sebagai pemilik praktik solar Ilegal itu dan Polresta Serang Kota, Polda Banten, Dandenpom III/3 Serang tim masih berupaya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. (*/Tim)

Related Posts: