Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Dari Sadap Menjadi "Sedap": Ketika Puntadewa Menjadi Karna

By On Selasa, November 10, 2026

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra saat memaparkan prosedur hukum terkait dugaan penyadapan oleh tiga personil Polri berinisial LSP, ASN dan EH terhadap sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, hingga Presiden Prabowo Subianto, di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa, 03 November 2026. 

Oleh: Ari Junaedi 

"JABATAN ini yang membuat saya menjadi manusia. Kalau saya khianati Durudana, saya sama saja dengan mengkhianati diri saya sendiri” 

Kutipan yang paling terkenal dalam kisah pewayangan di epos Bharatayudha mengisahkan keteguhan Karna, kakak tertua dari keluarga Pandawa. 

Saat sang ibunya yang bernama Kunti meminta Karna untuk berpihak kepada saudara-saudara kandungnya, Karna begitu keukeuh dengan pendiriannya.  

Bagi Karna, dewa penolongnya adalah Duryudana karena  dia adalah orang yang menolongnya sejak kecil. 

Walaupun tahu Duryudana itu licik, serakah, dan jalannya melenceng serta paham betul Pandawa adalah saudara-saudara kandungnya, Karna selalu merasa berutang budi kepada Duryudana. 

Kunti sudah memohon-mohon kepada Karna agar segera meninggalkan Duryudana, tapi Karna semakin bebal. 

Duryudana malah diberi limpahan materi dan jabatan Adipati Awangga. Ujian terbesar bagi Karna justru bukan dari perang Bharatayudha, tetapi saat diberi pilihan. Apakah harus memilih kebenaran atau balas budi dari sebuah jabatan. 

Karna harus memilih setia atau sampai mati. Karna akhirnya meregang nyawa di tangan adik kandungnya sendiri, yang bernama Arjuna. 

Dalam kisah pewayangan, Karna tetap disebut ksatria yang kalah bukan karena kurang sakti tetapi karena terlalu setia pada jabatan yang salah. 

Memahami falsafah politik sepertinya kurang dipahami utuh oleh seorang Listyo Sigit Prabowo. Nama Listyo yang dulu dipuja dan dihormati karena jabatannya yang powerful di kepolisian kini menjadi pesakitan bersama sejumlah jenderal polisi yang menjadi komplotannya. 

Kasus penyadapan yang dipimpin Listyo tidak saja menggegerkan jagat politik nasional, tapi juga menjadi headline dan breaking news di media asing. 

Padahal saat pagelaran wayang orang yang mengambil judul “Pandowo Boyong” di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, 15 Januari 2023 lalu (Kompas.com, 15 Januari 2023), Listyo yang ketika itu masih menjabat Kapolri dengan mantap memilih tokoh Puntadewa. 

Sementara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendapuk dirinya menjadi tokoh Bima Sena, sementara KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi Batara Guru; KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Batara Baruna dan KASAU Marsekal TNI Fajar Prasetyo sebagai Eyang Abiyasa. 

Entah sengaja atau tidak pilihan itu, Listyo cukup mahir mengambil karakteristik  Puntadewa dengan kamuflase paling canggih yang dibangunnya selama ini. 

Bayangkan menjadi orang nomor satu di kepolisian terlama sepanjang sejarah (5 tahun 8 bulan), menjabat Kapolri di dua era presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto), Kapolri termuda dengan melompati empat angkatan di atasnya, nama yang tidak masuk dalam daftar kandidat Kapolri yang ditelisik Kompolnas, serta masih menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan sebelum kasus penyadapan terbongkar. 

Listyo pun juga bukan peraih Adhi Makayasa, anugerah untuk lulusan Akademi Kepolisian terbaik di angkatan 1991. 

Puntadewa atau Karna?

Dalam cerita pewayangan, Puntadewa adalah simbol Ketuhanan yang juga selaras dengan sila pertama Pancasila. 

Puntadewa digambarkan berhati suci, sabar, tekun, ibadahnya “kenceng”, ikhlas dan jujur. Puntadewa tidak pernah mau berbohong, bahkan saat harus kalah judi dan kehilangan kerajaan. Puntadewa juga sosok pemimpin yang mengedepankan kebijaksanaan dan bukan otot. 

Sebagai anak sulung Pandu yang juga kakak dari Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, Puntadewa memang bukan yang paling perkasa, tetapi figur paling dipercaya jadi raja karena memiliki watak Hasta Brata atau memiliki delapan sifat kepemimpinan yang ideal. 

Entah kebetulan atau tidak lagi, jargon polisi yang digunakan Listyo saat menjadi Kapolri adalah Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sangat sebangun dengan watak Puntadewa. 

Tidak gegabah, tidak main hakim sendiri dan selalu musyawarah dulu. Dan jangan heran, di banyak acara pagelaran wayang orang yang digelar di kepolisian, lelakon Puntadewa atau Wahyu Makutharama yang paling banyak dipilih jadi pementasan wayang di institusi Polri. 

Sebagai contoh, dalang Ki Harso Widisantoto pernah diundang untuk mementaskan wayang kulit dengan lakon “Wahyu Makutharama” di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023. 

Selain Listyo, acara itu juga dihadiri Panglima TNI ketika itu (Tribratanews, 3 Februari 2023). 

Makna pementasan ini mengupas tentang Hastabrata atau delapan sifat alam yaitu matahari, bulan, bintang, awan, bumi, samudera, api, serta angin yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai teladan. 

Sampai sekarang pun, Hastabrata masih diajarkan di Lemhanas, Akpol, Akmil dan pelatihan kepala daerah. 

Hanya saja, berkaca dari kasus serius yang membelitnya – saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus Listyo tersebut termasuk makar – Listyo kurang belajar banyak dan memaknai kearifan dari kisah-kisah pewayangan. 

Benedict Anderson dalam bukunya “Mythology and Tolerance of the Javanese” (1965) serta “Language and Power” (1990) adalah peneliti pertama yang membedah kenapa orang Jawa memandang kekuasaan itu seperti wayang. 

Bahwa kekuasaan itu menyatu, tidak terbagi, dan siapa yang memegang pusat kekuasaan adalah sakti. 

Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java “ (1960) serta “Negara : The Theatre State in Nineteenth Century Bali” (1980) menjelaskan, Jawa atau Bali itu seperti panggung wayang. Raja bisa berkuasa karena paham dengan seni pertunjukan. 

Soekarno pun dalam pidato-pidatonya dan di buku autobiografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” (1965) kerap merujuk tokoh wayang untuk melegitimasi kekuasaannya dengan sebutan Arjuna atau Kresna. 

Tidak ketinggalan Soeharto – besan Presiden Prabowo pun – kerap mengidentikkan dirinya sebagai Semar yakni abdi yang jelek tapi paling bijak yang sebenarnya justru paling sakti daripada raja. 

Dan uniknya, wayang pula sebagai alat kritik yang paling aman  di zaman Soeharto. Kritik lewat banyolan Punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong; mereka kerap memplesetkan keadaan di lapangan dengan canda kasar Semar kepada Raja. 

Jelas Semar tidak bisa dijerat dengan pasal penghinaan, subversif apalagi makar karena dia “cuma badut”.  Wayang bukan sekadar tontonan tetapi menjadi “bahasa politik” masyarakat Jawa. 

Harus diakui politik Indonesia sampai sekarang pun masih memakai logika perwayangan. 

Contoh paling nyata di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam, di mana Jokowi sering dibingkai sebagai “Petruk Dadi Ratu” atau “Satrio Piningit” sementara Prabowo Subianto diasosiasikan dengan sosok Bima atau Gatotkaca. 

Di masyarakat Jawa, politik tidak dimenangkan hanya dengan program tetapi juga dengan cerita. 

Siapa yang berhasil jadi “Pandawa” di benak rakyat, maka dia harus dimenangkan. 

Sementara siapa yang dianggap “Kurawa”, dia harus dikalahkan walau logikanya benar sekalipun. 

Siapa Sebenarnya Yang Menjadi Dalang?

Dalam setiap pementasan wayang, peran sentral dalang memang tidak terbantahkan. Dalang memainkan lelakon tokoh. 

Tokoh dalam kisah wayang bisa bersiasat, tokoh bisa menang, dan bisa pula takluk. 

Dalang atau kingmaker dalam politik Jawa, presiden atau menteri bisa terlihat berkuasa dan terlihat memimpin, tetapi sebetulnya ada “dalang” yang berada di balik layar. 

Jika Listyo yang mengobsesikan dirinya sebagai Puntadewa, namun kini telah bertransformasi menjadi Karna, harusnya mulai berani membuka siapa sebenarnya yang menjadi Duryudana atau “dalang” di balik semua kisah penyadapan tersebut ? 

Di semua cerita pewayangan, penonton yang menyaksikan pertunjukan dari awal sampai akhir pastinya paham siapa kiranya yang menjadi Duryudana atau dalang dari lakon “Puntadewa Menyadap”. 

Karna tidak mungkin bertindak sendirian tanpa ada “dalang” yang memainkannya. 

Hanya saja, Listyo yang terlalu mengidolakan Puntadewa mungkin melupakan pesan Semar yang selalu disampaikan ke Pandawa : “Ojo rumongso biso nanging biso rumongso”. Atau jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa. 

Penulis adalah Akademisi dan konsultan komunikasi. 

Sumber: kompas.com

Kotak Hitam Penggeledahan

By On Rabu, November 04, 2026

Ponpes di Dukuh Laban Wetan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipasangi garis polisi usai digledah terkait kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi, Rabu, 28 Oktober 2026. 

Oleh: Muhammad Ikmal 

Setiap pesawat komersial membawa kotak hitam. Alat itu dipasang bukan karena pilot dicurigai, melainkan karena saat paling genting dalam penerbangan hampir selalu terjadi tanpa saksi dari luar kokpit. 

Ketika ada yang salah, rekamannya menggantikan dugaan dengan fakta, dan tidak jarang justru membersihkan nama awak pesawat. 

Logika sederhana itu belum menjangkau salah satu tindakan negara yang paling menegangkan bagi warga, yaitu saat aparat membuka paksa pintu rumah pada dini hari. 

Pada 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo menggeledah sebuah pondok pesantren putri di Mojolaban, Sukoharjo, untuk memburu buronan perkara pembakaran warung mi dan babi di Grogol. 

Polisi menyatakan membawa izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengurus pondok menyebut dua belas santriwati berusia 10 hingga 16 tahun ditarik keluar kamar, dibentak, dan ditodong senjata laras panjang sebelum sempat berjilbab. 

Kedua klaim itu bisa benar sekaligus, dan justru di situlah persoalannya. 

Dunia akuntansi mengenal prinsip sederhana: persetujuan dan pelaksanaan harus diuji terpisah. 

Tanda tangan atasan hanya membuktikan, pembayaran boleh dilakukan, bukan bahwa uangnya sampai kepada orang yang benar. Izin pengadilan bekerja serupa. 

Pasal 113 KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mewajibkan penyidik meminta izin ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. 

Hakim menilai apakah suatu tempat layak digeledah, tetapi ia tidak ikut datang pada dini hari dan tidak melihat bagaimana anak-anak dibangunkan. 

Izin menjawab pertanyaan boleh atau tidak, bukan bagaimana caranya. Aturan tentang cara sebenarnya ada. KUHAP mensyaratkan dua saksi dari lingkungan setempat dan berita acara. 

Polisi pun menyatakan penggeledahan itu melibatkan polisi wanita dan didampingi ketua RT. 

Namun, saksi tidak mungkin mengikuti setiap personel ke setiap kamar. Tanda tangan mereka membuktikan apa yang dibawa keluar, bukan bagaimana penghuni diperlakukan. 

Standar Audit 500, pegangan akuntan publik dalam menilai bukti, memberi ukuran yang berguna. 

Bukti dianggap lebih kuat bila berasal dari pihak independen, dilihat langsung oleh pemeriksa, dan tertulis ketimbang lisan. 

Catatan buatan pihak yang diperiksa baru dapat dipercaya bila cara pembuatannya terkendali. 


Dengan ukuran itu, pemeriksaan Propam atas malam di Mojolaban berpijak rapuh, sebab yang tersedia hanya berita acara buatan pelaksana, rekaman bila memang ada, dan ingatan anak-anak yang terbangun dalam ketakutan. 

Standar yang sama juga mencatat, orang cenderung bertindak berbeda ketika tahu dirinya diamati. Kamera bukan hanya alat bukti sesudah kejadian, melainkan rem saat kejadian berlangsung. 

Ironisnya, KUHAP baru sudah mengenal rem itu. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas untuk mencegah intimidasi. 

Namun, kewajiban itu tidak menjangkau penggeledahan, juga tidak menjangkau saksi, padahal para penghuni pondok itu berstatus saksi dan akhirnya dipulangkan. 

Undang-undang memasang kamera di ruang pemeriksaan yang tertib dan terjadwal, tetapi tidak di kamar asrama yang didatangi aparat bersenjata pukul tiga pagi. Padahal, di sanalah penyalahgunaan paling mudah terjadi. 

Keberatan yang wajar datang dari dua arah. Pertama, soal taktik. Menurut polisi, buronan yang dicari adalah mantan narapidana terorisme, dan dari dua pondok yang digeledah, polisi menyatakan menyita senjata tajam serta busur panah. 

Namun, kamera di seragam merekam tanpa memberi tahu siapa pun, sehingga unsur kejutan tidak berkurang. 

Kedua, soal privasi anak. Rekaman santriwati yang belum berjilbab memang berbahaya bila beredar, tetapi itu alasan untuk mengatur penyimpanannya, bukan untuk tidak merekam. 

Seperti kotak hitam, rekaman yang utuh juga melindungi aparat dari tuduhan keliru. Dalam polemik ini, polisi justru tidak punya perlindungan itu. 

Pembenahannya tidak menuntut undang-undang baru. Kapolri dapat mewajibkan kamera tubuh lewat peraturan internal untuk penggeledahan tempat tinggal, setidaknya di asrama dan sekolah yang dihuni anak dan perempuan, sejak pintu diketuk hingga berita acara ditandatangani. 

Rekamannya disegel, salinannya diserahkan kepada pengadilan pemberi izin, dan hanya dibuka atas perintah hakim atau pemeriksa etik. 

Pengadilan juga dapat mencantumkan syarat dalam izinnya, seperti kehadiran polisi wanita dan pendamping anak. Penegakan hukum atas pembakaran warung itu tetap harus tuntas, sebab hak warga berusaha tanpa diteror juga dilindungi hukum. 

Tetapi negara hukum tidak cukup diukur dari surat yang dibawa aparat ketika mengetuk pintu, melainkan dari kemampuannya mempertanggungjawabkan apa yang terjadi setelah pintu terbuka. 

Selama yang wajib tersimpan hanya izinnya, setiap malam seperti di Mojolaban akan berakhir sama, yaitu dua cerita yang saling bertentangan, satu pihak yang memegang semua catatan, dan ingatan anak-anak sebagai satu-satunya arsip. 

Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan. 

Sumber: kompas.com

Relevansi Pikiran Bung Hatta soal Korupsi

By On Jumat, Oktober 30, 2026

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. 

Oleh: Abdul Khalid 

"Korupsi di Indonesia bukan lagi penyakit, melainkan sudah menjadi kebudayaan." (Mohammad Hatta, 1974) 

Kutipan legendaris Bung Hatta di atas mengenai korupsi yang telah membudaya menarik untuk dikaji dan dikonteksualisasikan dengan setting sosial politik kita hari ini. 

Terlebih pernyataan Wapres pertama RI disampaikan berkaitan dengan kapasitas beliau sebagai penasihat Komisi Empat—semacam KPK, kalau kita mengenalnya hari ini—sebuah wadah bentukan Presiden Soeharto yang dirancang secara khusus untuk mengusut perkara korupsi birokrasi. 

Pernyataan bapak bangsa tersebut sejatinya bukan bermaksud melegitimasi korupsi sebagai kebudayaan asli bangsa Indonesia, melainkan sebuah ungkapan sarkasme, keprihatinan mendalam, sekaligus kritik pedas Bung Hatta melihat betapa masif, sistematis, dan normalnya praktik rasuah dilakukan oleh para pejabat negara pada masa itu. 

Pernyataan sang proklamator itu justru disampaikan pada tahun 1974 di saat kekecewaannya memuncak akibat skandal korupsi dahsyat di tubuh Pertamina yang melibatkan direktur utamanya saat itu, Ibnu Sutowo. 

Menyaksikan penegakan hukum yang mandek dan komisi antikorupsi yang dibubarkan secara kontroversial oleh presiden, Bung Hatta dengan geram melontarkan kritik keras bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi "budaya kita". 

Ketika Bung Hatta menggunakan kata "budaya", beliau merujuk pada situasi di mana korupsi tidak lagi dianggap sebagai anomali. 

Melainkan sesuatu yang lumrah, biasa dilakukan sehari-hari, dan mengakar di berbagai lapisan birokrasi. 

Korupsi telah bertransformasi dari kejahatan sembunyi-sembunyi menjadi kebiasaan sistemik yang diwajarkan masyarakat (misalnya, munculnya istilah uang pelicin, uang semir, atau pungli). 

Penegasan dari pendiri republik itu terasa relevan dengan isu yang berkembang belakangan—terkait wacana penyempurnaan atau perubahan definisi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. 

Gagasan yang diusulkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan itu kini terus menuai polemik tajam masyarakat, dan terus dilakukan pendalaman khususnya dari kelompok koalisi masyarakat sipil. 

Pokok usulan itu tampak menarik karena dikemas dalam doktrin Business Judgment Rule (BJR), yakni memberikan kepastian hukum bagi pejabat publik agar tidak dibayangi kekhawatiran berlebihan akan ancaman kriminalisasi atas kebijakan administratif. 

Persoalannya, jika unsur kerugian negara dipangkas atau dikaburkan, Indonesia seolah-olah telah bersih dari praktik-praktik rasuah. 

Padahal yang terjadi justru sebaliknya, sama persis seperti ramalan Bung Hatta di atas. 

Korupsi telah menjadi penyakit struktural yang akut dan susah diurai—bukan karena ketiadaan regulasi teknis, melainkan akibat buruknya tata kelola birokrasi, tingginya intervensi kekuasaan, dan kian masifnya banalitas politik. 

Meminjam istilah Bung Hatta, praktik korupsi di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh tata kelola buruk di masa lampau, termasuk perilaku korup para pejabat era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan sistem feodal kolonial. 

Para elit politik pascakemerdekaan justru meneruskan mentalitas buruk tersebut ketimbang membangun mentalitas baru yang merdeka dan bersih. 

Pernyataan "korupsi budaya kita" yang dilempar Bung Hatta tidak ubahnya tamparan keras agar bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin, merasa malu. 

Bung Hatta sejatinya ingin memutus rantai fatalisme moral—sebuah kondisi di mana orang-orang berkuasa menyerah pada keadaan dan ikut arus melakukan korupsi dengan dalih "karena semua orang juga melakukannya". 

Dalam konteks itulah, manjadi wajar jika publik membaca manuver otak-otak definisi korupsi yang diusulkan oleh peringgi DEN itu tidak ubahnya sebuah upaya sistemik yang berpotensi melonggarkan ruang praktik korupsi justru di level hulu. 

Realitas Empiris Korupsi Pejabat

Kecurigaan publik itu bersanding dengan kondisi objektif—di mana data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, sepanjang tahun 2026 tidak kurang dari 13 Kepala Daerah (Walikota dan Bupati) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait tindak pidana korupsi, pemerasan, serta gratifikasi. 

Secara yuridis, KPK hanya memiliki waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. 

Namun, bukti lapangan dalam OTT selalu memperlihatkan betapa transaksionalnya kekuasaan di tingkat lokal saat ini. 

Deretan kasus sepanjang 2026 memperlihatkan anatomi tersebut: Pada bulan Maret 2026, Walikota Madiun Maidi ditangkap atas dugaan pemerasan izin usaha dan dana CSR, bersamaan dengan Bupati Pati Sudewo terkait suap pengisian jabatan dan proyek. 

Begitu juga dengan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang tersandung kasus rasuah pengadaan barang/jasa dan outsourcing. 

Sementara Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait suap izin proyek serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring atas dugaan pungli berkedok dana THR. 

Berlanjut pada bulan April–Juni, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap pada April, disusul Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby pada Juni. 

OTT KPK berlanjut pada Juli–September 2026. Dalam OTT bulan Juli, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring bersama sejumlah barang bukti. 

Terbaru, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, ditangkap atas dugaan suap proyek jalan Dinas PUPR (Kompas, 23/9/2026). 

Maraknya perilaku koruptif di lingkar pejabat publik ini berdampak langsung pada tergerusnya kualitas demokrasi kita. 

The Economist Intelligence Unit (EIU, 2024) mengategorikan Indonesia secara konsisten sebagai flawed democracy (demokrasi cacat). 

Setelah sempat mencatat skor 6,95 pada awal 2014, indeks demokrasi Indonesia berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo: 6,30 (2020), 6,53 (2023), hingga merosot ke angka 6,44 (peringkat ke-59 dunia) pada 2024. 

Korupsi Pejabat sebagai Regresi Demokrasi

Dalam diskursus ilmu politik mutakhir, fakta maraknya korupsi yang bertali-temali dengan penataan regulasi yang "ramah elit" merupakan manifestasi nyata dari democratic regression atau democratic backsliding (Bermeo, 2016). 

Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal ini mewarisi beban kemunduran demokratis yang akut dari rezim sebelumnya. 

Regresi demokrasi hari ini tidak lagi ditandai oleh peristiwa dramatis seperti kudeta militer berdarah atau pembubaran parlemen secara terbuka. 

Kemunduran ini berjalan secara halus, perlahan, dan acap kali berkedok legalitas formal—suatu fenomena yang disebut oleh Ozan Varol (2014) sebagai stealth authoritarianism atau dengan istilah autocratic legalism (Scheppele 2018). 

Anatomi regresi demokrasi dalam konteks Indonesia tergambar dari lima karakteristik berikut: 

Pertama, telah terjadi apa yang saya sebut sebagai erosi bertahap yang bersifat kumulatif pada institusi-institusi demokrasi—sehingga tidak langsung disadari sebagai ancaman nyata oleh publik. 

Kedua, adanya gejala autocratic legalism. Instrumen hukum dan revisi undang-undang formal digunakan secara sadar untuk melayani kepentingan kelompok elit. 

Wacana penyempurnaan unsur kerugian negara yang saya bahas berada dalam rumpun ini. 

Ketiga, adanya pemusatan kekuasaan di level eksekutif (executive aggrandizement). 

Dalam hal ini, adanya pembengkakan wewenang eksekutif, secara sistematis mengikis mekanisme fungsi pengawasan dan kontrol (checks and balances). 

Keempat, terjadi pelemahan kelembagaan pada lembaga-lembaga independen. 

Dalam konteks ini, kita bisa melihat, adanya intervensi terselubung terhadap lembaga penegak hukum, peradilan, hingga penyelenggara pemilu. 

Kelima, gejala penyempitan ruang sipil (dwindling civic space). 

Adanya tekanan pada kebebasan pers, kriminalisasi atas kritik, dan rekayasa regulasi politik yang meminggirkan oposisi adalah cerminan dari situasi itu. 

Teoretikus politik Jeffrey Winters (2011) serta Robison & Hadiz (2004) menegaskan, fenomena di atas tidak lain adalah muara dari praktik oligarchic democracy. 

Dalam demokrasi oligarkis, prosedur-prosedur demokratis—seperti pemilu dan pembentukan UU—hanya dijadikan instrumen formalis yang direkayasa oleh segelintir elit kaya untuk mempertahankan akumulasi kekayaan dan konsentrasi kekuasaan. 

Dampak dari keadaan itu, masyarakat sipil kian hari, kian kehilangan daya tawar politik di luar siklus lima tahunan (tahun politik). 

Rakyat dirangkul hangat saat bilik suara dibuka dalam Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, tetapi segera disisihkan oleh kalkulasi pragmatis begitu kekuasaan telah terbagi. 

Rakyat dipaksa menanggung dampak paling buruk dari bobroknya pelayanan publik, maraknya money politics, hingga pembentukan kebijakan yang jauh dari kepentingan umum. 

Ketika demokrasi direduksi sebatas pemenuhan syarat administratif per lima tahun, etika bernegara menjadi menguap dan yang muncul ke permukaan hanyalah bentuk-bentuk dari banalitas kekuasaan (banality of power). 

Menguji Daya Tahan Demokrasi

Kendati didera kemunduran kualitas yang sistematis, Indonesia sejatinya belum sepenuhnya kehilangan harapan. 

Pemerhati politik mencatat bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki daya tahan (democratic resilience) yang patut diperhitungkan (Aspinall & Mietzner, 2019). 

Daya tahan ini tidak lahir dari kebaikan elit, melainkan dari tetap hidupnya kanal-kanal kritik di ruang publik, ketahanan media massa, serta kemampuan gerakan masyarakat sipil yang masih memiliki kapasitas konsolidatif dalam membendung kebijakan yang tidak pro rakyat dan mencederai konstitusi. 

Hemat saya, ujian terbesar pemerintahan saat ini adalah membuktikan komitmen politiknya: apakah akan melanjutkan kompromi oligarkis dengan mempreteli instrumen pemberantasan korupsi, ataukah berani melakukan pemulihan demokrasi (democratic recovery). 

Dan pemulihan kepercayaan publik hanya bisa dicapai jika hukum tidak dijadikan tameng bagi elit, dan kedaulatan rakyat dikembalikan sebagai tujuan utama bernegara. 

Penulis adalah Pegiat Politik, Tenaga Ahli DPR RI

Sumber: kompas.com

Nalar Hukum Kerugian Negara

By On Minggu, Oktober 25, 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Oleh: Agus Riwanto 

Usulan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar delik kerugian negara dihapus dan tak menjadi objek delik pidana, sontak viral dan memantik perdebatan hukum. 

Meski belakangan, ia mengklarifikasi pernyataannya, bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor. 

Menurut Luhut, DEN ingin agar pembuktian perkara dugaan korupsi jelas dan objektif. Pelaku korupsi tidak lolos, sementara seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. 

Bagaimana seharusnya pengaturan unsur kerugian negara agar tidak mengkriminalisasi kebijakan yang dibuat pejabat administrasi negara atau keputusan bisnis di BUMN yang sah, tetapi juga tidak melindungi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara? 

Delik Kerugian Kabur

Perdebatan tentang unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak diarahkan pada pilihan semu, yakni mempertahankan pasal berarti mengkriminalisasi pejabat, sedangkan menghapusnya berarti membebaskan koruptor. 

Persoalan sesungguhnya, bagaimana hukum membedakan kerugian sebagai akibat risiko yang sah dari kerugian yang lahir karena penyalahgunaan kekuasaan. 

Dalam negara hukum, kerugian negara penting, tetapi tidak boleh menjadi jalan pintas pembuktian. 

Angka kerugian adalah akibat yang perlu dijelaskan, bukan bukti otomatis bahwa korupsi telah terjadi. 

Sebaliknya, tidak setiap suap menghasilkan kerugian negara yang mudah dihitung. Karena itu, penekanan pada penyuapan saja juga tidak memadai. 

Pemberantasan korupsi membutuhkan rumusan delik yang menjangkau beragam penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus standar pembuktian yang menjaga hak warga negara. 

Dari sudut politik hukum, pasal kerugian negara tidak semestinya dihapus, melainkan dirumuskan lebih presisi. 

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP harus diterapkan dengan membuktikan setiap unsur secara terpisah. 

Misalnya, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang nyata sesuai rumusan deliknya. 

Kerugian yang muncul dari keputusan buruk tidak dengan sendirinya membuktikan niat koruptif. Namun, niat jahat (mens rea) juga tidak boleh dijadikan mantra yang menuntut pengakuan niat jahat. 

Sesungguhnya niat jahat dapat disimpulkan dari bukti objektif, seperti rekayasa dokumen, konflik kepentingan tersembunyi, keuntungan tidak sah, atau pengabaian sadar terhadap prosedur demi pihak tertentu. 

Kepastian Hukum

Dari perspektif hukum tata negara, kepastian tersebut merupakan bagian dari asas negara hukum dan perlindungan hak atas proses hukum yang adil. 

Rumusan pidana yang kabur memberi ruang diskresi (kebijakan) terlalu besar kepada penyidik dan penuntut, bahkan berpotensi membuat hukum menjadi alat tekanan politik. 

Sebaliknya, kekebalan bagi pengambil keputusan atas nama risiko bisnis dapat membentuk kekuasaan ekonomi tanpa akuntabilitas. 

Maka dalam UU Tipikor wajib merumuskan batas yang dapat diperkirakan, sementara pengadilan harus menjelaskan secara konsisten mengapa suatu keputusan memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana. 

Reformulasi perlu dituangkan dalam undang-undang, bukan sekadar surat edaran atau pedoman internal. 

Penjelasan pasal tentang kerugian negara dalam UU Tipikor harus memberi indikator operasional mengenai penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan penghitungan kerugian. 

Auditor berwenang (BPK/Kejaksaan) perlu menerangkan metode, asumsi, serta hubungan kerugian dengan perbuatan yang dituduhkan. 

Namun, penetapan kerugian oleh auditor bukan putusan tentang bersalah atau tidaknya seseorang; penilaian akhir atas seluruh unsur tetap berada pada hakim. 

Keahlian audit menyediakan bukti, bukan menggantikan proses peradilan. 

Kesalahan Administrasi

Hukum administrasi negara juga harus menjadi garis pembeda yang bekerja, bukan alasan untuk menunda penindakan. 

Kekeliruan prosedur, keputusan yang tidak efisien, atau kerugian akibat fluktuasi pasar dapat diselesaikan melalui koreksi administratif, ganti rugi, audit, atau mekanisme perdata apabila tidak terbukti unsur pidana. 

Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang yang disengaja, pengaturan tender, transaksi fiktif, konflik kepentingan yang disembunyikan, atau manipulasi penilaian aset harus diproses pidana ketika seluruh unsur deliknya terbukti. 

Pengembalian uang dapat memulihkan aset, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. 

Pemeriksaan awal juga perlu berjenjang, mulai dari audit kepatuhan dan pemeriksaan administratif dapat mengidentifikasi penyimpangan, tetapi tidak boleh menjadi prasyarat mutlak jika bukti awal menunjukkan suap, pemalsuan, atau penghilangan barang bukti. 

Penegak hukum harus mencatat alasan memilih jalur pidana, sedangkan tersangka berhak menguji metode penghitungan kerugian dan menghadirkan ahli tandingan di pengadilan secara terbuka dan independen. 

Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip business judgment rule (BJR) patut dijadikan alat uji, bukan tameng mutlak. 

Keputusan bisnis layak memperoleh perlindungan apabila dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian, informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perusahaan. 

Kegagalan usaha setelah proses yang wajar berbeda secara mendasar dari keputusan yang sejak awal direkayasa untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 

Perlindungan harus melekat pada kualitas proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata jabatan pelakunya atau besarnya kerugian. 

Akhirnya, reformasi harus membangun dua hal sekaligus. Pertama, terhadap kriminalisasi kebijakan yang sah. Kedua, terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 

Caranya tentu saja memperjelas unsur delik, menuntut pembuktian kausalitas dan kesalahan secara disiplin, memperkuat independensi audit serta peradilan, dan membuka alasan keputusan kepada pengawasan publik. 

Dalam negara hukum tidak boleh menghukum Direksi BUMN hanya karena bisnisnya gagal, juga tidak boleh membiarkan kegagalan bisnis di BUMN karena ada unsur rekayasa menjadi kedok korupsi. 

Ke depan yang harus dipertahankan bukan pasal tentang kerugian negara dalam UU Tipikor yang kabur sehingga mudah disalahgunakan oleh aparatur penegak hukum antikorupsi, melainkan hukum yang tegas terhadap pejabat korupsi dan adil terhadap keputusan bisnis BUMN yang sah. 

Penulis adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Sumber: kompas.com

Ojol Bakal Jadi Angkutan Umum: Keselamatan Harus Ikut Naik Kelas

By On Sabtu, Oktober 17, 2026

Foto ilustrasi. 

Oleh:  Ir. Bram Hertasning, MTM, MlogMan, IPM, CRA, CRP 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 membuka jalan bagi ojek daring menjadi angkutan umum. Langkah yang patut didukung penuh, sembari membereskan simpul regulasi yang masih tersisa. 

Bayangkan seorang pengemudi ojek daring yang setiap hari menempuh lebih dari seratus kilometer di jalanan kota. 

Ia mengantar karyawan ke stasiun pada pagi hari, membawa pesanan makanan saat makan siang, lalu menjemput anak sekolah menjelang sore. Motornya adalah kantornya. 

Namun, selama lebih dari satu dekade, kantor beroda dua itu berdiri di wilayah abu-abu hukum: dibutuhkan jutaan warga, tetapi tidak pernah diakui sebagai angkutan umum. Kabar baik itu akhirnya datang. 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, yang dirilis bersama DPR di Senayan pada Kamis, 8 Oktober 2026. 

Dua hari kemudian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberi pesan yang sederhana, tetapi mendasar: jika ojek daring sudah menjadi angkutan umum, standar keselamatannya harus standar angkutan umum.  

Helm, perawatan kendaraan, dan pengawasan oleh perusahaan aplikasi tidak lagi sekadar imbauan, tetapi bagian dari kewajiban. 

Langkah ini sebagai salah satu terobosan kebijakan transportasi perkotaan paling penting dalam satu dasawarsa terakhir. 

Dukungan yang tulus juga berarti jujur menunjukkan di mana simpul regulasi masih perlu diurai agar niat baik ini tidak tersandung di tengah jalan. 

Kebijakan publik yang baik berangkat dari realitas, bukan dari angan-angan. Dan realitasnya jelas: ojek daring telah menjadi tulang punggung mobilitas jarak pendek di kota-kota Indonesia. 

Ia mengisi celah yang belum terjangkau angkutan massal, menghubungkan permukiman di gang sempit dengan halte bus dan stasiun kereta, sekaligus menjadi mesin penggerak ekonomi digital, dari pedagang makanan rumahan hingga toko daring kecil. 

Jika realitas penggunaan ojek daring tidak diatur, akan terjadi kekosongan aturan atas angkutan sepeda motor yang faktanya sudah dipakai masyarakat setiap hari. 

Membiarkan kekosongan itu sama artinya membiarkan jutaan perjalanan berlangsung tanpa standar yang jelas. Perpres 27/2026 menjawab kekosongan tersebut dengan cakupan yang cukup luas. 

Menurut Kementerian Sekretariat Negara, beleid ini menyentuh aspek transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, hingga ketenagakerjaan. 

Layanan yang diatur pun tidak lagi terbatas pada pengangkutan orang, tapi juga pengantaran barang dan makanan. 

Beberapa ketentuan terasa langsung manfaatnya. Biaya layanan aplikasi untuk transportasi orang dibatasi paling banyak 8 persen, yang sudah lebih dulu dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026. 

Perusahaan aplikasi wajib membuka pusat pengaduan yang mudah diakses dan menanggapi keluhan paling lambat tujuh hari. 

Perjanjian kemitraan, sistem informasi biaya dan penghasilan, hingga tanda terima transaksi wajib disesuaikan paling lama enam bulan. 

Bagi pengemudi, ini berarti kepastian. Bagi penumpang, ini berarti ada tempat mengadu yang jelas. Respons industri pun positif. 

Gojek menyatakan telah menerapkan skema komisi 8 persen pada layanan penumpang roda dua sejak Juli, sementara inDrive menyambut kerangka regulasi yang dinilai memberi kepastian bagi seluruh pihak. 

Ketika regulator dan pelaku usaha bergerak ke arah yang sama, peluang keberhasilan kebijakan menjadi jauh lebih besar. 

Penempatan keselamatan sebagai standar minimal, bukan bonus. Pembagian perannya juga jernih. Pengemudi menjaga kendaraan tetap laik, merawatnya secara berkala, dan memakai perlengkapan keselamatan. 

Perusahaan aplikasi mendukung lewat pemantauan kondisi kendaraan serta pengingat perawatan berdasarkan intensitas pemakaian. 

Gagasan pengingat perawatan berbasis intensitas pemakaian ini sesungguhnya sangat modern. 

Di banyak negara, perusahaan pengelola armada sudah lama menerapkan perawatan berbasis jarak tempuh dan data telematika, bukan sekadar berdasarkan kalender. 

Aplikasi ojek daring memiliki keunggulan luar biasa di sini: mereka tahu persis berapa kilometer setiap motor menempuh perjalanan setiap hari. 

Data yang selama ini dipakai untuk menghitung tarif dan insentif kini dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan nyawa. 

Urgensinya tidak perlu diperdebatkan. Data yang disampaikan Ditjen Perhubungan Darat menunjukkan kecelakaan yang melibatkan sepeda motor pada tahun lalu mencapai 212.414 kejadian, naik 5,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan menyumbang lebih dari 77 persen total kecelakaan lalu lintas. 

Sejak 2022, porsinya konsisten di atas 73 persen. Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia mencatat pengguna sepeda motor termasuk kelompok pengguna jalan paling rentan. 

Dengan mengubah ojek daring menjadi angkutan umum yang berstandar, negara memasang pagar pengaman pada salah satu titik paling rawan di jalan raya. 

Di sinilah kita perlu membuka mata terhadap tantangannya. Simpul paling mendasar terletak pada hierarki peraturan. 

UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengenal sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. 

Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, menolak permohonan pengujian yang meminta sepeda motor diakui sebagai angkutan umum. 

Menhub mengakui secara terbuka bahwa angkutan roda dua secara formal belum berstatus angkutan umum, meski kenyataannya digunakan luas. 

Perpres adalah instrumen yang sah dan kuat untuk menata ekosistem platform digital. Namun, ia tidak dapat mengubah definisi yang ditetapkan undang-undang. 

Status ojek daring sebagai angkutan umum baru akan kokoh sepenuhnya ketika diakui di tingkat undang-undang. Kabar baiknya, pintu itu sudah terbuka lebar. 

Dalam rapat bersama Komisi V DPR pada 30 September 2026, pemerintah menyetujui usulan DPR untuk menambah BAB XIII A dalam RUU perubahan ketiga UU LLAJ, yakni mengatur angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk orang, barang, dan makanan. 

Pemerintah juga menyetujui kategori baru kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk layanan angkutan dengan persyaratan tertentu. 

Solusinya, Perpres 27/2026 sebaiknya diposisikan sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. 

Pembahasan RUU LLAJ perlu dikawal agar rampung tepat waktu, dan substansi Perpres, mulai dari batas biaya platform, standar keselamatan, hingga mekanisme pengaduan, dijadikan bahan baku pasal-pasal Bab XIII A. 

Dengan demikian, yang kini diatur di tingkat Perpres kelak berdiri di atas fondasi undang-undang yang tidak mudah digoyahkan. 

Tantangan berikutnya adalah potensi tumpang tindih di tingkat legislasi. Badan Legislasi DPR pada Juli lalu menyebut hak dan kewajiban pengemudi akan diatur dalam undang-undang tersendiri, terkait RUU Transportasi Online dan RUU Pelindungan Pekerja Ekonomi Gig yang sama-sama masuk Prolegnas Prioritas 2026. 

Artinya, dalam waktu dekat, ojek daring bisa diatur sekaligus oleh revisi UU LLAJ, undang-undang transportasi daring, dan undang-undang pekerja gig. 

Banyak payung tidak selalu berarti lebih teduh. Tanpa pembagian materi muatan yang tegas, pengemudi dan perusahaan aplikasi bisa kebingungan mengikuti aturan mana. 

Pembagian yang sederhana: aspek lalu lintas, keselamatan, dan kelaikan kendaraan menjadi rumah UU LLAJ. 

Aspek hubungan kerja dan perlindungan sosial menjadi rumah undang-undang pekerja gig. Sementara aspek tata kelola platform dan sistem elektronik menjadi rumah regulasi digital. 

Pemerintah dan DPR dapat menyepakati peta materi muatan ini sejak awal agar ketiganya saling mengunci, bukan saling meniadakan. 

Simpul ketiga bersifat teknis, tetapi sangat menentukan. Motor yang dipakai pengemudi ojek daring umumnya tetap berstatus kendaraan pribadi, dimiliki sendiri, dan berpelat hitam. 

Dalam rezim yang berlaku saat ini, kendaraan perseorangan tidak terikat kewajiban uji berkala sebagaimana kendaraan umum. 

Padahal, motor ojek daring bisa menempuh jarak berkali lipat dibanding motor pribadi biasa, sehingga keausan rem, ban, dan lampu terjadi jauh lebih cepat. 

Mewajibkan uji berkala konvensional bagi jutaan motor secara serentak tentu tidak realistis, baik dari sisi kapasitas unit pengujian maupun beban biaya pengemudi. 

Di sinilah kreativitas kebijakan dibutuhkan. Model bertahap yang berpijak pada kemitraan. 

Tahap awal, perusahaan aplikasi menerapkan swaperiksa digital berkala, misalnya pengemudi mengunggah foto kondisi ban, lampu, dan rem, disertai pengingat servis berbasis jarak tempuh. 

Tahap berikutnya, aplikasi bekerja sama dengan jaringan bengkel resmi dan bengkel rakyat yang tersertifikasi untuk pemeriksaan sederhana dengan biaya terjangkau, bahkan bersubsidi lewat program loyalitas. 

Hasil pemeriksaan tercatat dalam sistem dan dapat diakses regulator. Model semacam ini selaras dengan semangat Perpres yang menempatkan perusahaan aplikasi sebagai pendukung pemenuhan standar keselamatan. 

Ke depan, RUU LLAJ dapat memberi dasar hukum bagi skema pemeriksaan kelaikan khusus untuk kendaraan dengan persyaratan tertentu ini. 

Mengangkut orang adalah tanggung jawab yang berbeda dengan berkendara untuk diri sendiri. 

Selama ini, pengemudi ojek daring cukup memiliki SIM C perseorangan, sama dengan pengendara biasa. 

Belum ada jenjang kompetensi khusus bagi pengemudi sepeda motor yang mengangkut penumpang. 

Solusinya dapat ditempuh tanpa harus menunggu undang-undang baru. 

Perusahaan aplikasi, bersama kepolisian dan Kementerian Perhubungan, dapat menyusun modul pelatihan keselamatan berkendara yang wajib dituntaskan sebelum pengemudi aktif, lalu disegarkan secara berkala. 

Data perilaku berkendara di aplikasi, seperti kecepatan berlebih atau pengereman mendadak, dapat menjadi dasar pembinaan yang personal. 

Pengemudi dengan rekam jejak keselamatan terbaik layak mendapat insentif. 

Dalam jangka panjang, RUU LLAJ dapat mengatur sertifikasi kompetensi atau SIM khusus bagi pengemudi angkutan terbatas sepeda motor.  Perpres 27/2026 dengan bijak membagi kewenangan. 

Kementerian Perhubungan mengatur tarif angkutan orang, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan biaya jasa pengantaran barang dan makanan, sedangkan Kementerian UMKM menaungi hubungan kemitraan. 

Pemerintah juga menetapkan tenggat 31 Desember 2026 bagi seluruh aturan turunan. Pembagian ini masuk akal, tetapi rawan berjalan sendiri-sendiri. 

Seorang pengemudi bisa mengantar penumpang pada pukul delapan, mengirim paket pada pukul sepuluh, dan mengantar makanan pada pukul dua belas. 

Jika standar keselamatan, skema tarif, dan sistem pengaduan antarlayanan tidak sinkron, yang bingung adalah pengemudi di lapangan. 

Pedoman tarif angkutan orang yang disusun Kementerian Perhubungan, sebagaimana disampaikan Menhub, dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pengantaran barang dan makanan. 

Prinsip yang sama perlu berlaku untuk keselamatan: satu standar kelaikan kendaraan dan perlengkapan, berlaku untuk semua jenis layanan, karena motornya sama, jalannya sama, risikonya pun sama. 

Peran pemerintah daerah juga tidak boleh terlupakan. Penataan titik jemput, kantong parkir dekat stasiun dan halte, serta integrasi dengan angkutan massal adalah wilayah kerja pemerintah kota. 

Aturan turunan sebaiknya memberi ruang yang jelas bagi daerah untuk menata hal ini. 

Pengawasan keselamatan yang efektif membutuhkan data. Regulator perlu mengetahui jumlah pengemudi aktif, sebaran perjalanan, catatan perawatan kendaraan, hingga laporan insiden. 

Namun, pertukaran data antara perusahaan aplikasi dan pemerintah harus tetap menghormati Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 

Jalan tengahnya adalah berbagi data agregat dan anonim untuk kepentingan perencanaan dan pengawasan, dengan protokol yang disepakati dan diaudit. 

Pada saat yang sama, kepastian perlindungan bagi penumpang, termasuk santunan dan asuransi ketika terjadi kecelakaan, perlu ditegaskan dalam aturan turunan. 

Penumpang yang membayar layanan angkutan umum berhak atas perlindungan setara angkutan umum. 

Indonesia tidak sendirian. Di sejumlah kota Asia Tenggara, ojek motor sudah lama diakui dengan syarat tertentu, mulai dari registrasi pengemudi, penanda identitas yang jelas, hingga pembatasan wilayah operasi. 

Pengalaman internasional menunjukkan satu pelajaran penting: Legalisasi saja tidak otomatis menurunkan kecelakaan. 

Yang membuat perbedaan adalah paket lengkapnya, yakni standar kendaraan, kompetensi pengemudi, pengawasan berbasis data, dan penegakan yang konsisten. 

Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara saat ojek motor mereka dilegalkan dulu: ekosistem digital yang matang. 

Setiap perjalanan tercatat, setiap pengemudi teridentifikasi, setiap kendaraan terlacak. 

Jika dikelola dengan benar, maka kita dapat melompat langsung ke model pengawasan keselamatan berbasis data yang paling mutakhir. 

Standar sistem manajemen keselamatan lalu lintas seperti ISO 39001 bahkan bisa diadopsi oleh perusahaan aplikasi sebagai bentuk tanggung jawab atas mitra-mitranya. 

Perpres 27/2026 adalah tonggak yang patut dirayakan. Setelah bertahun-tahun perdebatan, Negara hadir memberi kepastian bagi jutaan pengemudi dan pengguna. 

Pesan Menhub tentang keselamatan menegaskan bahwa kepastian itu datang bersama tanggungjawab. 

Tugas kita bersama sekarang adalah memastikan momentum ini tidak berhenti. 

Aturan turunan harus selesai tepat waktu dan saling selaras. RUU LLAJ perlu menuntaskan pengakuan di tingkat undang-undang. 

Perusahaan aplikasi perlu menjadikan teknologi mereka sebagai alat keselamatan, bukan sekadar alat transaksi. 

Pengemudi perlu merawat motornya seperti merawat sumber nafkahnya, karena memang itulah kenyataannya. 

Ojek daring telah naik kelas menjadi angkutan umum. Kini saatnya keselamatan ikut naik kelas. 

Jika itu berhasil, yang kita dapatkan bukan hanya ekosistem transportasi digital yang adil dan berkelanjutan, tetapi juga jalan raya yang lebih ramah bagi setiap orang yang pulang ke rumah dengan selamat. 

Penulis adalah Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan Pelayaran dan Penerbangan Kemenhub. 

Sumber: kompas.com

Membaca Wacana Bilik Asmara di Lapas

By On Minggu, Oktober 11, 2026

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 

Oleh: Haris Hasibuan 

Ada sesuatu yang menarik dari cara kita memperlakukan seseorang setelah ia dijatuhi hukuman. 

Ketika pintu penjara tertutup, kita seolah-olah menganggap seluruh kehidupannya ikut berhenti. 

Kebebasannya dirampas, ruang geraknya dibatasi, dan hubungan sosialnya diputus dari kehidupan yang sebelumnya ia kenal. 

Dalam kesadaran publik, hukuman sering kali dipahami sebagai penderitaan yang harus diterima seseorang atas perbuatannya. 

Namun, di tengah keyakinan itu, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan secara terbuka: apakah ketika kebebasan seseorang dirampas, seluruh kebutuhan kemanusiaannya juga harus dikesampingkan? 

Pertanyaan tersebut menemukan relevansinya ketika Komisi XIII DPR RI mulai mengangkat wacana penyediaan bilik keluarga dan alat bantu seksual bagi warga binaan. 

Pada 24 September 2026, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong pengelolaan bilik keluarga sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi sosial. 

Dua hari kemudian, Ketua Komisi XIII Willy Aditya membicarakan pemenuhan kesehatan seksual warga binaan perempuan, termasuk edukasi kesehatan, alternatif alat kesehatan, keamanan, dan perlindungan privasi. 

Pada 30 September, Willy kembali mengemukakan usulan bilik keluarga dan alat bantu seksual di Lapas. 

Wacana ini menempatkan persoalan yang selama ini dianggap tabu ke dalam pembahasan kelembagaan yang lebih terbuka. 

Langkah tersebut patut dibaca sebagai pintu masuk bagi pembaruan pemasyarakatan. 

Bukan karena setiap usulan harus diterima tanpa pengujian, melainkan karena negara perlu memiliki keberanian untuk membicarakan persoalan yang nyata sekalipun tidak selalu nyaman bagi masyarakat. 

Seksualitas adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun dalam ruang penjara, ia berhadapan dengan batas-batas hukum, disiplin, kesehatan, moralitas, dan kekuasaan. 

Membicarakannya secara terbuka merupakan langkah awal untuk memahami persoalan tersebut secara lebih bertanggung jawab. 

Selama ini, perdebatan tentang narapidana sering berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang pantas mereka terima. 

Perhatian publik lebih mudah tertuju pada beratnya hukuman, lamanya masa tahanan, atau ketatnya pengawasan. 

Tidak banyak ruang diberikan untuk membicarakan bagaimana kehidupan manusia berlangsung di balik tembok penjara, termasuk bagaimana seseorang mempertahankan hubungan dengan pasangan dan keluarganya. 

Padahal, seseorang yang menjalani pidana tidak serta-merta kehilangan identitasnya sebagai pasangan, orang tua, atau anggota keluarga. 

Statusnya sebagai narapidana tidak menghapus seluruh dimensi kemanusiaan yang melekat pada dirinya. 

Di sinilah perspektif antropologi membantu kita melihat persoalan dengan lebih jernih. 

Penjara bukan hanya bangunan yang memisahkan seseorang dari masyarakat, melainkan juga institusi yang mengatur kehidupan sehari-hari. 

Waktu, ruang, interaksi, dan hubungan personal berada dalam struktur pengawasan. 

Dalam pemikiran Erving Goffman mengenai total institution, kehidupan penghuni institusi semacam ini dibentuk oleh tata kelola yang mengatur berbagai aspek keberadaan mereka. 

Sementara itu, Michel Foucault menunjukkan bagaimana tubuh menjadi bagian dari mekanisme disiplin dan kekuasaan. 

Kedua perspektif tersebut membuka pertanyaan yang penting: sampai di mana pembatasan atas tubuh menjadi bagian dari hukuman, dan bagaimana negara memastikan bahwa pembatasan itu tidak mengabaikan martabat manusia? 

Bilik keluarga, dalam konteks ini, tidak seharusnya dipahami sebatas ruang untuk memenuhi kebutuhan biologis. 

Ia dapat dibicarakan sebagai bagian dari upaya mempertahankan hubungan yang mungkin mengalami tekanan selama masa pemenjaraan. 

Jarak, keterbatasan waktu pertemuan, ketiadaan privasi, dan beban ekonomi dapat memengaruhi hubungan pasangan. 

Namun, dampaknya tentu tidak seragam pada setiap keluarga. 

Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya keberadaan fasilitas, melainkan juga bagaimana kebutuhan narapidana dan pasangannya dipahami, bagaimana persetujuan kedua pihak dijamin, serta bagaimana akses terhadap fasilitas tersebut dikelola secara adil. 

Hal serupa berlaku dalam pembahasan alat bantu seksual. Persoalan ini tidak perlu diperbesar menjadi perdebatan sensasional tentang perilaku seksual narapidana. 

Yang lebih penting adalah bagaimana kebutuhan individual, kesehatan, privasi, dan keamanan dapat ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang bertanggung jawab. 

Jika persoalan tersebut dibiarkan berada di wilayah yang sepenuhnya tertutup, institusi justru kehilangan kesempatan untuk memahami risiko dan kebutuhan yang sesungguhnya. 

Sebaliknya, jika dibicarakan secara terbuka, negara memiliki ruang untuk mengkaji standar kesehatan, kelayakan penggunaan, pengawasan yang proporsional, dan perlindungan bagi warga binaan. 

Tentu saja, tidak setiap kebutuhan dapat diterjemahkan begitu saja menjadi hak atas fasilitas tertentu. 

Usulan kebijakan tetap membutuhkan dasar hukum, kajian medis, kesiapan sarana, dan pertimbangan keamanan. 

Ada pula persoalan yang tidak boleh diabaikan: bagaimana memastikan fasilitas tidak hanya dapat diakses oleh narapidana yang memiliki uang atau pengaruh? 

Bagaimana melindungi perempuan dan kelompok rentan dari tekanan? 

Bagaimana menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan alasan untuk menutup pembahasan, melainkan bagian penting dari proses merancang kebijakan yang layak. 

Di sinilah DPR RI memiliki peran yang berarti. Keberanian membawa persoalan seksual warga binaan ke ruang pembahasan publik perlu diikuti oleh kerja pengawasan dan perumusan kebijakan yang terukur. Pernyataan politik saja tidak cukup. 

Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pemasyarakatan perlu mengkaji kebutuhan, menyusun mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan dalam kerangka hukum yang berlaku. 

Perlu dibedakan pula antara usulan yang sedang dibicarakan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Sampai saat ini, wacana tersebut perlu dipahami sebagai agenda pembahasan, bukan sebagai bukti bahwa fasilitas itu telah menjadi kebijakan nasional. 

Lebih jauh, persoalan ini seharusnya mendorong kita memeriksa kembali makna pemasyarakatan itu sendiri. 

Jika tujuan pemasyarakatan adalah mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, maka pembinaan tidak cukup hanya berisi pelatihan kerja, pendidikan, atau kegiatan keagamaan. 

Hubungan sosial dan kemampuan mempertahankan tanggung jawab keluarga juga layak menjadi perhatian, tanpa mengabaikan kebutuhan korban, hak pihak lain, serta kewajiban narapidana menjalani putusan hukum. 

Reintegrasi sosial bukan sekadar mengembalikan seseorang ke tengah masyarakat secara fisik, melainkan juga mempersiapkan kondisi agar ia dapat membangun kembali kehidupan sosialnya secara bertanggung jawab. 

Kita perlu keluar dari anggapan bahwa perhatian terhadap kebutuhan narapidana berarti melunakkan hukuman. 

Keadilan pidana dan penghormatan terhadap martabat manusia bukan dua hal yang harus saling meniadakan. 

Seseorang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara negara tetap berkewajiban menyelenggarakan pemasyarakatan secara manusiawi, aman, dan nondiskriminatif. 

Hukuman membatasi kebebasan berdasarkan hukum; ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pemikiran kritis mengenai seluruh kebutuhan manusia yang masih hidup di dalamnya. 

Pada akhirnya, wacana bilik keluarga dan alat bantu seksual membuka percakapan yang lebih besar daripada fasilitas itu sendiri. 

Ia menguji cara kita memandang orang yang melakukan pelanggaran hukum: apakah mereka semata-mata identitas dari kesalahan masa lalu, atau manusia yang tetap memiliki kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana kita merancang pemasyarakatan, bukan hanya bagaimana kita memperlakukan mereka selama berada di balik jeruji. 

Karena itu, langkah DPR RI mengangkat persoalan ini patut diteruskan menjadi pembahasan kebijakan yang serius, berbasis bukti, dan terbuka terhadap evaluasi. 

Bukan dengan mengabaikan hukum atau mengesampingkan suara masyarakat, melainkan dengan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan perlindungan yang memadai. 

Sebab, ukuran kemanusiaan suatu sistem pemasyarakatan tidak hanya terlihat dari seberapa ketat ia mengunci pintu, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga martabat manusia di balik pintu tersebut. 

Seseorang dapat kehilangan kebebasannya karena hukum, tetapi tugas negara bukanlah menghapus kemanusiaannya. 

Penulis adalah seorang antropolog. 

Sumber: kompas.com

Kapolri Baru, Mutasi Besar, dan Bayang-bayang 2029

By On Selasa, Oktober 06, 2026

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat (kanan) mengucapkan sumpah saat pelantikan Kapolri dan Wakapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 01 Oktober 2026. 

Oleh: Jannus TH Siahaan 

Sehari setelah dilantik, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuat satu hal menjadi jelas: pergantian kepemimpinan di tubuh Polri tidak berhenti pada pergantian nama di pucuk komando. 

Pada 2 Oktober 2026, sehari setelah pelantikannya sebagai TB1, sebutan buat Kapolri, di Istana Negara, Suyudi menerbitkan telegram yang merotasi dan memutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah. 

Sebanyak 70 personel mendapat promosi atau jabatan baru, termasuk perubahan pada 14 posisi pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan Kapolda. 

Skalanya terlalu besar untuk dibaca semata sebagai agenda administrasi rutin. Tentu, mutasi merupakan bagian normal dari kehidupan organisasi kepolisian. 

Polri menyebutnya sebagai dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran tugas. 

Pada masa Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mutasi dalam skala ratusan juga lazim terjadi. Pada Juni 2024 misalnya, 29 Pati dan 443 Pamen dimutasi, pada Juli 2024 sebanyak 157 Pati dan Pamen termasuk enam Kapolda dirotasi, dan pada Desember 2023 tercatat 483 Pati dan Pamen dimutasi. 

Karena itu, persoalannya bukan apakah mutasi itu lazim, melainkan soal timing, komposisi, dan pola perubahan yang muncul segera setelah Kapolri baru mengambil alih komando. 

Suyudi datang dengan mandat yang cukup jelas. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, ia menempatkan meritokrasi, integritas, pengawasan, dan akuntabilitas sebagai inti agenda transformasi Polri. 


Dalam soal sumber daya manusia, ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, atau sponsorship. 

Program 100 hari yang ia tawarkan pun dimulai dengan pemetaan kondisi aktual, pengujian perbaikan, dan koreksi. 

Karena itu, mutasi pertama justru menjadi ujian awal terhadap prinsip yang ia sampaikan sendiri sebelum menjabat. 

Di sinilah pertanyaan penting muncul. Apakah gelombang mutasi tersebut semata merupakan upaya membangun tim kerja yang lebih efektif, atau sekaligus menandai dimulainya rekonstruksi hubungan antara pucuk kepolisian, pusat kekuasaan, dan struktur komando di daerah? 

Pertanyaan ini tidak membutuhkan teori konspirasi untuk dijawab. Cukup melihat fakta: Presiden Prabowo melantik Suyudi pada 1 Oktober, lalu struktur strategis Polri berubah sehari sesudahnya. 

Dalam politik kelembagaan, urutan waktu semacam ini layak dibaca sebagai sinyal, meski belum bisa dijadikan bukti tentang motif politik tertentu. 

Yang perlu diperhatikan, karena itu, bukan hanya siapa menggantikan siapa, melainkan pola yang dibentuk oleh keseluruhan pergantian tersebut. 

Organisasi keamanan yang besar bekerja melalui rantai komando. 

Pergantian di tingkat Mabes akan memengaruhi distribusi kewenangan, sementara pergantian Kapolda menentukan siapa yang menerjemahkan kebijakan pusat di wilayah. 

Jika perubahan itu berlanjut ke tingkat Kapolres, efeknya bukan lagi sekadar rotasi personalia, melainkan terbentuknya konfigurasi komando baru dari pusat hingga daerah. 

Dalam studi mengenai institusi keamanan, persoalan semacam ini biasanya diukur melalui tiga parameter: otonomi birokrasi, profesionalisme, dan kontrol politik. 

Negara demokratis memang membutuhkan kepolisian yang berada di bawah otoritas sipil. 

Presiden memiliki peran konstitusional dalam pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR. 

Namun, kepolisian tetap dituntut menjalankan hukum secara profesional dan menjaga netralitas politik. 

Karena itu, pertanyaannya adalah apakah pergantian pejabat memperkuat kapasitas institusional atau justru membuat loyalitas personal semakin menentukan karier. 

Secara hukum, posisi Kapolri memang berada dalam desain kekuasaan eksekutif. 

Presiden mengusulkan dan mengangkat Kapolri setelah mendapat persetujuan DPR, sehingga pergantian pimpinan Polri secara alamiah tidak pernah sepenuhnya terpisah dari politik negara. 

Namun, justru karena posisinya strategis, mekanisme pengawasan menjadi penting. 

Demokrasi tidak menuntut polisi bebas dari pemerintah, demokrasi menuntut agar polisi tidak menjadi milik pemerintah. 

Perbedaan itu tampak sederhana, tetapi menentukan batas antara kontrol sipil yang sah dan ketergantungan politik yang berlebihan. 

Ada pula alasan mengapa perubahan di tingkat Kapolda patut mendapat perhatian khusus. Kapolda bukan sekadar pejabat administratif. Ia mengendalikan institusi penegakan hukum di wilayah dengan karakter politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda. 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan wilayah lain memiliki bobot strategis yang tidak sama, baik dari sisi jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, maupun dinamika politik. 

Karena itu, pemetaan geografis mutasi sama pentingnya dengan daftar nama. Bila rotasi terkonsentrasi pada wilayah yang strategis secara politik, pertanyaan mengenai desain organisasi menjadi semakin relevan. 

Pada titik ini, publik juga perlu menghindari jebakan lain, yakni menganggap kedekatan dengan pusat kekuasaan selalu berarti politisasi. 

Seorang pejabat bisa saja dipercaya karena kompetensi, pengalaman, dan kemampuan bekerja bersama pimpinan tanpa kehilangan profesionalisme. 

Masalah baru muncul apabila kepercayaan personal menggantikan mekanisme merit, atau apabila loyalitas kepada figur menjadi lebih penting daripada loyalitas kepada hukum. 

Itulah garis yang seharusnya diawasi selama tiga tahun ke depan. Perbandingan dengan era Jenderal Polisi Listyo Sigit penting untuk alasan tersebut. 

Selama masa sebelumnya, Polri juga melakukan rotasi besar dan menempatkan sejumlah perwira pada posisi strategis. 

Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap mutasi merupakan bentuk politisasi. 

Mutasi bisa terjadi karena promosi, kebutuhan organisasi, masa tugas, pensiun, atau penyegaran. 

Namun, dari sudut pandang kelembagaan, pola promosi dan rotasi tetap penting karena akan menunjukkan bagaimana seorang Kapolri membangun lingkaran kepercayaan dan mengatur distribusi kewenangan. 

Kasus Suyudi memberikan bahan yang menarik untuk melihat persoalan itu. Sebelum menjadi Kapolri, Suyudi memimpin BNN sejak Agustus 2025, setelah sebelumnya menjadi Kapolda Banten. 

Dalam periode di BNN, Roy Hardi Siahaan tercatat sebagai pejabat di lingkungan pemberantasan dan pada 2026 menjadi Pelaksana Tugas Deputi Pemberantasan. 

Kini Roy mendapat posisi sebagai Kapolda Jawa Tengah dalam gelombang mutasi pertama Suyudi. 

Fakta ini tentu tidak cukup untuk menyebut seseorang sebagai "orang" Kapolri, apalagi sebagai alat politik. 

Namun, sejarah kerja bersama menunjukkan adanya jaringan profesional yang layak diperhatikan ketika membaca pembentukan tim kepemimpinan baru. 

Justru di sini analisis harus menjauh dari gosip tentang "boneka Istana". Klaim seperti itu membutuhkan bukti mengenai instruksi, transaksi, atau hubungan patronase yang konkret. 

Tanpa bukti, tuduhan tersebut hanya mengubah analisis institusional menjadi penilaian personal. Yang jauh lebih berguna adalah memetakan rekam jejak, hubungan kerja, kesamaan satuan, pengalaman penugasan, dan jalur promosi para pejabat yang kini menempati posisi strategis. Dengan cara itu, kedekatan tidak diasumsikan, tetapi diuji melalui data. 

Karena itu, bayang-bayang 2029 menjadi relevan karena horizon waktunya. Suyudi mengambil alih Polri sekitar tiga tahun sebelum Pemilu 2029. 

Selama periode itu, Polri akan menjadi salah satu institusi penting dalam menjaga keamanan tahapan pemilu, mengelola demonstrasi, menangani konflik sosial, mengawasi keamanan digital, dan memastikan penegakan hukum di tengah kompetisi politik. 

Jadi, konfigurasi kepemimpinan yang dibangun pada 2026 akan memiliki konsekuensi terhadap bagaimana kepolisian memasuki 2029, sekalipun belum ada bukti bahwa mutasi sekarang dirancang untuk kepentingan pemilu. 

Justru karena itulah publik tidak perlu menunggu sampai 2029 untuk mengajukan pertanyaan. 

Pertanyaan itu bisa diajukan sekarang: bagaimana dasar profesional setiap mutasi, bagaimana proses penentuan pejabat strategis dilakukan, dan seberapa transparan ukuran merit yang digunakan? 

Jika seluruh pergantian memang didasarkan pada kebutuhan organisasi, maka penjelasan yang lebih terbuka seharusnya tidak menjadi beban bagi Polri. 

Sebaliknya, transparansi justru dapat memperkuat legitimasi Kapolri baru. 

Suyudi memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan di titik ini. 

Pernyataan mengenai meritokrasi, integritas, dan ruang koreksi masyarakat memberikan standar yang cukup jelas untuk menguji kepemimpinannya. 

Sehingga parameternya bukan seberapa cepat seorang Kapolri mengganti pejabat, melainkan apakah setelah pergantian itu Polri sebagai sebuah institusi menjadi lebih profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. 

Dengan kata lain, mutasi adalah instrumen manajemen. Mutasi baru menjadi persoalan demokrasi ketika instrumen itu kehilangan alasan institusional dan berubah menjadi mekanisme pembentukan loyalitas politik. 

Artinya, pertanyaan mengenai Suyudi sekarang bukan apakah dirinya akan menjadi pengulangan Listyo Sigit, apalagi apakah dirinya merupakan "Kapolri versi rezim baru"? 

Pertanyaan yang lebih substantif, dalam hemat saya, adalah apakah struktur hubungan antara pemerintah dan Polri akan bergerak menuju profesionalisme yang lebih kuat atau menuju personalisasi kekuasaan yang lebih dalam. 

Perbedaan itu mungkin tidak terlihat pada hari pertama. Namun, jejaknya bisa dibaca dari siapa yang dipromosikan, siapa yang dipindahkan, bagaimana karier dibangun, dan bagaimana hukum diterapkan ketika kepentingan politik mulai berhadapan dengan kewajiban institusional. 

Pendeknya, pada akhirnya, yang tidak boleh dimutasi dari Polri adalah netralitasnya. Selebihnya boleh berganti. 

Polri boleh berganti Kapolri. Struktur organisasi juga boleh mengalami penyegaran. Bahkan, pemerintahan berhak memiliki kepolisian yang efektif untuk menjalankan mandat negara. 

Namun dalam demokrasi, ada satu batas yang seharusnya tidak ikut dimutasi, yakni netralitas institusi. 

Jika Polri benar-benar ingin menjadi polisi bersama masyarakat, seperti tema yang dibawa Suyudi dalam uji kelayakan di parlemen, maka pembuktian paling penting bukan berada di panggung pelantikan. 

Pembuktiannya justru dimulai sehari setelahnya, ketika nama-nama baru mengisi ruang-ruang komando dan publik mulai bertanya ke mana arah institusi ini dibawa menjelang 2029. 

Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan. 

Sumber: kompas.com

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *