 |
| Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. |
Oleh: Ari Junaedi
“Golkar itu jangkarnya stabilitas nasional, keberadaannya menjaga stabilitas politik nasional. Perannya begitu strategis.” - KH Maruf Amin.
PERNYATAAN Wakil Presiden Indonesia periode 2019 - 2024 tersebut bukan sekadar “ABS” atau Asal Beringin Senang.
Mengulas kontribusi Golkar di setiap periode presidensial pasca-Reformasi, Golkar selalu masuk dalam kabinet – entah mendukung atau tidak calon presiden yang menang di pemilihan presiden.
Partai berlogo pohon beringin itu sangat kampiun membaca arah perpolitikan nasional. Sebagian kalangan menganggap, Golkar tidak jelas DNA politiknya karena selalu “membebek” pada kekuasaan.
Golkar tidak terbiasa menjadi kekuatan opoisisi. Sepertinya Golkar tercipta untuk ikut menjadi penumpang, bahkan nakhoda dari perahu yang bernama kekuasaan. Itulah “cerdiknya” Golkar.
Dalam beberapa bulan terakhir, isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus “berhembus” kencang, dengan kabar bahwa rencana tersebut mendapat restu dari Istana.
Selain sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga menjabat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Isu Munaslub digulirkan di tengah desakan sejumlah pihak agar Ketua Umum Partai Golkar diganti. Bahlil harus diganti karena dinilai terlalu dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelum komposisi Kabinet Merah Putih dibentuk presiden terpilih Prabowo, konon nama Bahlil adalah salah satu dari beberapa nama yang “diendors” Jokowi agar dimasukan Prabowo ke dalam kabinetnya.
Ruang tembak pihak-pihak yang menginginkan Bahlil ditumbangkan dari kursi Ketum Golkar semakin menemukan momentum ketika terjadi kisruh kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di masyarakat.
Padahal, awal mula kekisruhan tadi didasari dari niat baik Bahlil agar konsumen gas melon ukuran 3 kilogram atau kebanyakan rakyat kecil bisa mendapatkan harga wajar.
Hanya karena minimnya waktu sosialisasi, kebijakan yang awalnya menimbulkan gaduh menjadi “amunisi” serangan untuk menggoyang Bahlil.
Namun, begitu kebijakan tersebut bisa menurunkan harga gas melon, serangan ke arah Bahlil mulai mencari titik lemah Bahlil yang lain.
Kontroversi raihan gelar doktor kajian strategik dan global untuk Bahlil dari Universitas Indonesia (UI) yang super cepat, yakni 1 tahun 8 bulan, semakin menambah “energi” pihak-pihak yang menghendaki kursi Ketum Golkar segera diganti.
Sanksi yang diberikan UI terhadap Bahli seperti penangguhan gelar doktor, revisi penulisan disertasi dan permintaan maaf telah dilakukan Bahlil.
Terpaan angin serangan berikutnya muncul dari potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat pertambangan nikel.
Walau pemberian izin usaha pertambangan nikel dilakukan jauh sebelum Bahli menjadi menteri ESDM, tidak urung Bahlil kena “getahnya”.
Tindakan Presiden Prabowo terhadap penutupan empat perusahaan pertambangan nikel tentu juga berkat rekomendasi yang diberikan Kementerian yang dipimpin Bahlil.
Dan yang jelas, empat perusahaan yang dicabut izinnya pasti terkait dengan “panggede-panggede” di masa lalu.
Satu perusahaan yang lolos dari pencabutan izin usaha diawasi ketat pengoperasiannya, walau lokasinya jauh dari kawasan geopark.
Isu Munaslub Semakin Padam
Satu per satu isu yang dipakai untuk menggoyang Bahlil dari tampuk pimpinan Ketua Umum Partai Golkar sepertinya tidak mempan menembus “jantung” pertahanan pria kelahiran Banda, 7 Agustus 1976 itu. Bahlil terlalu kuat untuk coba ditumbangkan rupanya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebut Istana membantah terlibat isu Munaslub Golkar.
Tidak pada tempatnya mengaitkan segala isu termasuk persoalan Golkar terkait dengan Istana. Pemerintahan hanya fokus pada program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo (Cnnindonesia.com, 05 Agustus 2025).
Masuk akal jika Prabowo memang dilepaskan dari pusaran isu penggantian Ketum Partai Golkar jika melihat “hitung-hitungan” politik di parlemen.
Prabowo sadar, kekuatan partainya di parlemen hanya terwakili oleh 86 kursi, sementara Golkar menjadi runner up Pemilu Legeslatif 2024 sebesar 102 kursi sendiri.
Jika memperhitungkan kekuatan politik di luar pemerintahan, yakni PDIP yang meraup 110 kursi dan Nasdem yang punya 69 kursi, maka masuk akal jika Prabowo menghendaki Golkar tetap stabil agar bisa kokoh menopang pemerintahannya.
Prabowo pasti paham dengan gejolak musiman yang terjadi di Golkar, mengingat dirinya mendirikan Gerindra akibat karut marut yang terjadi pohon beringin.
Menjadi bola liar yang semakin panas andaikan persoalan internal Golkar ikut memecah soliditas di pemerintahannya yang baru berjalan 10 bulan.
Prabowo perlu “back up” politik dan dukungan dari Golkar mengingat rawannya program-program unggulan kampanye di mata publik.
Kontroversi pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis; pendirian Koperasi Merah Putih; dampak efisensi anggaran; kenaikan berbagai sektor pajak; pencanangan Sekolah Rakyat, modernisasi alustista TNI serta penambahan personel TNI dan Kodam butuh dukungan politik Golkar di parlemen dan penguatan kelembagaan.
Penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 122 tokoh – di antaranya Bahlil Lahadia - oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta (25 Agustus 2025), seakan menjadi penegas kalau Prabowo “tidak ada masalah “ dan “tidak bermalah” dengan Bahlil.
Bahlil mendapat bintang Mahaputera Adipurna bersama sejumlah tokoh di antaranya mendiang Baharuddin Lopa dan mendiang Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi.
Pekerjaan Rumah untuk Golkar
Saat ini kepemimpinan Bahlil di Golkar tepat berumur satu tahun. Kepemimpinan Bahlil akan berakhir hingga 2029, saat pesta demokrasi kembali dihelat.
Terlepas dari berbagai upaya pihak internal atau eksternal yang menginginkan Bahlil turun dari kursi ketua umum – yang untuk sampai saat ini menemui kegagalan - tidak ada salahnya Golkar kembali menguatkan jati dirinya sebagai partai modern.
Golkar harus bisa lepas dari “bayang-bayang” masa lalu. Era kepemimpinan Bahlil adalah representasi anak muda yang berhasil memimpin partai politik.
Hanya ada Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini digawangi oleh anak-anak muda, sementara partai-partai lain masih dipimpin politisi senior.
Berbeda dengan Demokrat dan PSI, Bahlil Lahadalia bisa memimpin Golkar bukan karena anak keturunan tokoh partai atau tokoh nasional.
Bayangkan mantan kondektur dan sopir angkot di Seram Timur dan Fakfak itu pernah didapuk menjadi Menteri Investasi setelah sebelumnya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di era Jokowi.
Kekhwatiran publik terhadap tokoh-tokoh Beringin yang bermasalah dengan hukum kembali ke jajaran teras Partai Golkar seperti Setya Novanto, harus bisa dibuktikan Bahlil dalam struktur kepengurusan Golkar.
Memori publik terhadap kasus-kasus rasuah yang melibatkan Setya Novanto masih membekas dan sangat memengaruhi image publik terhadap citra Golkar.
Di saat sensivitas ketiadakdilan dan ketimpangan sosial yang semakin menganga di masyarakat akibat semakin susahnya kehidupan sekarang ini, Golkar di bawah kendali Bahli harus memastikan sikap dan tindakan wakil-wakilnya di parlemen agar tidak jumawa dan tetap semenjana.
Keberatan publik terhadap tingginya pendapatan anggota DPR-RI ditambah pengalihan dana perumahan sebesar Rp 50 juta perbulannya, harus disikapi anggota parlemen dari Golkar untuk unjuk kinerja.
Memastikan representasi anggota Dewan dari Golkar di parlemen begitu bermanfaat bagi rakyat yang diwakililinya.
Kasus kematian Raya, bocah asal Sukabumi akibat timbunan cacing di tubuhnya tidak boleh terjadi di daerah pemilihan yang diwakili anggota DPR dari Golkar atau yang kepala daerahnya berasal dari Partai Golkar.
Anggota Dewan dan para kepala daerah asal Golkar harus mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa massa yang menuntut pembatalan kenaikan PBB seperti halnya di Pati.
Mitigasi masalah di daerah pemilihan seperti sulitnya mencari pekerjaan, aturan pajak yang menyulitkan UMKM, kelangkaaan beras yang mulai terjadi di daerah, persoalan sampah dan lingkungan, aturan royalti musik yang menimbulkan dilema, rencana kenaikan iuran BPJS, rentannya tata kelola dan penyaluran makan bergizi gratis serta imbas efisiensi anggaran dari pusat adalah contoh problem besar yang dihadapi negeri ini.
Publik masih membutuhkan pembuktian “kerja-kerja” Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil. Usia setahun memimpin Golkar adalah langkah awal untuk membuktikan itu.
Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi
Sumber: Kompas.com
« Prev Post
Next Post »
