Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Kepala Daker Bandara PPIH Arab Saudi

By On Jumat, Oktober 10, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Usut dugaan korupsi kuota haji 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi.

Hari ini, KPK memanggil saksi Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Abdul Basir.

“Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 09 Oktober 2025.

Selain Abdul Basir, KPK memanggil salah satu Direktur Biro travel dari PT Ila Safinatin Najah bernama Abdullah Zunaidi Harahap.

Namun Budi belum memerinci hal yang akan didalami dari pemeriksaan keduanya.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi.

Diketahui sebelumnya, KPK memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab (SM).

Saiful diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Pelayanan Haji Kemenag.

Saiful dicecar soal penyelenggaraan ibadah haji reguler. Sebab, pelayanan haji reguler jadi terdampak imbas adanya korupsi pembagian kuota tambahan dalam kasus ini.

“Penyidik mendalami terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Kenapa ini penting, karena ini kan juga salah satu yang terdampak atau terekses dari adanya diskresi pembagian kuota tambahan,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu, 08 Oktober 2025.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kuota tambahan itu kemudian dibagi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya delapan persen dari total kuota nasional. KPK menduga ada kongkalikong pembagian kuota haji khusus tambahan itu antara pihak Kemenag dan travel haji.

KPK menduga kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai Rp 1 triliun. KPK juga telah menyita uang, mobil, hingga rumah terkait kasus ini.

Uang yang disita itu antara lain berasal dari pengembalian duit sejumlah biro travel. KPK menduga uang itu merupakan biaya 'percepatan' yang diminta oleh oknum Kemenag, tapi dikembalikan lagi ke pihak travel gara-gara takut kepada panitia khusus haji DPR pada 2024. (*/red)

Nadiem Makarim Ditahan Lagi di Rutan Salemba Usai Dibantarkan

By On Jumat, Oktober 10, 2025

Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Kondisi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Menristekdikbud), Nadiem Makarim dikabarkan telah membaik.

“Yang bersangkutan sudah selesai menjalani rawat inap,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis, 09 Oktober 2025.

Menurut Anang, penahanan Nadiem pun tak lagi dibantarkan. Nadiem, kata dia, telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (rutan).

“Saat ini sudah dikembalikan ke Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel dan ditahan kembali,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Kejagung mengungkap Nadiem Makarim sakit dan harus menjalani operasi. Penahanan Nadiem dibantarkan ke rumah sakit.

“Ya, informasi yang bersangkutan memang sakit ya, dilakukan operasi,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 29 September 2025.

“Saya kurang tahu pasti, nanti saya cek apakah sudah dilakukan operasi langsung atau nanti dalam tahap pascapemulihan,” imbuhnya.

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Kamis (4/9).

Dia langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Nadiem melawan status tersangkanya itu dengan mengajukan gugatan praperadilan. Objek gugatan praperadilan itu terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem. (*/red)

Kajari Jakbar Dicopot dari Jabatannya, Diduga Gelapkan Barang Bukti

By On Jumat, Oktober 10, 2025

Gedung Kejagung. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Hendri Antoro dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat (Jakbar).

Pencopotan itu diduga terkait kasus dugaan penggelapan uang barang bukti kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit.

Hendri Antoro sebagai Kajari Jakbar disebut menerima jatah Rp 500 juta dalam kasus dugaan korupsi pengembalian barang bukti investasi bodong robot trading Fahrenheit.

Dugaan aliran uang ini terungkap dalam surat dakwaan jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (8/5/2025).

Azam sendiri diketahui merupakan jaksa yang menangani perkara robot trading Fahrenheit.

Ia diduga menilap atau memeras uang pengembalian hak korban sebesar Rp 11,7 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan, dari total uang tersebut, Rp 1,3 miliar ditukar ke dalam pecahan dolar Singapura di money changer dan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, di antaranya:

Hendri Antoro (Kajari Jakbar) diduga menerima Rp 500 juta yang dititipkan Azam melalui Plh Kasi Pidum/Kasi BB Kejari Jakbar, Dody Gazali, pada Desember 2023.

Iwan Ginting (mantan Kajari Jakbar) diduga menerima Rp 500 juta dari Azam pada 25 Desember 2023 di Cilandak Town Square (Citos).

Dody Gazali (Plh Kasi Pidum/Kasi BB Kejari Jakbar) menerima Rp 300 juta pada Desember 2023.

Selain itu, Azam juga menyerahkan uang dalam bentuk rupiah kepada sejumlah pihak, baik secara langsung maupun melalui transfer, di antaranya:

Sunarto (mantan Kasi Pidum Kejari Jakbar) Rp 450 juta melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ruslan.

M. Adib Adam (Kasi Pidum Kejari Jakbar) Rp 300 juta melalui rekening Bank BCA atas nama Baroto.

Kasubsi Pratut Kejari Jakbar Rp 200 juta via rekening Bank BCA atas nama Baroto.

Kakak Azam Akhmad Akhsya Rp 200 juta. Azam Akhmad Akhsya sendiri Rp 1,1 miliar.

Sejumlah staf Kejari Jakbar Rp 150 juta, baik dalam bentuk transfer maupun tunai.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menjelaskan, pemeriksaan terhadap Hendri Antoro dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Pemerksaan tersebut berujung pada pemberian sanksi pencopotan jabatan.

“Itu sudah sanksi yang terberat. Berat itu kalau Jaksa dicopot dari jabatan,” kata Anang kepada wartawan, Rabu, 08 Oktober 2025.

Anang mengatakan, posisi Kajari Jakbar kini telah digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

“Plt-nya ada, sudah (ditunjuk), Plt-nya kan Aspidsus (asisten tindak pidana khusus),” ujarnya.

Anang menegaskan, Kejagung akan menindak tegas setiap jaksa yang terbukti melakukan penyelewengan.

“Kami komit untuk menindak,” pungkasnya. (*/red)

Polisi Usut Penyebab Ledakan di Gedung Nucleus Farma Pondok Aren, Sembilan Saksi Diperiksa

By On Jumat, Oktober 10, 2025

Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang (kedua dari kiri). 

TANGSEL, DudukPerkara.News – Ledakan terjadi di sebuah gedung farmasi di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu malam, 08 Oktober 2025.

Pihak Kepolisian menyebut, gedung farmasi yang meledak tersebut memproduksi obat-obatan.

“Memang karena perusahaan Nucleus ini di bidang farmasi memproduksi obat-obatan. Kami sementara mendalami kegiatan yang dilakukan,” kata Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang kepada wartawan, Kamis, 09 Oktober 2025.

Victor mengatakan, pihaknya telah memeriksa sembilan saksi terkait ledakan tersebut, dan keterangan para saksi itu masih didalami.

“Sampai saat ini sudah ada sembilan orang saksi-saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ujarnya.

“Sementara kami dalami, baik dari karyawan dan pemilik perusahaan sementara kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” imbuhnya.

Victor juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir. Pihaknya memastikan tidak ada kandungan bahan peledak atau bom dalam insiden tersebut.

“Kami sudah tekankan bahwa hasil pemeriksaan dan sterilisasi Gegana Polda Metro Jaya bahwa tidak ditemukan adanya bom dan residu bahan peledak. Kami menjamin bahwa keadaan aman dan terkendali sehingga masyarakat tidak perlu risau,” pungkasnya.

Diketahui, ledakan tersebut terjadi pada Rabu, 08 Oktober 2025, sekitar pukul 20.30 WIB. Polisi menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Sementara dampak ledakan mengakibatkan gedung empat lantai tersebut rusak. Polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tadi malam dan melakukan sterilisasi. (*/red)

SPBU Mangunreja Diduga Kerja Sama dengan Mafia BBM Ilegal, Sopir Sebut Nama Andi

By On Kamis, Oktober 09, 2025


TASIKMALAYA, DudukPerkara.News – Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan para pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar.

Pantauan awak media, serta peberitaan di berapa media online, penyalahgunaan BBM subsidi jenis Solar itu diduga kerap terjadi di SPBU 34.464.02, yang berlokasi di Jl. Sukasukur, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya.

Hal itu dibenarkan oleh salah seorang sopir mobil bok truk yang tida mau disebut namanya.

Dia mengaku, mobil yang dia sopiri bermuatan BBM Solar subsidi dari SPBU-SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

“Saya hanya sopir saja bang, kalau tida salah sekitar satu ton lebih muatan solar milik Bos Andi,” ujarnya.

Salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya mengatakan, dirinya kerap melihat kendaraan bok truk dan L300 mengisi BBM solar di SPBU Mangunreja.

“Ya saya sering melihat mobil bok truk dan L 300 mengisi BBM solar, bolak balik di SPBU Mangunreja,” ucapnya.

Menurutnya, mereka memanfaatkan mobil yang telah dimodifikasi dengan daya tampung besar. Kendaraan tersebut keluar-masuk SPBU di wilayah Tasikmalaya untuk mengisi BBM subsidi. Mobil-mobil tersebut menyedot habis BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Solar hasil penyedotan tersebut kemudian dikumpulkan dan dipindahkan ke tangki bertuliskan ‘Transportir’ berwarna biru-putih, seolah-olah merupakan BBM jenis HSD (High Speed Diesel) untuk industri. BBM ilegal tersebut dilengkapi dengan surat jalan yang diduga palsu. Ini jelas mereka telah melakukan tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang aktivis, Junedi mengatakan, tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi yang dilakukan mafia BBM bersubsidi melanggar Undang-Undang.

“Polda Jabar harus segera menindak tegas mobil truk bok Nopol B 8750 XW milik Bos BBM ilegal di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Junaedi kepada awak media ini, Kami, 09 Oktober 2025.

Menurutnya, UU Migas Nomer 22 Tahun 2001 telah mengatur bahwa siapa saja yang sengaja melakukan penyalahgunaan BBM subsidi dapat diancam dengan pidana lima tahun penjara serta denda Rp 6 miliar.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti soal dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU Mangunreja.

"Terima kasih atas informasinya. Untuk lebih lanjut silahkan koordinasi dengan Kanit Tipidter, biar bisa langsung lidik di lapangan," ujarnya. (*/Red/Tim)

Basarnas Sebut Total Korban Tragedi Ponpes Ambruk di Sidoarjo Capai 171 Orang

By On Rabu, Oktober 08, 2025

Evakuasi korban Mushola ambruk di Ponpes Al Khoziny. 

SIDOARJO, DudukPerkara.News – Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional (Basarnas) menyatakan, jumlah total korban ambruknya bangunan Musholla Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), mencapai 171 orang.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan, dari total 171 korban sebanyak 104 orang dinyatakan selamat, sedangkan 67 lainnya dilaporkan meninggal dunia.

“Tim penyelamat gabungan berhasil mengevakuasi 171 korban, dengan korban selamat 104 orang. Sementara 67 korban dinyatakan meninggal dunia dengan delapan di antaranya merupakan bagian tubuh korban yang tidak lengkap,” kata Syafii kepada wartawan, Selasa, 07 Oktober 2025.

Menurut Syafii, dengan ditemukannya seluruh korban dari lokasi reruntuhan maka seluruh rangkaian misi pencarian dan penyelamatan dinyatakan selesai.

Seluruh korban meninggal saat ini telah diserahkan kepada Tim Identifikasi Korban Bencana atau Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim untuk proses identifikasi para korban.

Ia memastikan, proses identifikasi korban dan juga seluruh proses lain termasuk investigasi penyebab bencana tersebut akan tetap berlanjut dan bukan merupakan kewenangan dari Basarnas.

Syafii berharap, Ponpes Al Khoziny Sidoarjo dapat segera pulih dari bencana tersebut sehingga proses belajar mengajar dapat segera kembali seperti sedia kala.

Sementara untuk proses rehabilitasi Ponpes Al Khoziny, Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat akan memberikan supervisi yang ketat dalam proses pelaksanaan demi memastikan kegiatan di Ponpes tersebut berjalan dengan aman dan terhindar dari musibah serupa.

Sementara itu, Ketua Alumni Ponpes Al Khoziny selaku perwakilan dari Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, KH Zainal Abidin menyatakan, kegiatan belajar mengajar ke depannya akan menjadi perhatian khusus pengasuh dan pengurus Ponpes.

“Sudah pasti akan dimusyawarahkan oleh pengasuh dan para pengurus ponpes untuk mekanisme program belajar mengajar selanjutnya di ponpes ini,” ujarnya.

Ia mengaku tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak terkait proses investigasi bencana.

Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu hasil resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab bencana tersebut. (*/red)

Proses Pencarian Korban Ponpes Al Khoziny Resmi Dihentikan

By On Rabu, Oktober 08, 2025

Proses evakuasi korban robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny. 

SIDOARJO, DudukPerkara.News – Operasi pencarian korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), pada Senin, 29 Oktober 2025.

Basarnas menyatakan, sebanyak 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia, termasuk di antaranya terdapat 8 body part.

Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menutup operasi ini lewat apel resmi di halaman Ponpes Putra Al Khoziny pada hari kesembilan usai terjadinya insiden tersebut.

“Hari ini masuk di hari ke-sembilan, kita telah menyelesaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban dan kita juga telah bisa memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” kata Syafii kepada wartawan usai apel penutupan, Selasa, 07 Oktober 2025.

Saat ini, kata Syafii, area ambruknya Ponpes tersebut telah steril dan tidak ada korban yang belum ditemukan.

“Kita pastikan bahwa kejadian ini terisolasi dalam satu titik. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kejadian ini pertama waktunya jelas, titiknya jelas, kondisi kejadiannya juga jelas, sehingga kita pastikan ini terjadi di tempat yang sudah terisolasi dengan jelas,” ujarnya.

Dia juga menyoroti beberapa kendala selama proses pelaksanaan operasi pencarian. Seperti kendala akses masuk ke lokasi kejadian yang sempit hingga menyulitkan pergerakan maupun alat-alat yang digunakan.

“Begitu juga pada saat korban masih ada tanda-tanda kehidupan kita juga harus melakukan tindakan yang terukur untuk menyelamatkan dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan,” ungkapnya.

Kemudian terkait dengan bangunan lain yang berada di sekitar lokasi, menurutnya akan dilakukan asessment oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan kelayakan maupun keamanannya.

“Untuk melihat bagaimana struktur kekuatan gedung itu nanti ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meng-assessment. Sampai dinyatakan bahwa gedung ini apakah perlu diperkuat atau mungkin tindakannya apa,” pungkasnya. (*/red)

Menag Bakal Panggil Seluruh Pimpinan Pesantren Imbas Ambruknya Ponpes Al Khoziny

By On Rabu, Oktober 08, 2025

Menag Nasaruddin Umar. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Indonesia. 

Kemudian, kata dia, pihaknya akan memanggil Pimpinan Ponpes tersebut.

Hal itu dilakukan imbas insiden ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

“Ya kita mulai pendataan dulu. Pendataan dulu, baru setelah ada pendataan, baru kita panggil pimpinan-pimpinan pondok,” kata Nasaruddin kepada wartawan, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa, 07 Oktober 2025.

Menurut Nasaruddin, pihaknya akan turun tangan langsung untuk mengecek Ponpes-ponpes.

“Saya mulai nanti sekarang sudah mau jalan, Kalimantan, ke Sulawesi, saya sendiri yang turun tangan Insya Allah,” ujarnya.

Nasaruddin juga meminta agar Ponpes memperhatikan standar laik bangunan.

Dia juga akan meminta tolong kepada pemerintah setempat sebagai pihak yang mengeluarkan izin.

“Iya, secara komprehensif. Kita sudah hubungi pemerintah setempat untuk membantu kita, kan mereka juga mengeluarkan izin segala macam,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut, hingga saat ini baru 50 Ponpes yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal itu terkait dengan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jatim, yang ambruk beberapa waktu lalu. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2024/2025 terdapat 42.433 Ponpes yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, mayoritas Ponpes berada di Pulau Jawa.

“Kalau itu harusnya kan semua pesantren ada izin, dulu Izin Mendirikan Bangunan saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu PBG kewenangannya tidak di Pemda, kita koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag. Karena Ponpes di bawah Kemenag,” kata Dody, Minggu, 05 Oktober 2025.

Terkait bangunan di Ponpes Al Khoziny, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Tapi, sekarang kan fokusnya masih tanggap darurat di sana. Kalau sudah selesai, kita akan duduk bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk mensosialisasikan kepada pemda dan seluruh Ponpes perlunya PBG, harus sertifikasi laik bangunan,” jelasnya.

Saat ini, kata Dody, sangat sedikit Ponpes se-Indonesia yang memiliki PBG.

“Karena di seluruh Indonesia hanya 50 Ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum,” pungkasnya. (*/red)

Cak Imin Minta Pembangunan Ponpes Tanpa Izin Harus Dihentikan

By On Rabu, Oktober 08, 2025

Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa, 07 Oktober 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin meminta agar pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) yang tengah berlangsung dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk dihentikan sementara.

“Bangun sekecil apa pun harus ada PBG. Nah, karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses pembangunan tanpa izin hentikan. Hentikan dulu,” kata Cak Imin usai menemui Menteri PU Dody, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa, 07 Oktober 2025.

Menurut Cak Imin, pemerintah akan turun tangan membantu perizinan bangunan. Satgas Penataan Pembangunan Pesantren juga dibentuk untuk mempercepat pendataan dan audit.

Cak Imin berharap upaya ini bisa mengantisipasi insiden Pesantren Al Khoziny terulang lagi. Dia pun mewanti-wanti para pengurus pondok pesantren.

“Saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan,” ujarnya.

“Kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul ini undang-undang bahwa izin PBG juga harus dilakukan,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk membuat Ponpes di Indonesia lebih baik. Dengan anggaran yang terbatas, Cak Imin tetap optimistis upaya pemerintah bisa optimal.

“Kepada masyarakat Pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu,” ujarnya. (*/red)

Prabowo Tegaskan Pemerintah Serius Berantas Penyelundupan dan Tambang Ilegal

By On Rabu, Oktober 08, 2025

Penyerahan aset rampasan kasus korupsi timah dari Kejagung kepada Wamenkeu. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah serius dalam memberantas kasus tambang ilegal.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan peninjauan dan penyerahan enam smelter timah sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke PT Timah Tbk saat kunjungan kerja di Bangka Belitung, Senin, 06 Oktober 2025.

“Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini adalah tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi, yang terlibat sudah dihukum, dan pihak berwajib kejaksaan sudah menyita enam smelter,” ujarnya.

Menurut Prabowo, di lokasi smelter tersebut juga ditemukan tumpukan tanah jarang dan ingot-ingot timah (bongkahan logam) dengan nilai yang sangat besar.

“Dan di tempat-tempat smelter itu, kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam hingga tujuh triliun rupiah. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, yaitu monasit,” jelasnya.

Prabowo memaparkan, bahwa kerugian negara akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

“Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar 200 ribu dolar per ton. Padahal, total ditemukan timbangannya puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” ujarnya.

Dari angka yang dipaparkan Prabowo tersebut, bila dihitung, dari monasit saja kerugian negara bisa mencapai Rp 128 triliun. Itu masih sebagian dari keseluruhan kerugian negara.

Prabowo memaparkan kisaran kerugian negara secara total dari enam perusahaan ini bisa mencapai total Rp 300 triliun. 

“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” tegasnya.

“Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak pandang siapa-siapa di sini,” tutupnya. (*/red)

Viral Video ‘Santri Lirboyo Ngecor’, Ini Respons Pengurusnya

By On Minggu, Oktober 05, 2025

Tangkapan layar video viral santri di Ponpes Lirboyo ikut mengecor sebagai tradisi amal jariyah. 

KEDIRI, DudukPerkara.News – Viral di media sosial video yang memperlihatkan ratusan Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur (Jatim), ikut membantu pengecoran gedung bertingkat.

Dalam unggahan vidoe itu tertulis “Santri Lirboyo Ngecor” dan memperlihatkan suasana gotong royong dalam pembangunan fasilitas baru pesantren.

Video itu menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warganet mempertanyakan keterlibatan santri dalam pekerjaan fisik, sementara yang lain mengapresiasi semangat kebersamaan di lingkungan pesantren.

Salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Abdul Mu’id Shohib membenarkan bahwa pesantren sedang melakukan pembangunan beberapa fasilitas baru. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menampung jumlah santri yang terus bertambah, serta untuk keperluan ruang kelas dan balai tamu.

“Pembangunan di Pesantren Lirboyo memang kita tangani secara mandiri. Meski demikian, kita juga melibatkan pihak-pihak profesional,” ujar KH Abdul Mu’id Shohib kepada wartawan, Jumat, 03 Oktober 2025

Dia menjelaskan, keterlibatan Santri dalam proyek ini bersifat sukarela dan hanya untuk membantu para tukang dalam pekerjaan non-fundamental.

“Keterlibatan para Santri memang besar, bagian dari ladang amal jariyah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Oing itu.

Hal senada disampaikan Gus Muid dalam klarifikasi tambahan. Menurutnya, para Santri tidak menjadi tenaga utama, melainkan hanya membantu sebagai bentuk pengabdian.

“Keterlibatan santri tidak dominan. Mereka hanya membantu tukang, dan niat mereka semata-mata sebagai ladang amal jariyah,” ujarnya.

Gus Oing memastikan, pembangunan di lingkungan pesantren tetap dilakukan dengan prinsip profesionalitas.

“Untuk hal-hal yang sangat fundamental itu kita melibatkan profesional. Desain kita dari insinyur yang bersertifikat,” ujarnya.

Menurutnya, pelibatan para ahli meliputi pekerjaan-pekerjaan krusial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.

“Untuk hal-hal krusial seperti desain, pelaksanaan, dan pengawasan, kami bekerja sama dengan pihak yang memiliki keahlian dan sertifikasi resmi,” ujar Gus Muid.

Dia menegaskan, setiap tahap pembangunan dikawal oleh tenaga ahli agar sesuai dengan standar keselamatan konstruksi. Proyek ini diharapkan menghasilkan bangunan yang kuat dan aman digunakan oleh ribuan santri.

Gus Oing juga menyampaikan empati dan belasungkawa atas musibah ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membangun fasilitas pendidikan.

“Ada hikmah bahwa saat membangun secara internal, harus mengedepankan hal-hal yang prinsip, termasuk konstruksinya demi keamanan santri,” ujarnya.

Gus Muid menambahkan, peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga agar setiap pesantren lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas bangunan sejak tahap perencanaan.

“Kejadian di Ponpes Al Khoziny memberi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa pembangunan pesantren harus mengutamakan aspek keselamatan sejak tahap perencanaan hingga konstruksi,” pungkasnya.

Pihak Ponpes Lirboyo berharap masyarakat tidak salah paham dengan video yang beredar. Semangat gotong royong para santri dianggap sebagai bentuk rasa memiliki terhadap pesantren.

“Santri ikut serta bukan karena terpaksa, tapi karena merasa memiliki pesantren ini. Apa yang mereka lakukan kami yakini akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir,” ujar Gus Muid. (*/red)

Sudah Teridentifikasi, Tiga Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga

By On Minggu, Oktober 05, 2025

Tiga jenazah korban Ponpes Al Khoziny diserahkan ke keluarga. 

SIDOARJO, DudukPerkara.News – Tiga jenazah korban ambruknya Mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), berhasil diidentifikasi oleh petugas dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tampak hadir langsung dalam proses serah terima jenazah.

Ia tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kesedihan keluarga korban yang menangis histeris saat mengetahui jenazah yang berhasil diidentifikasi tersebut adalah anaknya.

Ketiga jenazah yang telah teridentifikasi merupakan santri asal Kota Surabaya. Setelah proses shalat jenazah di RS Bhayangkara, ketiganya langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka masing-masing.

“Dini hari ini juga akan kami serahkan, karena keluarga pasti menghendaki cepat,” kata Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes M. Khusnan, di RS Bhayangkara Polda Jatim, Minggu, 05 Oktober 2025.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim menyampaikan, identifikasi tiga jenazah baru yang berhasil dievakuasi Tim SAR gabuangan itu melalui metode medis, forensik, dan pencocokan data ante mortem dengan pihak keluarga.

Proses identifikasi dilakukan secara teliti menggunakan pencocokan gigi, properti pribadi, data medis, dan sidik jari.

Ketiga jenazah yang berhasil diidentifikasi itu, di antaranya:

1. FN (16), warga Tembok Lor, Surabaya. Jenazah dengan nomor PM RSPB 002 ini teridentifikasi melalui pemeriksaan gigi.

2. MAI (13), warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Teridentifikasi melalui data medis dan properti, dicocokkan dengan data ante mortem nomor AM 007.

3. DM (15), warga Sidokapasan, Surabaya. Jenazah dengan nomor PM RSB B006 dikenali melalui pemeriksaan sidik jari, gigi, medis, dan properti pribadi.

“Ketiganya teridentifikasi melalui data antemortem melalui medis dan properti yang diserahkan kepada kami,” ujarnya.

Dengan demikian, total sudah ada delapan jenazah yang telah berhasil Tim DVI identifikasi. Sementara lainnya masih dalam proses.

Terkait satu bagian tubuh (body part) yang ditemukan berupa kaki kanan masih dalam proses identifikasi menggunakan pengujian DNA.

“Untuk body part, bagian tubuh yang ditemukan berupa kaki kanan, dan belum dihitung sebagai satu jenazah karena masih menunggu hasil pencocokan DNA. Besok (Minggu, 05 Oktober 2025) kami akan kirim sampel DNA ke Jakarta untuk pengujian laboratorium,” ujarnya.

Operasi DVI ini melibatkan Pusdokkes Polri, Tim Inafis Polda Jatim, serta Persatuan Dokter Forensik Indonesia.

Proses identifikasi korban tragedi runtuhnya bangunan Mushola Ponpes Al Khoziny masih terus berlangsung, dengan harapan seluruh korban dapat segera dikenali dan dipulangkan ke keluarga masing-masing. (*/red)

Soal Mantan Jaksa Agung Ajukan Amicus Curiae Praperadilan Nadiem, Ini Kata Kejagung

By On Minggu, Oktober 05, 2025

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman bersama 11 tokoh lainnya termasuk mantan pimpinan KPK mengajukan amicus curiae di Sidang Praperadilan mantan Mendikbud Nadiem Makarim.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa itu adalah hak pribadi Marzuki dan pihaknya menghormati itu.

“Silakan saja apabila ada sahabat pengadilan atau amicus curiae, dan beliau semua saya yakin memahami ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, materi ruang lingkup praperadilan dan juga diperluas putusan MK tidak masuk ke dalam materi pokok perkara,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Sabtu, 04 Oktober 2025.

“Terkait dengan adanya keikutsertaan Bapak Marzuki Darusman mantan JA dan beberapa mantan pimpinan KPK itu kami tetap menghormati dan menghargai hak pribadi beliau beliau bukan atas nama lembaga,” imbuhnya.

Anang memastikan penyidik memiliki bukti yang kuat terkait penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim dalam kasus kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

“Tetapi yang jelas penyidik gedung bundar sudah sangat hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan didukung alat bukti dan fakta hukum yang kuat, serta sudah melalui mekanisme ekspose gelar perkara,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 12 tokoh mengajukan diri sebagai amicus curiae dalam sidang praperadilan Nadiem Makarim.

Permohonan itu disampaikan dalam sidang perdana praperadilan Nadiem di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Jumat, 03 Oktober 2025.

Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil serta anggota Transparency International Natalia Soebagjo membacakan permohonan itu di pengadilan.

“Amicus curiae ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Hakim Ketua Yang Mulia perihal hal-hal penting yang seharusnya diperiksa dalam proses praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka,” ujar Arsil.

Arsil mengatakan, 10 tokoh lainnya berhalangan hadir untuk menyampaikan langsung amicus curiae tersebut di sidang hari ini.

Dia mengatakan, amicus curiae ini tak hanya ditujukan untuk praperadilan Nadiem, tapi juga praperadilan penetapan tersangka secara umum.

“Pendapat hukum ini tidak secara khusus hanya kami tujukan untuk perkara ini semata, namun juga untuk pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka secara umum demi tegaknya prinsip fair trial dalam penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Arsil juga mengatakan, pihaknya tak meminta hakim mengabulkan atau menolak praperadilan Nadiem.

Amicus curiae, kata dia, disampaikan terkait bagaimana seharusnya proses praperadilan mengadili seseorang. (*/red)

Pimpin Upacara HUT TNI di Monas, Prabowo Sapa Masyarakat

By On Minggu, Oktober 05, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri upacara HUT ke-80 TNI dengan menaiki Maung Garuda MV3 Limousine ke Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 05 Oktober 2025. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu, 05 Oktober 2025.

Prabowo tiba di Monas, setelah sebelumnya menaiki mobil Maung Garuda MV3 Limousine dari Istana, Jakarta. Prabowo tampak mengenakan seragam kemeja safari khas berwarna krem.

Prabowo bahkan berdiri dari sunroof mobil Maung-nya. Dia tampak menyapa masyarakat yang menunggu di sekitar area Monas.

Di belakang Prabowo, terlihat mobil Maung lain yang ditumpangi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAU Marsekal Tonny Harjono.

Dalam upacara itu, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Adapun Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara.

Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.

Diketahui, TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade maupun simulasi tempur.

Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur dan angkut. 

Sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan. Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.

Dari udara, TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan 156 pesawat berbagai jenis yang akan bermanuver di langit Jakarta.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat (AD) menyiapkan parade alutsista dengan dua alternatif rute.

Pertama, mengelilingi kawasan Monas melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Timur, Utara, dan Barat.

Alternatif kedua, melalui kawasan Tugu Tani, berputar di Kwitang sebelum Senen, lalu kembali menuju Monas melalui pintu Gambir.

Kendaraan tempur yang diparkir di pelataran Monas pun tersedia bagi masyarakat yang ingin berfoto, serta naik ke atas tank atau panser-nya. (*/red)

Tim DVI Kesulitan Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny

By On Minggu, Oktober 05, 2025

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. 

JAKARTA, DudukPerkara.News – Proses Disaster Victim Identification (DVI) korban runtuhnya Mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim),  menghadapi kendala karena sebagian besar, masih berusia anak-anak dan remaja sehingga belum memiliki KTP atau dokumen identitas resmi.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto kepada wartawan, Sabtu, 04 Oktober 2025.

Menurutnya, tim identifikasi banyak berpatokan pada data sekunder seperti ijazah, catatan sidik jari dari dokumen pendidikan, hingga pakaian terakhir yang dikenakan korban.

“Untuk mengatasi keterbatasan ini, solusi lain yang dilakukan adalah pengumpulan data antemortem dari keluarga, seperti ciri fisik khusus, tanda lahir, kondisi gigi, atau rekam kesehatan yang pernah dimiliki," ujarnya.

Suharyanto mengatakan, tim juga menggunakan metode pencocokan forensik, termasuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan, untuk memastikan akurasi identitas.

Dengan pendekatan ini, kata dia, proses identifikasi tetap dapat berjalan tanpa memerlukan waktu yang lama, meski menghadapi keterbatasan dokumen kependudukan pada korban.

Suharyanto meminta kepada stakeholder terkait untuk membuka posko terpadu sebagai pusat informasi resmi untuk pelaporan dan pengaduan bagi keluarga korban.

Posko ini memfasilitasi keluarga untuk melaporkan anggota yang masih hilang sekaligus memperoleh perkembangan terbaru terkait operasi penyelamatan.

“Saya minta Pak Dandim, Pak Kapolres dan unsur pemerintah daerah semua melayani apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Tentunya kita sebagai negara hukum harus memahami apa saja informasi yang dapat disampaikan maupun yang dikecualikan. Tolong ini dijelaskan secara baik,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, tim konselor dari Polri, Dinas Sosial dan relawan memberikan dukungan psikososial bagi keluarga korban, khususnya bagi mereka yang menunggu proses evakuasi dan identifikasi, agar tetap kuat menghadapi situasi yang penuh duka.

BNPB bersama BPBD Provinsi Jatim juga akan segera menambah tenda khusus bagi keluarga korban, dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat istirahat, layanan medis dan konsumsi di Rumah Sakit Bhayangkara.

Harapannya, proses identifikasi dengan metode DVI dan keperluan lain yang berhubungan dengan jenazah korban dapat lebih cepat dilaksanakan dengan anggota keluarganya.

Di samping itu, dengan pendampingan dan dukungan kepada keluarga korban ini diharapkan dapat mengoptimalkan tim SAR dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Nanti di sana (RS Bhayangkara-red) keluarga korban lebih nyaman. Nanti disiapkan logistik dan peralatannya. Kalau di sini kita yang penting bisa bekerja denganlll sebaik-baiknya. Untuk keluarga yang kehilangan korban ini kita siapkan kebutuhannya secara maksimal,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *